Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2009.-
Tanggal 6 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK VS AA. SURAHMAN
85 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2009.-
    No. 37 K/TUN/2009.M?
    No. 37 K/TUN/2009.
    No. 37 K/TUN/2009.1.
    No. 37 K/TUN/2009."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — BUPATI KARAWANG, DK VS H. ALWI JABARUDIN, DK
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 374 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 374 K/TUN/2014Putusan Pengadilan Negri Karawang Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Krw. tanggal 3 Juni 2013.
    Putusan Nomor 374 K/TUN/2014a.
    Putusan Nomor 374 K/TUN/2014pernah mengeluarkan Surat tentang SKB Nomor :141.1/Kep01 Huk/Pan/2012 Tanggal 30 November2012 Surat SKB tersebut.
    Putusan Nomor 374 K/TUN/20142. Bahwa seluruh bukti Tergugat berupa bukti T1 s/d.
    Putusan Nomor 374 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — NURHADI YUWONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGPINANG, DK
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2014ll.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2014Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau,dengan ukuran luas 2.000 m?
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2014Selatan, Kabupaten Riau, bernama Drs. R. A.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — Hj. EVA FATIMAH, DKK vs. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
99 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 212 K/TUN/2016
    Jaka Margana, SHHalaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/20163. Abdanial Malakan, SH., MH.Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada KD & Partners Law Office, beralamat di Jl.
    AgungPodomoro Group;Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/2016.
    Pengembang / PengelolaHalaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/2016Perusahaan PT.
    ;Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/20163. EKSEPSI VAN LITISPENDENTIE / SENGKETA MASIH DALAM PROSESPENGADILAN (PERKARA NO. 199/G/2014/PTUNJKT).3.1.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — Dr. MUSNI UMAR, S.H., M.Si, DKK vs. KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 70 JAKARTA, DK
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 213 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 213 K/TUN/2013Q, Gambir, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Februari 2012 ;2 Dr. HR.
    SMAN 70 Jakarta,oleh karenanya hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamelainkan wewenang Peradilan Umum ;9 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/TUN/2004, tertanggal 11 September 2007, Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 447 K/TUN/2000, tanggal 4 Maret 2002 pada intinyamenjelaskan bahwa Surat Keputusan Pejabat TUN a quo seharusnyadipersengketakan terlebih dahulu di Peradilan Umum karena Peradilan Umumlahyang mempunyai kompetensi
    Lihat pula Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 252 K/ TUN/2000, tanggal 13 November 2000,Tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan Pejabat TUN telah melebur(oplossing) ke dalam Perbuatan hukum Perdata dalam hal ini tidaklah mungkinterbit Surat Keputusan a quo tanpa ada Perbuatan Hukum Perdata terlebih dahuludari anggota WOTK SMAN 70 Jakarta ;10 Bahwa sengketa perdata tersebut pada pokoknya telah diakui dan telahdimintakan oleh Penggugat untuk diuji di Peradilan Umum c.g Pengadilan
    Putusan Nomor 213 K/TUN/2013dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilanyang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;6 Putusan Mahkamah Agung RI.
    Putusan Nomor 213 K/TUN/2013ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2013
Tanggal 11 Oktober 2013 — Z A I N U D I N VS ZAINAL TAYEB
87 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.4.
    TUN, Obyeksengketa TUN dan pengecualiannya), Pasal 53 ayat (1) (LegalStanding Penggugat), Pasal 55 (Tenggang waktu pengajuangugatan) pada UU 5/1986 Jo.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.1010mengabaikannya (ini sungguh ironis, Majelis Hakim PengadilanTinggi TUN Surabaya yang seharusnya lebih berpengalamankenyataannya kualitasnya menyedihkan jauh dibawah MajelisHakim Pengadilan TUN Mataram).
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.1212Hakim Kasasi, dalam pemeriksaan sengketa ini sama sekali tidakpernah dilakukan pemeriksaan setempat, lalu dari mana dasarpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabayatersebut ?
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2010.-
Tanggal 19 Juli 2010 — PT. SUBUR LADANG ANDALAN VS. PT. ARRTU BORNEO PERKEBUNAN, DK.
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2010.-
    No. 20 K/TUN/2010.4.
    No. 20 K/TUN/2010.PIRTRANS Atas Nama PT.
    No. 20 K/TUN/2010.dalam mengajukan gugatan sehubungan dengan Keputusan BupatiKetapang Nomor 185. b Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin LokasiAtas Nama PT.
