Bahwa untuk membetulkan nama seseorang tersebut haruslan adapenetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohonyang semula pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Sitti, dibetulkanmenjadi Siti Holipa karena nama Pemohon yang benar adalah Siti Holipasesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda PendudukPemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa dalil

Bahwa atas hal tersebut diatas terlebin dahulu haruslan adanya suatupenetapan dari Pengadilan Negeri.Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonandari para pemohon ini dengan terlebin dahulu memanggil para pemohon dalampersidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memeberikanpenetapan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;2.

tersebut, dengan jalan perdamaian melaluiproses mediasi, dengan mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat untukmenyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala perselisihan,pertentangan, persengketaan dan permasalahan hukum yang berkaitan denganPerkara Perdata Nomor : 184/Pdt.G/2020/PN.Smn dengan semangat RestitutioIn Integrum Formando Mundum Meliorem (kekacauan yang terjadi dalamHal 1 dari 5 Hal Putusan nomor 184/Pdt/G/2020/PN Smnmasyarakat haruslan

Bahwa untuk Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan di KantorCatatan Sipil (Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil) KabupatenSitubondo, haruslan melalui Penetapan Pengadilan Negerisetempat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dengan ini pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonanpemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmembaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkaraa quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabayatanggal 2 Februari 2021, Nomor 124/Pdt.Bth/2020/PN Mig, serta suratSurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memoribanding yang diajukan para pihak maupun kuasa hukumnya, yangmana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapatmembatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikianmemori banding tersebut haruslan

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturliike persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya

Artinya, jika Tergugatbelum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapatmencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, makapencabutan gugatan tersebut, haruslan mendapatkan persetujuan dari Tergugat (AlineaKedua dari Pasal 271 RV);Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdataNomor 14/Pdt.G/2018/PN Lmj a quo, Kuasa Para Penggugat mencabut gugatannyasebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban

P1 dan bukti P2,P5 nama pemohonadalah Victor Panal Siagian, hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam bukti P3disitu tertulis Victor Vanal Siagian ;Menimbang bahwa saksi saksi yang diajukan oleh pemohon menerangkanjuga bahwa antara nama yang ada di Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohonterdapat perbedaan dengan Akte Kelahiran pemohon, sehingga selama ini saksimengetahui pemohon tidak dapat mengurus Akte Nikah Sipilnya ;Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa seorang subjekhukum haruslan

CH, seharusnya yang benar adalahASWANDI.Bahwa menurut administrasi kependudukan semua dokumen WargaNegara Indonesia haruslan sama, karena menyangkut sistem datakependudukan.Bahwa apabila Identitas diri Pemohon berbeda antara satu dan yang lainmaka akan menyulitkan anak Pemohon dalam mengurus administrasi diKantor Pemerintah dan Membingungkan..

Bahwa anak tersebut masih di bawah umur olehnya menurut undangundangNo.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) haruslan mendapatkan Dispensasi/PenetapanPengadilan;Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Ktg Halaman 1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kiranyaBapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memeriksa permohonan ParaPemohon selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;2.

dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawityang disita dari terdakwa Junaidi haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakniPT Incasi Raya Pangian, sedang barang bukti 1 (Satu) buah Toyak yang disita dari TerdakwaJunaidi karena dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka sudah sepatutnyadirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalahmelakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslan

Akan tetapi, haruslan ada bukti atau saksi bagi yangmenuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan).

dicantumkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kepadaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi tujuan pemidanaanadalah bersifat menjerakan dan membina terhadap diri Terdakwa sehinggaHakim berpendapat bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankankecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim olehkarena terdakwa sebelum lewat waktu percobaan melakukan perbuatan yangdapat dihukum;Menimbang, bahwa alasan pemidaan juga haruslan

Agung Raditya Nugroho untuk disesuaikan dengan namaPemohon yang tercantum di dalam ljazan Sekolah Dasar atasnama Pemohon ( vide bukti P3 ) ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

Dari ketentuan hukum tersebut dapatditarik suatu pemahaman, bahwa suatu gugatan haruslan menyebutkanidentitas dan alamat Tergugat dengan jelas dan pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 seperti telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, telah benar dan tepat karena Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Penggugatmengajukan

belumdicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P. 4 dapat disimpulkan bahwakelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, makauntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohonadalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon sertauntuk dapat dicatatkan kelahiran Pemohon tersebut haruslan

tersebut telah dilahirkan seorang anakketiga, jenis kelamin lakilaki yang diberi nama : SAIFUL BADRI, lahir diSitubondo , pada hari : RABU , TANGGAL 14 FEBRUARI 1996 , pukul 15.00WIB ;e Bahwa karena kesibukan dan kelalaian Pemohon, maka AkteKelahiran anak Pemohon yang bernama SAIFUL BADRI tersebut belum sempatkami daftarkan di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)e Bahwa untuk Akte kelahiran yang terlambat didaftarkan di Kantor CatatanSipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), haruslan

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiaporang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yangdianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya

Ketua Pengadilan Negeri setempat yangberwenang tidak sah dan di wajibkan untuk di batalkan hal ini sesuai denganpermohonan provisi yang melarang pihak Tergugat atau Pihak manapun untukmengalihkan hak dikarenakan yang ber hak untuk mengeksekusi adalahPENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT YANG BERWENANGhalaman 6 dari 13 halaman perkara No. 253/Pdt/2016/PT.BDG.14.15.16.17.bukan melalui Balai Lelang Tunjungan (BPKNL) turut Tergugat ataupun pihaklainnya ;Bahwa atas dasar itikad baik Penggugat tentu haruslan

Tergugat II oleh Penggugat sematamata adalah agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quokiranya berkenan menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat dan TurutTergugat Il untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara a quo terutamadalam hal tidak membantu/melakukan proses pengalihan hak atas obyekterperkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap ;Bahwa gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dandikabulkan seluruhnya, tentunya Para Pihak haruslan

setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.PngMenimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya