Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 —
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 214 K/TUN/2010
    No. 214 K/TUN/2010Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PL. Tobing,SH., MH., 2. Hana Firtiana, SH., MH., 3. Dadang Azis,SH., 4.
    No. 214 K/TUN/2010Putusan No. 309/1975/G.PN. Jakarta BaratSelatan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Alm.
    No. 214 K/TUN/2010833 M?
    No. 214 K/TUN/20108.
    No. 214 K/TUN/2010Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 214 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/TUN/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Dkk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 349 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor 349 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Ambengan,Nomor 30, Surabaya ;WIRA LIMANTARA, Kewarganegaraan Indonesia, tidakbekerja, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 29,Surabaya ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : MAX F.
    Nomor 349 K/TUN/2009permohonan Para Penggugat, maka cukup alasan hukum obyek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;13.
    Nomor 349 K/TUN/2009 Ditetapbkan obyek yang dimohonkan Hak Guna Bangunan sebagai"bekas Sekolah Cina (asing)" adalah melawan hukum ; Para Penggugat adalah yang berhak atas obyek yang dimohonkanHak Guna Bangunan ; Menunjukkan kesewenangwenangan Tergugat Il Intervensi (PemdaKabupaten Tuban) tanoa memperhatikan hak Warga NegaraIndonesia ;7.
    Nomor 349 K/TUN/2009MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. LETKOLDrg. ERI ISKANDAR dan 2. WIRA LIMANTARA tersebut ;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 3 November 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
    Nomor 349 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 349 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — ECEP DODO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 338 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 338 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ECEP DODO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanSukahaji, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Sukarasa, KecamatanSukasari, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yoky M.
    Putusan Nomor 338 K/TUN/201510.11.12.puluh meter persegi), ditambah dengan 1.750 m7? (seribu tujuh ratus limapuluh meter persegi). Jadi jika dijumlahkan seluruhnya denganpemberian dari suaminya adalah kurang lebin 8000 m?
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015keseluruhan tanah Ny. Enting adalah + 8.000 m?
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015dalam keadaan berbeda Kelurahan atau desa walaupun ada bukti telah adapemekaran tahun 1982, tetapi nyatanya Sertifikat Hak Milik Nomor1626/Kel. Sukawarna diterbitkan pada tahun 1985 terjadi setelahpemekaran Sukawarna menjadi Sukagalih dan Sukawarna.
    Putusan Nomor 338 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — WALIKOTA TUAL vs WAHAB RENHOAT, dkk
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 03 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 03 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I WALIKOTA TUAL, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 UN Tual.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, Kepala BagianHukum dan Organisasi Setda Kota Tual ;2 RINI ATBAR, SH, Kasubag.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi ITermohon Kasasi II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/ParaPenggugatTergugat II Intervensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1I OBYEK SENGKETA ;Bahwa yang dijadikan obyek sengketa
    Putusan Nomor 03 K/TUN/20141986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyatakan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;2.
    Putusan Nomor 03 K/TUN/2014DALAM EKSEPSIT;I EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU;Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (Sembilan Puluh)hari.
    PutudSNoNOd,oSH/TUN/2014NIP. 220.000.754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PT. TAMAKO RAYA PERDANA vs. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2012 BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014b.3.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Bahwa Penggugat telah menyampaikan Hasil Rapat Lapangan ke1 danRapat Lapangan ke2 yang belum mendapatkan keputusan formal, yaitusebagai berikut :e Outstanding Rapat Lapangan ke1 :> Permasalahan : Adanya perbedaan design yang mendasar dalamgambar lampiran Kontrak antara Gambar dengan Nama GambarDenah Lantai1 Zona B (No.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014CK/PGK/X1/2012 Tanggal 28 Desember 2012 (Vide Bukti P16) dan sanksikontrak berupa pencairan jaminan pelaksanaan sesuai dengan peraturanyang berlaku.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 98 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — SUTARNO, S.H., M.M vs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
142 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 PK/TUN/2016
    Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara(Keputusan TUN) karena terdapat unsurunsur sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010 yang dihadiri Sdr.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20169.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016Halaman 79 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2009
Tanggal 28 September 2009 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG.PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG, ; GUBERNUR MALUKU UTARA,
149 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2009
    No. 90 PK/TUN/2009.di O.C.
    No. 90 PK/TUN/2009.Karena berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.
    No. 90 PK/TUN/2009.Mineral, PT. Halmahera Sukses Mineral dan PT.
    No. 90 PK/TUN/2009.1603.
    No. 90 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
159 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2015
Tanggal 13 September 2015 — NURYANI YUSUP VS YUSRIL ZUBIR, DK
57 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 surat ukurNomor 72/2000 Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas9.572 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Siapa yang paling berhak atas tanah sertifikat hak masih objek sengketatersebut yang harus diselesaikan dulu di Peradilan Umum, sehinggaPTUN belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimanahal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 yang menyatakan bahwameskipun sengketa itu terjadi akibat adanya SK pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atastanah, maka gugatan atas
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi tidak dapat memprosesbalik nama atas objek tanah tersebut;5.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-05-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2009
Tanggal 15 Mei 2009 — BUPATI BULUKUMBA, ' MUH. AKIL, S.Pd,
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 K/TUN/2009
    No. 91 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah diterbitkannya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 800/888IX/BKD/2007, tanggal 9 Nopember 2007, tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerat berupa pembebasan dari jabatan selaku Kepala Sekolah SD Nomor 71Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada PegawaiNegeri Sipil Daerah atas nama MUH.
    No. 91 K/TUN/200962/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 22 Oktober 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :67/G.TUN/2007/PTUN.Mks tanggal 07 Mei 2008 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;2.
