No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:A.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah pada27 Juni 1997 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, KabupatenBulukumba.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukankeberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak melanggarlarangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8s.d. 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;4.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik.

Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA.Krs2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernamaDK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI:3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara inimenurut hukum;4.

Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA.KrsBUKTI SURATa. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo,bukti tersebut telan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sertatelah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;b.

Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA. Krs. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat diKabupaten Probolinggo.

Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA.

Nomor 057 1/Pdt.P/2021/PA. Krs. Bahwa yang menghendaki agar DK dan CALON SUAMI segera menikahadalah DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka. Bahwa DK dan CALON SUAMI sudah bertunangan sejak 1 tahun yang laludan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjagadiri dan tidak pernah melakukan hungan suami istri atau melakukan halhalyang melanggar ketentuan agama maupun norma susila.

B.Surip(Hambali) ; Sebelah Selatan: tanah Sukarno (Bu Subasti), B.Subekti ; Sebelah Barat : tanah Gombol, Rochyat, Gandi ;Selanjutnya disbeut sebagai tanah sengketa, pada saat sekarang inidikuasai oleh Tergugat s/d VI, terutama dikuasai oleh Tergugat ;Bahwa para Tergugat s/d VI mendaku dan menguasai tanah sengketadengan alasan sebagai harta peninggalan orang tuanya yaitu alm.KartoSudjono Sumjar dan berdasarkan buku C Desa Krandegan No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar, persil No.77 kelas D.I, luas 057

da, terletak di DesaKrandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, tanggal 27353 BKSdari No.83 (B.Dulkamid Kamsinah) ;Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Kepala Desa Krandegandan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo, apakah yang dimaksuddengan BKS dalam buku C Desa No.2 atas nama Karto Sudjono Sumjartersebut, dijawab : yang dimaksud BKS tersebut adalah buku salah masuk ;Dengan demikian tanah sengketa didalam buku C Desa No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar persil No.77 kelas D.I, luas 057

atas nama B.Dulkamid Kamsinahdalam Buku C Desa No.83, dan sudah sepatutnya Kepala Desa Krandegandijadikan Tergugat VII dalam perkara ini ;Bahwa Kepala Desa Krandegan pernah akan mengembalikan status tanahsengketa dari atas nama Karto Sudjono Sumjar dikembalikan menjadi atasnama B.Dulkamid Kamsinah akan tetapi hanya seluas 057 da atau hanyaseluas + 40 ubin saja, Penggugat dan para Tergugat Turut Berkepentingantidak mau menerimanya karena yang sebenarnya yang didaku dan dikuasaioleh para Tergugat

sebenarnya seluas 150 ubin milik B.Dulkamid Kamsinah;Didalam Buku C Desa seluas 057 da hanya sebagai alasan agar dengandasar Buku C Desa dapat menguasai seluas 150 ubin milik B.DulkamidKamsinah oleh alm.

da ; Tanah seluas 057 da menurutmetric stelsel adalah identik dengan + 40,7 ubin ;Bahwa dengan demikian bilamana putusan tersebut dilaksanakan akanterdapat kericuhan : apakah tanah seluas 0.057 Ha (57 da) sebagaimanayang tercantum di dalam C No.83 atas nama B.Kamsinah Dulkamid atautanah seluas 150 ubin (0.210 Ha) yang harus dieksekusi;Hal. 14 dari 166 hal.

Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding; Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Nomor 00041/207/12/057

uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal10 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor 00041/207/12/057

Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding;Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00041/207/12/057/13 tanggal 18November 2013 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT IndonesiaTri Sembilan, NPWP 02.192.861.9057.000, beralamat di NgoroIndustri Persada Blok S1, Lolawang,

/13 tanggal 18 November 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.192.861.9057.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan(Kredit Pajak Atas PPN Jasa Luar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00Terkait Dengan Koreksi PPN JLN Yang Telah Diterbitkan SKPN PPNJLN Nomor 00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 241/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Kredit Pajak Atas PPN JasaLuar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00 Terkait Dengan Koreksi PPNJLN Yang Telah Diterbikan SKPN PPN JLN Nomor00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005611.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00596/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057

Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006155.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat

dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01376/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober2016 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016 karenaHalaman 3 dari 7 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08958/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2015 Nomor 00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08958/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak April 2015 Nomor 00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni2016; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak April 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: NIHIL; Jumlah yang masih harus dibayar : NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89080/PP/M.XB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan

Putusan Nomor 86/B/PK/Pjk/201936 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016, atas nama: PT Cheil JedangIndonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP08958/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016 atas nama PT CheilJedang Indonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lt. 21 Jalan Jend.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.

Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1IV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22September 2016; dan;3.

Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016, atas nama: PT ChellJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16tanggal 22 September 2016 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21 Jalan Jend.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057

Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahunpajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telahdisampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggalstempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerimadikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karenaperusahaan sudah tidak beroperasi.Bahwa

Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakanSKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pospengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalamsurat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan timPemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkansalinan

Salinan SKPKB tersebut kemudian baruditerima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkanmelalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran 4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatanatas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor00002/206/11/057/16 pada tanggal 08 Agustus 2016.

berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atasnama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan RayaNegara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar

Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/20183. 1.3. 2.Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010 serta seluruh surat taginan pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP01325/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan

Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010; dan3.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117685.15/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017tanggal 1 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2010 Nomor 00001/306/10/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010Nomor 00001/306/10/057/16 Tanggal 11 Mei 2016, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: WismaHalaman 3 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00001/306/10/057/16 tanggal 11 Mei 2016, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: Wisma BNI 46Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057

29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057

dengan rekan saski selakupetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T denganmenggunakan kapal patroli RHIP R610 melakukan pemeriksaan terhadap1 (satu) unit kapal motor, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahuibahwa kapal tersebut adalah KM.

Jafar, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah ABK pada kapal KM.

Lestari Perkasa GT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T petugasBadan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan pemeriksaanterhadap KM. Lestari Perkasa GT.34 dan dinahkodai oleh TerdakwaIKHSYAN BIN USMAN LATIF serta mengangkut BBM jenis solar sebanyak+ 7.000 L (tujuh ribu liter) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; Bahwa KM.

Gordon Ambarita, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah adalah pemilik kapal KM. Lestari Perkasa GT.34; Bahwa Terdakwa menyewa kapal KM. Lestari Perkasa GT.34 dari saksi Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa KM.

Lestari PerkasaGT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN BtmRiau atau pada posisi koordinat 000 057 086 U 1040 00 953 Tpetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukanpemeriksaan terhadap KM.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01377/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006156.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00600/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00600/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Mei 2016 karena PermohonanWajib Pajak oleh Majelis

SALINAN PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2016 OSL aay j 2DEMI KEADILAN, 2 u..0 wc. cece at Cae uais a ANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Badan KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan AnakKabupaten Karimun, Pendidikan terakhir S1 IImu Pemerintahan,Tempat kediaman di Kabupaten Karimun

25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikanterakhir SMA, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 057

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKtertanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkanTermohon berstatus perawan;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuamiisteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon diKabupaten Karimun, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu pindahke rumah kontrakkan di Kabupaten Karimun, selama lebih kurang (satu

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKMenimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidakpernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti, berupa:A Surat:1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102030505770003, tanggal11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBK12Hakim Anggota,ttd.IRFAN FIRDAUS, S.H.1., M.H.Hakim Anggota,ttd.YUSTINI RAZAK, S.H.I., M.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran Rp 30.000,00Ketua Majelis,ttd.ADI SUFRIADI, S.H.I.Panitera Pengganti,ttd.Drs. NASARUDDIN2. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 240.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp6.000,00 ,Jumlah Rp 331.000,00Untuk salinan yang sama bunyinya,Tanjung Balai Karimun, ............. eee 2016Panitera Pengadilan AgamaTanjung Balai Karimun,NURAEDAGH, S.Ag.12

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak April 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112309.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00004/304/11/057

Putusan Nomor 4152/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 3.3. 4.Atau:tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak April 2011, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat

diWisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal SudirmanKav. 1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29Oktober

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00004/304/11/057

M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; - Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBO pada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 dengan jalan memperlihatkan

September 2015,yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 320/PDT.P/2015/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, berdasarkan KartuTanda Penduduk R.1 No. 21711247028090006, tanggal 18 September 2013 yangdikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam.e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah Catatan Sipildengan seorang lakilaki bernama : ANTONIUS NABABAN, berdasarkan Kutipanakta Perkawinan Nomor : 057

/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dolok Sanggul ;e Bahwa di dalam Akta Perkawinan Peohon tersebut nama Pemohon terdapatkesalahan sehingga Pemohon ingin mencoret sebagian nama Pemohon dari namaHERTI RUBINT RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ( sesuai denganakta Kelahiran Pemohon ) ;e Bahwa didalam Kutipak Akta Perkawinan Pemohon No. 057/DKC/I/2010, tanggal22 Januari 2010 tertulis HERT RUBINTI RUMAHORBO seharusnya HERTIRUMAHORBO, sesuai

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINT RUMAHORBOmenjadi HERI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari2010 dengan jalan memperlinatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;4.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 057/DKC/I/2010 tanggal 22 Januari 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenHumbang Hasundutan, diberi tanda bukti P4 ;5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NO. 2171121008769009 tanggal 18092013 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam,diberi tanda P5 ;6.

;Mengingat dan memperhatikan Undangundang dan ketentuanketentuan lain yangberkenaan dengan ini ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohondari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;e Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTIRUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERT RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057

Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018Adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatanini dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan padatanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman,di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamatPenggugat yang lama tidak lagi dipakai

karena perusahaan sudah tidakberoperasi.Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugatdikarenakan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tersebuttidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman,faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam suratpemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan

Salinan SKPKB tersebutkemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4(Lampiran4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugatberkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 danmengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 pada tanggal 11 Agustus 2016.

Tergugat Nomor S622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT KhrisnaDuta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan GunungAgung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya NegaraNo. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehinggaperhitungan Pajak Pertambahan

Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/20183. 2.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011,atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian ljin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.