Kalau) yang mengeluarkankeputusan TUN tidak bersedia mencabut keputusan TUNyang bersifat individual dan konkrit maka untukmembatalkan keputusan TUN tersebut harus7~ melaluipengadilan TUN karena untuk membatalkan keputusanTUN yang bersifat individual adalah mutlak menjadikompetensi absolut peradilan TUN ;Walaupun pejabat TUN belum mencabut' keputusan TUNyang dikeluarkan dihubungkan dengan permohonanpenciutan yang diajukan oleh PT.

Jadi berdasarkan hal9899tersebut didalam ketentuan peradilan TUN sebuahkeputusan TUN bukan hanya yang bersifat tertulissaja tapi juga tidak tertulis.

ada sebelum ada kontrak yaitu keputusanTUN yang memberikan wewenang kepada pihak pihak untukberkontrak kepada salah satu developer dalam hal iniharus ada Keputusan TUN.

Keputusan TUN seperti itudikatakan underline. Tetapi disamping itu dalampelaksanaan kontrak supaya kegiatan bisa dilaksanakanmaka ada keputusan TUN baru berupa keputusan ini,keputusan ini, barangkali keputusan yang disebutkanmengenai penetapan luas wilayah sesuai kontrak. Dalamkontrak sebenarnya sudah ada penetapan luas wilayahtapi diperkuat keputusan TUN.

Ini sebenarnya termasukkeputusan TUN yang sangat erat hubungannya dengankontrak tadi, ia lahir merupakan satu kesatuan kontrak.Dalam kontrak sudah ik terjadi pengurangan, agarterjadi kegiatan diwilayah pengurangan maka harus adaSK TUN supaya dapat mencapai kemakmuran rakyat.

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 19 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/72/AT.01.06/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnyatelah menyerahkan Memori Banding tanggal 19 Januari 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidaksependapat

dengan pertimbangan hukum putusan Nomor 70/G/2017/PTUN.Mks dengan alasanalasan selengkapnya sebagaimana termuat dalamMemori Banding tersebut ;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi sesuai denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal tanggal 19 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/98/AT.01.06/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori

Banding tersebut, Para Tergugatll Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Januari2018 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/146/AT.01.06/V2018 tanggal 29 Januari 2018 ;Menimbang

, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Kontra Memori Banding, yang diterima di Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Februari 2017 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat Il Intervensidengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 6 Februari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/188/AT.01.06/II/2018 tanggal

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihatberkas perkara (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas PerkaraNomor 70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/147/AT.01.06/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 70/G/2017/PTUN Mks. tersebut telah dibacakan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

(Vide Memori Peninjauan Kembali Penggugat yangdiputus oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 99PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016);Permasalan pokok dalam gugatan di atas adalah persoalanlingkungan atas rencana eksploitasi karst dalam kawasan yangmenjadi sumber mata air untuk pembangunan pabrik semen.Gugatan tersebut juga berkaitan dengan pelanggaranpelanggaranhukum dari terbitnya keputusan yang digugat, dengan menyatakanfakta lingkungan ada kaitannya dengan fungsi ekologis kawasanyang rencananya

PLW/2017/PTUN Smg.Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal5 Oktober 2016 seharusnya dijalankan sebagaimana perintah dalamamar putusannya yang hanya menambahkan kewajiban bagiTergugat untuk mencabut Keputusan yang diadili Mahkamah Agungserta kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Nomor 40/KET/NotAL/VV/2016 tanggal23 Juni 2016 (fotocopy sesuai denganSII yal) fener einesKartu Tanda Penduduk atas nama NurHidayati, Kholisoh dan Kartika yangmerupakan Pengurus Yayasan WahanaLingkungan Hidup Indonesia (fotocopy dari fotocopy);Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor: 039/PENDIS/2017/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 99PK/TUN/2016 tanggal 5Oktober 2016 (fotocopy dari fotocopy);Halaman84dari146halamanPutusan

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Berita Acara Rapat Koordinasi BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa TengahNomor: 660.1/BLH.1V2178 tanggal 28November 2016 membahas kajian teknislingkungan dikaitkan dengan hasil PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung atasperkara Nomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/32 Tahun 2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pembentukan TimSupervisi Penyusunan Dokumen AdendumAnalisis Dampak

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/3 Tahun 2017 tanggal 10Januari 2017 tentang Pembentukan TimPengkaji Tndak Lanjut Pelaksanaan PutusanPeninaauan Kembali Mahkamah AgungNomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/4 Tahun 2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30Tahun 2016 tanggal 9 November 2016tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan

/2015, tanggal 18 Juni 2015 yang dalamputusannya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari permohonanPKIl: Kamaruddin tersebut yang pada dasarnya membatalkan putusansebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 55/6/2011/PTUN PLG, tanggal 3 April 2012 juncto Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2012/PT TUN MDN, tanggal 26 Juli2012 juncto Putuasan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2012,tanggal 25 Januari 2013 (bukti PK5);Halaman 12 dari 17 hal.

Nomor 127 PK/Pdt/201683/B/2012/PT TUN MDN, tanggal 26 Juli 2012 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2012 tanggal 25 Januari2013 (bukti PK5);Bahwa dari bukti baru tersebut (Novum) sebagaimana dikemukakan padaAd1 sampai dengan ad5 dapat disimpulkan bahwa Termohon PeninjauanKembali telah memalsukan Surat yang telah diberi tanda PK1 sampai denganPK5, maka bukti PK 1 sampai dengan PK5 tersebut adalah merupakan buktiyang menentukan yang diatur dengan Pasal 67 huruf b dari Undang UndangMahkamah

perkara perdata padaMehmakah Agung;Bahwa setelah meneliti dengan seksama Putusan Mahkamah AgungNomor 101 PK/Pdt/2006, tanggal 21 Februari 2007 juncto Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2234 K/Pdt/2002 tanggal 21 Oktober 2004,dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1651 K/Pid/2013, tanggal 25 Februari 2014 juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1649 K/Pid/2013, tanggal 25 Februari 2014 sertaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 PK/TUN

Putusan Nomor 202/G/2020/P TUN.

206 K/TUN/2011

No.206 K/TUN/2011Bahwa obyek sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur sebagaimanaPasal 1 butir 3, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986, Jo.

No.206 K/TUN/2011bulan setelah menerima Surat Izin Perceraian dari Penggugat sejak tanggal 11Juni 2009 ;d. Bahwa akibat kelalaian Tergugat sebagaimana telah dipaparkan pada alasan 1.a, b,2.a.c, di atas, ada beberapa kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu :1).

No.206 K/TUN/2011Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik tanggal 7 Juli 2009 hingga proses diPengadilan Agama Sleman;d. Bahwa Penggugat justru menilai tidak adanya alasan yang kuat bagi Tergugat untukmenolak surat izin perceraian kepada Penggugat karena sebagaimana tercantumdalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo.

No.206 K/TUN/20112. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas NegeriYogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tertanggal 6 April 2010 Tentang PenolakanIzin Perceraian atas Nama Estu Miyarso, M.Pd.;3.

No.206 K/TUN/2011terbitnya obyek sengketa a quo telah menimbulkan persoalan hukum yang berbedabagi Penggugat maupun Tergugat dan tindakan Tergugat tidak dapat dibenarkankarena menimbulkan ketidakpastian hukum akan keberlakukan dan keabsahanKeputusan Tata Usaha Negara khususnya bagi Penggugat maupun Tergugat.

Permohonan kasasiyang diajukan Penggugat, telah ditolak denganputusan Mahkamah Agung tanggal 15September 1998 nomor 89/TUN/1996 nomor33/B/1995/PT.TUN.JKT.

Selain Yurispudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapatYurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

Dengan demikian Tergugatadalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yangkemudian disebut sebagai objek sengketa TUN.Halaman 23 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalamsengketa TUN, perlu terlebin dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenangBadan atau Pejabt TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakahatribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi).Sehubung dengan Surat Penunjukan Penyedia

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam suratggatan dibat oelh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan SelakuPengguna Anggaran Nomor : 6 00/001.1/DPUTR tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang Kota Tarakan;3.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;Halaman 62 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalammengadili perkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

oleh karena obyek sengketa belum bersifat final , maka obyeksengketa tidak memenuhi semua unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara , karenanya sengketa ini bukan merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikannya; Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 448.K/TUN

/2007 tanggal 22 September 2008 , putusan No. 189.K/TUN/2008 tanggal24 September 2008 putusan No. 111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusanNo. 296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwaperbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek tata usahya Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka obyekgugatan bukti T 12 dan bukti Tl yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha

sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Kalvin als Avin anak dari Bun Tun

Saksi Kalvin Als Avin anak dari Bun Tun Chiang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangkadi rumah sdr.

;Bahwa Bandar judi kodokkodok saat itu yaitu sdr.Kalvin Als Avin anak dariBun Tun Chiang;Bahwa permainan judi dirumah saksi pada saat itu tidak ada memiliki izindari pihak yang berwenang;Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sqle Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;6.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IlBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sg!Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IllBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2.

PENETAPANNomor 0818/Pdt.P/2016/PA.JP eoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Asri bin Jikiri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad

Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Juliani binti Baco, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Rahmat bin Herman, 23 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Hal 3 dari 9 hal.

Nurhayati binti Widodo, 19 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal halyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;e Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I; Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

Bahwa kemudian ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuangugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini ; Putusan MA Nomor Register :5 K/ TUN/ 1992 Tanggal 21 Januan 1993,Kaidah Hukum :Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5/ 1986 harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.Halaman 21 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG Putusan No. 41/K/TUN/ 1994 Tanggal 10 November 2010,Kaidah Hukum :Bahwa

Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidakselalu) mengenai kepentingan atau hakhak pihak ketiga, maka pihak ketigaini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamatyang dituju oleh keputusan TUN tersebut.Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkinhanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang ditujuoleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulaidilaksanakannya

isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 haridalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atauJabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat.7.

;Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yangtidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat darikapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membacadi surat kabar atau membaca di papan pengumumam atau mendengar danorang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat padawaktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara jelas

Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasantenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan(Vernemings theori) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (nonadressat

TENGGANG WAKTU :222enee cone e nee cen cence eneecnnecneecnnees Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada saatPenggugat diberitahukan oleh Kepala Dusun Batu Keruk, Desa Akarakar,Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Nopember2018 bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Nama Amaq Hamidah telah dirubahnama menjadi Sienny Gwatiningrum ;Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai yurisprudensi MA RI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo.

No. 41K/TUN /1994 tanggal 10Nopember 1994 Jo. No. 270K/2001 tanggal 4 maret 2002, dengan demikiangugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbuny) :Hal. 4 dari 28 Hal.

;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di Persidanganyang menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkata kalaudirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidakbenar;Bahwa kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untukmeluruskan masalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusankeluarga terdakwa lagi.

satu dengan lainnya salingbersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkatakalau dirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidak benar,kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untuk meluruskanmasalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusan keluarga terdakwalagi.

Lapangan SatuanPolisi Pamong Praja Daerah Khusus lbukota Jakarta TahunAnggaran 2011 dan Pejabat Pembuat Komitmen PengadaanPakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran2011 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan Nomor : 165/G/2011/PTUN JKT, tanggal 12September 2011, selanjutnya disebut GUGATAN 165 ;(Bukti pBahwa atas Gugatan 165 yang diajukan Pelawan, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat NomorW2.TUN

2 #660 snes snes sere seme See See e eme See e eee SeBahwa atas dasar Keputusan tersebut Pelawan merasakepentingannya dirugikan atas diterbitkannya KeputusanPejabat Tata Usa Negara a quo, sehingga sesuai ketentuanpasal 53 ayat (1) UU PTUN Pelawan mempunyai kesempatanuntuk mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat TataUsaha Negara tersebut;KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKUMENURUT KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASASASAS

Sehingga Pelawan sebagaiPenyedia Barang/Jasa tidak pernah terikat Perjanjianapapun antara Pelawan dan PelawanBahwa atas pertimbangan Penetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT telah salah menafsirkan gugatan 165 yang diajukanoleh Pelawan dimana secara nyata Pelawan adalah PesertaLelang yang dinyatakan gugur oleh Pelawan berdasarkanPenetapan Lelang a quoBahwa Penerapan Putusan Mahkamah Agung No.448 K/TUN/2007Tanggal 22 September 2008.

(Vide hal 4 alinea PertamaPenetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT sangat tidak tepatdimana dalam Yurisprudensi tersebut apa yang menjadiObjek Sengketa terdiri dari beberapa Penetapan yangmenjadi rangkaian perbuatan hukum (Hal 21 Alinea 8,Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor : 165/PLW/201 1/PTUNJKT14Putusan Mahkamah Agung No.448K/TUN/2007 ~~ Tanggal 22September 2008) ;Dengan demikian sangat tidak tepat apabila objek sengketadalam gugatan 165 dianggap sebagai perjanjian Perdata,yang masuk sebagai perbuatan

tersebut belum bersifatPURI f= ~ mn ww i i ee ie ie ee eeBahwa Terlawan berkeberatan dengan dalil Pelawan yangmengatakan Keputusan TUN bertentangan dengan proseduryang berlaku menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas AsasHukum Pemerintahan yang Baik, karena justru) Pelawan yangtidak memenuhi persyaratan dari tahapantahapan prosesdalam tender sebagaimana ketentuan Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 sehingga dalil dalil Pelawan hanyalahmengada ada dan

OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAT KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara (TUN) yang menimbulkan akibat Hukum dan telah memenuhi sifat sifatsebagai berikut :1.

Bupati/Walikota; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Walikota; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP); Pemegang Izin yang bersangkutan.Di dalam Permenhut No. 39/2008 tidak ada ketentuan yang mengaturbahwa salinan keputusan tersebut dapat disampaikan kepada wakil dari ke6 Pejabat yang tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan bunyi Keputusan TUN yang menjadi ObyekSengketa pada halaman 3 dapat diketahui bahwa salinan Keputusan TUN(Obyek Sengketa) tersebut disampaikan kepada 9 (sembilan)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.

Keputusan TUN yang semacam itu jelas jelas bertentangandengan salah satu asas dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baikyaitu Asas Kepastian Hukum.

Hal itu jelas jelas merupakan tindakan yang sewenang wenangdan tidak adil yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN.6.2.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebutPenggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor 497/K/TUN/2015 denganamarnya yang menyatakan menolak permohonan KasasiPenggugat/Pemohon Kasas1.;8.

adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Permen Agraria dan13.Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat jelas bahwaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tidak dapat melakukanpembatalan, pemecahan atas kedua sertipikat tersebut diatas karena, dalamketiga Amar Putusan Perkara No.49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13Januari 2015, Amar Putusan Banding No.54/B/2013/PT.TUNMedantanggal 27 Mei 2015 dan Amar Putusan Kasasi No. 497 K/ TUN

Bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Harmale Bilianto mengajukanKasasi dan telah divonis melalui Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 497/K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 yangamarnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HarmaleBilianto. ;= === = 222 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene nenaHal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLG7.

T.8. 7.9T.10T.1lTT.13T.14T.15tertanggal 17 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengansalinan resminya):: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:54/B/2015/PT.TUNMedan, tanggal 27 Mei 2015 ( fotokopi darifotokop1):: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.497/K/TUN/2015 tanggal 11 Nopember 2015 ( fotokopi darifotokopi):: Berita Acara Pelaksanaan Tugas dan

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLGurusan pemerintah di luar tugas membentuk peraturanperaturan (legislatif)dan mengadili (yudikatif); Hermale Billianto dan Lily (orang) sebagai Para Penggugat dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dalamkapasitas sebagai badan atau pejabat TUN.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal23 November 2015;.Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan MahkamahHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDIKonsitusi NO.31/PUUXV2013 dinyatakan dalam amar pertimbangan padapoint 3.19 yakni "Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan olehPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yangbersifat individual, konkrit dan final.

Olen karenanya keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yangdapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"22.Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT Il sebagai dasar penerbitanKeputusan TERGUGAT juga diperkenankan dalam 21.

Bahwa apa yangdilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUXV2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusanMahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akanmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"23.Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT Il)

TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo PutusanMahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor305/DKPPPKEII/2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetapbersifat final dan mengikat.Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuaiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 03/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten

No. 2187/Pdt.G/2016/PA Jr.4.Soeramin yang juga merupakan terhitung saudara kandung lain ibudari kakek penggugat telah memenangkan gugatan tersebut dantelah pula memperoleh kepastian hukum sebagaimana termuatdalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.31PK/TUN/1995 tanggal 24 Juni 1996 jo.

Putusan Kasasi MahkamahAgung No.102 K/KUN/1993 tanggal 16 Februari 1995;Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.31PK/TUN/ 1995 tanggal 24 Juni 1996 merupakan Penegasan danPenguatan terhadap Putusan Kasasi MahkamahNo.102/K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995, merupakan putusandengan amar yang mengabulkan gugatan Penggugat untuksebagian, dimana ini berarti bahwa petitum No.5 dari Penggugat(yakni alm.

Soeramin) yang meminta agar menghukum danmemerintahkan agar tergugat mencabut sertifikat sengketa danmenerbitkan sertifikat baru atas nama Soeramin telah ditolakbaik oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 31PK/TUN/1995 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 102K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995 Jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Nomor 13/B/1993/PTUNJKT. Tanggal 8Mei 1993 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 47.PUT.TUN/1992/PTUN.SBY. tanggal 2November 1992;Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor102K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995 terdapat fakta dimanadalam halaman 2 (paragraf ke2) terdapat kalimat sebagai berikut:Bahwa seharusnya Tergugat (yakni Pemerintah DaerahKabupaten Tingkat Il Jember) sudah tahu bahwa identitas tanahtersebut adalah sebidang tanah yang berasal dari almarhum ayahPenggugat yang bernama P.Rito yang akan dipergunakan

Gugatannyatertanggal12 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya pada tanggal 12 Pebruari 2013 dengan Register Perkara Nomor :03/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, GugatanPenggugat occ cece eeeesHalaman 5 dari 102 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN.PLKPenggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal27 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN

dan final, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Yet 2 seeeesse eters ersisenie einer ne nieeeireemnietie nee EeKonkrit yang berarti bahwa keputusan TUN

In casu Objek Sengketa tidak abstraktetapi berwujud dan dapat ditentuan, yaitu Keputusan Bupati Barito TimurNomor : 417 Tahun 2012 bertanggal 30 Nopember 2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ;Individual yang berarti bahwa keputusan TUN a quo tidak ditujukan untukumum tetapi tertentu baik alamat yang dituju, dan hanya berlaku khusus bagipihak KOperasi .. wc ceeHalaman 6 dari 102 halaman

In casu Objek Sengketa ditujukandan atau diberlakukan secara khusus terhadap Koperasi Tunas Dayak Gemilang ;Final yang berarti bahwa keputusan TUN a quo sudah terakhir dan tidak (perlu)menunggu clan membutuhkan pers etujuan lainnya dari badan/pejabat TUN ; Bahwa PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkanTERGUGAT adalah dari Koperasi Tunas Dayak Gemilang, pihak yangdituju oleh Objek Sengketa, yang diterima langsung oleh pekerjaPENGGUGAT, in casu bernama Grace Joy Oroh, dalam pertemuanmusyawarah

Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara , yang mengatur : 22222 22222222"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap", ; nnn ene nn rence nnn nnn nnnnn ne nesPENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya,atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa TUN