uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89608/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor: 00023/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00023/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas namaPT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor:00023/507/10/057

Putusan Nomor 307/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006Nomor 00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP000011/WPUJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP000011/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89609/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00698/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor: 00024/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00024/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atasnama Pt Pacific Palmindo Industri, NPWP01.8882.511.7057.000, alamat JI. P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00024/507/10/057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang padatanggal 10 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor0855/057/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKedungkandang Kota Malang, tanggal 10 Juli 2009;2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri danbertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat Di jalan KolonelSugiono V RT. 15 RW.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota MalangNomor : 0855/057/VII/2009 Tanggal 10 Juli 2009, bermaterai cukup danfotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya,kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);2. SAKSI SAKSI2.1. Verry Yola Narolita binti Didin Wiryo Asmoro, umur 29 tahun, agamaIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kolonel Sugiono Gg.

tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1),Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formildapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 0855/057

Mks10.11.12.Mulyani, tertanggal 27 Mei 1991 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti PreFotocopy Surat Keterangan Perbaikan Tahun Kelahiran di Ijazah Nomor :057/II.4 AUM/F/Ket/X/2018 atas nama Lili Mulyani, tertanggal 8 Oktober 2018(Sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P8;Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : E.IV/t/MA9/051/1994 atas nama LiliMulyani, tertanggal 23 Mei 1994 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P9;Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Tahun Kelahiran di Ijazah Nomor

MksPerbaikan Tahun Kelahiran di ljazah Nomor : 411.1/039/SDN171/X/2018atas nama LILI MULYANI, tertanggal 5 Oktober 2013 (sesuai denganaslinya), bukti P8 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan PerbaikanTahun Kelahiran di Ijazah Nomor : 057/III.4 AUM/F/Ket/X/2018 atas namaLili Mulyani, tertanggal 8 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya), bukti P10yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Tahun Kelahiran diIjazah Nomor : B.330/Ma.21.04.02/PP.00.6/10/2018 atas nama Lili Mulyani,tertanggal 6 Oktober

NURLINDA AZIS,M.Si. tertanggal 19 Februari 2018, bukti P3 yaitu berupa Fotocopy SuratKeterangan No. 7098/CS/X/2005 atas nama LILY MULYANI AS, tertanggal 4Oktober 2005 (sesuai dengan aslinya), bukti P6 yaitu berupa Fotocopy SuratKeterangan Perbaikan Tahun Kelahiran di ljazah Nomor : 411.1/039/SDN171/X/2018 atas nama LILI MULYANI, tertanggal 5 Oktober 2013 (Sesuai denganaslinya), bukti P8 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan TahunKelahiran di Ijazah Nomor : 057/III.4 AUM/F/Ket/X/2018 atas

SAMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Blok PJAPesuketan RT.057 RW.016 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat:melawanSUMARDI BIN SUMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBuruh, tempat kediaman di Blok Pondok Bata RT.002 RW.005Semplo Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan

Raksa bin Tinggah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Blok PJA Pesuketan RT.057 RW.016 Desa PalimananBarat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 3 dari 10 hal.

Ugi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diBlok PJA Pesuketan RT.057 RW.016 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon, dibawanh sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah adik Penggugat; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 rumah tangganya sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTergugat

Penetapan Nomor 1 057/Pdt.G/2017/PA.Bm 2. Proses : ONGOOM!8, Ranggilanlkan PermohoiRm F82@:909at untuk mencabut perkaranya;4. Redaksiakan bahwa perRpa No&000 057/Pdt. G/2017/PA.Bm dicabut; era 6000 untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp ddrmntaibe, Rem#dt1r006;sebelas ribu rupiah);Demikian ditetapkar(empatratustsebelassiibupratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatandengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. H.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 28 September2009, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegaradibawah Nomor : 0572/057/1X/2009 tertanggal 13 Maret 2013;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda;3.

tersebutdiatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat buktiberupa: Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor3304044910830001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25012012 yang bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya ( Bukti P.1); Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPurwanegara Kabupaten Banjarnegara Nomor 0572 / 057

mediasisesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1tahun 2008 ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan tidak dapat dilaksanakan,namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tetaphidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap padagugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang diperkuatbukti P2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Nomor 0572 / 057

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2004, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KecamatanTemangggung Kabupaten Temanggung (Kutipan Akta Nikah nomor ; 057/27/Il/2007 tanggal 10 Februari 2007); 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa GowokKecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selama 4 tahun; 3.

