Bahwa setelah diteliti secara seksama apa yang mendasari perkara gugatanPerdata No. 205/Pdt.G/2015/PN.Sby. yang tidak menarik Penggugat sebagaipihak dalam perkara tersebut, ternyata Tergugat bersama saudarasuadaranya telah memberikan keterangan yang patut diduga palsu dalammembuat Surat Keterangan Waris di kelurahan Gubeng denganmeninggalnya JB Harsono dengan tidak mencantumkan adanya perkawinanantara JB Harsono dengan Rr. M.M. SOEPRAPTINAH yang mempunayaianak angkat yakni penggugat.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/ftundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya. Dimana pengugat tidakmenjelaskan kedudukan hukum penggugat MAUPUN terhadap obyeksengketa yang berhubungan dengan TERGUGAT ;DALAM KONPENSI1.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/fundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya.

Seharusnya Para Penggugatyang telah memiliki dan mengusai objek tersebut jauh sebelum gugatanTergugat dengan Tergugat II dan III tersebut berjalan dan berkekeuatanhukum tetap, mestilah melibatkan Para Penggugat;Tindakan Para Tergugat yang tidak mendasari kepemilikan hak milik ParaPenggugat terhadap objek tersebut dan telah bersengketa di PengadilanNegeri Jantho dengan Nomor Perkara awal : 3/Pdt.G/2018/PN. Jth adalahHalaman 5 dari 29.

Bahwa tindakan Para Tergugat yang mendasari gugatan awal ParaTergugat dahulunya tanpa melibatkan Para Penggugat sebagaimanatersebut adalah perbuatan melawan hukum;6. Bahwa segala tindakan Para Tergugat yang mencoba mengambil alin danmencoba menguasai objek perkara tersebut adalah tindakan salah;7. Bahwa dalam hal ini segala tindakan Para Tergugat diatas tentu sangatmerugikan Para Penggugat.

Dan diakui oleh Terbanding II danTerbanding Ill, objek itu dimanfaatkan oleh Terbanding II danTerbanding Ill secara sukarela/tanpa ijin dari Para Pembandinghanya mendasari atas putusan kewarsian Pengadilan AgamaJantho saja.5.9. Bahwa mengacu atas dasar diataslah, sangat tidak beralasanhukum jika Judec Fictie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janthoberalasan bahwa proses jual beli antara Terbanding dengan ParaPembanding itu cacat hukum dikarenakan objek perkara ituadalah objek perkara kewarisan.

telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Larantuka, sedangkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IVdiberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis,tanggal 28 Oktober 2021;Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugattertanggal 1 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLarantuka pada hari Jumat, tanggal 02 Nopemberr 2021 pada pokoknya menyatakankeberatannya sebagai berikut :HALHAL YANG MENDASARI

Bahwa Pembanding yang meminta agar Pengadilan Negeri Laranukamemutus kembali perkara a quo pada tingkat banding sangatlah tidakrelevan dan bertentangan dengan asas hukum Res Judicata ProVeritate Habetur oleh karenanya memori banding a quo yang diajukanoleh Pembanding haruslah ditolak.TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN HAL YANG MENDASARI UPAYA HUKUMBANDING PADA ROMAWI II HALAMAN 3 MEMORI BANDING Bahwa hal yang mendasari gugatan tidak perlu kami tanggapi karena hanyamerupakan pengulangan terhadap dalil dalil

THUNAY.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terjadi oleh karena MajelisHakim tidak mendasari pada surat dakwaan dan alat bukti saksi maupunterdakwa yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dibawah sumpahdan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

berdasarkan ketentuanPasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkanputusan didasarkan pada surat dakwaan dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan dan Pasal 163 KUHAP Jika keterangan saksi di sidang berbedadengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidangmengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaanyang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terjadi oleh karena Majelis Hakimtidak mendasari

Kupangberpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum ( Ex aequo etbono);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatidan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan NegeriKupang tanggal 25 Juni 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, dan pula setelahmembaca dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum danKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

motor milik saksi, saksihanya diberitahu bahwa sepeda motor milik ayah saksi sudah ditemukan;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;6.MEDITYA EKA KURNIASTANTOdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari

barang bukti ada 12 (dua belas)buah;Halaman12 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP/06.4/2017Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;7.PAUL DEVvIDdidepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari

FIRDAUSSYdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwa yaituketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motorsekitar seminggu sebelumnya;Halaman13 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidakmenjelaskan kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan secaraterperinci.

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskankejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan dasarPara Tergugat menguasai obyek sengketa;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwagugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan kejadian danperistiwa yang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan dasar Para Tergugatpenguasai obyek sengketa;Menimbang, dalam repliknya Penggugat membantah dalildalil eksepsiPara Tergugat tersebut

Atas dasar itulah Saya PemohonKasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Kasasi MahkamahAgung RI untuk dapat mengkaji, menilai tindakan atau objektivitas interpretasihukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas I.A Palembang;2. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah menerapkan dalil atau alasanpengakhiran hubungan~ kerja (PHK) kepada Saya PemohonKasasi/Penggugat. Berdasarkan perintah dilapangan saya bertugasHalaman 11 dari 31 hal. Put.

Termasuk dasar ataualasan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas I1.A Palembang dalam membuat putusan hukum. jika perlumengarah ke prilaku hakim yang mendasari lahirnya putusan yang PemohonKasasi/Penggugat nilai tidak berkeadilan dan diskriminasi, walaupunsebenarnya tugas tersebut merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial,tetapi menurut saya tidak ada salahnya jika dilakukan Majelis Hakim KasasiMahkamah Agung demi tegaknya hak dan keadilan secara utuh;Bahwa adalah

Dalam pertimbangannya dan kajian hukum majelis hakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas .APalembang selama proses persidangan maupun pertimbanganpertimbangan majelis hakim yang mendasari putusan hakim terkesaninterpretatii dan membuat saya Pemohon Kasasi/Penggugat tidakmengerti.

Bahwa menurut PEMOHON penyitaan barang bukti berupa 10( Sepuluh) unit BPKB yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidaksesuai prosedur hukum yang berlaku , apa yang telah didalilkan olehPEMOHON tersebut sama sekali tidak benar, sebab proses penyidikandimaksud sudah mendasari ketentuan hukum yang berlaku yakni atasdasar dengan mindik (Pasal 38 ayat 2) yang benar, dan tidak menyalahiketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dan termasuk HAM.Bab 3 : JAWABAN TERMOHON TERHADAP ANALISIS HUKUM TENTANGPENETAPAN

Bahwa termohon sudah mentaati prosedur hukum yang berlaku dalammelakukan penyidikan perkara tersebut dengan memperhatikan,mengkaji/ memaknai dan mendasari peraturan perundangundangantermasuk hal penetapan tersangka tentang penggeledahan danpenyitaan, yang belum diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP,sebetulnya itu semua sudah diterangkan dalam pasal 1 ayat (2), (10),(16),(17), pasal 38 ayat (2), pasal 183 dan pasal 184 KUHAP yang padaintinya tetap menghormati Azas praduga tak bersalah (Presumption ofinnonce

).3 Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan PEMOHON, jika mengatakanbahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dibuat secarasewenang wenang dengan Azas due Proses of low , pernyataanPEMOHON tersebut adalah tidak mendasari hukum, sebabTERMOHON dalam menangani perkara terhadap PEMOHON sudahberpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku baik yang diaturdalam KUHAP maupun SOP administrasi penyidikan Polri.4 Bahwa norma baru yang dimaksud oleh PEMOHON tentang putusanMahkamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/

Dalam hal ini TERMOHON sudah menerapkan ketentuanapa yang disyaratkan dalam peraturan hukum diatas.Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan PEMOHON, jika mengatakanbahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dibuat secarasewenang wenang dengan Azas due Proses of low , pernyataanPEMOHON tersebut adalah tidak mendasari hukum, sebabTERMOHON dalam menangani perkara terhadap PEMOHON sudahberpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku baik yang diaturdalam KUHAP maupun SOP administrasi penyidikan Polri.Bahwa

TERMOHON dalam melakukan penyitaan benda bendatersangka (PEMOHON) sama sekali tidak melanggar ham dan tidaksewenang wenang karena telah mendasari prosedur ( sop) mindikdan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa yang benar mengenai penyitaan yang benar telah diaturdalam KUHAP , sebab penyitaan tersebut adalah termasuk upayapaksa yang dialakukan oleh penyidik dan telah mendasari ketentuanhukum yang berlaku (KUHAP).Bahwa terkait masalah penyitaan sepuluh unit BPKB disita dariPEMOHON maupun

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXXtanggal 13 Juli 1985 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon I, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon II dimanatertulis dalam buku nikah, KESALAHAN PENULISAN padahal yangsebenarnya, PERUBAHAN PENULISAN, dan Pemohon II tertulis dalambuku nikah tanggal lahir 23 th, padahal yang sebenarnya tanggal lahirTegal, 03 Desember 1965 yang mendasari surat ketarangan dari KUAKecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor: XXXXXX, tertanggal 08April

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P8menunjukkan bahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisilidi Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 0785/Pdt.P/2018/PA.SbyMenimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata ayah kandung Pemohon tersebut adalahbahwa ayah kandung Pemohon pada tanggal 24 Oktober 1964 telahmelangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XXXxX,dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 0296/070/X/1964, tanggal 24 Oktober 1964, dan ternyata nama ayahkandung Pemohon

adalah nama untuk satu orang; Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama dalam rangkapengurusan pensiunan suami Pemohon; Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut, suami Pemohonmempunyai nama ISMAN bin SANROCHIM sedangkan setelah menikah diben /diubah dengan nama SANMACHRUP bin SANROCHIM, peristiwa inimerupakan kelaziman dalam susunan masyarakat adat istiadat setempatkhususnya masyarakat daerah Kabupaten Cilacap; Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan masyarakatsetempat tersebut dan mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,Karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

sah;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dan tidak pulaternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Oleh karenaitu permohonan Pemohon secara yuridis telah mempunyaielasan. hukkump seein in11Menimbang, bahwa disamping alasan yuridis tersebutdi atas secara psikologis dapat disimpulkan bahwa ikatanbatin yang mendasari perkawinan antara Pemohon danTermohon adalah telah tidak ada lagi, dan hati keduabelah pihak telah pecah dan sulit untuk dirukunkan ataudisatukan lagi.

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Magetan, sesuai Foto copy Kutipan AktaNikah Nomor: XXXX;Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telahmelakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anakbernama : XXXX, umur 18 tahun dan XXXX, umur 9 tahun;Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebin dari seorang 9 (POLIGAMI)dengan seorang perempuan berstatus Janda , usia 51 tahun yang bernama :XXXX ;Bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk poligamiadalah :1.

Pemohon II selama pernikahannya telah dikaruniaitiga orang anak; Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahdalam rangka mendapatkan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukumlainnya;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan iniPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,Karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari