Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs CV. VENDIMI PUTRA INTERNASIONAL,
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — Drh. HERBONO vs. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 324 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 324 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drh.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur;7 HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., M.Kn.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab VPemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana, (poin 2 ayat (b))Tindak Pidana yang diancam pidana 4 tahun atau diamcam pidana yang lebihberat adalah tindak pidana kejahatan yang berat.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014123/G/2013/PTSbadalahKeputusaTergugattan&&alJun2013mo880/1352/212.Tahu2013tentanPemberhentianTidakDenganHormatSebagaiPegawaNegeriSipil(atHalaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2014asnamaPenggugatBahwTergugatmenolakdan/atamenyangkalsemudalildalilyangdikemukakaolePenggugatdalamsuratgugatanDYtangsal15Juli2013yangdiajukanHalaman 11 dari 23 halaman.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — Budi Darmawan Wibowo vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 325 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Selain itu berdasarkan Pasal 105,124,140 KUHPerdata pengurusan hartabersama (gonogini) seharusnya dilakukan oleh suami (SUKENDI RUSLI)sebagai Kepala Persatuan SuamiIsteri.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Penggugat tidak diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 23 Juli 2012 telahmempunyai kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/20137.2.kewenangan membuat Surat Keputusan Perubahan Data Pendaftaran Tanah(Peralihan Hak) ;Surat Keputusan yang diterbitkan Kakanwil BPN Prov.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/201310.11.Dalam Konsideran Keputusan ( Membaca ) yang mengajukan permohonanpembatalan adalah :9.1. Ny. Sukris Hadi Harjono al. Ngadirah dkk 5 orang tanggal 29Nopember 2000, yaitu orangorang yang sama sekali tidak memilikihubungan hukum dengan tanah dimaksud ;9.2.
    Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat merupakan bentuk peralihan hak (sertipikat tetap/tidak dimatikan) walaupun secara fisik berupa surat keputusan TUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — RAMBU KATRINA ANANGGIA vs. KEPALA SMAN 2 WAINGAPU
77 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 114 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 114 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:RAMBU KATRINA ANANGGIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlbu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/2014Il.1.DASAR GUGATANBahwa sehubungan dengan perkara ini Penggugat mengetahui adanyaSurat Keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/1I/2013pada tanggal 23 Februari 2013 yang diantar langsung ke rumahPenggugat.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 pihak SMAN 2 Waingapu memintadilengkapi surat keterangan Dokter. Hal ini disampaikan lisan oleh pihakSMAN 2 Waingapu lewat siswi kelas XII IPA Il an.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/201420.21.22;23.24.c.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 295 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Ir. H. HAMULIAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bertempat tinggal di JalanDiponegoro, RT. 01/RW. 02, Pasir Pangaraian, Kabupaten RokanHulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. WENDY BACHTIAR, S.H. ;2. ACHMAD ZAHRI T., S.H.
    No. 295 K/TUN/201013.14.15.Saudara H.
    No. 295 K/TUN/2010"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, peresmianpemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktumengucapkan Sumpah/Janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikanmasa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan" ;.
    No. 295 K/TUN/2010Pemohon Kasasi menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal pengembalian gaji dantunjangan serta penerimaan lainnya atas nama H.
    No. 295 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20149.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/201413.14.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20141.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014tahun tersebut.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2013
Tanggal 23 April 2013 — SULASTRI, DKK vs. PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH, DK
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 27-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARRY INDRIATI, ST
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 496 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 496 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan diGedung Perinis Kemerdekaan, JI. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANIE RATNA SANTOSA, SH., Msi, Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, beralamat di Gedung PerinisKemerdekaan, JI.
    Sesuai Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan KoordinasiKeamanan Laut RI Nomor: SKEP012/KALAKHAR/BAKORKAMLA/I/2010tanggal 25 Januari 2010 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, Golongan Illa, dengan tugas jabatan sebagaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013Pengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan LautRl;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan
    dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidakpernah menerima Skep yang dimaksud sehingga tidak dapat mengajukankeberatan administratif sebagaimana mestinya;Butir e (1) sub bagian MENIMBANG, dimana disebutkan mengenai absensiterbukti tidak masuk kerja tanopa keterangan / alasan yang sah selama 73hari kerja, dapat ditanggapi bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikanpada angka 3 tersebut diatas bahwa adanya rekayasa terhadap Penggugatdengan bukti sebagai berikut;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN
    Telah diklarifikasi, KasubbagKepegawaian Sutarso, SH, atasan langsung dari PNS HarryHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013(xiii)(xiv)Indriati, mengetahui bahwa PNS Harry Indriati, ST, memang telahmengikuti Diksar Angkatan Tahun 2010 dan telah memilikisertifikat sehingga perlu pertimbangan pimpinan untuk perlunyamengulang kembali Diksar tersebut.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. YEKAPE SURABAYA
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015IMB/UPTSAT/2013;5.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015Surabaya; Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K8)Surabaya;3.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;f.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundangundangan; dang.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. IRVAN KHAIRUL ANANDA, S.E., M.Si. vs.GUBERNUR SUMATERA BARAT
108 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 397 K/TUN/2017
    PUTUSANNomor 397 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Pembuktian (BuktiBukti) Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi;1.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Selain itu Judex Facti Tingkat Banding telah melanggar azas hukum yangsangat mendasar yaitu Azas Presumption of Innocent atau Azas PradugaTak Bersalah.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu mentaati segalaketentuan peraturan perundangundangan dapat dijatuhi hukuman disiplinringan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Panitera Pengganti,Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedakSi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. Ashadi, SH.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. TEKINDO KERJATAMA
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — ARLANSYAH, SH vs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
89 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 246 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013hari sesuai amanat pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013dan total waktu yang telah penggugat jalani 2 (dua) periode itu 8 tahun 7bulan, masih tersisa tahun, 5 bulan lagi;Sehingga oleh karena itu Penggugat ingin membeli kendaraan roda 4 (empat)dinas operasional Penggugat menjelang berakhir masa keanggotaan/jabatanPenggugat untuk dipakai ke kebun;b Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan terbentuktahun 2003.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013Kalau ada masalah yang prinsipil mau dikoordinasikan atau dikonsultasikankepada instasi Provinsi Kalimantan Tengah (instansi yang level atas) yangtanda tangani surat itu adalah Bupati atau Wakil Bupati.Bahwa Kepala Dinas hanya membuat konsep surat dan membubuhkan parafdisertai pertimbangan, itupun belum tentu Bupati atau Wakil Bupati setujupertimbanganpertimbangan dan konsep Kepala Dinas itu.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara,maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lainlain yang meliputi :1.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
114 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 426 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), yang diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1010Bahwa dalam objek gugatan, disebutkan pertimbangan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan objek gugatan adalahdidasarkan adanya :4 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta Nomor : 194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011 ;5 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oknum HakimAgung, Prof. DR.
    buta ;Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan kasasi Nomor : 194/K/TUN/2011 pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan Penggugat atas sikapdiam (fiktif negatif) Menter Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia yang pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusan kasasinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;Bahwa sangat jelas pada Amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011 tidak ada sama sekali menyebutkan dan mewajibkan
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1414Bahwa dengan demikian Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :68/Td.
    Menyangkut Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta No. 194K/ TUN/2011 tanggal 4 Juli 2011.e Bahwa perbuatan Termohon Kasasi II yang menjadikan putusan Kasasi No. 194K/ TUN/2011 sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan Obyek Gugatanmerupakan perbuatan Termohon Kasasi II yang menyalahi hukum karena tidakmempunyai dasar hukum sama sekali dan terkesan "membabi buta"; Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan Kasasi No. 194/ K/TUN/2011tersebut pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs. STEFANUS DONI
213 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dandijaga sebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakupnama dan ldentitss Pemohon ljin Usaha Pertambangan yangditerbitkan oleh Pejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publiksudah barang tentu juga harus mendapat Perlindungan terhadapkerahasiaan identitas Pemilik Ijin Pertambangan, dengan demikianfakta menunjukkan bahwa oleh karena Permohonan
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melakukan pencegahan secara prefentif guna mengantisipasi terhadapPenyalahgunaan terhadap Dokumen Perijinan oleh pihak lain yang yangtidak bertanggungjawab dengan maksud dan tujuannya selain daripadanya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakup namadan Identitas Pemohon ljin Usaha Pertambangan yang diterbitkan olehPejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publik sudah barang tentujuga harus mendapat Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas PemilkIjin
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016besar Permohonan Pemohon berdasarkan Suratnya tanggal 17 Desember2013 sebagian besar sudah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan beritaacara Pertemuan Mediasi dan Klarifikasi No. 540/459/SEKT/II/2015 tanggal28 Februari 2014 diantaranya:a. Rencana Kerja Tahun 2012;b. Daftar data IUP Ekplorasi dan IUPOP;c. DPA tahun 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. KutaiKartanegara;d. Laporan Kinerja Tahun 2012;e.
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016Panitera Pengganti,Ttd.Rut Endang Lestari, S.H.Biayabiaya :1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............. Rp 2.489.000,00Jumlah ...............02.. Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS , DK VS THEN DJAU FUNG
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 349 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 349 K/TUN/20141 Mengabulkan gugatan penggugat untuk Seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkanoleh pihak tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas berupaSertipikat Hak Milk Nomor 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997,Gambar Situasi Nomor 128 / 1997, tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 m?
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014warisan dari kakeknya bernama Negui Ti Sjin dan orang tuanya, yang tidakdidukung dengan dasardasar dan buktibukti kewarisannya.
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014c Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah yang menjadi Objek Sengketa a quodidasarkan pada datadata yuridis yang benar dan tidak ada cacat kehendakdari Sdr. Samsuhar Muhammad selaku pemohon. Dan telah dilaksanakansesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta sesuaidengan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan bukti T. 1s/d T. 15.
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014Negara Pontianak pada tanggal 06 Desember 2012, sedangkan bukti P4 dibuat danditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung pada tanggal22 Februari 2013 (artinya bukti P4 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DesaJelutung sesudah Gugatan perkara ini tertanggal 06 Desember 2012 didaftarkan).
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — MEYLIANI YUWONO, ONG TING LIEP, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, WALIKOTA SEMARANG,
97 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 PK/TUN/2009
    No. 40 PK/TUN/2009.16.17.18.19.20.als1998.Dra.
    No. 40 PK/TUN/2009.2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.3. Karena ditelantarkan.4.
    No. 40 PK/TUN/2009.RI.
    No. 40 PK/TUN/2009.Memori Kasasi tersebut) dari pihak Termohn Kasasi.29.
    No. 40 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA vs. Ny. FATIKAH, DKK
151 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 441 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015keperluan Pengadaan tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan seluas 104M?.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015 Tanah yang dimaksud telah dimiliki dan dikuasai oleh B. Piar (alm)semasa hidupnya bersama Ahli Warisnya (Para Tergugat II Intervensi)sejak tahun 1958 sampai sekarang, dan telah diurus oleh B.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015melainkan kepentingan semua Ahli Waris (alm) Mustakim Zen, karenakepentingan gugatan sengketa Tata Usaha Negara hal tersebut jugamencakup hak kepemilikan sebidang tanah bukan sematamata pembatalanobyek sengketa.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/2013
Tanggal 10 Juni 2013 — BUPATI KAMPAR vs. TRISNO LAMIN Dt. SINGO
138 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 215 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 215 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. TARMIZI, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar,beralamat Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang ;2.
    No. 215 K/TUN/2013didalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selakuBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan yangsangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja,Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2009 s/d 2014;Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati KamparNomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012, Perihal Tentang
    No. 215 K/TUN/2013Perhentian Raja, Kab.
    No. 215 K/TUN/2013Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor tanggal 26Januari 2012 Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan PemerintahDaerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa PantaiRaja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 direkomendasikan sebagaiberikut :IsAgar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr.
    No. 215 K/TUN/2013Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilantingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh H. Yulius, SH, MH., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.dan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 —
66 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155 K/TUN/2012
    Nomor 155 K/TUN/2012penetapan batas wilayah sekarang dimekarkan menjadi RI. 25Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru. Demikian jugatanah Obyek Sengketa berbatas dan satu hamparan dengan tanah hakmilik A. Wahab Efendi luas 77.500 m?
    Nomor 155 K/TUN/201214Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tanggal 19 November 1997atas nama pemilik Mahyudin tersebut;4.
    Nomor 155 K/TUN/2012165.Tanah di atas Meterai tempel tertanggal 2 April 2009 dari ahli waris H.Abdul Karim yaitu M. Nor Ismet Bin H.
    Nomor 155 K/TUN/201224Nomor 7002 tahun 1997 atas nama Ambok Intang yang bersepadandengan tanah yang disengketakan dimana sertipikat tersebut tercantumKelurahan Mayang Mangurai, Saksi FIRMANSYAH.
    Nomor 155 K/TUN/201228Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 10-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
75 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 289 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201526. EFLIN ROTUA SINAGA, S.H.;27. JATENDRA J.W. HUTABARAT, S.H.;28. TULUS SIMANJUNTAK, S.H.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201532.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201522.Kepegawaian Negara (BKN) pada saat itu terkait perkara a quo.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/2015