Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-06-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — YUSWENDA H VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., KANTOR CABANG BUKIT TINGGI
98 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengertian konsumen dalamUndang Undang ini adalah konsumen akhir.Bahwa Majelis BPSK tidak cermat mempertimbangkan Pasal 2Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013,yang menyebutkan konsumen adalah pihakpihak yang menetapkandananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia diLembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan,permodalan di pasar modal, pemegang polis pada peransuransian,dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundangUndangan di sektor jasa keuangan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Maret 2017 — MOCH. RIZKI KURNIA PUTRA melawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk dkk
53 — 28
  • No.26/Pdt/2017/PT SMGBerdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.
    PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, maka Penggugatmasih berstatus Lancar.d.
Pengadilan PN PALOPO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-05-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 43/PDT.G/2017/PN PLP
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat : - H. Burhanuddin L Tergugat : - Jusnaeni - Yazdi Anugrah - Markus Lanteng SE - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
80 — 30
  • Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini.Penyidikan merupakan salah satu tugas penngawasan OJKseperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yangberbunyi:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/PID/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — LAMBERTUS BEDI LANGODAY Alias BEDI
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Terdakwa dalam perkara ini,sebagai kontraktor, Terdakwa sering mengikuti tender proyek pada semuakantor dinas di Kabupaten Lembata, dan bukan baru kali ini Terdakwamengalami kekalahan bahkan sudah sering sehingga sudah menjadi hal yangbiasa bagi Terdakwa ;Bahwa apabila Terdakwa kecewa karena gagal menang tender dankemudian mencari siapa yang menjadi penyebabnya maka seharusnya yangmenjadi sasaran target kekecewaan Terdakwa karena gagal tender tersebutadalah terhadap orangorang yang mempunyai otoritas
    MATIAS BALALANGOBELEN untuk menggali bukti petunjuk sekalipun tidakakan diperoleh fakta sedikitpun, karena berdasarkan faktapersidangan tidak terdapat persesuaian antara keterangan MATIASBALA LANGOBELEN yang dikutip dari BAP dengan keterangansaksisaksi yang lain sebagaimana juga telah diakui sebagaipertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lembata danoleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupangtentang kegiatan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2009 ;Bahwa secara hukum memang otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 14-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 10 Februari 2016 — HARDIANTO Alias HERI Bin SUTIONO
22 — 4
  • bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri terdakwa, terlebin dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehinggamemperlancar jalannya sidang;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN.Pbm
Tanggal 1 Agustus 2017 — RIFAI BIN SULAIMAN
25 — 12
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 214/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 29 Juni 2015 — ARISANDI Als.SANDI Bin SAIRIN
34 — 10
  • ditujukan kepada seseorang apakah seseorangmempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih lebihmengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuanUndangundang (Langemeyer).Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata melawandiartikan menentang atau menyalahi sedangkan aarti kata hukum mengandungarti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkanoleh penguasa , pemerintah atau otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-03-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 15 April 2015 — SUPRAYOGI bin SUPRATONO
18 — 9
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 19-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps
Tanggal 8 Agustus 2017 — IPTUI WAYAN SUDARTA melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
187 — 99
  • memotong/membongkar botolsampho) barang bukti tidak didukung oleh CCTV (Closed Circuit Televion)atau CCTV tidak berfungsi;Bahwa pada tangga 15 Februari ketika PEMOHON menitipkan baranguntuk tahanan yang mengizinkan barang yang boleh masuk adalahpetugas jaga atau petugas Tahti;Bahwa petugas Tahtilan (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmensortir barang atau memilah barang titipan apa saja yang boleh masukartinya petugas Tahtilah (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmempunyai wewenang atau otoritas
Pengadilan PN Wangi Wangi Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Wgw
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PUTRA HARWANTO, S.H
Terdakwa:
ANDRIO DESEMBRASYA Alias RIO Bin LA YANI
68 — 29
  • Kuatnya kehendakdapat diukur dari kekuatan fisik atau otoritas yang dimilikinya terhadap sipemaksa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan untukpenerapan pasal ini adalah memasukan kemaluan pria ke kemaluan wanitasedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.Jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kKemaluan wanita, tidak dapatdipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit,yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya sesudah dewasa
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Lbs
Tanggal 26 Maret 2015 — - Taufik Hidayat panggilan Taufik
26 — 3
  • Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintahdalam hal pemberantasan Narkotika dan upaya untuk mempersempit ruanggerak pelaku tindak pidana Narkotika;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa masih berusia muda;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN Bls
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SARTIKA RATU AYU TARIGAN, SH
Terdakwa:
AGUS AFDANI ALS AGUS BIN SUKARDI
29 — 11
  • faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN BIssebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 01-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 100/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 1 Desember 2016 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk CABANG PEMATANG SIANTAR LAWAN PRISTIWATI MANURUNG
96 — 54
  • konsumen yang menjadi obyek jualbeli jasa;Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan /atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya: Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 September 2017 — RAMLI MALAU VS PT OTO MULTIARTHA
151 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masaKonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secaraangsuran";Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Ny MARTHINA TANGKE SALLE
Tergugat:
Ny ELISABETH SARANGA
86 — 36
  • Paulus Tangke;Menurut ilmu hukum waris ke 4 orang ahli waris tersebut mempunyaihak perseorangan (privat) dan kepentingan hukum yang sama tetaplterhadap harta warisan (Boedel) dan secara terpisah mempunyai hakbagian waris yang harus terbagi (Legitieme fortie) sehingga setiap orangahli waris punya otoritas kepentingan pribadi dalam hal menentukansikapnya, termasuk dalam perkara a quo, dari alasan hukum tersebutternyata masih 3 (tiga) ahli waris yang mempunyai kepentingan hukumyang sama dengan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 27 Februari 2017 — SYAHRIAL MARPAUNG VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
127 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekayaan konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkanoleh Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 22-08-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Agustus 2017 — SAHRUDDIN, VS PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK
136 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelakuusaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — SUTOMO VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DSP UNIT AEK NABARA
156 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA, DK VS RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H., LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H, M.H., AAIK dan GINDO HUTAHAEAN, S.H, Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), , DK
1074 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan TurutTergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonangugatan lainlain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:I.1.Pendahuluan;Bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah dinyatakanpailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan permohonan yangdiajukan oleh Otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pencurian
Register : 21-08-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 15 Oktober 2014 — FANDI AHMAD Bin ISKANDAR TOHIR
17 — 8
  • haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGANKEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dantidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwaoleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya(Pasal 193 KUHAP);Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas