.: 444/Pdt.GS/2018/PN.Smd tersebut telah ditolak gugatan atasobjek sengketa; Bahwa kaitan erat mengenai objek sengketa dalam perkara terdahuludengan perkata ini adalah mengenai hak atas objek sengeketamenjadi tidak jelas ada pada siapa; Bahwa dengan mendasari diri pada alat bukti surat Tergugat tersebut,akhirnya hakim dapat menyimpulkan atas Objek Sengketa penggugattidak berhasil membuktikannya;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugatberalasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain akibatnya terjadi pisahtempat tinggal selama 4 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.06 Agustus 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06Agustus 2001 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Pasuruan pada tanggal 30September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/61/IX/2016 tanggal30 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Bahwa dengan mendasari Pasal 14 ayat (8) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukanApotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009c.

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menajdiHalaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bonnama yang bernuansa Islami Ssesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy;Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menjadinama yang bernuansa Islami sesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Padt.P/2020/PN Bon Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy; Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;39 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Februari 2019telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diHalaman 1 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.EdKepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ed,tanggal 26 Februari 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun hal a* hal yang mendasari

Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu: XXXX, umur 20tahunBahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami )dengan seorang perempuan berstatus janda meninggal mempunyai anak 5 yangbernama : XXXX , umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA , agama Islampekerjaan swasta, bertempat Jalan F. tendean Tanjung Selor Kabupaten BulunganKALTIM>Bahwa alasan yang mendasari

Balikpapan dalam register Nomor226/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 02September 2020, Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir, maka Hakimmenganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya, sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari

Berdasarkan dalil tersebut, sebuah perjanjian lain harus dibuatsebagai transaksi yang mendasari transaksi derivatif.Penafsiran secara gamblang terhadap bagian terkait dari PeraturanPerbankan jelas menunjukkan bahwa dalil Pelawan adalah keliru.

Pasal 1ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31 /PBI/2005, yangmendefinisikan transaksi derivatif, menyatakan bahwa:Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti sukubunga, nilai tukar, komoditi, e ku it i dan indeks, baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Definisi ini tidak mensyaratkan pihak yang melakukantransaksi derivatif untuk mengadakan transaksi yang terpisah mengenaiinstrumen yang mendasari tersebut.Dalam perkara ini, Terlawan dan Turut Terlawan melakukan TransaksiDerivatif Tembaga. Dalam setiap perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari Transaksi Derivatif Tembaga, nilai dari pembayaran yangdilakukan/diterima oleh masingmasing pihak, berasal dari harga pasar tembaga yang berlaku (yaitu nilai dari komoditi).

Bahwa Pasal1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31 /PBI/2005tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:" Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau peranjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga,nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasukderivatif kredit. ".

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tembaga yang mendasari perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk ISDA 2002tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Induk ISDA 2002 tersebutdibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab palsu sehinggaPerjanjian Induk ISDA 2002 tersebut batal demi hukum.

, Penggugat nyata telah menerima pembayaransenilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratusSembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);Bahwa dari dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas besertadokumen pendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim dapatmenemukan terdapat fakta adanya pembayaran uang senilai Rp.122.591.200,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluhsatu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Penggugat padatanggal 12 Agustus 2015;Bahwa dengan mendasari

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);39Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/XI/2013, tanggal 17 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata, yangdirencanakan terlebih dahulu) dan mengakibatkan luka,sebagaimana diatur dalam : Pasal 107 ayat (1) Jo ayat (2)KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

cenderung tidak loyal kepada atasandengan tidak patuh hukum, perbuatan Terdakwa tersebutsangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwaselaku prajurit TNI.Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yangbertugas di Kesatuan Polisi Militer sebagai penegak hukum,disiplin dan tata tertib prajurit di lingkungan militer, seharusnyaTerdakwa dalam kapasitas tersebut dapat menjadi contohdalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum,namun Terdakwa justru melakukan pelanggaran hukum.Bahwa mendasari

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilantingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yangdiajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justrumengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugatdikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan12perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkanrasa keadilan.;.

Kit. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudahbenar, demikian pula pertimbanganpertimbangan hukum yangdisampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan.e Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelishakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan selatanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusantersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.Menimbang

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama HADI WISONO BIN RESO UTOMO, dan MUSTOFA BIN HASAMI,,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Akan tetapi berdasarkan faktahukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermuladari perbuatan wanprestasi para Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah wanprestasi maka Tergugatmelakukan Parate Ekskusi terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo. Pelaksanaan Parate Ekskusi tersebut telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka halini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telahtidak cermat, tidak jelas dan rancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjaditidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telahwanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;4.

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 1984 tentang besarnya pembayaran ganti rugi kepadabekas pemilik atau kepada pemegang hak penguasaan atas tanah yangbersangkutan;Bahwa sesuai fakta hukum yang mendasari terjadinya kasus ini karenaTergugat Il Badan Pertanahan Kabupaten Bone dan Tergugat selakuHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012Pemohon tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Dra. Hj.

lain yang lebih dahulumemohon ke Kantor Agraria/Badan Pertanahan untuk memperoleh SertifikatHak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa yakni orang tua Penggugat.Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan Pelepasan Hak atas hakpenguasaan atas tanah sengketa dan membayarkan ganti rugi kepadapemegang hak penguasaan yang terdahulu yakni kepada Rajja Alias Jaksaatau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri DalamNegeri yang mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace tttettetetteeeteeteeeeeeeeeeeees ; masingmasingDEMMNAMA 5 vecccceccceecsceceeueeeeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari