Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION
200 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 205 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 AZMETYEDA MAKMUR, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 827/14/KPHBTU/I/2012, Tanggal 20 Januari 2012;Pemohon Kasasi IT dahulu Pembanding II/Tergugat IT;melawan:PT. DHARMA PERDANA MUDA PT.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena dengan adanya surat Tergugat Itersebut, Tergugat II tidakdapat melakukan pembayaran biaya eskalasi/kenaikan harga sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan antaraTergugat II dengan Penggugat.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 Keputusan tersebut digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Maka telah jelas kiranya, bahwa sebagaimana tersebut padaunsur kedua diatas,berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 PerpresNomor 106Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah telah diberikan kewenangan untukmemberikan saran, pendapat, atau rekomendasi.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013diatas, khususnya pada poin c, Pemohon Kasasi menerangkan bahwaketentuan penyesuaian harga kontrak sudah harus tercantum dalamdokumen pemilihan sehingga penyedia barang/jasa telahmengantisipasi ketentuan penyesuaian harga tersebut di dalam hargasatuan yangditawarkan.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013menjamin Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat II tidak akan dimintaipertanggungjawaban hukum jika penyesuaian harga tersebut dibayarkan ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — BUPATI KARAWANG, DK vs. CECE HERMAWAN
219 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:. BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Nagasari, KecamatanKarawang Barat, Kabupaten Karawang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Eksepsi Tergugat : Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam PengertianKeputusan Tata Usaha Negara;Eksepsi Tergugat II Intervensi : Objek Gugatan Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN.BDG, tanggal18 Juni 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor237/
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20201. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor05/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 18 Juni 2019;3.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — HANANTO SENO, DKK VS I. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
75 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 128 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANANTO SENO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,HANAFI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaNgesrep, RT.04/RW.01, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali, pekerjaan Wiraswasta
    bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Karyawan Swasta,IMAM ODIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan Swasta,NAFIS KURNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,Halaman dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut1.Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Boyolali Nomor: 503/048/31/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPemberian Izin Gangguan atas nama Ana Mangisengi untuk dan atas nama PTAeroprima yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 318 Dukuh Panasan Baru, DesaHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    Bahwa sebagian orang yang berposisi sebagai Para Penggugat tidak secaranyata, bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di lokasisebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, sehingga Tergugat Il Intervensiyakin tidak semua orang yang berposisi sebagai Penggugat dalam perkara inimengetahui esensi dari gugatannya sendiri, dan sama sekali tidak tahumenahu permasalahan yang disengketakan;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/20133.
    HM.Hary Djatmiko,SH.MS ttd/ Dr.H.Supandi, SH.M.Humttd/ .Yulius.SH.MHHalaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/2013Panitera Pengganti :ttd/ Sumartanto,SH.MHBiayaBiaya :lLMeteratl.........ccceee eee Rp. 6.000,002Redakstl........... ee Rp. 5.000,003.Administrasi ............. 0.000. Rp.2.498.000.00Jumlah = Rp.2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.IL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADL, SH.)Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-05-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE CHEMICAL INDUSTRIAL,
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — NUR AZIZAH, S.H VS SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 K/TUN/2010
    P UT US ANNomor 12 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraNUR AZIZAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Jalan TMP. Taruna, Komplek LP.
    No. 12 K/TUN/2010dipandang perlu, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasanHakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ;Adapun yang menjadi duduk persengketaan adalah sebagaiberikut1.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP.040052651/ Penata Tk.
    No. 12 K/TUN/2010kewenangannya, dengan mengambil alih kewenanganMenteri/Sekretaris Negara. Oleh karenanya SuratKeputusan Sekretaris Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 053/SEK/SK/X/2008 tanggal 23Oktober 2008 merupakan Keputusan yang tidak sahserta tidak berdasarkan hukum dan ketentuan yangberlaku sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidakberlaku ;.
    No. 12K/TUN/2010040052651, Penata Tk. (Gol. III/d) Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Majalengka ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana kedudukan semula ;5.
    No. 12K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Imam Soebechi, S.H., M.H.Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti1M ie tt e r A of esm eames ammeanes Rp. 6.000, ttd.2,R @ AC A KS Lo vemencecereeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministrasiSalinanvutececeseems Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000, UntukMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 12K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ACHMAD SUGIMAN BIN H. SAMSUDIN, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
58 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Para Ahli waris Alm. H, Samsudin bin H. Murawi sebagaimanaditerangkan dalam Akta Permohonan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 011/PPPHP/1998/PAJP tanggal 24Pebruari 1998 dihadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:R.E.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Kompetensi Absolut ;Para Penggugat mendasarkan kedudukan hukum dalam mengajukangugatan a quo yaitu selaku ahli waris dari H. Samsudin Bin H.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.30/HPL/BPN/2000 tanggal 13 Februari 1989 tentang Pemberian HakPengelolaan Lahan atas nama PT. (Perseroan) Pusat Perkayuan MarundaJakarta seluas 961.187 M2 ;Bahwa Tergugat Intervensi / PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IV VS MALAKIN
135 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016C.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016dalam rangka pembangunan nasional.
    Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI No.170K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan PT TUN SurabayaNo.180/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 9 Januari 2014 Jo. PutusanPTUN Surabaya No.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016sewenangwenang, hakim tidak dapat mengujinya.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs. BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
53 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 477 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Bahwa dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No.11/G/2011/PTUN.PLG. dengan No.
    Perkara kasasi 113 K/TUN/2012tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang, Bukti P18 ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Perihal mohon Pelaksanaan EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/TUN/2012 ditujukan kepada BapakKepala Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal A.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.a.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterail..................Rp 6.000,002,.RedakSl.................Rp 5.000,00 ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi ................Rp489.000,00Jumlah .......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 28-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2009/PTUN.Mdo
Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat: RAPIA SALEH Melawan Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO Tergugat II Intervensi: H. DAHLAN MUDA
204 — 142
  • AloeiSaboe No.114, Kelurahan Wongkaditi,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 21 Juli 2009;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tanggal O7 Juli 2009, Nomor23/Pen.MH/TUN/2009/PTUN.Mdo, tentang PenunjukanMajelisHakimHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan
    ,MHHAKIM ANGGOTA IITTDMUHAMVAD IQBAL M SHMeteraliHERMANPANITERA PENGGANTITTDANDI JAYADI NUR, SH., MHPerincian Biaya Perakar14/G/TUN/2007/P.TUN.Mdo1. Administrasi Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 429.000, Nomor3. Materai Putusan Sela Rp.4. Materai Putusan Akhir Rp.5. Redaksi Putusan Rp.Jumlah494.000. (Empat ratus sembilan puluh empat476.000, 6.000, 3.000, ribu rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — NYOMAN PARSUA, MBA vs. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG, DK
197 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 58 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 58 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:NYOMAN PARSUA, MBA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — YAYASAN AL DJAMIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
69 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2009
    No. 430 K/TUN/2009Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah bekasEigendom Verponding Nomor 8361 karena bekas Eigendom Verponding Nomor8361 sudah terkena ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, tentangpenghapusan tanahtanah partikelir.
    No. 430 K/TUN/20092.
    No. 430 K/TUN/2009Menimbang, bahwa dari uraian gugatan pada halaman 3, Penggugatmendalilkan pemilik atas sebidang tanah Ex Eigendom Verponding Nomor8361 seluas 4.545 m?
    No. 430 K/TUN/20094.
    No. 430 K/TUN/2009Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 430 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-01-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/TUN/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — ZULFAN IRWIN VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 59 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA vs. ISKANDAR A. GANI, SE, DKK
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 46 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 46 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.De3.10.11.12.Ida Budhiati, SH., MH., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Sigit Pamungkas, SIP., MA., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Nur Syarifah, SH., LLM., jabatan
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Hari : Jumat.Tanggal : 23 Agustus 2013.Pukul : 10.00 WIB.Tempat : Ruang sidang A gedung Serbaguna di Idi.Acara : Rapat Paripurna Khusus.Dalam rangka penetapan anggota KIP KabupatenAceh Timur Periode 20132018.2 Demikian dan terima kasih.Tertanda :Ketua DPRK.Tgk. Alauddin, S.E.Bahwa dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati dariPartai Aceh (PA) serta anggota DPRK Aceh Timur pada tanggal 23 Agustus2013.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Lulus :Tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 20132018mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) Calon AnggotaKomisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten AcehTimur Periode 20132018 kepada Tergugat antara lainsebagai berikut :1Iskandar A Gani, S.E.2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.3Drs. Ridwan Suud.4Tarmizi, S.Sos., MA.5Sofyan.Cadangan :1 Ismail, S.E.na FF W WNIsmail, S.Ag.Drs.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/20155 Sdr.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — ISHAK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, DKK
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 41 K/TUN/201412perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat baru mengetahui objeksengketa tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak Penggugat untuk mengajukangugatan terhadap objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat, demi hukumtelah gugur.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/2014163.23.0berdasarkan suatu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/20141818De,5.3yang berlaku di Republik Indonesia khususnya dibidang pertanahan untukmenyatakan tanah tersebut merupakan milik sah atas nama Penggugat secarahukum.
    Putusan Nomor 41 K/TUN/20142626tertanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa(PT CPN) seluas dan sebatas 40.500 M?
    Putusan Nomor 41 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SRI SUHARTATI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 323 K/TUN/2010
    No. 323K/TUN/2010Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada pokoknya atas dalil dalil1.Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri MalangtentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di JalanSimpang Bogor Nomor 27 Kota Malang diterima olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2009.
    No. 323K/TUN/2010menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasionaltersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negaradi tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telahditerbitkan sebelumnya.
    No. 323K/TUN/2010Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3Desember 2008 = dan setelahnya.
    No. 323K/TUN/2010Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    No. 323K/TUN/2010Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 323K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ACPRILESMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM pada KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
112 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 315 K/TUN/2016
    Menunda pelaksanaan keputusan Tergugat, yaitu Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam No. 2930 Tahun 2015 tentang PencabutanHalaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.
    Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukumsudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkanputusan PT TUN Jakarta a quo yang dimohonkan Kasasi;4.
    TUN Jakarta yangdimohonkan Kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;Bahwa pertimbangan putusan PT.
    TUN Jakarta yang menguatkanpertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang salah sebagaimanatersebut pada halaman 64 alenia 1 s/d 3, adalah : terbukti Judex FactiSalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena :Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/201611.a. sanksi sedang yang diberikan pada tahun 2013 kepada Pemohon Kasasi,menurut hukum sanksi tersebut sudah TIDAK BERLAKU LAGI dengantelah terbitnya Surat Pernyataan KOPERTAIS Wilayah DKI JAKARTANo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — YENI SUTIARSIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 196 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA,DK VS EVI FIRMANSYAH
84 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/201510.11.berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang beradadalam bidang hukum perdata.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20155)Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan KomisarisBank BTN termasuk Sdr. Evi Firmansyah ic.
    Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat(gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis(peraturan perundangundangan yang berlaku);Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Cc)4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. SOEHARYONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN, DK
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2022