Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU, vs YOHANIS SUKU,
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2010
    No. 87 K/TUN/20108.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1317Desa Tukuneno atas nama Drs.
    No. 87 K/TUN/2010sidang di Surabaya, di Tingkat Banding, saya Donatus B. Leki, S.H.sebagai Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding) sudah menjelaskan kepada semuaMajelis dalam Persidangan Yang Mulia tersebut.
    No. 87 K/TUN/2010bahwa tanah tersebut ia peroleh atas dasar pembagian dari KepalaDusun Yohanis Ati.
    No. 87 K/TUN/2010pemenang perkara bagi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia ;Bahwa pada polat 8 memori banding yang menguraikan bahwa Tergugat/Terbanding menambah luas tanah Marsellus Bere menjadi 3.605 m?
    No. 87 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., vs MENTERI PEKERJAAN UMUM,
75 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — BUPATI PATI vs. Dra. SALEHA MONOARFA, Apt,M.Kes.
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 471 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibatkeputusan tersebut ;3.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014oleh Wadir Administrasi dan Keuangan, Perihal: Kajian UlangKebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atasnama Penggugat tertanggal 30 September 2013;j.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2011
Tanggal 15 September 2011 — HJ. ANNI ROHANI Binti NURJALI,vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, dkk
20 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2011
    No. 239 K/TUN/201 1Bahwa sebagai fakta hukum atas kebenaran kepemilikan tanah Penggugattersebut adalah pernah terkena proyek pelebaran Jalan Kol.
    No. 239 K/TUN/201 110.11.tersebut 2 (dua) kali Pembelian.
    No. 239 K/TUN/201 1 Sebelah Barat, ukuran 294 M berbatasan dengan Sdr.
    No. 239 K/TUN/201 1Negara Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD.
    No. 239 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2014
Tanggal 29 April 2014 — PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON vs. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
95 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20146.6.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014keberatan secara tertulis..
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanya BadanPemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk mengeluarkanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014Biayabiaya :1. Meterai ..............:+ Rp 6.000,002 ROGAKSE oss: semwenme ses axe Rp 5.000,003. Administrasi ................ Rp 489.000,00Jumlah ........... cece Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — ACEP BARKY DIPUTRA, dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dk
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 106 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.ACEP BARKY DIPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 167 Komplek PEMDA Tk.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201510.11.Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme. Pada Pasal 3 undangUndang Nomor 28 Tahun 1999mengatakan bahwa azasazas umum penyelenggara negara meliputikepastian hukum.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201512. Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tertanggal19 September 2001 an. Manikam Tania Salam dengan pengalihannyaatas nama: Pad Mawathi, Jaya Kumar, T. Jaya Pergash, ManikaWasegen, Jaya Krisna, Santi (ahli waris alm. Manikam Tania Salam)seluas + 239 m?
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015c. Bahwa untuk lebin menguatkan dalil tersebut di atas Tergugatmenghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnyaberbunyi antara lain:Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 —
437 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 K/TUN/2011
    No. 145 K/TUN/201 1Dan1. KETUA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Bertong Taliwang KabupatenSumbawa Barat.2.
    Tugas Hakim Tata UsahaNegara adalah menilai apakah Pejabat TUN berwenang atau tidakHal. 21 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011berwenang atau apakah telah sesuai prosedur atau tidak dalammengeluarkan Keputusan dan bukan menilai wujud fisik dari putusanitu sendiri.
    No. 145 K/TUN/2011Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni1968.
    dan hanya mengambil alih begitu sajaputusan Pengadilan TUN Mataram.
    No. 145 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — HAJI IMRAN KESSAH GELAR ANGKU PAYUNG AMEH vs HAJI BACHTIAR SUTAN MARAJO
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — MARKUS EDI DARMOKO ALIAS BAGOL vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 334 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015danll. MATIUS AGUS PURWOKO, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di JI. Pahlawan No.1 RT.005 RW.004, Kel.Duren Jaya, Kec.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201555 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201510.24022000, Surat Ukur Nomor : 2281/DUREN JAYA/2000, tanggal 22022000, seluas 650 m?
    /1994,tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — WALIKOTA BALIKPAPAN, ; MISNAN SUGINI,
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2010
    P UT U S ANNo. 286 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraWALIKOTA BALIKPAPAN' berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 01, Balikpapan, dalamhal ini memberi kuasa kepada1. Daud Pirade, SH. MH.2. M. Hidayatullah, SH. M.Hum.3. Elyzabeth E.R.L Toruan, SH.4.
