Ditemukan 7010 data
DIKAIMIN
20 — 13
05/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 2 Januari2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu tandapenduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei 2013, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam; Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan namaDIKAIMIN, Jenis Kelamin Lakilaki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 31Desember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 057
/1996Lkb,tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Bengkalis; Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera padaAkta Kelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 2171102501082371
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Batam untuk menambah nama Pemohon pada pinggirKelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No.
tersebut, maka HakimPengadilan Negeri menetapkan penambahan nama Pemohon dari DIKAIMINmenjadi DIKAIMIN SIMON sangat beralasan hukum sehingga petitum ke2beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum ke3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk menambah namaPemohon pada pinggir Kelahiran Pemohon Nomor : 057
49 — 2
Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057/2006 tanggal 29 Mei 2006 Putus karena perceraian ; 4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari seorang anaknya yang belum dewasa yang bernama :
TTENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal11 Agustus 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatatdalam register perkara perdata No.540/Pdt.G/2009/PN.Sby pada tanggal 12 Agustus 2009,yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya padatanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuaiKutipan Akte Perkawinan Nomor 057
diamanatkan oleh Pasal 1 Juncto Pasal 33Undangundang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan diKantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057
Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.057/2006 yang telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, pada tanggal 29 Mei 2006,bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.15048/2008, atas nama TYAS AJENGKRISTIANA SEPTANINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 06 Nopember 2008, bukti P2 ;3.
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010029.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057
Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
164 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 103251.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00052/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16Februari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Pajak Tahun Pajak 201200094/406/12/057
Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00094/406/12/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 JakartaPusat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14tanggal 24 November 2014, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/20202016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14 tanggal24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp33.168.203.646,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
13 — 9
057/Pdt.P/2014/PA.Pspk
14 — 3
057/Pdt.G/2009/PA.Ktl
PUTUSANNomor : 057/ Pdt.G/ 2009/ PA.KtIBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang menerima,memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan olehPENGGUGAT umur = 24 tahun, Agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung JabungBarat , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MelawanTERGUGAT
Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman diKabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut di atas;Telah membaca dan mempelajari surat surat berkasperkara ;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi saksi di mukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2009 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal di bawahregister perkara Nomor : 057
Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secarapribadi sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi atau menyuruh oranglain sebagai wakilnya, padahal sesuai berita acarapemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama KualaTungkal Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Ktl untuk menghadapsidang tanggal 11 Maret
93 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
057 PK/PDT.SUS/2010
12 — 6
057/Pdt.G/2015/PA.Ktb
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004694.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00742/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00012/203/12/057
Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas namaPT Coats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamatdi Ventura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor0001 2/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23Masa Pajak Desember
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
/M.VII/15/2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP360/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009, tentangkeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00022/206/06/057
Terutang = Rp. 1.459.903.700,0050% x Rp.1.459.903.700,00 =Rp. 729.546.850,00Kredit Pajak = Rp. 544.714.184,00Kurang Bayar =Rp. 184.832.266,00Segi Materi:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenaikoreksi terhadap Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2006 yang dilakukan Pemeriksa sebesar Rp.4.921.979.022,00 sehingga KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor00022/206/06/057
Bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2009, dalampemeriksaan ketentuan formal Pasal 36 ayat (4) atas permohonanbanding Pemohon Banding Nomor: 020/SG/Banding/IV/2009tanggal 28 April 2009 terhadap KEP360/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 27 Maret 2009 tentang SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2006 Nomor: 00022/206/057/08 tanggal 29 April 2008 terungkapbahwa pemenuhan pembayaran jumlah pajak yang terutang kurangbayar sebesar Rp. 166,00;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013b.
permohonan banding PemohonBanding atas KEP361/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009tentang SKPKB PPN Nilai 16D Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00020/237/06/057/08 tanggal 29 April 2008memutuskan bahwa permohonan Pemohon Banding tidak dapatditerima5.
Bahwa koreksi ini terkait dengan koreksi pada SKPKB PPN MasaJanuariDesember 2006 No; 00183/207/06/057/08 tanggal 29 April2008 sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 31/797/PP/M.VII/16/2011tanggal 9 Juni 2011;18. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, tidak terdapatcukup data, bukti dan keterangan yang meyakinkan bahwa koreksisebesar Rp6.175.817.737,00 adalah merupakan penggantian uangL/C impor dari PT. Sai Apparel dan PT.
81 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1435/B/PK/Pjk/202013/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PT Cadbury Indonesia,NPWP 01.000.101.4057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10, JalanBuncit Raya No 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013adalah sebagai berikut: 1 Peredaran Usaha Rp 123.517.685.625,002 Harga Pokok Penjualan Rp 89.701.131.923,003 Laba Bruto (12) Rp 33.816.553.702,004 Biaya Usaha Rp 74.940.877.609,005 Penghasilan Neto dalam negeri
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00207/KEB/WPJ.07/2016, tanggai 23 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor O0086/406/13/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PTHalaman 4 dari 10 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00086/406/13/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PT CadburyIndonesia, NPWP 01.000.101.4057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putusan Nomor 1435/B/PK/Pjk/2020Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00086/406/13/057/15, tanggal2/ November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.101.4057.000 sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.008.120.000,00adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu :1. Koreksi biaya advertising sebesar Rp19.943.912.155,002. Koreksi biaya market research sebesar Rp2.296.148.548,003.
35 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 12 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.Put.59884/PP/M.IA/15/2015, tanggal 9 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00071/406/10/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057/12 tanggal 27 April2012, atas nama PT Sumatera Prima Fibreboard, NPWP:01.642.919.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057
406 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00003/201/07/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebesar Rp1.170.558.184,00 dapat
Uraian Banding tanggal 09 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093720.10/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 09 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor 00003/201/07/057
PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor:00003/201/07/057
57 — 17
PENETAPANNomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelistelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikahyang diajukan oleh:Dedi Wahyono bin Suud, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pedagang Burung, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok O RT.057 No. 81 Kelurahan Sungal PinangDalam, Kecamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon I";Suci Sugiati binti Sadikul Anam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok 0 RT.057 No. 81 Kelurahan Sungai PinangDalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon II";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal
37 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116750.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02413/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00279/107/14/057
Putusan Nomor 2420/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02413/NKEB/ WPJ.07/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Agustus 2014, Nomor:00279/107/14/057
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02413/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Agustus 2014, Nomor:00279/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016, Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak
14 — 1
., tanggal 07 Maret 2016, telah mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Terggugat pada tanggal 06 Mei 2011sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 572/20/V/2011,Halaman dari 6 halaman Penetapan Nomor 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kbm.Tanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKebumen, Kabupten Kebumen;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selamakurang lebih 4 Tahun
2016/PA.Kbm., tanggal 07 Maret 2016, dikarenakanantara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk hiduprukun kembali dalam membina rumah tangga;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahMajelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan di atas;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 057
MIFTAHUL JANNAG, S.H.Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kbm.
20 — 5
YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara;Rahayu Esthi Sunaryo binti Rubiyono, umur 25 tahun, agama Islam, PekerjaanBuruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Pertama, tempat kediaman di PurbayanKG.II/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan,Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaiPenggugatMelawanArwan Pujanto
Surat Keterangan Perginomor ... tanggal .... yang dikeluarkan olehPurbayan KG.III/1247 RT.057/RW.014 = Kelurahan Purbayan,Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;(Bukti P.3).Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 489/Pdt.G/2019/PA.YKB.
Saksi;1. ... umur... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di PurbayanKG.IIN/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan, KecamatanKotagede, Kota Yogyakarta;2. ...umur... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di PurbayanKG.IIN/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan, KecamatanKotagede, Kota Yogyakarta;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/2021tanggal 7 Mei 2019, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2015 Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret2018, Pemohon Banding mohon untuk dapat dibatalkan, dengan rincianperhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Menjadi (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 6.846.602.124,00Diperhitungkan dengan Pajak Masukan 19.507.157.895,00PPN
banding tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008082.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02132/KEB/WPUJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor 00031/207/15/057
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02132/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT. Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004910.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putusan Nomor 4878/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000;
128 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00483/KEB/WP4J.07/2018,tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama PTNestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057