Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum Pencurian
Register : 20-12-2017 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 194/Pid.B/2016/PN Sgn
Tanggal 12 Januari 2017 — SUMONO Alias MONO Bin SUNARDI, Alm
36 — 8
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan orang yang bernama SUMONO
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 25-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 12
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah sendiri hinggaakhirnya berpisah;4.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 337/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
20 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 380/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi74Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 26-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 583/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 23 Oktober 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
13 — 12
  • Benar saat itu Penggugat pernah memiliki wanita idaman lain tetapi telahdisampaikan rasa penyesalan yang mendalam dan permintaan maaf yang tuluspada Tergugat bahkan juga pada keluarga besar ; 10.Bahkan keluarga besar pernah melakukan mediasi dan ternyata malahmemberikan penekanan pada Penggugat untuk melakukan perceraian ini yangseyogyanya keluarga besar khususnya dari pihak Tergugat mampu menjadipenengah dan memberikan rasa sejak pada Penggugat dan Tergugat ; Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 583/
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN CIANJUR Nomor 161/Pid. Sus /2014/PN.CJ
Tanggal 23 Juli 2014 — Wawan Karnawan bin Iip Saripudin
41 — 7
  • Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I dalam bentuk tanaman ;Ad. 1 Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah siapasaja sebagai subyek hukum yang mampu bertaggungjawab menurut hukum yangtelah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umumdengan demikiam penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut,tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana, itu akandibuktikan dalam pertimbangan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 385/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-08-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 671/Pid.B/2013/PN.Bwi
Tanggal 17 Oktober 2013 — - BUDIONO bin MARTO ;
71 — 3
  • Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanBudiono bin Marto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana,dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selamadalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 03-02-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PA Sukadana Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 16
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum di karuniaianak;5.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1580/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD LUTFI ADRIAN, SH
Terdakwa:
ERICK HERMANTO TUKALONA
31 — 13
  • Tentang unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang disiniadalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum di karunialanak:5.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 25-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Prg
Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon:
Ade Kurniawan bin Muh. Rustam. B
10 — 7
  • dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam serta Pemohon berstatus perjaka dengan perempuan yangbernama Arfina binti Syamsuddin berstatus gadis.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 24-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1067/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, Salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 04-11-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 2129/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah Orang tua Termohon , hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama, ANAK Umur 8 Tahun;5.
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Pencurian
Register : 24-09-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 524/Pid.B/2014/PN Bwi.
Tanggal 29 Oktober 2014 — Sumiyanto bin Kali
32 — 5
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan seorang bernama SUMIYANTO bin KALI selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan parasaksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkaraini, Terdakwa memiliki kemampuan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
ALI MOHANUDDIN alias ALI MOHAN alias ALI
42 — 20
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 11-10-2010 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50285/PP/M.II/15/2014
Tanggal 4 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
225 — 94
  • Dalam kaitan ini, Pemohon Banding telahmenandatangani perjanjian dengan STBV sehubungan dengan hak untukmenggunakan kekayaan intelektual termasuk teknologi yang dimiliki STBV, danmembayar royalti atas penggunaan hak tersebut sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha yang jauh lebih murah dibandingkan apabila Pemohon Bandingharus mengembangkan sendiri teknologiteknologi tersebut;Model usaha dan strategi pemasaran Schlumberger memberi perhatian yang besardan penekanan pada kepastian bahwa Schlumberger
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama
Register : 10-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 14-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 147/Pdt.G/2017/PA.Dgl
Tanggal 19 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 11
  • Pengertian Keluarga secara Fungsional: Defenisi ini memfokuskanpada tugastugas yang dilakukan oleh keluarga, Keluarga didefenisikandengan penekanan pada terpenuhinya tugastugas dan fungsifungsipsikososial. Fungsifungsi tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasipada anak, dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peranperantertentu.3. Pengertian Keluarga secara Transaksional: Defenisi ini memfokuskanpada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 03-02-2012 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 27-11-2013
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/PID.B/2012/PN.KEFA.
Tanggal 7 Maret 2012 — - DESEPGRI BENHURU BIA Alias EPI
119 — 47
  • saksi korban MARIA ULU KOA terseret diaspal jalan ;e Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan korban BLASIUSSALU meninggal dunia Karena luka luka yang dideritanya akibattabrakan tersebut, yakni terdapat luka robek pada pelipis kanandengan ukuran panjang, tujuh sentimeter kali tiga sentimeterdengan kedalam kira kira dua sentimeter hingga terlihat tulang,luka terbuka pada pelipis kiri dengan ukuran sepuluh sentimeterkali tiga sentimeter dengan kedalam kira kira dua sentimeterhingga tulang, tampak penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 463/Pdt.P/2018/MS.Lsk
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon:
1.M. Yunus Bin Abu Bakar
2.Waidah Binti Abdul Majid
190 — 45
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yangditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinanyang bersangkutan adanya halangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan