Ditemukan 12306 data
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
17 — 9
Madiun nomor 409/AD/955/G/2015 tanggal 24 Agustus 2015;Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus tersebut dibuat danditandatangani sendiri oleh Pemohon sebagai pemberi kuasa dan KUASAHUKUM PENGGUGAT sebagai penerima kuasa.Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas advokat penerimakuasa, KUASA HUKUM PENGGUGAT yang bersangkutan adalah advokatanggota Peradi dengan masa berlaku kartu keanggotaan hingga tanggal 31Desember 2015 dan yang bersangkutan telah disumpah secara resmi olehKetua Pengadilan
17 — 1
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 3
./409/V1/2019/PA.Slw, tanggal 26 Juni 2019,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2019 telahmengajukan gugatan perceraian yang telah
10 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 5
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0647/Pat.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 0
tetapdengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan SuratKuasa Khusus, tertanggal O09 Januari 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 0971/Pdt.G/201 7/PA.Bkl, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Terbanding/Terdakwa : SUKIRMAN Bin DARSONO Alm
162 — 99
SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;
15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;
16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;
17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) selaku Kepala DesaLok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang diangkatberdasarkanSurat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lok Hamawang dan PengangkatanKepala Desa terpilih Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong KabupatenBalangan tanggal 19 September 2013, antara Tahun Anggaran 2016 sampaildengan Tahun Anggaran 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2016
Retribusi Daerah sebesar Rp.915.000, (Sembilan ratus lima belasribu Rupiah); Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang KecamatanLampihong Kabupaten Balangan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun 2013Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMtanggal 19 September 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawabantara lain:a. Mengangkat Perangkat Desa;b. Melayani Masyarakat Desa dalam hal pemerintahan;c.
November 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13November 2017;15) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15November 2017;16) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor:188.45/409
tanggal 13 November 2017;15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran danHalaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMkelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
Terbanding/Tergugat : PT. CIPUTRA INTERNASIONAL
40 — 25
SaranaPinelko, sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi angka 2 huruf ctersebut di atas, yang dengan tegas dinyatakan termuat kembalidalam eksepsi angka 6 huruf c ini, dengan batasbatas sebagaiberikut: Utara : tanah milik Roni Oroh Timur: HGB No. 05/Koka Selatan : HGB No. 37/Pineleng dan sebagian HGB No.409/Koka Barat: sebagian HGB No. 409/Koka dan sebagian HGB No.02/Kokad.
16 — 0
terhadaop Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 1
Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Lampung Timur pada tanggal 29 Juni 2009, berdasarkanKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Nomor 409/03/V 1/2009 tertanggal 01 Juli 2009;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1249/Pdt.G/2015/PA.Mt3.