, importir ataueksportir dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pembentahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana PengangkutJadwal KedatanganSarana Pengangkut

Dengan demikianpemenuhan kewajiban kepabeanannya dilakukan secara elektronik melalui sistemkomputer;Berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, kewajibankewajiban ini harusdilakukan oleh pihak pengangkut sebagai orang yang bertanggung jawab ataspengoperasian sarana pengangkut (dalam hal ini KM.

BAIDURI GT.32No.187/QQd), dan pihak importir atau orang yang mengimpor barangbarang yangterdapat diatas kapal tersebut;Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dilakukan oleh pengangkut, yaitu :e Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harussudah terdaftar/teregistrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telahmendapat Nomor Identitas Kepabeanan (NIk);e Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yangbertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM.

Untuk waktutempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) wajib diserahkan palinglambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;e Setelah kapal datang, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan pabeanberupa Inward Manifest (BC 1.1) secara elektronik ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kuala Langsa;e Dalam hal kapal yang datang akan melakukan kegiatan pembongkaranbarang, maka Inward Manifest (BC 1.1) wajib diserahkan

SAAT BIN ARIPIN dapat dikatakansebagai pengangkut karena Saudara M. SAAT BIN ARIPIN adalah orang yangbertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkutbarang dan/atau orang;Dengan demikian orang yang dapat diminta pertanggungjawaban sehubungandengan adanya pengangkutan barang impor berupa bawang merah sebanyak 1 .499(seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) karung @ 20 (dua puluh) kilogramyang dimuat diatas kapal KM. BAIDURI GT.32 No.187/QQd Saudara M.

YUSUF binNANGRA, ADRIANSON SIHURE bin DOMAGUS dan AFANDI bin CAMPUdengan sarana pengangkut KLM Putri Tanjung bertolak/menuju ke KolakaSulawesi Tenggara, Indonesia, dan yang bertanggung jawab penuh terhadapKLM Putri Tanjung adalah dua perwira kapal yaitu terdakwa selaku KepalaKamar Mesin dan saksi ZAKARIAH bin AMIRUDDIN selaku Nakhoda ;Bahwa kapal patroli BC9005 yang sedang melaksanakan patroli diwilayah kerjanya berdasarkan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB 01/WBC.15/ BD.04/ 2015 tanggal 05 Februari

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai nomor KEP08/BC/1997 tentangpenghentian, pemeriksaan dan penegahan sarana pengangkut danbarang diatasnya serta penghentian pembingkaran dan penegahanbarang ;5.

dan sarana pengankutnya akan dating dari luarwilayah pabean mengangkut barang import wajid memberitahukanrencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) kekantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut.

Pada Pasal 7A ayat (1) UU No.17 tahun 2006 pengangkut yang saran pengankutnya memasuki daerahpabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest,jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasukidaerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yangdiangkutnya.

lain dalamdaerah pabean melalui luar daerah pabean,wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali saranapengangkut darat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud manifest adalah daftarbarang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Ahliserta Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa padahari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar jam 13.30 Wita bertempat

Srg.truck pengangkut limbah yang mana semua pengawasannyamerupakan tanggung jawab Penggugat.H.

Setelah prosespemuatan selesai, kemudian dibuatlah Surat Jalan yang menyatakanberat limbah yang dimuat ke atas kendaraan pengangkut limbahtersebut kemudian ditandatangani oleh Penggugat bersama denganIrwan dan petugas security di gerbang pintu PT.

Bahwa Penggugat mengetahui benar dan memahami bahwa jenisbarang yang boleh untuk dimuat ke atas kendaraan pengangkut limbahhanya jenis limbah dan tidak boleh mengangkut barang lain selainlimbah (seperti bahan baku dan lainlain);Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 76/Pat.SusPHI/2020/PN. Srg.4. Bahwa setelah limbah tersebut keluar dari gerbang PT. Pou ChenIndonesia, kemudian kendaraan tersebut menuju timbangan di lokasipusat yang dikawal langsung oleh Penggugat.

Bahwa penimbangan kendaraan di lokasi pusat tersebut pada dasarnyabertujuan agar dapat dipastikan dengan sebenarbenarnya bahwabarang yang ada di atas kendaraan pengangkut limbah tersebut hanyamerupakan limbah sebagaimana yang dibolehkan dan tidak ada baranglain yang dimuat atau termuat baik dengan sengaja ataupun tidaksengaja.

