TENGGANG WAKTU GUGATAN 5220220ccnncennnccennnccnnnccnnnnnennnncennncnnnnsMengingat objek sengketa ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2015 danPenggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 25 Januari 2016 maka oleh karenanya Gugatana quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU no 51 tahun 2009 tentangPeradilan TUN (pasal 55 UU no 51. tahun = 2009 tentang PeradilanA.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yangmenyatakan demikian; Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Tangerangadalah atas permintaan PT. Bank Pembangunan Daerah JawaBarat Banten (BJB) Cabang Tangerang, sehingga pelelanganyang dilakukan KPKNL adalah sebagai tindak lanjut dari suratpermintaan PT.

merupakan obyeksengketa Tata Usaha Negara sehingga pembatalan lelangyang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding bukanmerupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara(vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 15O0K/TUN/1994 tanggal 7September 1991);e Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka dikarenakanRisalah Lelang maupun perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang merupakan bersifat keperdataan, makasecara yuridis formal Pejabat lelang sebagai Pejabat

TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah AgungNomor 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1angka 3 dan angka 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaEksepsi Gugatan Obscuurlibel.Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, dalildalil gugatan Penggugat tidakdisertai hubungan hukum yang jelas dan tidak dilandasi dasar peraturan yang kuat,sehingga

Lebih lanjutmenurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah KeputusanTergugat yang pada intinya menetapkan

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

Nomor 3375 K/Pdt/2017Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 junctoPutusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDNjuncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektarberdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004/Pademaran;b.

PLG, tertanggal 21 Desember 2012juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013,tertanggal 20 November 2013 yang amarnya pada pokok perkaranyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empathektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa MulyaGuna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunyaKecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung Membatalkan dan Mencabut SertifikatHak Atas Tanah Milik

Nomor 3375 K/Pdt/2017Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor98/B/2013/PT.TUNMDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 490/K/TUN/2013 yang amar putusan selengkapnya berbunyisebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;2.

Bahwa Sarmidi bin Masayo, dkk., bukanlah pemilik tanah objekeksekusi dan tidak ada satu kalimatpun baik dalam pertimbanganmaupun dalam amar didalam Putusan Pengadilan Putusan MahkamahAgung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG yang menyatakan Sarmidi bin Masayo, Dkk adalah Pemiliktanah objek eksekusi oleh karena itu Sarmidi bin Masayo, dkk., tidakmempunyai

Bahwa pada dalil angka (1), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal 6Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan ParaPelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak diDusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering lliryang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG, adalah

Individual, karena Keputusan Pejabat TUN/ Terlawan (dahulu Tergugat)dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Pelawan, bukan untukumum,;c.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak mempersoalkan tentang sengketaperpajakan dan karenanya gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak meminta Pengadilan TUN Jakartauntuk menguji tentang substansi Keputusan TUN melainkan prosedur dan/atau tindakan dalam lahirnya Keputusan TUN a quo yang menurutkeyakinan Pelawan bertentangan dengan ketentuan menyangkut prosedurpenerbitannya, (asasasas umum pemerintahan

yang diterbitkan olehPejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangandengan ketentuan dan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bukti P17Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200 K/TUN/2011.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 9ditambah Pasal 9 A bahwa di lingkungan Peradilan TUN ditambahPeradilan Khusus, contohnya Pengadilan Pajak.

Kohir 289 Cl ; vide bukti T.TT1,TTIIIdan T.TTIV7 dan bukti T.TT1, TTIII dan T.TTIV5Bahwa di dalam dictum pelaksanaan Putusan Perkara PTUN atasperkara TUN No.87/G.G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo,putusan PT TUNNo.79/B.TUN/2010/PT.TUN Mks Jo putusan MA No. 100 K/TUN/2011dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012, PADA PRINSIPNYA bahwa SHMHalaman 5 dari 40 halaman Putusan No 253/PDT/2021/PT.MKSmilik Tergugat Intervensi dalam perkara TUN atau Tergugat dalamperkara ini telah dibatalkan akan tetapi KEPEMILIKAN TIDAKBERUBAH

/2011 dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012.

Putusan Mahkamah Agung RINo.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

Putusan MahkamahAgung RI No.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

(vide bukti Surat P 22).Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat,Para TurutTergugat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarnomor : 87/ G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo.Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar nomor : 79/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 100.K/TUN/2011jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor127.PK/TUN/2012, jo.

tahun 10 bulan; ;4 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergguat telah berhubunganlayaknya suami istri / ba'dadukhul dan sudah dikaruniai anak orang, bernama : 1.XXXX, umur 5 tahun sekarang ikut Penggugat;5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akantetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugattelah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama TUN

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan;bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;e bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan; bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah diTanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 Maret 2008 dan sudahdikaruniai 1 orang anak; bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sekurangkurangnya sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugattelah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

PA.Ngj.Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatudengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangansaksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanitalain bernama Tun

PUTUS ANNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamsengketaantara : Tn.

Tombronegoro No. 1PAL fq mone mn rn ie wn sn wnPengadilan Tata Usaha NegaraPEFSGDUT~ moc mes mes 2 se 2 tee = se = ae = ae =Telah membaca dan memeriksa berkasPET ia ay = =m nm te a ee om =Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007Nomor : 52/Pen.WK/TUN/ 2007/ PTUN.SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmeyelesaikan perkaraT6S@BULS2 seee seme seme same seme Ss ome Se eee eee oH ESTelah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal

yang menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena telah terdapatkekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris yang menolakkasasi Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikuatkan JudexJuns telah mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Nomor 70/B/2013/PT TUN

Sby., yang mengabulkan gugatanPenggugat dalam perkara Tata Usaha Negara, tetapi ternyata PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2013/PT TUN Sby., telahdibatalkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2015;Dengan demikian pertimbangan yang menyatakan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata a quo telahkehilangan dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan

Selain itu putusantentang kepemilikan dan perintah pengosongan dengan hanyamendasarkan satu bukti berupa putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN.2003/PTUN.SBY. yang isinya sebatas menyatakanbatal sertifikatnya, bukan batal kepemilikannya, juga merupakankekeliruan yang nyata;Untuk itu cukuplah bagi Yth. Majelis Hakim Peninjauan Kembalimenyatakan batal putusan Judex Juris Kasasi dan Judex FactiPengadilan Negeri Surabaya;2.

Pradahkalikendal, tersebut;Bahwa dicermati kembali vide bukti P1 tersebut ternyata merupakanSertifikat Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir sejaktanggal 8 Maret 2001., Tentang berakhirnya hak ini, sebagaimanadikuatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya vide bukti P6 berupaputusan TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN /2003/PTUN.SBY;.

Darmo Permai dengan mendasarkan bukti berupaputusan TUN Surabaya:a. Bahwa guna menyatakan kepemilikan lahan sengketa selainmendasarkan pada sertifikat hak guna bangunan yang telah habismasa berlakunya, Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya danJudex Juris Kasasi juga mendasarkan pada putusan TUN Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY vide bukti P6;b. Bahwa sengketa TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, merupakan sengketa antara PT.

Sehingga otomatis PemohonPeninjauan Kembali tidak mengetahui sama sekali tentang adanyaputusan TUN Surabaya tersebut;c. Bahwa putusan TUN tidak bisa digunakan sebagai dasarmenyatakan kepemilikan tanah karena wewenang menyatakankepemilikan berada pada peradilan umum, bukan peradilan TUN.Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman tetap sehinggamenjadi Yurisprudensi, antara lain:(1).

Baidowi yang sebatas Perjanjian Kerjasamavide bukti T5 yang kemudian dibatalkan vide bukti T6.Sedangkan keabsahan kepemilikan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1741, Surat Ukur Nomor 583/S/1992 tanggal 28Maret 1992 vide bukti P1 dan putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, vide bukti P6 sama sekali tidak bisadiuji karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menarik sebagaipihak Sdr.

105 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 105 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi, Nomor 89, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, KotaKendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 MUSTARING LIN ARIFIN, S.H.;Z IBRAHIM, S.H.;3 NUR RAMADHAN, S.H. M.H.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013keabsahannya, padahal pembuktian tentang kebenaran kepemilikan adalahmerupakan perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut di Pengadilan Negeri;3.

Putusan Nomor 105 K/TUN/201314Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat keliru dan tidakberdasar hukum sebab penerbitan sertipikat Nomor 01611 atas namaTergugat penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan olehundangundang mengenai pendaftaran dan pemberian hak atas tanah;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar yang menyatakan............

Putusan Nomor 105 K/TUN/201316MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERLINA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., MHum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013

Nomor : 169 K/TUN/2009, tanggal 8September 2009;4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 136 PK/ TUN/2010, tanggal 5 Januari 2011.Bahwa dari keempat putusan tersebut yakni angka 4.2. angka 4.3. dan angka 4.4. yangpada pokok amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima dengan kata lain Sertifikat atas nama H.

ACHMAD yaitu Orang tua Penggugat SertipikatHak Milik No. 1458/Batu Layar dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (SPORADIK) yang isinya PALSU, dimana dalam Perkara TUN diPTUN Mataram Tergugat 1. Diperlihatkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat bahwa Sporadik dimaksud isinya tentang pernyataan H. ACHMADyang menyatakan tanah mendapat beli dari I Nengah Kayun , BA.

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaP.7 3Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda P.9 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda T.1 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaT.2;Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda T.3 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda T.4 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

;Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai isi Putusan TUN ;SAKSI I NENGAH SWECABahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugatyaitu masalah tanah ;Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa itu adalah di Desa Batulayar, KecamatanBatulayar kabupaten Lombok Barat ;Bahwa saksi tahu dengan batasbatas tanah itu yaitu. : Utara, tanah Siti Hawa/Abdul Husen.

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA TATA USAHA NEGARA(TUN);1.

suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtshandeling).

Suatu tindakanhukum TUN yang selalu menciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada.