    No. 286K/TUN/2010setidak tidaknya adalah tidak mempunyai nilaikekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 2003, dalam Pasal24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dengan tegasmenyatakanPasal 24 ayat (1)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsimenetapkana. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPropinsi yang tidak memenuhi syarat untukdiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya ; danb.
    No. 286K/TUN/2010tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalamperkara ini yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap/pasti ;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2.
    No. 286K/TUN/201012dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AnggotaKet uattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./MarinaSidabutar, SH., MH.ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.PaniteraPenggantittd./ HariSugiharto, SH., MH.Biaya biaya1. Matera i Rp. 6.000, 2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    No. 286K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — Hj. ISMIATY, S.H., ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 27 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. ISMIATY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Non Aktif pada Pengadilan Tinggi Palembang, pangkatPenata Muda Tingkat (Ill/b), NIP. 040046394/19640629 198403 2 001,tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Permohonan Kasasi masingmasing Nomor 11/K/2010/PT.TUN.JKT. yangmasingmasing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara tersebut masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 03Agustus 2010;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi yangmasingmasing pada tanggal 09 Agustus 2010 dan tanggal
    Putusan Nomor 27 K/TUN/20111010PID/2004/PT.PLG atas nama Jhon Berty Rays dengan menerima imbalanuang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), yang dibuktikanTergugat dengan Bukti T11, T12, T13, T14, dan T15.Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Perkara Nomor 05/G/2010/PT.TUN.Jakarta tanggal 8 Juli 2010 halaman 16 alenia 3 yang menyatakanpelanggaran disiplin Penggugat yang telah diakui hakim terbukti barumeliputi 2 pelanggaran yaitu Calo Calon Pegawai Negeri Sipil denganmenerima imbalan
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — TEN SU alias MARTEN, ; SUGIMAN d/h. LIM JONG TJOE ; SURIADY d/h. LIM JONG HUAT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 166 K/TUN/2009
    No.166 K/TUN/2009pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 331M?
    No.166 K/TUN/2009pedoman atau dasar pengukuran kembali untuk memenuhipermohonan para Penggugat ;bahwa hal ini telah nyata dan jelas menunjukkan batas tanahmilik para Penggugat dengan tanah disebelahnya yang juga Tergugatterbitkan Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas162 M?
    No.166 K/TUN/20091. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/KapuasKanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989seluas 162 M?, atas nama Ten Su alias Marten ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?, atas nama Ten Sualias Marten ;4.
    No.166 K/TUN/2009Tergugat, yang seyogyanya harus dijadikan objek sengketa dalamperkara a quo, bukan dijadikan dasar tenggang waktu mengetahuiterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu,Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?
    No.166 K/TUN/2009Hal.11 dari 10 hal. Put. No.166 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 210 K/TUN/2010
    Nomor 210 K/TUN/2010Luas 715 m?
    Nomor 210 K/TUN/20103.
    Nomor 210 K/TUN/2010b.
    Nomor 210 K/TUN/20102.
    Nomor 210 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2010
Tanggal 22 September 2010 —
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 K/TUN/2010
    PUTUSANNo.102 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA,berkedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh : K.H.ABAIDILLAH MUHAMMAD JOESOEF (MOCHAMAD UBEIDM.A.
    No.102 K/TUN/2010Of Tomorrow (CITO) Blok US2 No.12 Jl.
    No.102 K/TUN/2010dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No.102 K/TUN/2010Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena sebenarnya pihakPenggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara ini sudah tepat dan masih dalam tenggang waktu yang telahditetapbkan UndangUndang, sehingga harusnya diterima.
    No.102 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 18 Februari 2011 — PT. ASIAN PACK CHEM, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
58 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 590 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK vs. PUNADIN
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016atas nama SOEWARDI dan terakhir atas namaNY.BINTARTI;(3).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20165.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20167.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20164).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, ; NABI DG. NGINGA ,HALIMAH DG. SAGA., dkk.
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — ERNA TRININGSIH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
52 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 376 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik 4696/Kelurahan Babatan, Surat Ukur tanggal 21 Mei2001, Nomor 3792/Babatan/2001, luas 190 M?
    Putusan Nomor 376 K/TUN/20175.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017Nomor 1/B/2017/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan Babatan, Surat Ukurtanggal 21 Mei 2001 Nomor 3793/Babatan/2001, luas 192 M%, terbittanggal 03 Juli 2001, atas nama Andre Laksmana;b.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017