Foto copi Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Nomor : 057/27/I/2004tertanggal 10 Februari 2004 atas nama SLA W dan WAR, telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup tanda (P.2); 3. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bandunggede, KecamatanKedu, Kabupaten Temanggung Nomor : 01/H/BD/2012 tanggal 13 Pebruari2012, tanda (P.3) ; Il. Saksisaksi1.

telahmengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisilidalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya sesuaiketentuan pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadiwewenang relative Pengadilan Agama Temanggung; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan BukuNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung,Kabupaten Temanggung Nomor: 057

Basir denganmas kawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai. serta telahdikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 057/024/II/2020 tertanggal 23Februari 2020;4.

Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bip Potokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 057/024/II/2020 tertanggal 23Februari 2020, atas nama Pemohon dengan Pemohon II, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ,bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4; Potokopi Surat Ketrangan Lahir, Nomor 0138, tanggal 28 Juli 2014,dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Bua, Kab.

Basir dengan mas kawin berupa seperangkat AlatShalat dibayar tunai. serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta NikahNomor 057/024/Il/2020 tertanggal 23 Februari 2020;= Bahwa, Pemohon dan Pemohon II bermaksud ingin membuatAkta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yangberwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anakPemohon dan Pemohon II, karena Pemohon dan Pemohon II tidakmemiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benarbenaranak Pemohon dan Pemohon II;2.

Basir dengan mas kawin berupa seperangkat AlatShalat dibayar tunai. serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta NikahNomor 057/024/Il/2020 tertanggal 23 Februari 2020;7 Bahwa, Pemohon dan Pemohon II bermaksud ingin membuatAkta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yangberwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anakPemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon dan Pemohon II tidakmemiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benarbenaranak Pemohon dan Pemohon II;Bahwa

Basir dengan mas kawin berupaseperangkat Alat Shalat dibayar tunai. serta telah dikeluarkan Buku KutipanAkta Nikah Nomor 057/024/II/2020 tertanggal 23 Februari 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dansejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai denganketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam,hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratifsebagaimana

mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87622/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2016, tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakSeptember 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor: 00049/207/10/057

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat telah menikah sahsebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dengan Kutipan Akta NikahNomor : 0158/ 057/ I/ 2012, Seri AU dan belum pernah bercerai ;2 .Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka ; 3.

, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti sebagai berikut: I Bukti tertulis :a.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3302244907860001tanggal 11 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenBanyumas, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P. . 7222222 222 non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnb.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 0158/057

ekonomi keluarga secara layak, sejaktahun 2012 dan berpisah sampai sekarang sudah 0000 tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayahKabupaten Banyumas maka sesuai pasal 73 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yangdiubah dengan undangundang Nomor 03 tahun 2006 dan undangundang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama,maka perkara ini menjadi kewenangan relatif PengadilanAgama Purwoketto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 foto copy Akta Nikah Nomor : 0158/057

Tanah Sengketa dimaksud;Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan penggarapan danpematangan lahan untuk penanaman Kelapa Sawit atas areal Seluas +1.700 Hektar sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, Tergugat llmenghalang halangi dan melarang Penggugat dengan alasan bahwasebahagian dari areal yang hendak dikerjakan dan mau ditanami KelapaSawit adalah milik Tergugat Il dengan dasar telah memiliki lzin UsahaPerkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur / Tergugat sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 500/057

delapan ratus rupiah setiap kilo gram) dengan biayaproduksi sebesar 70%, Sehingga Penggugat mengalami kerugiansebesar 1.700 Ha X 2.200 Kg X Rp. 1.800 70% Biaya produksi= Rp. 2.019.600.000, (dua milyar sembilan belas juta enam ratusribu rupiah) setiap bulan kalender, terhitung sejak Bln Januari2019;Kerugian mana patut menurut hukum dibebankan kepada Tergugat Il dan/ atau kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 500/057

