Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2014 tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan KabupatenKuningan , ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan Nomor : 057/057/1/2014 Tanggal 29 Januari2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (diberi kode P.2);3.

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3208095107890001 tanggal 10 Februari 2014, maka terbukti Penggugattercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan,karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan AgamaKuningan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatanbahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 021/ADMVII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 ;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2(ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010

Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajakbahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 ditujuterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor : LAP331/WPJKP.0505/2010 tanggal

PPN kurang/(lebih) Dibayar (Rp. 842.706.936,00) PPN yang telah direstitusi (Rp, 842.706.936,00)bahwa didalam laporan tersebut tidak diketahui apakah surat ketetapan pajak PPN MPajak Januari sampai dengan Desember 2008 merupakan SKP Nihil atau SKPKB SKPLB;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA EnNomor: LAP331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010, diketahui bahwa SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057

Pemohon Banctelah mengirimkan barang untuk pengadaan pameran dan barang yang dikirim terstidak untuk dijual dan akan di impor kembali setelah pameran selesai;bahwa terdapat juga beberapa barangbarang perlengkapan yang tidak mungkin dib.pulang kembali karena terbentur ketentuan kepabeanan, antara lain, partisi, barang hpakai, dan perlengkapan pameran lainnya;bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kurang B:Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057

terdapat bukti balsebelum diterbitkannya SKPKBT telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta data ydiperiksa oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah bukan merupadata baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, dengan demikian penerbSKPKBT Nomor: 00004/307/08/058/10 tanggal 28 April 2010 cacat hul(rechtsgebreken) ;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SKetetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nor00004/307/08/057

Putusan Nomor 650/B/PK/Pjk/20202012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 dengan nilai lebihbayar sebesar Rp2.841.982.566,00 seharusnya menjadi Rp3.895.374.361,00dengan rincian perhitunganberikut:berdasarkan permohonan banding sebagai Menurut Menurut SelisihNo Uraian Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 43.534 .887.336,00 43.534.887.336,00 0,00a.2.

uraian banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085002.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00121/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei2013, atas nama: PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00121/407/12/057

PUTUSANNomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr.Sea a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunWonokerto RT.057 RW. 017 Desa Sekargadung KecamatanPungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPenggugat

;melawanXXXXXX, umMur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei2017 telah mengajukan

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;4.

SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Saudara ipar Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057

SAKSI Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempattinggal di Dusun Kebonsari RT. 033 RW. 009 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Teman Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057 RW. 017

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal 25 April2014;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00035/406/12/057/14 tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABCPresident Indonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73246/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00012/208/11/057/13 tanggal25 Juni 2013 Masa Pajak Desember 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualanatas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atasBarang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057/13 tanggal 25 Juni2013 Masa Pajak

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20212019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017,atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001777.16/2019/PP

adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPUJ.07/2019tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01910/NKEBIWPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal17

Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa,NPWP 01.069.327.3057.000

Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor00012/277/16/057

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73241/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011 atas nama Pemohon PeninjauanKembali:7.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015 mengenai PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057

Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2018Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b kareena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057/13 tanggal 25Juni 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta

Putusan Nomor 109/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 Nomor 00002/406/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66143/PP/M.XIIA/15/2015, tanggal 30 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor 00002/406/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor:00002/406/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT.Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor: 00002/406/09/057

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73243/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015 mengenaiPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2011Nomor 00014/208/11/057

Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/2018Nomor 00014/208/ 11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang

agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksaalatalat bukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan perkaraNomor: 057

No.057/Pdt.G/2012/PA.Mbl.Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar karena tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasa/wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat(kode P) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 07Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari, yang

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.10

PUTUSANNOMOR: 057/G.TUN/2004/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menyatakan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT. CERENTI SUBUR, yang) diwakili oleh TINO MULYAWANTO.

Korlak BantuanHukum Ill B pada Biro Hukum dan HumasDepartemen Keuangan ; Kesemuanya megambil domisili hukum di KantorBiro Hukum dan Humas Departemen KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor : 24 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1621/LK/2004,tertanggal 16 April 2004, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PENDIS/2004/PTUN.JKT

tertanggal 21 April 2004 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; # penenn as Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PEN/2004/PTUNJKT tertanggal 21 April 2004,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa yang bersan g kutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 057/PENHS/2004/PTUNJKT tertanggal 22April2004 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca berkas

dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memerksa suratsurat bukti dan mendengarkan keteranganparapihak dipersidangan ; +222 22222222 02 Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersaiig KUTAN ; ~ nnn nn nin incrTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yangditerima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta padatanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :057

TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117116.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya Terbandingdapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding, dengandemikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26Agustus 2014 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057

Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2020Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentra d/hFiltrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan BerbekIndustri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, sehingga penghitungan PPNmenjadi sebagai berikut: No Uraian Menurut Majelis(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean/Pemungutan Pajak

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak April 2012 Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29Mei 2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek, Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek,Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2216/WPJ.07/ 2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor 0001 7/577/12/057

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 057/Pdt.G/2016/PA.Tbh dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomar 057/Pdt.G/2016/PA. Toh.

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut095266.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding inidapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor00097/407/12/057

uraian banding tanggal 24 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut095266.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1762/WPJ.07/2015 tanggal27 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2012 Nomor 00101/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1762/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00101/407/12/057/14 tanggal 19 Maret 2014 atas nama PT.Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat diMultivison Tower, Lt. 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1762/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00101/407/12/057

Pajak NomorPut84191/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:Penggugat mohon agar gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP00230/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajid Pajak Masa Pajak Agustus s.d.September 2013 Nomor: 00353/107/14/057

2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84191/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00230/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Februari2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib PajakAtas Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00353/107/14/057

/15 tanggal 9 Juli 2015 Masa Pajak Agustus s.d.September 2013 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00353/107/14/057/15 tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jendaral Pajak Nomor KEP04/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT.Agronusa Investama, NPWP: 02.275.541.7057.000, Alamat: MultivisionTower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan DK Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

September 2013 Nomor: 00353/107/14/057/15 tanggal9 Juli 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04/WPUJ.07/KP.0503/2016tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT Agronusa Investama,NPWP: 02.275.541.7057.000, beralamat di Multivision Tower Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00076/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015,untuk Tahun Pajak 2013 yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karenatidak sesual dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggaseharusnya dibatalkan;Halaman 3 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/20205.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September2015, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakankeputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

, sehingga seharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yangdimohonkan peninjauan kembali adalah batal: Mengadili sendiri:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Nomor 000/6/406/13/057/15, tanggal 11September 2015, Tahun Pajak 2013:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan

Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019,sehingga perhitungan Penghasilan Netto (Rugi) adalah sebesar(Rp69.245.893.110,00) dan jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar untukTahun Pajak 2013 adalah Rp1.969.756.000,00 dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman.