Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
139 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2011
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Tergugat dan Tergugat Il dengan menyatakan bahwa Sertifikat No. 618 danSIPPT PT.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/TUN/2009, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011(vide bukti Bukti P4) dan Surat Ka.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011bertentangan dengan Tata Cara Penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalamketentuan, mengingat :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — LIM BUDIONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
92 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 415 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 415 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LIM BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.IPanjaitan Nomor 8, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Benua Melayu Darat,Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta dalam hal inimemberi Kuasa kepada Sutadi, SH., dan Fatkhurrahman, SH. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
    Hamzah Nomor 8 A Kota Pontianak berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN
    Siron Hamid, serta diketahui olehKepala Desa Korek tertanggal 10 Desember 2011;Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pertahanan Kubu Raya agar diterbitkan Hak Milik atasHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014sebidang tanah dengan ukuran luas 18.766 m2 tersebut.
    Doktorandus Suronto;Bahwa diatas kedua bidang Tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi tersebut diatasternyata tanggal 8 Mei 2012 Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Korek, Tanggal 8 Mei 2012, Surat Ukur Nomor:Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/201465/Korek/2012 tanggal 30 Januari 2012, Luas 18.766 M2, an. Penggugat, tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Korek, gambar situasi Nomor :1093/1997.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — H.M. PIABANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, DK
124 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 341 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.M. PIABANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRIAD, tempat tinggal di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang)ketika akan menerbitkan sertipikat a quo tidak mengadakan penelitian denganseksama terhadap riwayat tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/20142 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Pattondon Salu tanggal4 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979Nomor 214/1979 luas 25.582 m?
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Enrekang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebutdi atas, maka penerbitan sertipikat objektum litis yang diterbitkan oleh Tergugatjelas tidak prosedural dan cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakimtinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah ditolak seluruhnya;5.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 374 K/TUN/2015
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabatn TUN yang bersifat konkrit, individual danfinal yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilanTUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadidasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN.
    Ironisnya rapatkoordinasi tersebut hanya mengarah kepada permintaan penjelasanHalaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwaslu atasdikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan finalyang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
    Bahwa ditariknya DKPP sebagai Tergugat Il dalam perkara ini, karenaputusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan olehHalaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015KPU, KPU Provinsi, dll.
    ,Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH.,3. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Hj. SITTI NURJAYA BINTI HAMZAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
50 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 314 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20154.7.Dalam Rekonvensi:1.2. Sebelah Baratnya : Jalan Abdullah Dg.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20157 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M? (tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, di atas tanah milikPenggugat, telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlakuin casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor2077/Macege an.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015 Sebelah barat berbatasan Jalan Salak;Bahwa pada tanah perumahan tersebut telah diterbitkan sertipikatnya sebanyak2 (dua) lembar masingmasing SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1723Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001,Nomor 56/2001 luas 122 M?.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — HAJJA ANDI ROSIQ BINTI ANDI MAPPASELI, HAJJA ANDI SITTI BINTI ANDI MAPPASELI, v; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H.M AKSA MAHMUD,
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — NONI alias NONIE YOESOEF vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
36 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan suratsurat buktiperolehan hak lainya;b.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Negara Palembang diperlihatkan pula surat aslinya yang padaisinya/tulisannya terdapat banyak perubahan/penghapusan dengan TipEx;5.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — EVI ELVIA ABDULLAH, SH. vs. GUBERNUR BANTEN, DK
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 466 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 untuk caleg Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Kota Tangerang B meliputiwilayah kecamatan Pinang, Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug dan Larangan,sedangkan Penggugat II menjadi caleg Partai Demokrat No.
    Putusan Nomor 466 K/TUN/201432antara Tergugat dengan para calon Pengganti Penggugat I dan Penggugat IIuntuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang?
    Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Mohon penundaan (schorsing) pelaksanaan keputusan Gubernur Banten Nomor171.1/Kep. 514Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
    Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
    alasan bagiHakim PTUN sehingga terjadi multitafsir tentang keputusan peresmian PAWanggota DPRD bukan sebagai pangkal sengketa TUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — SRI WAHYUNI MASLOMAN, S.H. vs. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — BIASMARA vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201513.14.15.16.resebagai calon anggota KPU Kulon Progo;Bahwa H.M.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201552.53.54.undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalubekerja secara bersungguhsungguh, jujur, adil dan cermat;5.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015D.I.Yogyakarta.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedaksSi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO vs RICO ALVIANO
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 67 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Kota Sawahlunto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Nama : ARMAINI, S.H.;Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Sawahlunto;2 Nama : M.
    No. 67 K/TUN/2013M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa Salak Kenegarian Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto,Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02Februari 2012;2.
    No. 67 K/TUN/2013(3). Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilandengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;(4).
    No. 67 K/TUN/20131 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dan atau Kuasanya terhadap Tergugat dalam gugatannya tanggal 22November 2011;2 Bahwa dalam gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat seharusnya PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Sawahlunto.
    No. 67 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — TEMAS vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
159 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 K/TUN/2016
    Sentul City Tbk;Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.Azis Ganda Sucipta, S.H. ;2.Mitta R. Nashidik, S.H. ;3.Eva Fitriani, S.H.
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung DalamPerkara No. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yangHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016menyatakan: Tergugat seharusnya berhatihati danmempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkanKeputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencarigambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevanmaupun kepentingan pihak ketiga ;d.
    Rapat tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagaiKepututan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 UUNO.5 Th 1986, sebab belum merupakan keputusan TUN yang bersifatmenolak atau menerima permohonan Penggugat/Pembanding, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding.
    PT'UN Medan mempertimbangkan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asaskecermatan dan kurang hatihati;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam PerkaraNo. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yang menyatakan:Tergugat seharusnya berhatihati dan mempertimbangkan secaracermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut denganHalaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua faktayang relevan maupun
    Irfan Fachruddin, S.H., C.NHalaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Panitera Penggantittd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Biayabiaya :1. Meteral.............. Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .............. Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 454 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 454 K/TUN/20132.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013Oleh karenanya gugatan Para Penggugat Persona Standi In Judicio.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/20133.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611DKHV2012tanggal 4 Juli 2012.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
73 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 386 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015Penggugat mengambil berkasberkas permohonan sertipikat,sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/1/2012 tanggal O9 Pebruari 2012 besertaLampirannya:B.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015keberatannya oleh Ahli Waris Almarhum H. Asyari tersebut, jikahendak dipaksakan harus identik sama dengan bidang tanahyang merupakan Warisan peninggalan Alm. KH.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015DALAM EKSEPSL : Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015hanya dapat dikategorikan sebagai Keputusan Penolakan secara fiktifnegatif apabila Pejabat TUN tersebut bersikap diam saja atau tidak berbuatapaapa terhadap suatu permohonan yang diajukan kepadanya.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H. BAHASMI, DKK vs. BUPATI KONAWE SELATAN, DKK
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 520 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, sehingga timbul kerugian yangnyata terhadap Para Penggugat.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015Batasbatasnya tidak jelas. Memang dalam gugatan a quodijelaskan mengenai batasbatas tanah di Utara, Timur, Barat danSelatan.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2010
Tanggal 19 Februari 2010 — P.T. JALADANA BAHARI, ; BUPATI KUTAI BARAT
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
126 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — BUPATI MELAWI, vs Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si.,
38 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 167 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :BUPAT!I MELAWI, berkedudukan di Jalan Juang Km. 2, NangaPinoh, Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. MARTINUS EKOK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H.
    No. 167 K/TUN/2010Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi ;Bahwa selama melaksanakan tugasnya sebagai Seketaris DaerahKabupaten Melawi, Penggugat tidak pernah dihukum dalam bentuk apapun jugakarena melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran jabatan ;Bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat adalah 60 (enam puluh)tahun berdasarkan sebagai berikut :a.
    No. 167 K/TUN/2010Selanjutnya dalam penjelasan dikatakan :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secaratertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukupbagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segalasesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
    No. 167 K/TUN/2010Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Sdr. Drs. MartinLutherD., M.Si. ;3.
    No. 167 K/TUN/2010Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 167 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — SAID KAMARUZZAMAN vs. MUHAMMAD, DKK
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015b.
    No 16K/TUN/2000, tanggal 28Pebruari 2001, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangPeradilan Umum untuk memenksanyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli2001 dengan kaidah hukum:Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 24 halaman.
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015T4 (Surat Warkah Hak Milik No.3006 Kelurahan Cempaka atas namaDra.Hj.Rachmi Etika). Tergugat !
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015setempat, tanah yang dijadikan objek sengqketa masih dalam keadaankosong tidak ada kegiatan. (Ssedangkan gugatan TUN para TermohonPK mendalilkan (mohon lihat hal 4 angka 4 putusan PTUNteBanjarmasin) dikutip ...
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 339 K/TUN/2022