    No. 20 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2012
Tanggal 24 April 2012 — PAONGANAN DARA’ TUNGGA LINGGI’, DKK ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA,
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.PAONGANAN DARA TUNGGA LINGGI,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JalanPembangunan, Kelurahan Penanian, KecamatanRantepao, Kabupaten Toraja Utara (dahulu TanaToraja);Dr.
    untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 13 Tanggal 20 Agustus2008, faktanya sekarang ini Hendry Sarapang Tikupasang telahmenerangkan baik di depan Hakim Pendamai Adat maupun melalui suratpernyataannya tertanggal 26 Agustus 2010 (terlampir) bahwasannyatelah menyatakan menarik kembali (batal) tanda tangannya atasditerbitkannya Sertipikat tanah Nomor 13 Tahun 2008 karena telahHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012disalahgunakan oleh Yohanis Taruk Allo.
    Menyatakan batal atau tidak sah:Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012. Sertipikat Hak Milik (SGHM) Nomor 13, Tanggal 20 Agustus 2008, SuratUkur Nomor 14 Tanggal 11 Februari 2008, seluas 5.482 m2, terletak diLembang Tadongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara (dahuluKabupaten Tana Toraja) atas nama : Yohanis Taruk Allo;. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23, Tanggal 19 Januari 2010, SuratUkur Nomor 24 Tanggal 16 Januari 2010, seluas 4.251 m?
    atas nama YohanisTaruk Allo terbit atas tanah milik Para Penggugat selaku Kerabat/Keluarga Tongkonan Baliu, sehingga secara hukum sudah tentunyasecara otomatis berakibat hukum cacat pula terhadap Sertipikat HakMilik Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010, surat ukur Nomor 24Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012tanggal 16 Januari 2010, seluas 4.251 m? yang adalah mutasi darisertipikat Nomor 13 dimaksud;5.
    Meteral ............ eee Rp. 6.000, tid.Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/20122. RedaksSi ..............00000 ee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi .......... Rp. 489.000.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 18 halaman Putusan Nomor 144 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — HJ. MOMINANG MISMAN vs, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 417 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidakmerugikan kepentingan hukum Tergugat ;2.
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo.UU No. 9 Tahun 2004 ;3.2 Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas haltersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang manamengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanyaSurat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatanatas sengketa tersebut harus
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.Tanggungan dan Nama Pemegang Sertipikat PT. Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, C.q. PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok.
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.tidak/belum dimiliki oleh Penggugat mengingat adanya kepentingan yangdirugikan tersebut menunjukkan adanya posisi hukum (legal standing)dalam mengajukan gugatan pada perkara a quo...... dst ......
    Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi Rp 5.000,00 Elly Tri Pangestuti, SH3. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG Rl.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KERJASAMA OPERASI (KSO) PT PRAMBANAN DWIPAKA DAN PT BANGUN MITRA PERSADA vs. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018, DK
141 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 395 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — MUHAMMAD SAINI BIN MADING vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DKK
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 413 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 413 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUHAMMAD SAINI BIN MADING, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatJalan Riko Gang Murni No.22, RT.23, Kelurahan Baru Tengah,KecamatanBalikpapan Barat, Balikpapan, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasakepada : 1. H. Sulaiman,SH.MH., 2. Ambo Sultan Abu Aufa,SH., 3. Drs.
    Sugiannor,SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor PertanahanKota Balikpapan,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan MarsmaR.Iswahyudi No. 40 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Desember 2013 Nomor 2198/64.71/600.002/XII/ 2013Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;DanHalaman dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014Pemohon KasasiIl.1. SAHIR bin ALI, Kewarganegaraan Indonesia, alamat RT.10 Kel.Jenebora, Kec. Penajam, Kab.
    Oleh karena itu, menurutPenggugat bahwa pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yangditentukan oleh Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara (UndangUndang Pengadilan Tata UsahaNegara);3.
    Oleh karena yangdipersoalkan secara substansial adalah bukan Sertifikatnya (sebagai KTUN),melainkan adalah keabsahan kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak MilikHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014No. 844 a quo.
    Penggugat hanya mengakuHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014ngaku sebagai pemilik tanah tersebut bedasarkan warisan yang tidak didukungoleh bukti yang kuat dan sah menurut peraturan perundangundangannyaberlaku. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepentingan langsungsebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU9/2004.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — Drs. ARIEF BOEDIARTO, M.Si vs. WALIKOTA SURABAYA
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 396 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dalam Permohonan Penundaan.:1.Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor: X.188.45/4758/436.8.3/2018 tanggal 30 Mei2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatanatas nama Drs.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Anggota Majelis:ttd/.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi Kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — OTORITAS JASA KEUANGAN/OJK vs. KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI/KSP NASARI
436 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 121 K/TUN/2015dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK tidak dapat menempatkan diri sebagai pihakPerbankan atau sebagai Kustodian sehingga informasi Publik yangdikecualikan/dirahasiakan dapat dibuka berdasarkan putusan KomisiInformasi.
