Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 28-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — ROSNI, ; REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
252 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2010
    No. 311 K/TUN/2010Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwaobyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan danmewajibkan kepada Tergugat utuk mencabut Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabilaTergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
    No. 311 K/TUN/2010Malang atas nama Dr. Munandir) ditunda pelaksanaannya selamapemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai denganadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    No. 311 K/TUN/2010dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturanpelaksanaannya;Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negarayang berupa RumahRumah Negara yang. secara atributifberdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994, jo.
    No. 311 K/TUN/2010KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 17 Malang a.n. Dr. Munandir,tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakanmandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan UniversitasNegeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;2.3.
    No. 311 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE VS DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM, DK
93 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 501 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014(4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektorsetelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201410.4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahuludilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — CECEP YUDI MARADONA VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 487 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 487 K/TUN/201410.11.12.Bahwa Penggugat telah berpacaran dengan Sdri. Henny AndrianaNingsih, dan melakukan hubungan intim di luar nikah layaknya suamiistri sehingga mengakibatkan yang bersangkutan hamil dan melahirkanseorang anak lakilaki;Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan atas permintaan keluarga dariSdri. Henny Andriana Ningsih telah menikahi secara sirri Sdri.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014NIP. 198007142007031001 Nomor 253/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24Oktober 2013 dan merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dankedudukannya serta mengembalikannya sebagaimana sediakala;4.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014Bahwa Termohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014perkawinan tersebut, dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Penggugat untukmenikahi Sdr.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
72 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU, vs YOHANIS SUKU,
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2010
    No. 87 K/TUN/20108.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1317Desa Tukuneno atas nama Drs.
    No. 87 K/TUN/2010sidang di Surabaya, di Tingkat Banding, saya Donatus B. Leki, S.H.sebagai Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding) sudah menjelaskan kepada semuaMajelis dalam Persidangan Yang Mulia tersebut.
    No. 87 K/TUN/2010bahwa tanah tersebut ia peroleh atas dasar pembagian dari KepalaDusun Yohanis Ati.
    No. 87 K/TUN/2010pemenang perkara bagi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia ;Bahwa pada polat 8 memori banding yang menguraikan bahwa Tergugat/Terbanding menambah luas tanah Marsellus Bere menjadi 3.605 m?
    No. 87 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 —
437 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 K/TUN/2011
    No. 145 K/TUN/201 1Dan1. KETUA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Bertong Taliwang KabupatenSumbawa Barat.2.
    Tugas Hakim Tata UsahaNegara adalah menilai apakah Pejabat TUN berwenang atau tidakHal. 21 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011berwenang atau apakah telah sesuai prosedur atau tidak dalammengeluarkan Keputusan dan bukan menilai wujud fisik dari putusanitu sendiri.
    No. 145 K/TUN/2011Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni1968.
    dan hanya mengambil alih begitu sajaputusan Pengadilan TUN Mataram.
    No. 145 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS AGUS KHUSNUL YAKIN
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015melawan:AGUS KHUSNUL YAKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, KabupatenSampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;2. EKARUSMIATI, S.H.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/201510.11.a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;c.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor182/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2009 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2010
Tanggal 6 Mei 2009 — SALIM WIJAYA dh. THEN KWET KHIONG, ; EDY DJOHAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK,
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 75 K/TUN/2010
    P U T US A NNomor 75 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraSALIM WIJAYA dh.
    No. 75K/TUN/2010Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara aquo berupa :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh,tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996,seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama SalimWijaya dh. Then Kwet Khiong ;2.
    No. 75K/TUN/201012tahanan pihak Kepolisian terhadap perkarayang masih berhubungan dengan obyek sengketaa quo ......
    No. 75K/TUN/201018saksi maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hal tersebutharus ditolak karena bertentangan dengan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara ;2.
    No. 75K/TUN/201022ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — WALIKOTA SURABAYA vs. NAPRIHATIN
252 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2020
    PUTUSANNomor 88 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JalanTaman Surya Nomor 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H., dan kawankawan,Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/14/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;2.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuncorobhakti Hanung P.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/TUN/2019juncto Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY juncto Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali:3. Mengadili Kembali:a. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensiseluruhnya;b. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untukseluruhnya;c.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikanpertimbangan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis dengan luas205 m?
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020Panitera Pengganti,Andi Atika Nuzli, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2014
Tanggal 29 April 2014 — PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON vs. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
95 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20146.6.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014keberatan secara tertulis..