/Eko.2X1I/2008tentang Pemberian lzin Usaha Perkebunan, PENGGUGAT jugamempertanyakan lagi mengenai tindakan TERGUGAT dalam menerbitkanSurat Keputusan No. 500/057/Eko.2X1V/2008 pada Point 27, jadi sangatlahtidak cermat bahwa PENGGUGAT tidak mengerti mengenai kewenanganAbsolut dalam Peradilan umum, sehingga gugatan PENGGUGAT salahuntuk diajukan dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterimaatau DI TOLAK;Bahwa, gugatan PENGGUGAT di dalam positanya adalah menerangkanmengenai ijin lokasi usaha

PETITUM TIDAK SESUAI POSITA;Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil dalil yangdisampaikan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT, kecualiapa yang diakui secara jelas dan terang oleh PENGGUGAT; Bahwa, pada keseluruhan posita PENGGUGAT adalah membahasmengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk merubah terhadapsurat keputusan No. 500/057/Eko.2XV2008 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan sedangkan dalam petitumnya tidak ada sama

Pada posita angka 24 menyebutkan bahwa Seharusnya Tergugat melakukan perubahan terhadap Surat Keputusannya Nomor : 500/057/Eko.2XV2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit kepadaTergugat Il setelah mengetahui adanya tumpang tindih tanah sengketa antaraPenggugat dan Tergugat Il, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat dengan berlindung dibalik UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004 tentangOtonomi Daerah, selanjutnya pada posita angka 25 Gugatan Penggugatmenyatakan

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/34/11/2011 tanggal23 Februari 2011);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri nmamun belum dikaruniai keturunan;3.

Termohon, akan tetapi tidakberhasi sehingga persidangan dilanjutkan pada tahappemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untukumum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapatdidengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan pembuktian;Bahwa = untuk meneguhkan ~ dalil dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat alat bukti tertulis berupaFotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 057

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahsecara agama Islam pada tanggal 23 Februari 2011 dandicatat dalam Akta Nikah No. 057/34/11/2011 tanggal 23Februari 2011;2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonissering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkankarena Termohon tidak mau tinggal satu) rumah denganPemohon;3. Dalam dua bulan terakhir antara Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal;4.

PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2012/PA.CbdBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara isbat nikah yang diajukanoleh:ENCUM Binti ADNA, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IbuRumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Rancabungur RT 01RW 04 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu

,Kabupaten Sukabumi;Sebagai PemohonPengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi serta telahmemeriksa buktibukti lainnya di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak padatanggal tersebut dengan Nomor Register : 057/Pdt.P/2012/PA.Cbd mengajukanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 26

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Bahwa dengan adannya permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2012yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengannomor register 057/Pdt.P

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put097278.15/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 12 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2408/WPJ.07/2015 tanggal23 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00006/206/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2408/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00006/206/12/057/14 tanggal 5 Mei 2014, atas nama PT AgroIndomas, NPWP 01.548.959.4057.000, beralamat di MenaraGlobal Lantai 16, Jalan Jend.

Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2408/ WPJ.07/2015 tanggal 23 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00006/206/12/057

Pengadilan Pajak NomorPUT009802.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP03328/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 2Oktober 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei2016 Nomor 00004/277/16/057

Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Atau:Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03328/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00002/NKEB/WPJ.07/KP.0503/2018tanggai

Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal

.057/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp.

PENETAPANNomor 057/ Pdt.P/ 2016/ PA.

Telah mendengar keterangan Pemohopn dan saksisaksinya.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan catatan surat permohonannyasecara lisan bertanggal 15 Maret 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Palopo pada tanggal 15 Maret 2016 dengan registerperkara Nomor :057/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp. dengan menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut ;1.

tanggal 05 September 2019telah mengajukan Gugatan cerai yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1728/Pdt.G/2019/PA.Krs, tanggal05 September 2019 dengan dalildalil sebagai berikut:Adapun alasan/dalil dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :fi, Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telahmenikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Probolinggo pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor :0493/057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0493/057/XII/2018, tanggal 21Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Probolinggo. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, olen Ketua Majelisdiberi tanda P.2;BUKTI SAKSI:1.

No: 1728/Pdt.G/2019/PA.KrsMenimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda PendudukPenggugat, dan berdasarkan bukti tersebut, ternyata bila Penggugat berdomilisidi wilayah Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, oleh karenanya PengadilanAgama Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor0493/057/XII/2018 yang dikutip dan ditandatangani oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Desember2018

Pada tanggal 21 April 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSETEMPAT, Kabupaten Gresik (Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/IV/1993tanggal 21 April 1993);2.