Lembata Yohanes Derosari;Bahwa Terdakwa tidak ingat waktu penyerahan dokumen yang dibawapulang ke Lembata langsung diserahkan kepada Ketua DPRD YohanesDerosari karena kesibukan pemilu, namun Terdakwa menyerahkandokumen kepada Ketua DPRD Kab.Lembata setelah perhitungan suara;Bahwa Pemilu dilaksanakan pada bulan April tahun 2014;Bahwa Terdakwa membaca laporan pansus pada tanggal 13 November2013;Bahwa pada saat itu Terdakwa membaca seluruh laporan pansus ;Bahwa pada saat Terdakwa membaca laporan pansus

Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara Pemilu

,L.LM., Makalah:Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU PemberantasanHalaman 182 dari 206 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN MnkTindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, 2020: hal 21), secara etimologis(asal usul kata), istilaah "menguntungkan mengandung arti1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnyakesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itumenguntungkan kedua belah pihak;2.

sampalpos Dinas Perhubungan didepan pasar Omele; Bahwa tanah yang menjadi lokasi jalan tersebut bukan milikPenggugat tapi milik Soa Krawain; Bahwa tanah yang saksi maksud sebagai milik soa Krawain sudahpernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Saumlaki; Bahwa letak objek sengketa masih berada didalam jalan TransYamdena; Bahwa setahu saksi belum pernah diterbit sertifikat terhadap objeksengketa; Bahwa lahan seluas 10ha (Sepuluh hektarare) yang dibebaskanlokasinya mulai dari kantor Panitia Pengawas Pemilu

Kepada Mahkamah Konstitusi berdasar pasal 10 UUMahkamah Konstitusi diberikan kewenangan pertama untuk melakukanpengujian terhadap UUD yang menyangkut dengan sengketa kewenangannegara, pembubaran partai politik, dan sengketa pemilu. pasal 10 (a)diberikan kewenangan untuk melakukan Judicial Review antara Undangundang dengan UUD 45.

Sementara kegiatan yang dinamakan Muktamar diSurabaya dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2014, dimanaPresiden dan Wakil Presiden terpilin hasil Pemilu Pilpres 2014 baru akandilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Bagaimana mungkin kegiatanyang dinamakan Muktamar Surabaya dilaksanakan sebelum pelantikanPresiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014. Apakah tindakandan perbutan yang demikian tidak melanggar hukum yang berlaku diPPP ?;19.

Pembangunan dan ULP Nomor : 050/01/RPP/SDA/POL PP/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Permintaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap Linmas;

Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :Halaman 139 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk10.11.12.13.14.15.16.17.18.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara Pemilu

,L.LM., Makalah:Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, 2020: hal 21), secara etimologis(asal usul kata), istilanh "menguntungkan mengandung arti1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnyakesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itumenguntungkan kedua belah pihak;2. Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapatmenguntungkan;3.

bulan Oktober 2012.4 (empat) Dokumen SPP dan SPM bulan Bopember 2012.435 (empat ratus tiga puluh lima) Dokumen SPP dan SPM bulanDesember 2012.DISITA DARI MIMIN INDRAYATI, S.Sos417.142 (seratus empat puluh dua) bundel LPJ Penerima Hibah/Bansos TA2013 yang diverifikasi oleh Bakesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utaraterdiri dari :11011121314151617Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 20132 Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 20133 Hibah kepada KODAM 1/BB dalam rangka kegiatan PendidikanPendahuluan Bela Negara bagi Elemen Masyarakat4 Hibah kepada KODAM /BB dalam rangka kegiatan Pengawasandan Pengendalian TMMD ke 90/91Halaman 164 dari 209 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PT.MDN10111213141516171819202122232425262728293031TNI

Rusydi Firdaus M.Pd.l. 240.631 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor: 171/Kep.736Dekon/2004 Tentang PeresmianKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarawang Hasil Pemilihaan Umum Tahun 2004 Untuk MasaJabatan Tahun 20042009 tanggal 2 Agustus 2004 241.641 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara PengucapanSumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKab Karawang Hasil Pemilu Tahun 2009 Masa Jabatan 20092014 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama HJ.

lalumungkinsaja hanya kebetulan belaka", dan pada akhirnya Penggugat mengiyakansaran dari sahabatnya tersebut, Roy Marten, dan setuju untuk kembalimemesan evoucher hotel melalui situs Traveloka incasu Tergugat;Bahwa sebagai catatan: Traveloka incasu Tergugat telah dianggaptermasuk salah satu "perusahaan unicorn" yang telah menjadi kebanggaanindonesia, bahkan topik mengenai "perusahaan unicorn" ini sempattermasuk menjadi topik bahasan ketika diselenggarakan debat CapresJokowi dengan Capres Prabowo untuk Pemilu

Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (ekspsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. ling Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik KPK danketerangannya dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bandung Baratberdasarkan SK dari Ketua KPU Provinsi;Bahwa tugas dan wewenang KPU antara lain menyelenggarakan urusanurusan pemilu

khusus untuk pasangan calon yang didukung Partai Politik KPUmengumumkan pendaftaran pada awalawal Januari 2018 sedangkanpenetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018;Bahwa pasangan calon ELIN dan MAMAN mendaftar pada tanggal12 Februari 2018;Bahwa yang memenuhi persyaratan pasangan calon secara garis besaradalah jika dari partai politik, maka didukung partai politik yang mempunyaijumlah kursi 10 kursi atau prosentase 20% kursi yang ada di Bandung Baratatau 25% jumlah suara pada pemilu

Purba pada waktu itu menjelaskan mengenaiperjanjian yang telah dibuat antara Pemkab Simalungun dengan KonsultanPajak Terdakwa termasuk juga perihal honorarium yang harus dibayarkanuntuk Konsultan Pajak Terdakwa tersebut ;Bahwa biasa dilakukan pembahasan atas perubahan anggaran oleh DPRDbersama dengan Pemkab Simalungun sebelum habis masa anggaranapabila hal yang akan dibicarakan tersebut merupakan hal yang sifatnyamendesak ;Bahwa adapun hal yang sifatnya mendesak salah satu contohnya adalahpada saat pemilu

Bahwa PanitiaMusyawarah yang pada saat Rapat Umum Anggota Luar Biasa(RUALB) berperan sebagai panitia pemilihan sekaligus pengawasJalannya pemilihan (analoginya seperti anggota Komisi PemilihanUmum KPU dan Badan Pengawas Pemilu BAWASLU yangtidak boleh mencalonkan diri menjadi caleg atau capres) akhirnyamereka sendiri yang menjadi pengurus / pengawas PPPSRS,menunjukkan bahwa TERGUGAT selain TIDAK CERMAT danHalaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUNJKTTIDAK ADIL juga secara kasat mata

Pstsetor kepada Ahmad Fuad Lubis kemudian Ahmad Fuad Lubis langsungmendistribusikan kepada anggota DPRD.Bahwa PAPBD tahun 2014 satu kesatuan dengan APBD tahun 2015.Janji dari eksekutif kKepada DPRD Sumut yang akan diserahkan adalahRp200jt per anggota DPRD Sumut.Bahwa pada pertengahan tahun 2014 sesudah berubah menjadi freshmoney, karena menjelang Pemilu ternyata sudah ada sebagian anggotaDPRD sudah ada yang mendapatkan uang ketok.

Hal itu disampaikan padasekira akhir April atau awal Mei karena sudah Pemilu. Atas pemberiantersebut saksi meminta Alinafiah untuk tetap memegang uang tersebutdan beberapa waktu setelahnya saksi meminta Anwar Zailani untukmengambilnya dan kemudian uang tersebut dipegang Anwar Zailani.Karena Randiman Tarigan terus mengatakan kepada saksi untukmenyelesaikan utang Anwar Zailani, maka saksi meminta Anwar Zailaniuntuk menyerahkan kepada Randiman Tarigan.

,tidak mungkin dewan bisa membahas kalau eksekutif tidak mengajukansesuatu kepada pihak DPRD, itulah yang terjadi sesungguhnya yangdalam pengamatan saksi bahwa ketua TAPD Nurdin Lubis mungkinberada dalam kesibukan setelah euforia kemenangan Gatot PujoNugroho menjadi gubernur Sumatera Utara (karena Gatot Pujo Nugrohobaru saja memenangi pemilu gubernur Sumatera Utara pada tahun2013), sehingga pada waktu itu Nurdin Lubis menjadi sekda definitifberdampingan dengan Tengku Eri pada wktu itu, sehingga semuaproses

, yang dijawabaspirasi yang untuk anggota dewan, kita kan mau pemilu lalu saksimenanggapinya oh, iyalah, saat akan pulang saksi mengatakan kepadaKamaludin Harahap saya ada kerjaan lain bang, lama sekali ini paGatot, gak usah kita tunggu, dan menurut informasi yang saksi dengarSigit Pramono Asri (unsur pimpinan dewan yang lainnya) akhirnya ikutmenyusul saksi pulang.

Psttersebut, tetapi yang saksi rasakan setelah itu (Karena saksi jugamempunyai kebutuhan uang untuk pemilu), tibatiba saksi diteleponoleh Randiman Tarigan yang menanyakan kepada saksi kau dimana?,yang saksi jawab ini baru mau balik medan bang, lalu RandimanTarigan mengatakan kepada saksi ambilah duit kau ini, yangsaksi jawab duit apa lagi?, setelan saksi menemui Randiman Tariganlalu saksi menanyakan kepada yang bersangkutan duit apa ini?

Ill /b, NIP. 0508050275, beralamat : PermataDepok, Sektor Kumala, Blok E 11/9 Depok 16431 ;Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamaIslam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam pembuktian yang paling utama adalah kepemilikanpaspor yang dimintakan langsung oleh yang bersangkutan.Kewarganegaraan orang tersebut sesuai dengan paspornya ; Bahwa jika sudah tercatat dalam DPP ( Daftar Pemilih Tetap ) ;= Bahwa jika seseorang mengikuti Pemilihan Umum ( PEMILU

Moin, Hermansyah Als A LOT,Sanusi serta Ramli;Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan proyek pembuatan jalan tersebut dikerjakanpada tahun 2004 menjelang pemilu legislatif sedangkan mengenai lama waktupengerjaannya saksi kurang mengetahuinya, begitu juga dengan anggaran proyektahun 2004 sudah selesai atau belum saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan jalan tersebut pada tahun 2004menggunakan alat berat jenis exavator yang berjumlah 1 (satu) unit lalu pada tahun2006 pengerjaan penimbunan

Peraturan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman beracara Dalam PerselisihanHasil Pemilu dan Pemilukada dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dalam registrasi perkara Nomor : 95/PHPU.DIX/2011, Nomor :96/PHPU.D/2011 dan Nomor : 97/ PHPU.D/2011;Bahwa sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor : 95/PHPU.DIX/2011,Nomor : 96/PHPU.D/2011 dan Nomor : 97/PHPU.D/2011 telah

Wilayah Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/ SPPD/2012 Tanggal 04-06-2012. 39) Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Raja Ampat di Papua Barat Nomor 090/378/ SPPD/2012 Tanggal 11-06-2012.40) Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam rangka menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk 090/399/SPPD/2012 Tanggal 22-06-2012.41) Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Desiminasi dan Sosialisasi UU Nomor 8 Thn 2012 tentang PEMILU

dan UU Nomor 15 Thn 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Bandung Nomor 090/404/SPPD/2012 Tanggal 27-06-2012.42) Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam rangka konsultasi pengurusan berkas PAW anggota DPRD dari Partai PAN di Palu Nomor 090/447/SPPD/2012 Tanggal 05-07-2012.43) Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasi penyusunan Laporan hasil Kajian Kabupaten Daerah Otonom Baru (Kabupaten Banggai Laut) di Jakarta Nomor 090/456/SPPD/2012 Tanggal 18-07-2012;44) Surat Perintah Perjalanan

Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perubahan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/SPPD/2012 Tanggal 04 uni 201264) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri pada persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat Nomor 090/399/SPPD/2012 Tanggal 22 Juni 2012;65) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diseminasi dan sosialisasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Banggai Kepulauan bersama Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 22 Juni 2012;159) Surat Perintah Perjalanan Dinas Undangan Penyerahan LHP BPK Di Palu, Jumat Tanggal 20 Desember 2013 (Tanggal 18 Desember 2013 22 Desember 2013) Nomor 090/977/SPPD/2013 Tanggal 18 Des 2013;160) Surat Perintah Perjalanan Dinas Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Rakor Advokasi mempersiapkan masukan terhadap Rencana PAP-DPDD-RI untuk menghapuskan Tuntutan Hukum atas Uang TKI Pimpinan/Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD akibat Pasal 29 A PP Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta (Tanggal 12 Maret 2013 17 Maret 2013) Nomor 090/111/SPPD/2013 Tanggal 11 Mar 2013;171) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang Pindah Partai, atas Partai yang masih mnjadi partai Peserta Pemilu

Oleh akrena Terdakwa LUTHFIAHMAD tidak tahu kemana saja harus meminta bantuan sosial tersebut, makadalam pelaksanaannya pungutan dana itu dilakukan secara bersamasamadengan PRIYO RAHARUJO;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa LUTHFI AHMAD mengakuibahwa ia bersedia melaksanakan permintaan dan tugas dari EDI YUSMIANTOuntuk memungut dan mengumpulkan dana bantuan sosial dari kelompok taniitu, karena Terdakwa dijanjikan akan dicalonkan menjadi anggota LegislatifKabupaten Banjarnegara pada Pemilu yang

Sekalipun Terdakwa tidak terbukti mendapatkan keuntungan dalam bentukuang namun telah menguntungan orang lain EDI YUSMIANTO, PRIYORAHARDJO, SAIRAN, dan Terdakwa LUTHFI AHMAD dijanjikan oleh saksi EDIYUSMIANTO untuk dicalonkan menjadi anggota Legislatif dari Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu Legislatif yang akandatang;Menimbang, bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa LUTHFIAHMAD bersamasama dengan PRIYO RAHARJO, EDI YUSMIANTO, SAIRANdan DWI ATMAuJI dalam mendapatkan keuntungan

Penambahan 1.867 pemilih pada Daftar Pemilin Tetap (DPT) yangmerupakan hasil pemutahiran dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara(DPS) yang seharusnya bersumber dari Daftar Penduduk PemilihPotensial Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bekasi seluruhnya tidak mencantumkan Nomor IndukKependudukan (NIK);g.