Sedangkansuatu hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntutsesuatu, memberikan ijin untuk berbuat Sesuatu kompleks hubunganhubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karenakeputusan TUN yang bersangkutan, dengan demikian untuk dapat dianggapsebagai suatu beschikking, maka suatu Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara (TUN) yang bersangkutan tersebut harus merupakan suatutindakan hukum.

Apabila suatu keputusan Badan/ Pejabat TUN yangmerupakan suatu. tindakan hukum yaitu. yang dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum, maka hak tersebut harus digugat dimukaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Menimbang, bahwa terhadap sertifikat HGB Nomor 11 tanggal 14Oktober 2003 atas nama PT.

Tun Abdul Razak Kec.SombaQOpu Kab.

Tun Abdul Razak Kec. Somba Opu Kab.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama SUDIRMAN,mendatangi mobil petepete tersebut;Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama AKBAR,mendatangi mobil petepete tersebut; Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

oleh karena obyek sengketa belum bersifat final , maka obyeksengketa tidak memenuhi semua unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara , karenanya sengketa ini bukan merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikannya; Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 448.K/TUN

/2007 tanggal 22 September 2008 , putusan No. 189.K/TUN/2008 tanggal24 September 2008 putusan No. 111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusanNo. 296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwaperbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek tata usahya Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka obyekgugatan bukti T 12 dan bukti Tl yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha

TUN) Jakarta(mungkin juga Mahkamah Agung Republik Indonesia)membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Pasar Baru, atausebaliknya Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatanPenggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.

TUN) di Jakarta (tingkat Banding);Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tangerang akanmemutuskan salah satu dari sertifikat itu yang benar (vide: point6 petitum gugatan), sedangkan Lembaga Peradilan yangberwenang (PT.

TUN) belum memberikan keputusannya, manadi antara kedua sertifikat tersebut yang benar;Kalau sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (atauMahkamah Agung Republik Indonesia), barulah perkara inidapat diteruskan, atau dengan kata lain perkara ini terlaluprematur) ;Ill. Gugatan Batal Demi Hukum, Karena Salah Satu Dari TergugatTelah Meninggal Dunia:Bahwa Tergugat .b.

Salinan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusanperkara pertanahan Nomor 488 K /TUN/2007 antara ZainiAbidin Noor Melawan 1). Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 2). H. Rusman Umar sebagai Pemohon Kasasi IISemula Terbanding/Tergugat Il Intervensi tertanggal 24September 2008 (Vide Bukti P2);3.

Nomor 488 K/TUN/2007. perkara antara: ZainiAbidin Noor Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahanberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang dahulu Tergugat/Terbanding, 2.Rusman Umar,Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta bertempat tinggal diJalan H.

243 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 243 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:POLTAK TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanCimandiri VII No. 212 RT.006, RW.003, Depok, Jawa barat, Pekerjaan EXPegawai Negeri Sipil BKN Pusat, Jabatan Operator Komputer pada DirektoratPengendalian Kepegawaian IIL ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Gedung 3Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada Tanggal 10 Februari 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2014/PT.TUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015menjelaskan hari per hari kehadiran maupun ketidak hadiran penggugat, sangatjelas bahwa Pemohon Kasasi mengisi absen dengan keterangan A1 yang berartiabsen hanya satu kali dan bukan berarti tidak masuk bekerja, hal ini pun tidakdijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehinggakeputusannya dirasakan oleh Pemohon Kasasi berat sebelah

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko AgusSugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis:ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, SH., C.N. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002.Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd/.H. Yulius, SH.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor42/G/2008/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009 dalam sengketa tata usahanegara antara Pembanding semula Penggugat /awan Terbanding semulaTergugat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa objek sengketa tata usaha negara dalam pokok perkara tersebutadalah Keputusan Terbanding semula Tergugat sebagai Badan atauPejabat TUN terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah, yaitu (1)Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154 Tahun 1982 atas nama ABD.

ISMAILyang tercatat terakhir atas nama SYAMSUL RASUL yang sudahdibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 208/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 10November 2009 jo.

Muisyang berkaitan dan tercatat terakhir SHM Nomor 1220 atas nama INDRAGUNAWAN (Turut Tergugat I), dan SHM Nomor 155 Tahun 1982 atasnama ALI WASBAR yang berkaitan dan tercatat terakhir Sertipikat HakPakai (SHP) Nomor 142/Kelurahan Pamusian atas nama AdministratorPelabuhan Tarakan (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II);Bahwa digugatnya pihak Terbanding semula Tergugat a quo yangdihukum melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana maksudamar Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal

MUIS, dan SHM No. 155Tahun 1982 atas nama ALI WASBAR tersebut menunjukkan menuruthukum bahwa sengketa gugatan perkara ini merupakan sengketa tatausaha negara yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan olehTerbanding semula Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Bahwa hukum prosedural atau prosedur tata cara pelaksanaan putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetapdalam hal pihak Badan/Pejabat TUN sebagai Tergugat tidakHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 186/PDT

Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b dan huruf c UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkaraini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang karenaternyata masih berkenaan dengan eksekusi yang tidak atau belum tuntasdilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli