2 /03/2014 terdakwa telahdituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadiliperkara ini memutuskan :1Menyatakan Terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL secara secara sah danmeyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI NARKOTIKAGOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN?

bukti surat yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2), dan (P.3), semuanya telah bermeteralcukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata juncto Pasal 3ayat (1) huruf b dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentangBea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon II berkode (P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon berkode (P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alatalat bukti tersebut merupakan Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 22/Padt.

Penasehat Hukumnyayang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana terlampir dalamberkas perkara ini ;Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padaTuntutannya semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / NotaPembelaannya semula;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa PenuntutUmum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalamsurat Dakwaan No Register Perkara : PDM212/Jkt.Ut/03

/2014, tertanggal 3 April 2014 ,sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa BOSANI alias SONI bin ACAN bersama dengan KADARSOLIHAT bin HUSIN DIMYATI (berkas perkara terpisah), pada hari Senintanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Depan Rumah KosKosan JalanPademangan II Gang II Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan PademanganJakarta Utara, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan

ini memberikan putusan yang seringanringannya denganalasan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berurusan dengan pihakberwajib dan tidak pernah melakukan tindak pidana, Terdakwa menjadi tulangpunggung keluarga, Terdakwa menyatakan jera dan berjanji pada Majelis dandirinya sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatannyaTelah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtertanggal 24 April 2014, No.Reg.Perk: PDM12/Tgl/Euh.2/03

/2014, terdakwatelah didakwa sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SIGIT WAHYUDI bin ROMADON pada hari Senin tanggal 03Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Pebruari 2014 bertempat di JI.

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.11, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis merekanggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemumerekan, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulistersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N5 Nomor08/Kua.15.9.4/PW.01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkanHal. 6 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Ppsoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KahayanHilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda P.6;B.

deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaHal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2018/PA.Blcn.ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetapmembebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulisyang terdiri dari P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupafotokopifotokopi, yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan fserta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat buktidalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alatbukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehinggaharus dinyatakan dapat diterima dan

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, alat buktitersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian,dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telahjuga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena ituHakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formildan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang

golongangolongansebagaimana terlampir dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Bersama Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial RepublikIndonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor:01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor : PER005/A/JA/03

/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014,Nomor : PERBER/O1/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu NarkotikaDan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dalampasal 1 butir ke2 yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yangmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN BywMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, berawal paa hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 15.30Wib petugas Polsek

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaKUSMIYATI: 6372045908670002 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 serta tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.1;2.

Permenkeu Nomor70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

Print71/0.5.12.3/Euh.2/03/2014 dalamtahanan kota di Jember sejak tgl. 25 Maret 2014 s/d tgl. 13 April 2014;2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember tgl. 11 April 2014 Nomor : 14/Pen.Pid/2014/PN.Jr, dalam tahanan Kota di Jember, sejak tgl. 14 April 2014s/d tgl. 13 Mei 2014;3. Hakim Pengadilan Negeri Jember tgl. 29 April 2014 Nomor : 323/Pen.Pid/2014/PN.Jmr, dalam tahanan kota di jember sejak tgl. 29 April 2014 s/d tgl. 28 Mei2014;4.

mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusanyang seringanringannya ;Telah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal24 April 2014 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan telah mendengar puladuplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 24 April 2014 padapokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimanayang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM /Dsgl/03

/2014, tertanggal12 Maret 2014 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Dia Terdakwa TULUS SITOHANG ALIAS SADAR pada hari Rabu tanggal11 Desember 2013, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2014 bertempat di Dusun Laksa Toruan, Desa Lumbar TongaTonga, KecamatanPakkat, Kabupaten Humbang Hasuduntan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

. : PDMI30/BONDO/03/2014, yang selengkapnya adalahsebagai berikut :w Bahwa ia Terdakwa RISKI ARISANDI Bin ABDURRAHMAN, padahari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Nopember 2013,atau setidaktidaknya dalam Tahun 2013 bertempat Desa Wonosari,Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriBondowoso, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atausebagian

Bakut RT. 03 Kelurahan BaruKecamatan Arut Selatan, Kabupaten KotawaringinBarat, Propinsi Kalimantan Tengah.Agama : Islam.Pekerjaan : Pengangguran.Pendidikan : SD Tidak Tamat.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan suratperintah/penetapan penahanan :1.Penyidik tertanggal 13 Maret 2014 Nomor : SPHan/30/III/2014/Reskrim, sejaktanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014 Nomor30/Q.2.14/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 02 April

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014, Nomor:75/0.5.45/Euh.2/03/2014;sejak tanggal 21 Maret 2014 s.d. tanggal 29 April 2014;3. Penuntut Umum tanggal 16 April 2014, Nomor: Prin139/0.5.45/Ep.2/04/2014;sejak tanggal 16 April 2014 s.d. tanggal 5 Mei 2014;4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 29 April 2014,Nomor: 272/Pid.Sus/2014/PN.Gpr;Halaman dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN.Gprsejak tanggal 28 April 2014 s.d. 27 Mei 2014;5.

PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG;

- Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;

- Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009;

- Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;

- Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di perum bulog;

sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD421/DS200/11/2007,tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyaitugas: Merencakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakankegiatan pemeriksaan di bidang pelayanan publik (PP), perencanaan pengembangan usaha(PPU) serta adminstrasi dan keuangan (Minku) di divre dan Sub Divre;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan DalamNegeri Barang Perum Bulog Nomor SOP08/D0203/03

/2014, tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra KerjaPengadaan ) sebagai berikut:1.

Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, tanggal ZMaret 2014, Nomor : 11/).2.37/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengat13 April 2014; 3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 10 April 2014, NomorPrint.222/0.2.37/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 19 April4. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 15 April 2014, Nomor : 145/Pen.Pid/ 2014/PN.Tsmsejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan 29 April 2014; 5.

Perk PDM203/Epp.2/PDANG/03/2014, yang berbunyi sebagaiberikut:Primair:Bahwa ia Terdakwa ANGGI SAPUTRA Pgl.