hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar permohonan Gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakNomor 00005/177/13/057

Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/201800005/177/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT ElegantTextile Industry, NPWP: 01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H.

ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar DaerahPabean Nomor 00005/177/13/057

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

yang bersangkutan ternyataPemohon ...Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01642/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP PMA IV menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP205/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Oktober 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan ...penerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.

Fadillah Nomor :906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 bahwa jangka waktupelaksanaan proyek pembangunan sumur artesis, bak penampung, perpipaan danhidran umum Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang adalah 90hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 07November 2009 tetapi sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaantersebut Terdakwa DUDI IMADUDDIN selaku Direktur CV.

No. 1997 K/Pid.Sus/20131413Berdasarkan Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus2009 bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus2009 sampai tiga bulan ke depan yaitu sampai tanggal 07 November 2009dengan masa perawatan tiga bulan yaitu sampai dengan tanggal 02 Februari2010, namun kenyataannya menurut keterangan Sdr. TB.

FadillahNo. 906.4/057/SPK/DTRB/2009 adalah terhitung dalam jangka waktupelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009..dst;Bahwa dalam putusan Judex Facti halaman 30 (tiga puluh) alinea ke 3 (tiga)Bahwa berdasarkan permohonan serah terima pekerjaan Pertama No:007/SPPHO/CV.FDL/XII/2009 tanggal 02 November 2009 yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratKeputusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00341/107/14/057/15 Masa April2014 dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan sanksi administrasidenda Pasal 14 (4) KUP

Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015 atas nama : PT IndofoodFritolay Makmur, NPWP 01.346.347.6057.000, beralamat diSudirman PlazaIndofood Tower

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00341/107/14/057

Putusan Nomor 113/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00119/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

057/Pdt.P/2015/PA.Buol

057/Pdt.P/2016/PA.Ktl

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Kt.ep aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan ltsbat Nikahyang diajukan oleh:Firdaus bin Zaini, Lahir di Pematang Lumut, 12 Agustus 1981, agama Islam,pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KM.3 (belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung

(belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebutTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il, memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannya bertanggal 28September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkaldengan Register Nomor 057

057/Pdt.P/2012/PA.Tjg

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2012/PA.Tjg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :H. JARKASI bin DARMAWAN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon I;Hj.

pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksidipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan suratpermohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung, tertanggal 20 Desember 2012,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan registerNomor 057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Bahwasetelah pernikahan, Pemohon (Xxxxx) telah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, KabupatenKotabaru dengan Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;3.Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisanXxxxxyang benar adalah Xxxxx;.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2)bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon,telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalamKutipan Akta Nikah Nomor 057

2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2),maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagiandari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkarapermohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

No. 0024/Padt.P/2018/PA.KtbSebuku, Kabupaten Kotabaru, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut,Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran AnakPemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah diKantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agarmenetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Xxxxx secara sah dantercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;2. BahwanamaPemohon adalah Xxxxx;3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, identitas Pemohon tertulis Xxxxx;4.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Oktober 2010 serta selurun Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112303.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/10/057

Putusan Nomor 4149/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakOktober 2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000

, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001/304/10/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019tanggal 14 September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal

25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02550/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02550/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis sidney 057 = 2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan : 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) lembar sobekankertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 =2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan;6. Menetapkan supaya terdakwa WAGIYO bin WARIYO membayar biayaperkara Rp. 2.000, (dua ribu rupiah); 7. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke2KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum; 8.

yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 12.30 wibterdakwa sedang menyetor hasil penjualan nomor togel Sidney kepada seorang pengepul yang bernama Karsidi dirumahnya dukuh Balong desa Pucakwangikecamatan Pucakwangi kabupaten Pati dengan jumlah setoran uang hasilpenjualan nomortogel Sidney sejumlah Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) .Uang yang disetor terdakwa itu adalah hasil penjualan nomor togel jenis Sidneydengan urutan tiga angka 057

Ketika terdakwa sedang menyetor kepada saksi Karsidi tersebut tibatibadiketahui oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa digrebek bersama Karsidi ,berikut barang bukti 1 (Satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna puthbertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 = 2 dan 57 =2.

PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2;Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.

PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskanangka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2; Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31Maret2016 perihal Surat Peringatan II, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harus menyelesaikankewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untuk menghindari tuntutan hukumdari Tergugat:.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karena Penggugatmerasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kata gunamenghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan selurunh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan;.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah melanggar Undangundangdan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatan pada angka6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SuratNomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016,dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atasdasarnya batal demi hukum;.

Nomor 2942 K/Pdt/2017perkara ini untuk menyatakan Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga bataldemi hukum, serta perbuatan atas dasar surat tersebut batal demi hukum;Bahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan

Bahwa mohon menyatakan perbuatan Terbanding adalah bertentangandengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan asas kepatutan, maka mohon perbuatan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 8B. 057/SP/RECSARMW/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum;5.

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut

Selisih saldo persediaan WIP awal tersebut menyebabkankoreksi negatif di Harga Pokok Penjualan dan koreksi positif pada peredaranusaha;Alasan Pemohon BandingFormalitas penerbitan SKPKBTBahwa SKPKBT PPN Masa/Tahun Pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 2.676.221.694,00 diterbitkan oleh Terbanding sebagai salah satu produkpemeriksaan berdasarkan Surat PRINPSL728/WPJ.07/KP.0505/2007Sedangkan sebelumnya atas kewajiban PPN, Pemohon Banding

telah diperiksaoleh pihak kantor pajak berdasarkan Surat PRINPSL168/WPJ.07/KP.0505/ 2007dengan produk berupa SKPLB No: 0054/407/06/057/07 tanggal 14 September2007;Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28Tahun 2007 Pasal 15 disebutkan : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, penerbitan SKPKBT PPNmasa/tahun pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 tersebuttidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU KUP yaitu adanya databaru, karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, Pemohon Bandingsudah memberikan datadata yang diminta, sehingga sesungguhnya tidak adadata baru yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT dalam pemeriksaanselanjutnya.

2.676.221.694 (2.676.221.694) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24312/PP/M.XV16/2010, tanggal 24 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2006 Nomor: 00001/307/06/057

Memerintahkan barang bukti berupa :- 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057/VII/2016, tanggal 17 Juli 2016 a.n. Andri Agus Rustandi dan Intan Megasari, - 1(satu) buah kaos berwarna orange dengan tulisan Freed and Tell Me I M Pretty, 1(satu) buah kaos berwarna merah dengan gambar boneka berwarna hitam, 1(satu) buah celana pendek berwarna dasar merah bermotif kotak-kotak berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Intan Mega Sari Binti Lala Suryana;8.

tempatdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan kekerasan fisikdalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan dengan cara :Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukHalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari yangdilakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

sURYANA,Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PolriBahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalahketerangan yang sebenarnya ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan sehubungan dengan adanya tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Terdakwa adalah suami sah saksi Intan Megasari yang menikah pada haritanggal 17 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta asli Nomor 057

terdakwa yang terletak di Kampung Sukanegla Rt 06 Rw 07Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan yang menjadikorbannya adalah istri Terdakwa dan Terdakwanya adalah suami dari saksibernama Intan Megasari;Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal saat terdakwa pulang ke rumahnya danmelihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

dalamhubungannya dengan dakwaan maupun dengan tuntutan serta tanggapan (replik) dariPenuntut Umum maupun Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, terlebih dahulu MajelisHakim menggaris bawahi segala sesuatu yang telah termuat dan merupakan bagian dariBerita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan didalam putusan ini haruslahdianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/2018tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan demikian NomorKEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang merupakan penetapankeberatan atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00053/406/12/057/14 tanggal 29 April 2014 atas nama Pemohon Bandingdapat ditetapkan kembali menjadi SKPLB PPh Badan dengan laba menurutpajak sebesar Rp60.988.167.320 dan lebin bayar Rp20.542.976.569 denganKeputusan

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/2018 Keputusan Terbanding Nomor: KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057/14tanggal 29 April 2014, atas nama: PT Essentra (d/h PT Filtrona Indonesia),NPWP : 01.000.643.5057.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057/14tanggal 29 April 2014, atas nama: PT Essentra (d/h PT FiltronaIndonesia), NPWP: 01.000.643.5057.000, beralamat di Jl.Berbek Industri No. 16, Surabaya Industrial Estate Rungkut,Berbek, Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebihn Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/201800053/406/12/057/14 tanggal 29 April 2014 oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliterkait dengan hubungan istimewa telah menyampaikan Analisa Fungsiberdasarkan Transfer Pricing Documentation Guideline menurut OECDuntuk membuktikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (armslenght price) atas transaksitransaksi

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1934/WJP.07/2015,tertanggal 18 Juni 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor00037/406/12/057, tanggal 25 April 2014 Tahun Pajak 2012, junctoKep.00041/WJP.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014;Atau bahwa jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat ini, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 02 Desember

2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT095250.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 16 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00037/406/12/057/14,tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang telah

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00037/406/12/057/14, tanggal 25 April 2014 sebagaimana yangHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00037/406/12/057/14,tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang telah dibetulkan denganSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00041/WPJ.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014, atas nama PTNikawa Textile Industry, NPWP 01.070.683.6.057000, beralamat diANZ Tower Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A,Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 5298/B/PK/Pjk/2020mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor 00037/406/12/057/14, tanggal 25April 2014, sebagaimana yang telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00041/WPJ.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.683.6.057000, sehinggapajak yang lebih

Putusan Nomor 650/B/PK/Pjk/20202012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 dengan nilai lebihbayar sebesar Rp2.841.982.566,00 seharusnya menjadi Rp3.895.374.361,00dengan rincian perhitunganberikut:berdasarkan permohonan banding sebagai Menurut Menurut SelisihNo Uraian Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 43.534 .887.336,00 43.534.887.336,00 0,00a.2.

uraian banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085002.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00121/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei2013, atas nama: PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00121/407/12/057