Srg.pengawalan dan mengawasi mobil pengangkut limbah dari Vendor yangmengangkut limbah dari TPLS PT Pou Chen Indonesia pada tanggal 26Agustus 2019 penggugat telah menandatangani surat jalan yang isinya tidaksesuai dengan barang yang diangkut oleh mobil tsb, yakni adanya selisih tonaseberat yang ada didalam kendaraan pengangkut limbah dengan yang ada disuratjalan yang ditandatangani oleh Penggugat, mengubah isi berat timbangan padasurat jalan merupakan suatu bentuk kesalahan fatal yang dilakukan olehPenggugat

atas Undangundang RI No. 10 tahun 1995 tentangKepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niagayang dimuat dalam sarana pengangkut.

tentang perubahan atas Undangundang RI No. 10 tahun 1995tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barangniaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Bahwa dalampasal dimaksud pun telah disebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yangdiangkutnya dalam manifest, jadi pengangkut yang berasal dari luar daerahpabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifesatas barang yang diangkutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan terdakwa selaku Nakhoda KM.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undangundang RI No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 10 tahun 1995tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barangniaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yangmembawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yangmemasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barangyang diangkutnya. Bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yangdibawa dengan menggunakan kapal KM.

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (Satu) unit sarana pengangkut KM.

Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai diSPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar SaksiFAKHRURRAZI Bin SULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil AvanzaVeloz, Warna Putih, No. Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan keTruck pengangkut Mobil. Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. KotaJuang, Kab.

Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul 17.00WIB, Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai diSPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar SaksiFAKHRURRAZI Bin SULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil AvanzaVeloz, Warna Putih, No. Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan keTruck pengangkut Mobil. Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. KotaJuang, Kab.

Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul 17.00 WIB,Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai di SPBUDesa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar Saksi FAKHRURRAZI BinSULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz, Warna Putih, No.Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan ke Truck pengangkut Mobil.Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab.

Menetapkan barang bukti berupa: - 1(satu) buah Kapal KM Fak-Fak Jaya Karya;- 210 (dua ratus sepuluh) ton ikan campuran; - 12 (dua belas) buku pelaut awak kapal; - Fotocopi Surat Izin Kapal Perikanan;- Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muatan;- Stiker Barkode E 33991;- Tanda Pelunasan PHP;- SLO tertanggal 24 Nopember 2014;- Surat Persetujuan Berlayar;- Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal barang;- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan kapal Barang;- Sertifikat

melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dalam pasal 312 Jo pasal 145 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang PelayaranMenjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDI berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)subsider 6 (enam) bulan kurungan;Menetapkan agar barang bukti berupa:(satu) buah Kapal KM FakFak Jaya Karya;210 (dua ratus sepuluh) ton ikan campuran;12 (dua belas) buku pelaut awak kapal;Fotocopi Surat Izin Kapal Perikanan;Surat Izin Kapal Pengangkut

berangkat dari Palau Aru kembali ke Jakarta denganmembawah 210 ton ikan campuran kapal KM Fakfak Jaya Karya mengalamikerusakan dan kemudian ditemukan oleh KRI Makassar 590;Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Petugas KRI Makassar 590ditemukan ada 3 (tiga) Anak Buah Kapal dari 15 (lima belas) ABK yang dipekerjakandi atas KM FakFak Jaya Karya tidak memiliki buku pelaut, akhirnya kapal KM FakFak Jaya Karya dibawah ke Pelabuhan Angkatan Laut Ambon;Bahwa jenis Kapal KM FakFak Jaya adalah Kapal Pengangkut

Karya mengalami kerusakan dankemudian ditemukan oleh KRI Makassar590;Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Petugas KRI Makassar 590 ditemukanada 3 (tiga) Anak Buah kapal yang dipekerjakan di atas Kapal KM FakFak JayaKarya tidak memiliki dokumen buku pelaut;Bahwa karena ke3 (tiga) ABK yang tidak punya buku pelaut maka kapal KM FakFak Jaya Karya digiring ke Pelabuhan Angkatan Laut Ambon untuk dilakukanpemeriksaan dari penyidik Angkatan laut Ambon;Bahwa jenis Kapal KM FakFak Jaya adalah Kapal Pengangkut

Mar;e Bahwa ahli adalah pegawai kesyahbandaran Kota Ambon dan sudah mengikuti Diklatselama 100 hari;14e Bahwa kapal ikan adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkapberupa jaring atau fhising, sedang kapal pengangkut/penampung tidak mempunyaialat tangkap dan kapal penampung bisa berlayar ke mana saja sesuai denganperizinannya;e Beda antara kapal tangkap dengan kapal pengangkut/penampung adalah kapalpengangkut tidak mempunyai alat tangkap;e Bahwa kapal penampung tidak boleh merangkap

sebagai kapal penangkap dansebaliknya kapal penangkap tidak boleh merangkap sebagai kapal penampung;e Bahwa kapal penangkap bisa jadi kapal penampung kalau surat izinnya dirobah darikapal pengangkut menjadi kapal penangkap dan sebaliknya kapal penampung bisajadi kapal penangkap apabila surat izinnya dirobah lebih dahulu;e Bahwa kapal penampung harus dilengakapi dokumen ABK dan dokumen berlayaryang harus diurus di kesyabandaran dan bila tidak punya berarti melanggar UndangUndang Pelayaran;e Bahwa

IZRA oleh Tim Patroli BC.1603 di Perairan Gosong Releigh TanjungMedang Rupat Provinsi Riau Indonesia pada hari Minggu tanggal 29 April2014 sekira pukul 16.00 WIB.Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari penyidik bahwa KM.IZRA berlayar dari kuala linggi Malaysia tujuan Dumai Indonesia;Bahwa bagi sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean wayjibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) palinglambat 24 (dua puluh) Jam sebelum keberangkatan ke Kantor Pabean Tujuansebelum

kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut yangmelalui darat;Bahwa sebelum ditegah, KM.

IZRA tersebutmenuju Dumai Provinsi Riau Indonesia telah diajukan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (RKSP) ke kantor bea dan cukai setempat atau tidak yanglebih mengetahuinya secara pasti adalah Terdakwa selaku tekong/ NahkodaKM. IZRA.Bahwa benar sebelum melakukan pemuatan bawang merah di Kuala LinggiMalaysia, KM.

/muatan yang ada disarana pengangkut danjika diperlukan membuat Berita Acara Penyegelan serta membuat LaporanPemeriksaan (LP) yang ditanda tangani kedua belah pihak yaitu Patroli BCdiwakili oleh KOPAT sedangkan kapal yang ditegah ditandatangani olehnahkoda/ tekong.Bahwa menurut ahli jika sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapalsetelah sampai di Kantor Bea dan Cukai diserahkan kepada PPNS Ditjen Beadan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut.

Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerahpabean yang memasuki daearah pabean wajib membawa dokumen manifesatas barang yang diangkutnya.Pada pasal 7A ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang saranapengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuanPutusan perkara pidana No: 109/Pid.Sus/2014/PN.TBK. halaman 17 dari 33 halaman.18pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukanpembongkaran.

karena ada hubungan pekerjaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas";Bahwa dalam peraturan tersebut memang Kantor Pelayanan Beadan Cukai menerima pembayaran penerimaan Negara (salahsatunya adalah PPN Impor) namun terbatas untuk impor barangyang dilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut,dan pelintas batas, tidak termasuk perusahaan/importirsebagaimana yang dijalankan oleh Pemohon Banding.

atau barang pribadi awak saranapengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganpenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikanoleh penumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanyadengan menggunakan:a.

Jasa pelayanan manifest kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, diatur:Pasal 6:Halaman 18 dari 32 Halaman.

Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017(1)Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapppengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikan olehenumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk barangpribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapengangkut yang terdaftar di dalam manifes;CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atauawak sarana pengangkut

Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenakan pungutan impor;2.

Pasal 9A ayat (1) huruf a, pengangkut yang sarana pengangkutnyaakan berangkat menuju ke luar daerah pabean, wajib menyerahkanHalaman 22 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN TBKpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut ;g.

Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuanBatu Pahat Malaysia, pada saat ditegah tidak ditemukan dokumenkepabeanan berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) danOutward Manifest (BC 1.1) ;Penyidik berkesimpulan bahwa sarana pengangkut KM.

penyelundupan, maka sarana pengangkut KM.

pabeanyang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerahpabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luardaerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

, pelaksanaan penerimaan,pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifest kedatangan dankeberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuanpengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadapketerlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;Bahwa saksi menerangkan prosedur kepabeanan yang harus ditempuhatas kapal niaga yang membawa barang niaga dari luar negeri, sebagaiberikut: Pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau agen pelayaran yang

ditunjuk wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan palinglambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal; Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelumkedatangan sarana pengangkut; Pada saat kedatangan kapal, pengangkut atau agen yang ditunjukwajid menyerahkan pemberitahuan berupa inward manifest kepadapejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan

(RKSP) adalah pemberitahuan tentangrencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan olehpengangkut kesuatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukal).

Yangdimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niagayang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasukiKawasan Pabean;Bahwa saksi menjelaskan jika memperhatikan lokasi penindakannyayaitu berada di 35 Mil Timur Laut Ujung Tamiang, Kab.

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0.);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabeanuntuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeanlainnya (BC 1.2);d.

(Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1; danbarang dikategorikan sebagai barang ekspor pada Pasal 2 ayat (2) yaitubarang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan daripabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang@KS POI, 2222 = oo ono nnn nnn nnn nnn ere nnn nnn noe ne oe ee nn ne nae one nee nen een neeSecara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean,namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkinmenempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang

garis perbatasan,maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barangtersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluardaerah pabean dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.PUTRA INDAH 2 yang mengangkut berupa Kayu Tekisebanyak 1.750(seribu. tujuh ratus lima puluh) batang wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan berdasarkanPermendag No. 44 / MDAG / PER7 / 2012 tentang Barang yangDilarang Ekspo0r. 2727 22> nn rn n nnn non nn nnn

(Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1 dan barang dikategorikan sebagai barang ekspor pada Pasal 2 ayat (2) yaitubarang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan daripabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean,namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkinmenempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, makasecara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang

tersebut telahdimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean danterhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.

Putra Indah 2ditegah oleh Tim Patroli BC30001 pada hariSenin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB bertempat di PerairanTanjung Jat, IMAG ES1a;~ nnn nine neni en meanBahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC 30001 sedang melakukan Patrolidi Kepulauan Riau melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KMPutra Indah 2pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 wibdi Perairan Tanjung jati Indonesia pada Koordinat 01 38 42 U/ 102 Bahwa setelah KM.

, Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per

No. 1030 K/Pid.Sus/2014e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atauayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barangimpor melalui:a Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut1)2)3)4)5)membawa barang impor:Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masukyang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yangdiberikan pembebasan bea masuk dan cukai;Berupa hewan, ikan

Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:Hal.9 dari 22 hal.

Menetapkan Barang Bukti berupa: a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB.

PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr.

DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHAP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut

) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal,yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalamsarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangansarana pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kKepabeanan yangdiatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasikepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen idetitasperusahaan, serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akandipergunakan

Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor,dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukanrencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkutdarat;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkanbagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnyadalam manifest sehingga apabila ada pengangkut

) dan Manifest yang merupakandokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yangdimuat di dalam sarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (RencanaKedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diaturdengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanandilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan

dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatanpengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest adalah pengangkut,manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukaiselanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebutnomor dan tanggal BC 11, sedangkan terhadap barang yang masuk

) danManifest sebagai pemberitahuan pabean, pengangkut harus terlebih dahulumelakukan registrasi kepabeanan sebagaimana diatur dalam PMK No.179/PMK.04/2016, knusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukandengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak

Sapriadi Alias Mentek bekerja sebagai supir ataupengemudi truck pengangkut getah karet sedangkan Terdakwa II. Budi HariantoAlias Budi bekerja sebagai kernet truck pengangkut getah karet, dimana saat itugetah yang akan diangkut berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil/TPH diAfdeling IV PTPN III Kebun Membang Muda Desa Perkebunan Membang MudaKecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.Bahwa setelah getah karet selesai dimuat ke dalam truck oleh Terdakwa II.

Sapriadi Alias Mentek bekerja sebagai supir ataupengemudi truck pengangkut getah karet sedangkan Terdakwa II.

Budi HariantoAlias Budi bekerja sebagai kernet truck pengangkut getah karet, dimana saat itugetah yang akan diangkut berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil/TPH diHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN RapAfdeling IV PTPN III Kebun Membang Muda Desa Perkebunan Membang MudaKecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.Bahwa setelah getah karet selesai dimuat ke dalam truck oleh Terdakwa II. BudiHarianto Alias Budi/ Kernet, lalu Terdakwa I. Sapriadi Alias Mentek bersamaTerdakwa II.

Labuhanbatu Utara; Bahwa cara Para Terdakwa mengambil getah karet denganmenurunkan dari truk pengangkut getah karet milik PTPN Ill KebunMembang Muda dan menyembunyikannya di dalam parit, dimana ParaTerdakwa memang bekerja mengangkut getah karet milik perusahaandari TPH dibawa ke Pabrik; Bahwa Peran Terdakwa Sapriadi sebagai supir dan Terdakwa Budisebagai kernek; Bahwa Tujuan Para Terdakwa menggelapkan getah karet tersebutuntuk dimiliki kKemudian dijual kepada pihak lain guna mendapatkankeutungan;

(Permenhub77).(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadaphilangnya barang berharga atau barang yang berharga milikpenumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali padasaat pelaporan keberangkatan (checkin), penumpang telahmenyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatatterdapat barang berharga atau barang yang berharga, danpengangkut setuju untuk mengangkutnya.Halaman 4Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 125/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Mdn(2) Dalam hal pengangkut menyetujui

(Permenhub 77).(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugianterhadap hilangnya barang berharga atau barangyang berharga milik penumpang yang disimpan didalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporankeberangkatan (checkin), penumpang telahmenyatakan dan menunjukkan bahwa di dalambagasi tercatat terdapat barang berharga atau barangyang berharga, dan pengangkut setuju untukmengangkutnya.(2) Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga ataubarang yang berharga di dalam bagasi tercatat

In that case thecarrier will be liable to pay a sum not exceeding the declaredsum, unless he proves that sum is greater than the actualvalue to the consignor at delivery.Dengan terjemahan sebagai berikut :Dalam pengangkutan bagasi tercatat dan barang,tangqgung jawab pengangkut terbatas pada jumlah 250franc (yang setara dengan USD 20) per kilogram, kecualipada saat paket itu diserahkan kepada pengangkut, pengirimmelakukan deklarasi khusus dari nilai pada pengiriman dantelah membayar sejumlah tambahan

Adapunjumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo telah diatursecara jelas dan tegas dalam konvensi Warsawa 1929 dan aturan IATA,sehingga pada perinsipnya pengangkut bertanggung jawab atas terjadinyakehilangan bagasi tercatat tersebut, namun tanggung jawab PemohonKeberatan sebagai pengangkut secara jelas dan tegas diatur dalam KonvensiHalaman 35Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 125/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Mdn14.15.warsawa dan aturan IATA, sehingga tanggung jawab Pemohon Keberatanuntuk

Termohon Keberatan)Halaman 49Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 125/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Mdnmenunjukkan barang berharga tersebut dan pengangkut (ic.PemohonKeberatan) setuju untuk mengangkutnya.

Menyatakan barang bukti berupa: * 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unitmesin merk Nissan Diesel4D (Nomor mesin tidak dapat di Identifikasi); Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;= 1 (satu) buah kompas warna hitam;Dirampas Untuk Negara; 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHBKV/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal02 Agustus; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.

Secara nyataekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingatsegi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat beadan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspordianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disaranapengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;Dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.

(Outward Manifest) denganKode BC 1.1 j === 99 2 20 nnn no nnn a nnn nnn nnn enn onedan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 7A ayat (2)Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.Dan pada Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya menjelaskan barang yangtelah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggaptelah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

yang sarana pengangkutnya akan berangkat menujukeluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupaManifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM.

DAUNMAS GT. 34 No.2040/PPb tanpa dilengkapi dengan dokumenyang sah berupa manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalamsarana pengangkut;Bahwa saksi adalah Kepala Sub Seksi Administrasi Manifes, Penerimaandan Jaminan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai typemadya Pabean C Teluk Nibung yang mempunyai tugas serta tanggungjawab yaitu melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaandan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwalkedatangan sarana pengangkut

ditunjuk ke suatu kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai) dan yangdimaksud dengan manifest kedatangan Sarana Pengangkut yang disebutInward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut olehsarana pengangkut (kapal) pada saat memasuki kawasan pabean;Bahwa untuk kapal yang datang dari luar negeri yang akan sandar ataubongkar di luar kawasan pabean, maka hal itu hanya bisa dilakukan setelahmengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

DAUNMAS GT. 34 No.2040/PPb memberikanRKSP dan Inward Manifest kepada Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, atas rencanakedatangan tersebut tidak pernah ada prosedur kepabeanan apapun yangdiajukan oleh pengangkut KM. DAUNMAS GT. 34 No.2040/PPb atau agenyang ditunjuk;Bahwa pengangkut atau agen pelayaran untuk kapal KM.

DAUNMAS GT.34 No.2040/PPb tidak pernah memberitahukan RKSP dan Inward Manifestkepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe MadyaPabean C Teluk Nibung;Bahwa yang wajib menyerahkan adalah pengangkut yaitu orang, kuasanyaatau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yangmengangkut barang dan/atau orang;Bahwa oleh karena nakhoda atau orang kuasanya adalah orang yangbertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yangmengangkut barang dan/atau orang maka nakhoda

DAUNMAS GT. 34 No.2040/PPbtanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa manifest yaitu daftarbarang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul16.00 WIB kapal KM.

Penerimaandan pengadministrasian Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yangkemudian didaftarkan sebagai BC.1.0 dan Manifest Kedatanganmaupun Keberangkatan yang kemudian didaftarkan sebagai BC.1.1.

;Bahwa saksi menerangkan sebelum kedatangannya pengangkut atauagen pelayaran yang ditunjuk harus mengajukan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (RKSP) ke KPPBC Tipe Madya Pabean C TelukNibung paling lambat 24 jam sebelum kedatangan kapal. Untuk waktupelayaran kurang dari 24 jam maka RKSP tetap wajib diserahkanpaling lambat sebelum kedatangan kapal tersebut. RKSP tersebutsetelah diterima KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibungselanjutnya didaftar sebagai dokumen BC.1.0.

Bunga TanjungGT. 6 No.1481/PHB/S.7 dari Port Klang, Malaysia tanggal 15 Maret2013 pukul 04.00 WIB tujuan Tanjung balai tidak pernah ada prosedurPAGEkepabeanan apapun yang diajukan oleh pengangkut KM. BungaTanjung GT. 6 No.1481/PHB/S.7 atau agen yang ditunjuk. ;Bahwa saksi menerangkan yang wajib menyerahkan adalahPengangkut yaitu orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab ataspengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/ atauorang.

;Bahwa pada Pasal 7 A ayat 2 UndangUndang No. 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndang No. 1713Tahun 2006 dinyatakan bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki wilayah pabean wajib mencantumkanbarang impor yang dimuatnya dalam manifest, Hal ini berarti bahwamanifest adalah dokumen pelindung pengangkut pada saat memasukidaerah pabean Indonesia. Dimana tentunya setiap barang harusdiberitahukan dengan benar, jumlah dan jenisnya pada manifesttersebut.

;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2006yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.04/2006 dinyatakan Pengangkut adalah orang, kuasanya,atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkutyang mengangkut barang dan/atau orang, Yang dimaksud Manifestpada Pasal 7 A ayat 2 tersebut adalah daftar barang niaga yang dimuatdalam sarana pengangkut. Hal ini sesuai dengan uraian penjelasanpasal tersebut.

Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c. Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang eksporberupa Crude Palm Oil (in Bulk) ditetapkan sebesar USD 804.00/MT,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor: 1675/KM.4/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar,d.

(Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan ataupraduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepadakedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhanserta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalamsarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB) yang dimuatke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelumtanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor

Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai denganPasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut dan kesiapan barang ekspor juga dapatdiketahui

sebagai titikdilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEByang akan ditetapkan kembali.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undangundang 17 Tahun2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut,berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraankeberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar

, antara telah dimuat dengankeberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda,kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karenakemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalaukeberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.Sehingga Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturanperundangundangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang