SUNENDI VS BUPATI CIREBON;

di Kota Cirebon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI CIREBON, tempat kedudukan di Jalan SunanKalijaga, Nomor 7, Sumber 45611;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Bambang Sudaryanto, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 danLampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofii tempat/tanggal lahirCirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, KecamatanPlumbon, Kabupaten Cirebon;3.

Putusan Nomor 215 K/TUN/2021Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan LampiranKhususnya Nomor 146 atas nama Rofii, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon,Kabupaten Cirebon;4.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa KeputusanBupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan LampiranKhususnya Nomor 146 atas nama Rofii, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon,Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Surat Keputusan baru yangmenetapkan

Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan LampiranKhususnya Nomor 146 atas nama Rofii tempat/tanggal lahir Cirebon, 26Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon,Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah,Halaman 4 dari 6 halaman.

GATOT RACHMANTO VS BUPATI CIREBON;

GATOT RACHMANTO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Graha Bima Terrace, Blok A Nomor 30,Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon,pekerjaan Aparatur Sipil Negara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Maman Budiman, S.H.,M.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada kantor Hukum M.

., & Rekan,beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 016/SKKHMB/VIII/19, tanggal 12 Agustus 2019:Pemohon Kasasi;LawanBUPATI CIREBON, tempat kedudukan di Jalan SunanKalijaga Nomor 7, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Tarkim Hadi S.H., M.M.

Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkan olehTergugat (Plt.

Bupati Cirebon), perihal "Penjatuhan hukuman berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkatmartabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya semula yaituPangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.

Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon:;7.

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:1. Nama lengkap : Nengsih;2. Tempat lahir : Cirebon;3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 4 Maret 1961;4. Jenis kelamin : Perempuan;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jl. Talang Nomor 33 Rt. 02 Rw. 02Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;7. Agama : Budha;8.

jenis ke masyarakat;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 4 Jo Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Berakohol di Kota Cirebon;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Lemahwungkuk Kota Cirebon padaRabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saat operasi rutinoleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dengan surat perintah tugasnomor 331.1/482/SatpolPP tanggal 14 Agustus 2014 menerima informasidari masyarakat bahwa ada yang mengirim minuman beralkohol di Tokomilik Terdakwa;e Bahwa satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon mendatangi toko milikTerdakwa dan didapati minuman beralkohol dari berbagai merk dan jenisdalam tokonya berupa :Angker Bir : 130 (seratus

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan dan PenjualanMinuman Berakohol di Kota Cirebon, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Lemahwungkuk Kota Cirebon pada Rabu tanggal 20Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saat operasi rutin oleh satuan PolisiPamong Praja Kota Cirebon dengan surat perintah tugas nomor 331.1/482/SatpolPP tanggal 14 Agustus 2014 menerima informasi dari masyarakat bahwaada yang mengirim minuman beralkohol di Toko milik Terdakwa;Bahwa ketika satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon mendatangi tokomilik Terdakwa dan didapati minuman beralkohol dari berbagai merk dan jenisdalam tokonya berupa :e Angker Bir

BUPATI CIREBON., II. HASAN BISRI;

KUWU DESA BALERANTE KECAMATAN PALIMANAN, KABUPATEN CIREBON vs MUSTARAM;

PUTUSANNomor 510 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KUWU DESA BALERANTE, KECAMATAN PALIMANAN,KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan di Jalan RadenGilap Nomor 620 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan,Kabupaten Cirebon;Pemohon Kasasi;LawanMUSTARAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diBlok Pekulen Timur, RT O09 RW 005, Desa Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten

Cirebon, pekerjaanmantan Perangkat Desa;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuwu Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Nomor 141/Kep.12DesaBalerante

/2018, tentang Pemberhentian Saudara Mustaram sebagaiPerangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,tertanggal 23 Juli 2018:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuwu Balerante,Nomor 141/Kep.12Desa Balerante/2018, tertanggal 23 Juli 2018,Halaman 1 dari 5 halaman.

Putusan Nomor 510 K/TUN/2019tentang Pemberhentian Saudara Mustaram sebagai Perangkat DesaBalerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatansemula sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor141/Kep.09Desa Balerante/2015, tertanggal 22 Desember 2015,tentang Pengangkatan Saudara Mustaram sebagai Kepala UrusanKeuangan Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebonserta mengembalikan hakhaknya seluruhnya;5.

, Nomor141/Kep.12Desa Balerante/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentangPemberhentian Saudara Mustaram sebagai Perangkat Desa Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;Bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan pejabat di daerahyang lingkup berlakunya keputusan terbatas di wilayah Desa Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sehingga terhadapsengketa tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusanHalaman 3 dari 5 halaman.

KUWU BUDUR KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON VS KARTONO, DKK;

PUTUSANNomor 191 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KUWU BUDUR KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATENCIREBON, tempat kedudukan di Desa Budur, KecamatanCiwaringin, Kabupaten Cirebon;Pemohon Kasasi;Lawan1. KARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Blok Dukuh Tenang RT 02 RW 01, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;2.

SENTOT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diBlok Dukuh Tenang RI 05 RW 01, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;3. BALI SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Blok Budur Sura RT 03 RW 02, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;4. KURAESIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Blok Budur Sura RT 03 RW 04, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;5.

ACIP SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Blok Karang Wangi RT 04 RW 03, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Otong Bahrudin,S.H., M.H., kKewarganegaraan Indonesia, Advokat padaHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/2021Kantor Advokat Dr. H.

Putusan Nomor 191 K/TUN/2021yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07TUM/2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, tanggal 30April 2020, yang diterbitkan oleh Kuwu Budur, Kecamatan Ciwaringin,Kabupaten Cirebon, selaku pejabat daerah, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KUWU BUDURKECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON., 2. HJ. FARCHA;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENCIREBON, tempat kedudukan di Jalan Sunan DrajatNomor 2, Sumber, Kabupaten Cirebon;ll. HJ.

FARCHA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Blok Cangkring, RT 004/RW 002 Desa Lurah,Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, pekerjaanPedagang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arif Rahman, S.HI., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Lembaga Penyuluhan dan BantuanHukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU Kabupaten Cirebon),beralamat di Kabupaten Cirebon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;Termohon Kasasi I, II;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.

FIFI SOFIAH VS IMMYLIA LIMARDO DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON;

KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CIREBON., II. HANIF TIMUR WINARTHA;

KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAANWILAYAH Ill CIREBON, tempat kedudukan di JalanPemuda Nomor 53/55 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joao De Araujo Dac,S.Sos. MAP, jabatan Kepala Seksi Pengawasan NormaKerja pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan WilayahIll Cirebon, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 172/4411/PKWIL Ill Cro, tanggal 10Februari 2020;Termohon Kasasi I;ll.

Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Ill Cirebon Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 700/1064/PK Wil Ill CrbTentang Penghitungan Dan Penetapan Upah Lembur, tertanggal 28Maret 2019, beserta lampiran;b.

Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Ill Cirebon Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 700/1064/PK Wil Ill CrbTentang Penghitungan Dan Penetapan Upah Lembur, tertanggal 28Maret 2019, beserta lampiran ; dan,b. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Ill Cirebon Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 700/1067.1/PK Wil Ill CroHalaman 2 dari 8 halaman.

Penetapan Pengawas' Ketenagakerjaan UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Ill Cirebon Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 700/1064/PK Wil Ill CrbTentang Penghitungan Dan Penetapan Upah Lembur, tertanggal 28Maret 2019, beserta lampirannya ;b.

Wilayah Ill Cirebon Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 700/1067.1/PK Wil Ill CrbTentang Penghitungan Dan Penetapan Upah Lembur, tertanggal 29Maret 2019, beserta lampiranlampirannya;Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Banding/Tergugatuntuk mencabut Surat :a.Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Ill Cirebon Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 700/1064/PK Wil Ill CrbTentang Penghitungan Dan Penetapan Upah

BANK KB BUKOPIN, TBK CABANG CIREBON., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU vs NV. SUWATI, DKK;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON., II. EMALIA PUSTIATI, S.E., III. DIAN ANDRIANI., IV. DIANITA, S.Pd;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON., 2. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA., 3. DIREKTUR UTAMA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);;

CIREBON ENERGI PRASARANA;

PT CIREBON ENERGI PRASARANA, beralamat diPondok Indah Office Tower 3, Lantai 25, Suite 2502, JalanSultan Iskandar Muda, Kav VTA, Pondok Indah, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Hisahiro Takeuchi, jabatanDirektur Utama PT Cirebon Energi Prasarana;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu NingsihHoed, S.S., S.H., LL.M., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorHukum Makarim & Taira S, beralamat di GedungSummitmas Lantai 16 dan 17, Jalan Jenderal SudirmanKav. 6162,

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang IzinLingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit ListrikTenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapuradan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT CirebonEnergi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017, sampai ada putusanPengadilan

Putusan Nomor 162 PK/TUN/LH/2019Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanPembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga UapKapasitas 1x1000MW Cirebon Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon

oleh PT Cirebon EnergiPrasarana tertanggal 17 Juli 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin LingkunganKegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik TenagaUap Kapasitas 1x 1000MW Cirebon Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon EnergiPrasarana tertanggal

, Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu, Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon EnergiPrasarana, tertanggal 17 Juli 2017;Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017, tentang Izin LingkunganKegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik TenagaUap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon, Kecamatan Astanajapura danKecamatan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON tersebut;

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON vs. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA

PUTUSANNomor 86 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON,berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Sumber, Cirebon, dalamhal ini memberi kuasa kepada:1.10.11.12.13.H. ABDUL HASAN, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon;Drs. CHASAN CHARIRI, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Cirebon;H. UUS HERIYADI, S.H.

., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;Drs. YAN EDIYANA, Kepala Bagian Humas Setda KabupatenCirebon;TAMBAK MOH. SALEH, Kepala Bagian Keuangan Setda KabupatenCirebon;ADANG SURYANA S.Sos., Kepala Bidang SKDI DiskominfoKabupaten Cirebon;AGUNG HARIAJI, S.H.

., Kasubag Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;ISNAENI JAZILAH, S.H., Kasubag Informasi dan Dokumentasi padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;ASEP KURNIA, Kasubbag Anggaran Setda Kabupaten Cirebon;IKE SRI AGUSTINA, S.STP., Kasubag Pemberitaan Bagian HumasSetda Kabupaten Cirebon;TATI SUHARTI, Sm.Hk., Kasi Informasi Publik dan KelembagaanKomunikasi Diskominfo Kabupaten Cirebon;DETI SRI APRIANTI, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;GALIH YUANA DARMANTO UTOMO

,S.H., Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, berkedudukan dikantor Bupati Cirebon, Pusat PerkantoranPemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7,Halaman 1 dari 18 halaman.

Bahwa terhadap putusan poin 6.2 tersebut di atas Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporankeuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2011merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untukmengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut;2.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON VS PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA

Sunan Kalijaga Nomor. 7, Sumber, Cirebon,dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2013,Nomor. 180/1925/Huk memberikan kuasa kepada :1. H.ABDUL HASAN (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon) ;2. Drs. CHASAN CHARIRI (Sekretaris Diskominfo KabupatenCirebon) = 27 22222 one non nnn nnn nnn nnn one nnn ne nnn one3. H. UUS HERIYADILS.H.,CN. (Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon) ;4. Drs.

SALEH (Kepala Bagian Keuangan' SetdaKabupaten Cirebon) ;6. ADANG SURYANA S.Sos. (Kepala Bidang SKDI DiskominfoKabupaten Cirebon) ;7. AGUNG HARIAJIS.H.,MPA. (Kasubag Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon) ;8. ISNAENI JAZILAH,S.H. (Kasubag Informasi dan Dokumentasi padaHalaman 1 dari 23 Halaman Putusan No. 90/G/2013/PTUNBDGBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon) ;9. ASEPKURNIA (Kasubag Anggaran Setda Kabupaten Cirebon) ;10. IKE SRI AGUSTINA,S.STP.

(Kasubag Pemberitaan Bagian HumasSetda Kabupaten Cirebon) ;11. TAT SUHARTI, Sm.Hk. (Kasi Informasi Publik dan KelembagaanKomunikasi Diskominfo Kabupaten Cirebon) ;12. DETI SRI APRIANTI, S.H. (Pelaksana pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon) ; 13. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO,S.H.

(Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon) ;Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, berkedudukan dikantor Bupati Cirebon, Pusat PerkantoranPemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor. 7Sumber, Kabupaten Cirebon ; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN >MELAWANPERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA, berkedudukan diJalan.

, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor. 7,Sumber, Kabupaten Cirebon, yang amarnya berbunyi :MEMUTUSKAN6.1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON., II. WALIKOTA CIREBON CQ. PEMERINTAH KOTA CIREBON SUB ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON;

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Komplek As Sunnah RT.005/RW004, Mega Endah,Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon,pekerjaan lbu Rumah Tangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendar Syah Amrullah,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LembagaBantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia(LBHPPI), beralamat di Kota Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020;Pemohon Kasasi;LawanI.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON,tempat kedudukan di Jalan DR. Wahidin SudirohusodoNomor 44 Cirebon;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Jamaludin, SH., MH,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaCirebon, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor = 153/SKK32.74.MP.02.02/VII/2019,tanggal 2 Juli 2019;ll. WALIKOTA CIREBON CQ.

PEMERINTAH KOTACIREBON SUB ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON,tempat kedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 KotaCirebon;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Sutisna, M.Si,jabatan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah KotaHalaman 1 dari 7 halaman.

tanggal 14Mei 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:ilZ.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat atas nama Kepala KantorPertanahan Kota Cirebon

2019, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Titin Umarisebanyak 2 (dua) bidang, yang ditujukan kepada Penggugat (TitinUmari), perihal penolakan permohonan Penggugat atas permohonanTanah Hak Milik atas Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benarbenar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebutsebagai tanah Tanah Negara Bebas yang diajukan oleh Penggugatterhadap Tergugat tanggal 21 Februari 2019;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat atas nama Kepala KantorPertanahan Kota Cirebon

PEMERINTAH KOTA CIREBON/WALIKOTA CIREBON VS FAUZIAH BINTI HASAN BASRI DKK

PUTUSANNomor 3482 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH KOTA CIREBON/WALIKOTA CIREBON,berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 Cirebon, diwakili olehYuyun Sri Wahyuni, P, S.H., (sebagai kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Cirebon) dan kawankawan, dalam halini memberi kuasa kepada Gunadi Rasta, S.H., M.H., Advokat,berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 8 Kota Cirebon

Drajat Nomor 6 Cirebon;Turut Termohon Kasasi Ill dahulu Turut Tergugat 1/TurutTerbanding II;4. KEPALA KELURAHAN ARGASUNYA, berkedudukan diJalan Argasunya Nomor 19 Kota Cirebon;Turut Termohon Kasasi IV dahulu Turut Tergugat II / TurutHal. 1 dari 19 hal. Putusan. Nomor 3432 K/Pdt/2015Terbanding III;5.

Bahwa oleh karena itu Tergugat II sebagai Kepala Daerah sekaligus KepalaPemerintahan Kota Cirebon telah dirugikan bukan saja nama baiknyasebagai Kepala Daerah namun Kredibilitas Pemerintahan Daerah KotaCirebon dengan terhentinya semua aktivitas pembangunan TPA Sampah diKopiluhur Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, haldemikian telah menghilangkan kepercayaan masyarakat Kota Cirebonkepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;4.

Kota Cirebon;b.

Nomor 3432 K/Pdt/2015Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Cirebon Nomor590.05/Kep.255Adm.Pem.Um/2010;3.

WIKA TANDEAN VS WALIKOTA CIREBON;

telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap :Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian PenertibanIzinIzin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut :1.

Nomor10 Tahun 2011 ( Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10 ) tidak sahdan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Menyatakan bahwa pasal Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) adalah merupakanjantungnya Peraturan Walikota Cirebon aquo oleh karena itu pasal pasal selaindan selebihnya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (BeritaDaerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) adalah tidak sah dan karenanyatidak mempunyai

Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 ;6 Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut pasalpasal selain danselebihnya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 selama dansepanjang yang berhubungan dengan Pasal huruf a Peraturan Walikota CirebonNomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) ;Halaman 9 dari 18 halaman.

perizinan yang dilarang oleh Peraturan Walikota Cirebon yang objek Hak UjiMateriil.

Karena rasionalitas dari luaswilayah dan jumlah penduduk kota Cirebon dengan adanya 17 saranausaha hiburan umum yang telah ada, dipandang telah mencukupikebutuhan masyarakat kota Cirebon.