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanya BadanPemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk mengeluarkanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014Biayabiaya :1. Meterai ..............:+ Rp 6.000,002 ROGAKSE oss: semwenme ses axe Rp 5.000,003. Administrasi ................ Rp 489.000,00Jumlah ........... cece Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18/K/TUN/2009
Tanggal 7 Desember 2009 — HERY AGUS, AFRIAL RIFAI, dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18/K/TUN/2009
    No. 18/K/TUN/2009DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD.PASAR JAYA), yang diwakili oleh Drs.
    No. 18/K/TUN/2009Adapun Pasar Tanah Abang tempat Para Penggugat berusaha telahberdiri sejak tahun 1735, yang didirikan oleh Saudagar Belandabernama Justinus Vinck.
    No. 18/K/TUN/200911.12.13.padahal diketahuinya bahwa bangunan yang hendak dibongkartersebut adalah milik Para Penggugat ;f.
    No. 18/K/TUN/20094. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000, (seratus Juta Rupiah) per harinya yang dapat ditagihsegera dan sekaligus oleh Para Penggugat apabila Tergugat lalaimenjalankan putusan ini ;5.
    No. 18/K/TUN/2009Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 18/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — BUPATI KARAWANG, DK VS OTA SUTISNA
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371K/TUN/2014
    ) Jakarta, karena pemohon berpendapat bahwaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta telah salah menerapkanHalaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.
    Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)Jakarta baik dalam pertimbangan hukumnya maupun pada amar putusannya ;1.
    Dimana dalam Putusannya Nomor :Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/201465/Pdt.G/2012/PN.
    /2014Bahwa PEMOHON KASASI Il tidak dapat menerima Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, karena pemohon berpendapat bahwaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta telah salah menerapkanhukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.
    ,M.HumHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014Biayabiaya: Panitera Pengganti, 1. Meterai ................ Rp 6.000,002. Redaksi ............... Rp 5.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum3. Administrasi ........ Rp489.000,00Jumlah .................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SH.NIP : 220 000 754 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — BUPATI PATI vs. Dra. SALEHA MONOARFA, Apt,M.Kes.
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 471 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibatkeputusan tersebut ;3.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014oleh Wadir Administrasi dan Keuangan, Perihal: Kajian UlangKebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atasnama Penggugat tertanggal 30 September 2013;j.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — ISKANDAR VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Komodor (L) Yos Sudarso Wisma Sunter 15th Floor, Kavling89, Jakarta Utara:Selanjutnya memberi kuasa kepada: NOOR ALAMSYAH, S.H.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Eksepsi Tergugat II:Tentang Identitas Penggugat: Bahwa hal yang didalikan Penggugat pada halaman 4 Ad.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015dinyatakan diterima untuk seorang Pemohon Kasasi, perkara tetapperlu. diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingankepentinganmereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima:4.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — SUKRI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, DKK
42 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 664 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas18.170 M?
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasitanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M?
    (Putusan MA RI Nomor16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2007);Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa danmemutusnya. (Putusan MA Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari1998);4. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas hukum dan atau kepentinganuntuk mengajukan gugatan, sebab:Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 664 K/TUN/2015a).
    Putusan Nomor 664 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015register perkara Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015Milik Negara dimaksud.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015dengan memanfaatkan TPP agar Pemohon Kasasi terusmembayar biayabiaya?
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015ttd. ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd.H. Yulius, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — H. SUCIAZHI, S.E, DK. vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PISKota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E.,M.Si. dan Sekjend M.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/20142021Penggugat saja yang ikut sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan WakilWalikota Serang Tahun 2013, akan tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukunganH.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. H. SUCIAZHI,SE., 2. H.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — F A T O N Y, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA , PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.,
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 K/TUN/2009
    PU T U S A NNo. 103 K/TUN/2009.DEM!
    No. 103K/TUN/2009.Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menerbitkan Penetapantentang Penundaan Surat Keputusan No.
    No. 103K/TUN/2009.DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUNSurabaya tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanNo.
    No. 103K/TUN/2009.207.
    No. 103K/TUN/2009.Setiyono, SH.MH.3. Administrasi22Kasasi......Ro.489.000 .Jumlah ...... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — PT MANGGUNG MAS PERDANA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, DK
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 467 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201422.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201423.24.b.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201425.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014melakukan pendaftaran terhadap PT.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — MARKUS EDI DARMOKO ALIAS BAGOL vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 334 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015danll. MATIUS AGUS PURWOKO, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di JI. Pahlawan No.1 RT.005 RW.004, Kel.Duren Jaya, Kec.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201555 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201510.24022000, Surat Ukur Nomor : 2281/DUREN JAYA/2000, tanggal 22022000, seluas 650 m?
    /1994,tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015