Ditemukan 12293 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1409/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel
Tanggal 30 Oktober 2013 — OKTOWISNO DOBIKI, SH., MH MELAWAN 1. PT. Carrefour Lebak Bulus 2. SUGIYANA,
13372
  • SUGIYANA, Beralamat di Kampung Kapuk Rt. 005/002, Lebak Bulus,Jakarta Selatan.Senajutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT / DAHULUPENGGUGAT dalam perkara BPSK.Pengadilan Negeri tersebutSetelah mempelajari berkas perkara dalam perkara ini.Setelah mendengar keterangan para pihak, saksi.Setelah mempelajari barang bukti.Menimbang bahwa PENGGUGAT / Pemohon keberatan dalam suratkeberatannya tertanggal 3 Juli 2013 yang telah didaftar dibawah registerperkara Nomer 409 /PDT.G/2013/PN.JKT.Sel tanggal 5 Juli
    PengadilanNegeri Jakrta selatan tanggal 5 Juli 2013 dan relas panggilan terhadap TurutTergugat yang ditanda tangani Tergugat sendiri benar berkedudukan hukumdi wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selan, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat tenggang waktu pengajuan keberatan atas putusan BPSK telahdipenuhi dan gugatan diajukan ditempat Pengadilan Negeri tempatkedudukan hukum Konsumen oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatPengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutusperkara Nomer 409
Register : 24-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2017 — JAFAR SIDIK Bin KHALID
18224
  • MEMEFutura 2014 Tanggal 01 September201429 Pengadaan Sofa untuk Rp. 64.300.000, 409/SPKDISDIK/SOA/IX/2014 CV.
    Meme.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 409/SPKDisdik/Sofa/X/2014. Tanggal : 01September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPKDisdik/Meb/IX/2014. Tanggal :01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh :CV.Meme.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 622/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01November 2014.
    MEMEFutura 2014 Tanggal 01 September201429 Pengadaan Sofa untuk Rp. 64.300.000, 409/SPKDISDIK/SOA/IX/2014 CV. MEMEUPTD Tanggal 01 September 2014Jumlah Rp. 1.990.867.000 Halaman 131 dari 189 Halaman Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2017/PN. Pbr 6.
    MEMEFutura 2014 Tanggal 01 September201429 Pengadaan Sofa untuk Rp. 64.300.000, 409/SPKDISDIK/SOA/IX/2014 CV. MEMEUPTD Tanggal 01 September 2014Jumlah Rp. 1.990.867.000 5.
Register : 27-04-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 74-K/PM.II-09/AD/IV/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Joko Susanto
5621
  • c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpusdik jas Kodiklatad Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.

    d) Surat Pangdam XVII/Cen Nomor B/4129/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Laporan pelaksanaan korps raport bagi personel Bintara lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021.

Register : 17-10-2013 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 157/Pdt.G/INTV/2013/PN.Pdg
Tanggal 30 Oktober 2014 —
13424
  • ;Sertifikat Hak Milik No.409, GS No.2384/1994 tanggal 4 Juni 1994atas nama Dr. Dody Efmansyah, luas + 480 M?
    Hak Milik nomor 409, seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluhmeter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat Juniseriou sembilan ratus sembilan puluh empat (04061994) nomor2384/1994 tanggal 4 Juni 1994 ;Keduanya terletak dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, KotaPadang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Belanti Utara.Berikut dengan bangunan yang ada diatas tanah tersebut setemoatdikenal sebagai jalan Belanti Raya nomor 22.Demikian dengan harga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000.000, (tigamilyar
Putus : 11-11-2011 — Upload : 17-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 889 K/Pdt/2010
Tanggal 11 Nopember 2011 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH (KAPOLDA) JAWA¬ TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH (KAPOLWIL) BESUKI, Cq. KEPALA KEPOLlSIAN NEGERA REPUBLlK INDONESIA RESOR (KAPOLRES) BANYUWANGI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR (KAPOLSEK MUNCAR) VS LIESYE MOLL
5635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebidang tanah pekarangan (kebun kelapa) Petok No.1029, Persil No.3,Klas 0, Luas + 5, 800 Ha, tercatat atas nama Nyi LASTANI, alamatKradjan (berdasarkan data buku tanah tahun 19401960) atau kemudianbidang tanah tersebut berdasarkan data buku tanah tahun 19601980berubah menjadi Petok No. 1303, Persil No.409. Klas 0.1, Luas + 5,023Ha (+ 50.230 M?)
Register : 09-08-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 125-K/PM I-03/AD/VIII/2016
Tanggal 28 September 2016 — Prada Muhammad Anggani
14140
  • Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan PusatPenerbangan Angkatan Darat selaku Papera NomorKep/409/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/K/AD/03/VIV2016 tanggal 29 Juli 2016.3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I03 PadangNomor : TAP/125/PM +03/AD/VIIV2016, tanggal 10 Agustus2016 tentang Penunjukan Hakim.4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/125/PML03/AD/VII/2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang HariSidang.5.
Register : 28-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PTA SEMARANG Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg
Tanggal 3 Agustus 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8138
  • ., M.H, masingmasing adalahAdvokat yang berkantor di Jalan Pamularsih No. 79 Semarang berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2020 Register di kepaniteraan PengadilanAgama Jepara Nomor 409/SK/2020/PA.Jepr. tanggal 16 Juni 2020,selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa suratsurat yang berkaitan denganperkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yangdijatuhkan oleh Pengadilan
Register : 17-11-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1206/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 2 Maret 2017 — Pemohon dengan Termohon
215
  • Bk, Halaman 14 dari 232009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Register : 05-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA BATULICIN Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Blcn
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1610
  • ., tanggal 05 Agustus 2021,dengan dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten HuluSungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Buku Kutipan AktaNikah Nomor : 409/II/XII/2005, tanggal 21 Desember 2005;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempatkediaman dirumah kontrakan di Kel. Tungkaran Pangeran, Kec.
Putus : 20-08-2008 — Upload : 07-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178K/PDT/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — HENDRO WIJAYA alias APIN/UD. AMBON JAYA ; vs. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH ; RIYANI TJOKRONEGORO ; Dkk
7987 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yangdikuasai dan dikelolanya dengan mengabaikan kewajibannya melakukanpembayaran kepada Para Krediturnya ;bahwa akan tetapi ternyata Tergugat Ill dengan Persetujuan Tergugat sesuai suratnya No.409/THG/KP/XI/00 tertanggal 8 Nopember 2000, justruHal. 5 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008melakukan Penjualan assetasset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit)secara Non Lelang (diamdiam) kepada Tergugat II yang dilakukan dihadapan/dibuat oleh Tergugat IV ;bahwa jual beli assetasset PT.
Putus : 10-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3111 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CABANG MAGELANG VS SRI RATNAWATI DAN 1. SRI INTARTI, 2. GEORGIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH., sebagai PPAT daerah kerja Kabupaten Magelang, 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
8567 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,sehingga dalam pernyataannya tersebut Penggugat/ Termohon Kasasimengakui telah datang menghadap PPAT (Turut Tergugat I/Turut TermohonKasasi Il) dan menandatangani Akta Pengikatan Hak TanggunganNomor 165/2008 yang dijadikan dasar penerbitan Hak TanggunganNomor 409/2008 oleh Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi III;7.
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
ACAI TAGOR SIJABAT,Ap.M.Si
20544
  • Nomor : 800/409/Kominfo/X/2017 tertanggal 25 September2017. Tugas dan fungsi pokok terdakwa selaku PPK adalah sbb :1.oe10.Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :a. Spesifikasi teknis Barang/jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); danc.
    Nomor : 800/409/Kominfo/X/2017 tertanggal 25 September2017. Tugas dan fungsi pokok terdakwa selaku PPK adalah sbb :1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :a. Spesifikasi teknis Barang/jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); danc.
    Dasar terdakwa sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Surat Keputusan (SK) KepalaDinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor:800/409/Kominfo/X/2017 tertanggal 25 September 2017. Tugas dan fungsipokok terdakwa selaku PPK adalah sbb:1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :a. Spesifikasi teknis Barang/jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); danc.
    Nomor:800/409/Kominfo/X/2017 tertanggal 25 September 2017, di mana tugas danfungsi Terdakwa Acai Tagor Sijabat, Ap.M.Si., selaku PPK adalah sbb :1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :a. Spesifikasi teknis Barang/jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); danc.
    ,Nomor: 800/409/Kominfo/X/2017 tertanggal 25 September 2017, dimana Tugasdan fungsi Terdakwa Acai Tagor Sijabat, Ap.M.Si., selaku PPK adalah sbb :1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :a. Spesifikasi teknis Barang/jasa;Halaman 215 dari 232 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdnb. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); danc.
Register : 07-06-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 95/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUPIYAH MANGAYU HASTUTI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
15579
  • diatas Majelis Hakim berpendapatbaik dari segi daerah berlakunya Wewenang (Loc/) dan Cakupan bidang atauPutusan Perkara No.95/G/2018/PTUN.SbyHalaman 52 dari 59 halaman,materi Wewenang (materiil), Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negarayang berwenang dalam menerbitkan keputusan objectum litis;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Prosedur formal dan substansi / materiil penerbitanKeputusan objektum litis sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409
    bersangkutan dan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkantersebut bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan dandimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan tata usha negara itu harusmerupakan akibat hukum yang definitif, hal mana dalam teori hukumadministrasi dikenal dengan ketting beshicking, ;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objectum litisadalah merupakan tindak lanjut dari keputusan pemberhentian Penggugatsebagai anggota DPRD Kota Madiun, dan sebagaimana amanat ketentuanPasal 409
Register : 23-10-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN TABANAN Nomor 61/PID.B/2015/PN Tab
Tanggal 16 Februari 2016 — Terdakwa : FRANS ELMAR BADER
19084
  • Jakarta, cet. ke2, 1989, h.676) menyatakanpahwa pada dasarnya delik ini adalah delik sengaja, kecuali untuk barangbarang tertentu (tersebut pasal 409) yang digunakan untuk umum.
    kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan,maka penyelesaiannyaadalah dibidang hukum perdata atau dibidang hukum Administrasi dan denganmenggunakan cara penafsiran pembalikan (argumentum a contrario) maka jikakerusakan itu terjadi karena kealpaan,tidak merupakan delik melainkandiselesaikan secara hukum perdata;Menimbang,bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakimsependapat bahwa pada dasarnya delik dalam perkara ini adalah delik sengajakecuali untuk barangbarang tertentu (tersebut dalam pasal 409
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
H. ANANG BARNI
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
2.Kelurahan Guntung Payung
10862
  • Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/409/KUM/2017Tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Syamsuddin Noor,yang ditetapkan di Banjarbaru, tanggal , bulan , tahun 2017, danditandatangani oleh Walikota Banjarbaru, yang selanjutnya pada fotocopybukti tersebut diberi tanda T4;.
    ., Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor 188.45/409/KUM/2017., tanggal 18 Agustus 2017, yangditandatangani oleh Walikota Banjarbaru., H. Nadjmi Adhani, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T5;.
    berbatasandengan milik saksi, sebelah barat berbatasan dengan jalan lingkar utara,sebelah timur berbatasan dengan jalan menuju bandara;Bahwa saksi mengetahui batas antara Kelurahan Guntung Payungdengan Kelurahan Syamsuddin Noor yang saksi ketahui dari SuratKeputusan Walikota Banjarbaru;Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan batas wilayah antaraKelurahan Syamsuddin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung;Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T4 yang merupakan SuratKeputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/409
Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — MUKHLIS KASIM alias MULI;
7964 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Profesor Satochid Kartanegara,S.H. dalam bukunya Hukum Pidana, Penerbit Balai LekturMahasiswa Bagian Satu pada halaman 409 berpendapat, ada 2 (dua)syarat seorang yang melakukan suatu perbuatan berdasarkanperintah yang tidak sah tidak dapat dihukum yaitu :1. Jika perintah yang pada kenyataannya tidak sah itu, dikiranyaperintah yang sah atau secara patut ia mengira bahwa perintahitu adalah sah;2. Perintah itu harus terletak dalam lingkungan kekuasaan orangyang diperintah;Kemudian menurut S.R.
Register : 11-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PTA JAMBI Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jb
Tanggal 7 Juni 2017 — Pembanding vs Terbanding
11693
  • Maret 2017, dan Turut Terbanding I yang sekaligus bertindak sebagai KuasaInsidentil dari Turut Terbanding II, III dan IV, pada tanggal 9 Maret 2017;Memori banding Pembanding I tanggal 13April 2017, tanpa ada Surat KeteranganTanda Terima Memori Banding dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo,memori banding tersebut tidak ada Relaas pemberitahuan dan penyerahan kepadaPembanding ITdan kepada Turut Terbanding;Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama MuaraBungoNomor W5A4/409
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 337/PID/2018/PT MDN
Tanggal 23 Mei 2018 —
9263
  • Rek.Perk : PDM 409/LPKAM.1/Euh.2.2/12/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:PRIMAIRBahwa ia terdakwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi namunpada Bulan September 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaktidaknyamasih di dalam tahun 2016, bertempat diJalan Mansurdin Gang Angrek PutiDusun XVII Pasar IV Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah
Register : 19-12-2012 — Putus : 07-03-2014 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 811/Pid.B/2013/PN.SKY
Tanggal 7 Maret 2014 — SRI NURHAYATI binti RIBHAN alias BURHAN
13560
  • Sky16PEMBAHASAN KUHAP MENURUT ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA &YURISPRUDENSI halaman 408 dan 409 disebutkan bahwa dari ketentuan yang diaturdalam pasal 183 KUHAP diatas, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat buktiyang sah itu adalah belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang,tetapi dari alatalat bukti yang sah itu Hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwasuatu tindak pidana benarbenar telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalahmelakukan tindak pidana tersebut.
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
YUSRIADI,S.E
Tergugat:
PT. PUTRI EKA MAJU
12837
  • kejadian yang tidak terduga,Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan,Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur danKetidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur;Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan adanya force Majeure diatur dalam putusan No. 820K/Pdt.SusPHI/2017 tanggal 24 Agustus 2017, putusan No. 378K/Pdt.SusPHI/2018, PutusanMA RI No. 3389 K/Pdt/1984 dan Putusan MA RI No. 409