    Putusan Nomor 121 K/TUN/2015menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpananberdasarkanperjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;Bahwa sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabahpenyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segalainformasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
    Putusan Nomor 121 K/TUN/201516.17.Peraturan Pemerintah tersebut terpenuhi, atau Termohon Kasasi memintakepada Pengadilan untuk membubarkan PT. Asuransi Jiwa Nusantaramengingat PT.
    Putusan Nomor 121 K/TUN/201510.nama atau nomor pemegang rekening, sebabsebab keterangan diperlukan,dan alasan permintaan dimaksud.Bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubunganhukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalamsuatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan.
    Putusan Nomor 121 K/TUN/2015Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KHADIJAH LASALI, S. Pd. vs. WAKIL BUPATI BOALEMO
132 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2013 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — HIDAYAT PURBADI VS BUPATI BANYUMAS
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Ir. AMIN SUBAGIO, MP vs. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016c.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016800/341/IV.4/BKD tanggal 06 Juli 2015 perihal status Kepegawaianatas nama Ir.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golonganruang !
    Putusan Nomor 355 K/TUN/20163.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.,Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)Nip. 220000754.Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KASIM, DKK, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR vs. TOMY LIM, DK
81 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 359 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. KASIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Melati Nomor 01, RT.001, RW.007,Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, KotaMedan, pekerjaan Wiraswasta;2.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor29/G/2018/PTUN.PBR., tertanggal 27 Nopember 2018;Mengadili sendiri:Dalam Eksespsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/ Turut Terbanding semula TergugatIl Intervensi 3;Dalam Pokok Perkara:1.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : KASIM,SOEMARNI, ANGELINE, Pemohon Kasasi II: SOENARNY RUSTAM,Pemohon Kasasi III: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR;2.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — TOMMY MARINGKA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, LETNAN KOLONEL (Purn) Drs. Djainal Gultom,
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 K/TUN/2011
    P UT U S ANNo. 81 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraI.
    No. 81K/TUN/2011 Selatan : berbatasan dengan = SungaiSawangan ; Barat : berbatasan Jalan Umum;2.
    No. 81K/TUN/201110Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadikewenangan Peradilan Umum (Perdata) ;3.
    No. 81K/TUN/201120Penerbitan Sertifikat yang menjadi objek gugatan,atas pertimbangan putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah dirugikan dan akan tidakdipercaya oleh masyarakat terhadap produk yangditerbitkan ;.
    No. 81K/TUN/201126ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — Drs. H. MUHAMMAD TAHIR KANNA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HASANUDDIN PAWAE, SE,
73 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2009
    PUTUS A NNomor. 281 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs. H. MUHAMMAD TAHIR KANNA, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Jalan Mangadel No. 40Makassar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. SAHARDI, SH2.
    No. 281 K/TUN/2009Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada point 1dan 2 diatas, maka Penggugat pun menguasai dengan menanampatok beton setiap sudutnya sebagai pembatas, dan pada musimkemarau Penggugat membersihkan rumputnya yang selama initidak pernah ada orang lain yang mengklaim kalau diatas tanahseluas 300 M? tersebut sebagai miliknya;Bahwa H.M.
    Alasan Tergugat Il Intervensi tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipunsengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat,Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 281 K/TUN/2009tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilkan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutharus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena jelassudah merupakan sengketa perdata.
    No. 281 K/TUN/2009dan tanah seluas 300 M2, tetap dalam penguasaan Penggugat sampaisekarang, oleh karena H. Muh Sanusi selaku saksi yang telahdisumpah dimuka sidang dengan tegas menyatakan bahwa akta jualbeli antara dirinya dengan Drs.
    No. 281 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2010
    No. 364 K/TUN/2010.
    No. 364 K/TUN/2010tersebut diatas, sehingga dalam perkara a quo terjadi permasalahantentang kepemilikan atas bidang tanah yang termasuk dalam objekgugatan.
    No. 364 K/TUN/2010bidang tanah dimaksud semula milik Ny. Ketty Santana (ibu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan setelah meninggalnya Ny.
    No. 364 K/TUN/2010c. Judex Factie melanggar hukum yang berlaku, dand.
    No. 364 K/TUN/2010