Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bji Tanggal 19 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 07-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 11/Pid.B/2015/PN Bwi. Tanggal 18 Februari 2015 — Terdakwa HADI IRWANDOKO
32 — 8
32 — 8
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HADI IRWANDOKO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalamsuatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupunketerangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini,Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 24
73 — 24
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunialanak;5.
Register : 26-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 18/pdt.P/2015/ms-Lsk Tanggal 4 Februari 2015 — Pemohon - Termohon
17 — 5
17 — 5
dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 diGampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur,artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 12-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Skg Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
18 — 8
karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menuruthukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 24-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Prg Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
Hj. Saribanong binti H. P. Parenta
16 — 13
Hj. Saribanong binti H. P. Parenta
16 — 13
sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perjaka danperempuan bernama Putriani binti Melfin berstatus perawan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 09-03-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 78-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 — Rusdi Efendi, Kopda NRP 31000412130779
39 — 18
39 — 18
Bahwa benar di satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum danada penekanan dari Dansat agar tidak terlibat atau melakukanpenyalahgunaan narkotika karena akan merusak kesehatan dansanksinya berat.7.
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 B/PK/PJK/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)
Register : 04-10-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 402/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 3 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
15 — 7
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 105/Pid.B/2018/PN TOB Tanggal 10 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RIDZKY SEPTRIANANDA, SH
Terdakwa:
MUH. GUNTUR TANIMBAR Alias GUNTUR
32 — 22
RIDZKY SEPTRIANANDA, SH
Terdakwa:
MUH. GUNTUR TANIMBAR Alias GUNTUR
32 — 22
Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 556/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
29 — 7
29 — 7
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PA MALANG Nomor 831/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 18-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Bahwa pernikahan PemohondanTermohon didasari atas sukasama Suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan daripihak manapun, Pemohon berstatus Jajaka dan Termohon berstatusPerawan;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (badadukhul) namun belum dikaruniai seoranganak:4.
Register : 13-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 16 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
11 — 2
1974 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 16-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0768/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Halaman 1 dari 13 Putusan No. 0768/Pdt.G/2020/PA.SdnPenggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 21-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 16
21 — 16
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka.Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang,yang saat ini tinggal bersama Penggugat.4.
Register : 30-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Gdt Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 14
16 — 14
Register349/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan dalildalilsebagai berikut:1.Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahmenurut hukum yang Pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24November 2011, di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayahkandung penggugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan;Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 20-07-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 2 Agustus 2016 — perdata
- pemohon
65 — 21
65 — 21
wanita bernama Calon pengantin wanita tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 01-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 9
9 — 9
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda.3. Bahwa Setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah milik orang tua Termohon yang beralamat di desa SukoharumRt.rw.008/003,Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih KabupatenPringsewu sampai akhirnya berpisah.A.
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 178/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
17 — 7
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 1999 di Gampong Paloh LadaKecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan