ADITYA DASA CIPTA MANUNGGAL; R. UTOYO

ADITYADASA CIPTA MANUNGGAL berkedudukan diJl. A. H. Nasution No. 73 Bandung, dalam hal inimemberi kKuasa kepada Basuki Rahmat, Manager HRD& GA PT Adityadasa Cipta Manunggal, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 28 September 2009,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:R. UTOYO, Pekerja PT. Adityadasa CiptaManunggal, bertempat tinggal di Jl. CijambeDalam No. 59, RT. O2/RW.

Menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat R.UTOYO dengan Tergugat PTADITYA DASA CIPTA MANUNGGAL terhitungHal. 11 dari 13 hal. Put. No.49K/Pdt.Sus/2010mulai Tanggal januari 2009.3.

Utoyo dengan Tergugat PI AdityadasaCipta Manunggal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009dan Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugatsebesar Rp. 22.888.490 (dua puluh dua juta delapan ratusdelapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tidakdapat kami terima mengingat:a.

kepada tergugat sebagaipenyelesaian masalah hubungan kerja dengan PT AdityadasaCipta Manunggal dan menyetujui bahwa Tuntutan PenggugatHal. 15 dari 13 hal.

Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.ADITYA DASA CIPTA MANUNGGAL tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi inidibebankan kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 30 Maret 2010oleh Marina Sidabutar, SH.

AL IHWATUN VS PT BALINDO MANUNGGAL BERSAMA

Suharso, Nomor 39, Palu, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanPT BALINDO MANUNGGAL BERSAMA, yang diwakili olehJemmy Tanubrata, selaku Direktur, berkedudukan di JalanSultan Hasanuddin, Nomor 80, Kota Palu, Provinsi SilawesiTengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. MuhamadAdi Saputra, S.H., M.H., dan 2. Abdul Manan, S.H., M.H.

LIDI MANUNGGAL PERKASA; SLAMET RIYADI, DKK.

Lidi Manunggal Perkasa dan jumlah kewajiban Debitor dalammembayar tagihan pada Karyawan PT.

Lidi Manunggal Perkasa saat ini telah mengajukanupaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga No.I2/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG. tanggal 26 Oktober 2009 dengan dasardan alasan bahwa, permohonan kepailitan yang diajukan terhadapPembantah/PT. Lidi Manunggal Perkasa tidak memenuhi syarat UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena,Pembantah/PT. Lidi Manunggal Perkasa tidak memiliki Kreditorsebagaimana, disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1).

Lidi Manunggal Perkasatanggal 9 Desember 2009 dicantumkan perihal perhitungan JumlahPesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Tunjangan.

Lidi Manunggal Perkasa yang diakui sementara olehKreditor ;Menetapkan jumlah tagihan para Kreditor/Karyawan yang menjadi tanggungjawab Pembantah/PT.

Lidi Manunggal Perkasadalam mengajukan Permohonan Pailit terhadap PT.

MUSMULYADIN, DKK VS PT AGRO MANUNGGAL COCOS

PT SENTRAKARYA MANUNGGAL

PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI tersebut tidak dapat diterima;

PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI ; BINTI ROKHOIYA. dkk

PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI, beralamat kantor diJalan Raya KejapananMojosari Km. 06, Ds. Watesnegoro, Ngoro,Kabupaten Mojokerto, diwakili oleh Bambang Subiantoro, SE., selakuManager HRD, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Iswanto, SH., 2.Drs. Asnan Ashari, SH.,MH., 3. Slamet Untung, SH., 4.

Prospek Manunggal Era Industri Mojokerto ke PT. ProspekManunggal Era Industri Cabang Jakarta dan Bali, hal ini ternyata dari adanyasurat pernyataan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII yang hanya bersediabekerja pada PT. Prospek Manunggal Era Industri di Jalan Raya KejapananMojosari Km. 6, Ds.

Prospek Manunggal Era Industri Km. 6,Watesnegoro Ngoro Mojokerto (hal ini membuktikan bahwa Tergugat IVsampai dengan Tergugat VII tidak ada itikad untuk tetap bekerja di PT. ProspekManunggal Era Industri / Penggugat).

Prospek Manunggal Era Industri dalam mengajukanupaya hukum kasasi ini diajukan oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal7 Januari 2011, dimana di dalam surat kuasa a quo pihak Pemberi Kuasa PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SENTRAKARYA MANUNGGAL;;

TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 22./G/2011/PHI.Srg, tanggal 27 Juni 2011 yang telah diterima dan diregister pada Mahkamah Agung dengan Nomor : 683 K/Pdt.Sus/2011;

TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI vs DEDE AGUSTIAN

Head PT Triteguh Manunggal Sejati, yang beralamat diJalan Sawo IV, Blok B45/25, Perumahan Pondok Makmur, Rt. 005/008, Kelurahan Kutabaru,Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember2011), mohon untuk mencabut kembali permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 06Juli 2011 terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No.22./G/2011/PHI.Srg., tanggal 27 Juni 2011 dalam perkara antara :PT.

TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI, berkedudukan di Jalan Baru ZonaIndustri Keroncong, Desa Gebang Raya Rt. 001, Rw. 002, Kecamatan Periuk,Kota TangerangBanten, dalam hal ini memberi kuasa kepada AndriantoKurniawan, HRS Dept. Head PT.

TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI yangberalamat di Jalan Sawo IV blok B45/25, Perumahan Pondok MakmurRt.005/008, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2011;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:DEDE AGUSTIAN, bertempat tinggal di Kampung Gintung Rt. 07/02Kelurahan Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kota Tangerang Banten, dalam hal inimemberi kuasa kepada : Bahtiar Rifai, SH., Asep Rujmin SN, SH., ApolosAnthonius Silitonga, SH., Suprapto Adi Wijaya,

TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI terhadap putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 22.

AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL;

./2019, tanggal 30 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL, beralamat di JalanMelawai Raya Nomor 10 RT 003/001 Blok M, Melawai,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh BagusSulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000213.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 21 Pebruari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00054/KEB/WPJ.30/2017,tanggal 25 Oktober 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/506/13/064/16, tanggal 14 September 2016, atas nama PT AgroSejahtera Manunggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00054/KEB/WPJ.30/2017, tanggal 25 Oktober 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/506/13/064/16, tanggal 14 September 2016, atas nama PTAgro Sejahtera Manunggal, NPWP 02.596.770.4064.000,beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 RT 003/001 Blok M,Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang

Putusan Nomor 4514/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.September 2016, atas nama PT Agro Sejahtera Manunggal, NPWP02.596.770.4064.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10RT 003/001 Blok M, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan danpenenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai denganhak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukumadministrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benaryaitu didukung bukti yang memadai berupa Laporan Keuangan PT AgroSejahtera Manunggal

CIKAMPEK TIRTA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

CIKAMPEK TIRTA MANUNGGAL, NPWP 01.950.996.7433.000,beralamat di Desa Ciselang Babakan Tambun, Cikampek Utara, KotaBaru Karawang, diwakili oleh Tonni Anga Djie selaku Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. GatotSubroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak;2.

Cikampek Tirta Manunggal(lampiran 4) yang dibuat pada Desember 2008 dimana pada laporan audittersebut pada tahun 2007 baru dicatatkan bunga pihak ketiga sebesarRp.9.124.470, ;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1963/C/PK/PJK/2017Cc.Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaKarawang Selatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Januari Desember 2007 Nomor: 00092/203/07/433/11tanggal 04 November 2011 (lampiran 3) yang menyatakan PT.

CikampekTirta Manunggal masih harus membayar sebesar Rp 486.267.780,00 yangdiputuskan merupakan hutang PPh Pasal 23 Tahun 2007 sebesar Rp328.559.311,00 ditambah bunga Rp 157.708.469,00;PT. Cikampek Tirta Manunggal tidak seharusnya dikenakan pajakpenghasilan bunga PPh Ps 23 yang tidak pernah dibayarkan karena yangmendasari tagihan tersebut adalah merupakan surat kerja sama yang tidakmewajibkan membayar bunga sebagai imbal jasanya.

Cikampek Tirta Manunggal (lampiran 4),maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat mengenai kewajibanmembayar pajak bunga Pasal 23 sebesar Rp.486.267.780,00 adalah tidakrelevan dan tidak berdasar sama sekali. Untuk itu melalui surat permohonanHalaman 5 dari 9 halaman.

CIKAMPEK TIRTA MANUNGGAL tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SENTRAKARYA MANUNGGAL

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen no 1.667/2000 tertanggal 23 Maret 2000, KTP dan di Kartu Keuarga dengan nama Ribut Alvin Dimas Manunggal Erlangga tersebut diganti menjadi nama Arcelio Alvin Malvino;
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan

ini agar segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar supaya mencatat/mendaftar nama Ribut Alvn Dimas Manunggal Erlangga di ganti menjadi nama Arcelio Alvin Malvino dalam buku register yang di peruntukan untuk itu;

TRIDAYA JAYA MANUNGGAL;

TRIDAYA JAYA MANUNGGAL, beralamat di JalanPandanaran Nomor 51, Randusari, Semarang, diwakili olehHindarto Susanto selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46567/PP/M.1I/16/2013, Tanggal 30 Juli 2013 yang telah berkekuatanhukum

Tridaya Jaya Manunggal, NPWP: 01.481.328.1508.000, beralamat di: JI.Pandanaran Nomor 51, Randusari, Semarang, dengan perhitungan menjadisebagai berikut:DPP PPN yang harus dipungut sendiri Rp 7.337.900,00PPN yang terutang Rp 733.790,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (8) KUP Rp 733.790,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.467.580,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46567/PP/M.1I/16/2013, tanggal 30 Juli 2013, diberitahukan

pembuktiandalam KUH Perdata, membuktikan rekeningrekening lain yangsejenis dengan transaksi yang dilakukan dalam rekening BCA,disertai dengan dokumendokumen yang dapat menjelaskanarus uang dan arus barang.Namun hal ini tidak dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), karena faktanyaberdasarkan uraian penelitian keberatan Nomor LAP893/WPJ.10/2011 tanggal 23 Juni 2011 dinyatakan bahwaWajib Pajak tidak memberikan rekening koran Bank BCA Nomor009.3040799 an PT Tridaya Jaya Manunggal

dan rekeningkoran Bang Bumi Putra nomor rekening 012.0999993 an PTTridaya Jaya Manunggal yang diketahui Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) dari dokumen bukti internetbanking BCA, dan bukti setor bank.Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas koreksi DPP PPN yang harus dipungut sendirisebesar Rp1.548.258.188,00 merupakan putusan yang diambildengan tidak mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (AsasAudio

Tridaya Jaya Manunggal, NPWP:01.481.328.1508.000, beralamat di: Jl.

PT ABADI JAYA MANUNGGAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT ABADI JAYA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2214/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ABADI JAYA MANUNGGAL, beralamat di Jalan RayaKilometer 19, Nolokerto, Kaliwungu, Kabupaten Kendal,Jawa Tengah, yang diwakili oleh Johan Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00113/KEB/WPJ.07/2017, tangal 31 Januari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai masa Mei 2011 Nomor 00080/207/11/055/15,tanggal 17 November 2015, atas nama PT Abadi Jaya Manunggal,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.869.661.7055.000,beralamat di Jalan Raya Kilometer 19, Nolokerto, Kaliwungu,Kabupaten Kendal, Jawa Tengah adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ABADI JAYA MANUNGGAL;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112474.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 2 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ABADIJAYA MANUNGGAL;2.

PT ABADI JAYA MANUNGGAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT

,Advokat, beralamat di Perum Papan Mas, Jalan Kepodang2 Blok A 8 Nomor 10, Kecamatan Tambun, Bekasi, JawaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Desember 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu ParaPenggugat/Pembanding;melawanMEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, berkedudukan di Jalan Sumatera Blok CKawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, TermohonKasasi dahulu Tergugat/Terbanding;danHal. 1 dari 21 Put.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL

PT AGRO MANUNGGAL SAWITINDO VS BUPATI KABUPATEN KETAPANG