    No. 91 K/TUN/2009Pembanding tidak pemah menanggapi permohonan ijin Penggugattersebut sehingga merupakan kelalaian pejabat tersebut denganmengabaikan permohonan izin dari pihak yang mengajukan izin ceraimaka pejabat tersebut juga dapat dijatuhi hukuman disiplin,merupakan pertimbangan yang keliru oleh karena pengajuan izintersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I.
    No. 91 K/TUN/2009Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    No. 91 K/TUN/2009Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 91 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2014
Tanggal 11 September 2014 — IRAJENG DG. MALEBBI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, DK
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 331 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 331 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1. IRAJENG DG. MALEBBI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi (Samping Depot GasPertamina), Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;2. USMAN JUFRI DG.
    HUSAIN SAHAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya No.25 B, RT/RW.001/005, KelurahanHalaman dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam halini memberikan kuasa kepada :1 JAMALUDDIN DJAFAR, S.H.,;2 AGUS MELAS, S.H.,M.H.
    Hibah yang dilakukan dari HalipaHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014ke Husain Sahaka tersebut tertuang dalam Akta Hibah tertanggal 9 April1979 Nomor: 45/PPAT/1979 yang dibuat oleh Haji Muhammad DyunaidCamat Walenrang Kabupaten Luwu saat itu ;12 Bahwa atas dasar Akta Hibah itulah Husain Sahaka lalu mengajukanPermohonan Penerbitan Sertifikat pada Tergugat sebagaimana tertuangkemudian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Mancani Tahun 1987seluas 11, 511 m?
    Ini adalah salah satu kesalahan dan kekeliruan fatal yang dilajukan oleh kedua HakimJudex Facti dalam perkara ini karena tekah mengambil kesimpulan hukum berdasarkanHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014asumsi belaka dan bukan atas dasar fakta hukum yang dilandasi dengan alat bukti yang sahmenurut hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
    Tata Usaha Negara,Jumlah ... oc e Rp500.000,00ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. FERI FERDIAN, SE
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 368 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 368 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Eka Mediely, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada:1. Toni Ariadi Effendi, SH.,S.IK.,MH.,MM, Jabatan/Kesatuan KABIDKUMPOLDA RIAU;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 B/PK/PJK/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. HANDSOME
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — SALIM MENGGA , DKK VS KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, DK
82 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 557 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 557 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SALIM MENGGA (ahliwaris dari Alm. S. MENGGA), kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Anggota DPR RI Periode 20092014, tempat tinggal diWisma DPR RI Blok C I/185 RT.006/RW.005, Kelurahan Rawa Jati,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;Ir. ALADIN S. MENGGA (ahliwaris dari Alm. S.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.melawan:I KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di KomplekDinas Teknis, Jalan Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya memberikuasa kepada :1 M. Yaya Mulyarso, SH.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.14bangunan yang berada di Jalan Pegangsaan Indah Barat Blok A 1 No. 26, KelurahanPegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;Bahwa oleh karena objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besarbagi Para Penggugat, yang mana Tergugat telah kesewenangwenangan membantupemilik SHM Nomor 8702 an H.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.18184 Bahwa tidak benar almarhum S.Mengga mempunyai 4 (empat) orang anakkandung, akan tetapi 6 (enam) orang yaitu :1 Sundari S. Mengga.Aisah Mengga (almarhum).Salim Mengga.Ir. Aladin S. Mengga.na FF WwW WNHery Mengga.6 Rudy S.Mengga.5 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Point 27 disebutkan :Opt waren 344 adalah dengan cara S.
    Putusan Nomor 557 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. PETUDUNGAN vs. HARIYADI dahulu BOK, SWIE MAY/BOK SUI MEI, DK
85 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 381 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 381 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T1 berupa SuratPermohonan Hak Guna Bangunan dari drg. Lanne Tedjawinata atas namaPT.
    Putusan Nomor 381 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi ............... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H)Nip. 220000754.Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS) vs. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 620 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 620 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS), diwakili olehASMURAN ABDUL, selaku' Persero Pengurus dalamjabatannya selaku Direktur CV.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUPEr/MBPBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana.540/IUPEr/DPEIV/VI/2009 objek sengketa yang telah diterbitkan olehTergugat kepada CV.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/20154.54.6474.8ditujukan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumumansetempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan UmumBahan Galian Batu) Bara atas nama CV.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUPEr/DPEIV/V1/2009;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Tergugat:A.
    Putusan Nomor 620 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK VS PT SEBUKU INTI PLANTATION
115 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 527 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Ill.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014E.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014Tahun 1999 tentang Kehutanan (dhi.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/201434.35.5. Ada/atau tidak adanya KHDTKc.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — MEI TJOE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
104 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014Administrasi TUN Buku Il. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaramengirim sudah lewat 12 hari dari ketentuan UndangUndang;Seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengirim berkas paling lambattanggal 10 Juli 2013.
    Keterangan ahliwaris (photo copy sesuai dengan asli) untuk menjadi bukti dasar sehinggakami dapat mengajukan gugatan ini;Mengapa Majelis Hakim TUN dan Majelis Hakim Tinggi TUN Makassarmengatakan kami tidak punya kepentingan yang dirugikan didalamkeputusan ini.
    Putusan Nomor 91 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, DK vs. PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO
308 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20158.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/201515. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.;16. MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015D.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, Dk
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 120 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20156 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK GubernurJawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnyaadalah sebagai berikut: Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/20151959/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanahHGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayatkepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaantanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung KrisikMakmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuangugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalilpertimbangan hukum Judex Facti putusan a quo yang berpendapat: bahwa sejakinformasi bukti T4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010,sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yangmenjadi objek gugatan.
    Putusan Nomor 120 K/TUN/2015ASHADI, SH.NIP.: 220000754