Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 210/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 0027 1/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 00271/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010033.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00271/207/15/057
    Putusan Nomor 210/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00271/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsv PT ESSENTRA D/H FILTRONA INDONESIA,
13652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 mengubah nilaiDPP PPN seharusnya menjadi Rp2.442.084.220,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp244.208.422,00 dengan rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut SelisihNo. URAIAN Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.
    Pengadilan Pajak Nomor PUT085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2111/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa PajakApril 2012 Nomor 00003/567/12/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2111/WPJ.07/2014, tanggal 19 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak April 2012, Nomor00003/567/12/057
Register : 01-03-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 29-03-2011
Putusan PA BANGKO Nomor 057/Pdt.G/2011/PA.Bko
Tanggal 15 Maret 2011 —
143
  • 057/Pdt.G/2011/PA.Bko
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2011/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempatkediaman di Kabupaten Merangin, sebagai Penggugat.LAWAN :Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Register : 17-02-2012 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 27-04-2012
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 057/Pdt.P/2012/PA.Bjm
Tanggal 6 Maret 2012 — PEMOHON Vs TERMOHON
60
  • 057/Pdt.P/2012/PA.Bjm
Putus : 30-04-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SRIBOGA RATURAYA
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/...M.XII/15/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2007 Nomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009, diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Asing Empat berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor: LHP459/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 23 Juni 2009,
    Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VIII/10 tanggal 31Agustus 2010 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VII/10tanggal 31 Agustus 2010, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP561/WPJ.07/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00030/206/07/057
    Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009 Tahun Pajak 2007;Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut di atas karena dasar keputusan tersebut tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi serta terdapat kesalahan perhitungandalam melakukan Equalisasi Omzet Penjualan menurut Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai dengan Omzet menurut Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007, maka dalam upaya
    dalammenyatakan kebenaran laporan keuangan suatu institusi) sebagai berikut :Laporan Keuangan LaporanKeuanganIntern AuditorOmzet Penjualantahun 2006 Rp 737.458.095.170,00 Rp 737.458.095.170,00Omzet Penjualantahun 2007 Rp1.027.890.042.016,00 Rp1.027.890.042.016,00Alasan Terbanding Melakukan Koreksi Positif Atas Omzet Penjualan Tahun 2007Bahwa sesuai dengan "Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor:00030/206/07/057
    yang melakukan pembebanan /pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada saat penerbitan Delivery Order/mendahuluitransaksi pengiriman barang, adalah tidak merugikan Negara, bahkan merupakan buktibahwa Pemohon Banding sebenarnya adalah merupakan Wajib Pajak yang patuh dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya;Bahwa sebagai dampak dari koreksi Terbanding, maka Pemohon Banding dinyatakanterutang Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, sesuai dengan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor: 00030/206/07/057
Register : 12-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 28-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd
Tanggal 27 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
5717
  • PENETAPANNomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelistelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikahyang diajukan oleh:Dedi Wahyono bin Suud, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pedagang Burung, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok O RT.057 No. 81 Kelurahan Sungal PinangDalam, Kecamatan Sungai
    Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon I";Suci Sugiati binti Sadikul Anam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok 0 RT.057 No. 81 Kelurahan Sungai PinangDalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon II";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 975 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ABC PRESIDENT INDONESIA
5937 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusan Terbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00012/206/10/057
    Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057
    Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2019Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057/15 Tanggal 05 Oktober 2015 atas nama PT ABC PresidentIndonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav.88, Tebet, Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/057
Register : 02-01-2018 — Putus : 12-01-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Btm
Tanggal 12 Januari 2018 — Pemohon:
DIKAIMIN
2013
  • 05/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 2 Januari2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu tandapenduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei 2013, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam; Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan namaDIKAIMIN, Jenis Kelamin Lakilaki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 31Desember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 057
    /1996Lkb,tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Bengkalis; Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera padaAkta Kelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 2171102501082371
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Batam untuk menambah nama Pemohon pada pinggirKelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No.
    tersebut, maka HakimPengadilan Negeri menetapkan penambahan nama Pemohon dari DIKAIMINmenjadi DIKAIMIN SIMON sangat beralasan hukum sehingga petitum ke2beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum ke3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk menambah namaPemohon pada pinggir Kelahiran Pemohon Nomor : 057
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1569 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA;
11596 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006596.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00003/406/14/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057/17tanggal 27 Februari 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 #Nomor00003/406/14/057/17 tanggal 27 Februari 2017, atas nama PTMondelez Indonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat diGraha Inti Fauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010028.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057
    Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02575/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYUP INDO
3615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 493/B/PK/Pjk/20192014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, sehingga pajak yang harusdibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon
    Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di Jalan Madura 6Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Sukapura, Cilincing,Jakarta 14140, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagaiberikut: Uraian
    Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas namaPT Dayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di JalanMadura 6 Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung,
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00101/207/14/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010035.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057
    Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    dilakukan tanpa Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057
    Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02547/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3222/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
15751 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak Oktober 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65995/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00034/207/10/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00128/VVPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 23 September 2014Halaman 3 dari 7 halaman.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00034/207/10/057
Putus : 27-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/PDT/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — DEBORA TOOSYE PELEALU VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., dkk.
5722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARGARETHA MEMELINK, bertempat tinggal di JalanArjuna Gunung Polisi Nomor 10 RT 057, Kampung Baru llir,Balikpapan Barat, Balikpapan;2. HAMID GUNAWAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan KH.Agus Salim Il Nomor 42 Balikpapan;3. PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG BALIKPAPAN,berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 139Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Tamy Taslim danJedida selaku Kepala Cabang dan Kepala PengembanganBisnis Cabang PT.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam Perlawanannya memohon kepada Pengadilan NegeriBalikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menunda Pelaksanaan Eksekusi Riil atas sebidang tanah dan bangunandiatasnya yang terletak di Jalan Arjuna Gunung Polisi RT.057
    Menyatakan Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.HPelealu dan berhak untuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.HPelealu berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak diJalan Arjuna Gunung Polisi RT.057, Nomor 10 Kelurahan Baru llir,Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Kelurahan Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;4.
    Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawanadalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.H Pelealu dan berhakuntuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.H Pelealu berupasebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan ArjunaGunung Polisi RT. 057 Nomor 10, Kelurahan Baru llir, KecamatanBalikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/KelurahanHalaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 343 K/Pdt/2018Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;.
Register : 21-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN METRO Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 28 Januari 2019 — Pemohon:
Sriati Handayani
223
  • PENETAPANNomor: 35/Pdt.P/2019/PN.Met.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaiberikut dalam permohonan:Sriati Handayani, Tempat Tanggal Lahir : Purwosari, 03 Agustus 1978, Agama :Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaaan : Mengurus RumahTangga, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Alamat :Banjarsari Rt 057 Rw 012 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan
    Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa surat bukti yangdiajukan Pemohon;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal9 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Tanggal11 Januari 2019 di bawah Register Nomor: 35/Pdt.P/2019/PN.Met, yang telahmengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempattinggal di Banjarsari RT 057
    Tandi Purwanti, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut; Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal diBanjarsari Rt 057 Rw 012 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro UtaraKota Metro; Bahwa pemohon telah menikah dengan Suwardi dan mempunyai2 (dua) orang anak bernama :1. Nama : Angga Wardana, jenis kelamin : lakilaki, tempat tanggallahir : Banjarsari, 17 September 2000;2.
    Miranda Nur Aini Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal diBanjarsari Rt 057 Rw 012 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro UtaraKota Metro; Bahwa pemohon telah menikah dengan Suwardi dan mempunyai2 (dua) orang anak bernama :3. Nama : Angga Wardana, jenis kelamin : lakilaki, tempat tanggallahir : Banjarsari, 17 September 2000;4.
Register : 01-02-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA BREBES Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Bbs
Tanggal 31 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
92
  • Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahanyadilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, pada hari Senin, 18Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/057/I/2016,tanggal 18 Januari 2016;.2.
    Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Nomor : 057/057/I/2016tanggal 18 Januari 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya sertabermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P2);3.
    BahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahanyadilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, pada hari Senin, 18Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/057/I/2016,tanggal 18 Januari 2016 dan tempat tinggal bersama yang terakhir dirumah orang tua tergugat selama 3 bulan ;2.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4883 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004917.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012Nomor 00011/203/12/057
    Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu
Register : 02-10-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pol
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
HARANG
7712
  • Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis dan terbaca padaKutipan Akta NikahNomor : 249/07/I/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057
    Oktober 2020 dalam Register Nomor54/Pdt.P/2020/PN Pol, telan mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Harang, Umur : 45 Tahun,Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, dari orang tua bernamaKatjo (Ayah) dan Jumu (Ibu); Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Harang, Tempat/ tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, telah tercatat dengan benar padadokumen Pemohon yaitu Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057
    dan tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohonmemohon agar identitas Pemohon yaitu nama dan tahun kelahiranPemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang tertulis dan terbaca :Haeruddin lahir di Karingngi 1970 adalah 1 (Satu) orang yang sama dengannama HARANG, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, yang telahtercatat pada dokumen Pemohon pada ljazah pemohon yaitu pada SuratTanda Tamat Belajar Sekolan Dasar (SD) Negeri 057
    Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu)orang yang sama dengan nama: Harang, Tempat / tanggal lahir: Karingngi10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitupada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057 Inp.Siratuang di Kec. Campalagian, Kab.
    mengenai permohonan untuk menyatakan sah secara hukumbahwa yang bernama: Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis danterbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/1/1994 yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas,tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama:Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis danterbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar SekolahDasar (SD) Negeri 057
Putus : 27-10-2009 — Upload : 09-11-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 540/Pdt.G/2009/PN.SBY
Tanggal 27 Oktober 2009 — MAHARANI PUSPITA DEWI LAWAN ASWIN TONI
492
  • Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057/2006 tanggal 29 Mei 2006 Putus karena perceraian ; 4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari seorang anaknya yang belum dewasa yang bernama :
    TTENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal11 Agustus 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatatdalam register perkara perdata No.540/Pdt.G/2009/PN.Sby pada tanggal 12 Agustus 2009,yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya padatanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuaiKutipan Akte Perkawinan Nomor 057
    diamanatkan oleh Pasal 1 Juncto Pasal 33Undangundang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan diKantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057
    Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.057/2006 yang telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, pada tanggal 29 Mei 2006,bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.15048/2008, atas nama TYAS AJENGKRISTIANA SEPTANINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 06 Nopember 2008, bukti P2 ;3.