Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 181/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 12 Maret 2019 — -. ARNOLDUS KAKI, DKK VS -. SIMON LENGI, DKK
140 — 134
  • Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhiketentuanketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdatamengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan.Sesunggugnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna dan cacathukum.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 23-07-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 55
  • dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara pada point 10adalah sangat setuju Bahwa karena tanahtanah sengketa tetap dikuasai dandipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas yang tidak dapatdibenarkan secara hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila ParaTergugat atau Siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukumuntuk membagi waris tanah tanah sengketa dan menyerahkannya kepadaPenggugat sesuai dengan hak bagiannya masingmasing menurut hukumyang berlaku (hukum faraidh) tanpa sarat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 27 Februari 2019 — ENDAR, dkk.; Melawan; PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES;
106 — 62
  • tangan yang menurut undang undangmempunyai kekuatan bukti;e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketasengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 (enam) yaitumenyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upayaverzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad),maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salah satu sarat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Tanah
Register : 12-12-2012 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 160/Pdt.G/2012/PN.Pbr
Tanggal 4 Juni 2014 — Benny Luhur VS Sdr. Kadeni, Dkk
181 — 70
  • Perdata No.160/Pdt.G/2012/PN.PBR53 Ayat 2 Huruf b UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 danbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun1997, tentang Pemberian Hakhak dan Pengumuman Data Fisikserta Data Yuridis dan Pengesahannya, karena tidak melakukanpenelitian dan kecermatan dalam menerbitkan objek Sengketaserta keberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas TIDAK SAHdan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena berasal dariProduk Surat Dasar / Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yang CACATHUKUM dan SARAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
57 — 13
  • Bahwa terhadap Penetapanpenetapan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mampuuntuk melaksanakannya hingga saat ini, atau hanyamelaksanakan putusan yang setengah hati, karena tidakdipersiapkan pola eksekusi yang matang untuk menghadapiulah Pebisnis di lapangan, atas kekuatan kepentingan diluarprosedur hukum yang sebenarnya, Penetapantersebutkemudian tidak mampu dijalankan oleh Pengadilan JakartaNegeri Selatan dengan baik dan benar hingga saat ini,karena dalam perkara ini sangat sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BARNABAS SUEBU, SH VS 1. PRESIDEN RI, 2. PJ. GUBERNUR PAPUA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA;
189 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU OTSUS PAPUA dan perundangundangan tersebutdiatas;Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi menurut Pasal 139ayat (1), (2) dan (3) dan menurut PERDASUS PILGUB PAPUA, DPRPdiberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara, sedangkan disisi lainmenurut Pasal angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemlihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satusatunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.7 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sah atas tanah yang berbatas langsungdengan objek perkara A dan objek perkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12November 2012, jarak rentang waktu antara surat ukur yaitu tertanggal 9Januari 2013, dengan penerbitan sertifikat hak milik yang yang diterbitkanoleh Tergugat V, tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkanwaktu 2 (dua) hari saja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patutdiduga sarat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 23-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr
Tanggal 20 Maret 2019 — WELLY PERMANA, Dkk VS PT. RIAU MEDIA TELEVISI
147 — 19
  • tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hubunganIndustrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melaluiperundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, danhal ini senyatanya sampai saat ini belum pernah ada perundingan bipartityang dituangkan dalam Risalah perundingan sebagaimana diatur dalamPasal 6 UU a quo, dan hal ini Mediator dinilai telan melakukan kesalahanprosedur sesuai mekanisme penyelesaian perselisinan industrial dan sangattendensius sarat
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 02-03-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BLORA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bla
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
394 — 230
  • ;Bahwa, atas tindakan TERGUGAT 4 seperti yang dijelaskan pada point26,27,28 dan 29 diatas tersebut tentu saja merugikan PENGGUGAT , makadari itu Sudah sewajarnya TERGUGAT 4 juga harus bertanggung jawab danikut dalam menanggung ganti kerugian yang telah dialami PENGGUGAT ;Bahwa, tindakan PARA TERGUGAT dalam membuat Akta Perjanjian SewaMenyewa tersebut yang kesemua tindakan sarat dengan unsurunsur : Melanggar UndangUndang ; Melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum ; Bertentangan dengan kewajiban
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Juni 2018 — WILLEM SIBARANI,DKK VS ALM.JULI KRISTANTO,DKK
27 — 12
  • Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya;Bahwa selanjutnya pertimobangan hukum Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakanbahwa saksi Reken Ginting yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwaseingat saksi pada saat jual beli tersebut dilakukan, Penggugat tidakada melakukan pengukuran atas tanah yang dibeli tersebut, adalahpertimbangan hukum yang salah dan keliru serta sarat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Juni 2018 — WILLEM SIBARANI,DKK VS ALM.JULI KRISTANTO,DKK
33 — 17
  • Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya;Bahwa selanjutnya pertimobangan hukum Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakanbahwa saksi Reken Ginting yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwaseingat saksi pada saat jual beli tersebut dilakukan, Penggugat tidakada melakukan pengukuran atas tanah yang dibeli tersebut, adalahpertimbangan hukum yang salah dan keliru serta sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH) MIGAS;
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keempat: Khusus mengenai alasan kepentingan umum yang digunakanoleh Majelis Hakim di tingkat banding untuk menyatakan Keputusan TataUsaha Negara Termohon tidak bersifat individual karena kegiatanpengangkutan gas bumi melalui pipa terkait dengan kepentingan umum,secara analogis berdasar atau tidaknya alasan tersebut dapat diuji denganmelihat sengketa serupa di bidang lain yang juga sarat dengan aspekkepentingan umum ;Dalam hal ini, Pemohon menunjuk pada ketentuan Pasal 2 jo.
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-08-2014 — Putus : 30-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014
Tanggal 30 Januari 2015 — Serda Charles Didimus Malo
120 — 36
  • berikut :1 Unsur kesatu : Barangsiapa.Hal 89 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34K/ PM.III15 / AD / VIII /2014Bahwa mendasari ketentuan Perundangundangan Pasal 2KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiaporang Een Eider Naturlijke/inperson yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesiaartinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secarahukum sebagai subyek hukum yang selayaknya memenuhikemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukumsebagai sarat
    AntoniusMalo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi2 (EstherDada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justrumalah pergi dengan motor, sedangkan Saksi1 (Alexander UmbuKaleka) lari entah kemana.Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dapatdipastikan dan diyakini bahwa Terdakwa kapasitasnya sebagaiPrajurit TNI yang sarat dan telah memahami nilainilai yangterkandung dalam doktrin TNI diantaranya 8 wajib TNI pada angka 8mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
98 — 35
  • pihakantara pemegang HPL dengan pemegang HGB, contohnya adalahperjanjian penggunaan tanah industri terlampir atau dalambentuk lain tanpa membebankan apapun kepada kantorpertanahan, kemudian dari surat ini kami meminta ke PT.Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjianpenggunaan tanahindustri; Bahwa itu jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agartidak dibebani; Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tiidak membebankan saratapapun ya berarti sarat
    Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tidak membebankan sarat apapunya berarti sarat 1 dan 2 itu) menjadi bagian dari jawaban ini.Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang adaadalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian.Ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang oleh BPN, semuanya belumpernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mautandatangan PPTI.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 23 Januari 2018 — FRISKA HUTAGAOL VS RUDI J, E. PASARIBU
30 — 19
  • Penggugat /Terbanding kepada Tergugat / Pembanding dan pembayaran leasingkedua truck dimaksud berasal dari uang pinjaman Penggugat / Terbandingdari Tergugat / Pembanding, diserahkan Penggugat / Terbanding kepadaTergugat / Pembanding sebagai bentuk adanya pemakaian uang Tergugat / Pembanding yang dilakukan Penggugat / Terbanding, in casu MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mengesampingkan buktibuktidimaksud, sehinga sangat nyata pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarutung sarat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
386 — 299
  • Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingatpada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacatformil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknyauntuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),l. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI! ABSOLUTA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 April 2015 — PT BADAK NGL BONTANG VS 1. JAMANI ADI, DKK
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Kasasi dengan segalakerendahan hati memohon kepada Judex Juris untuk membatalkanPutusan a quo yang sarat dengan pelanggaran hukum berdasarkan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan di atas demi menjamin kepastianhukum, kepastian berinvestasi tegaknya keadilan di Indonesia.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karena menelitidengan seksama Memori Kasasi yang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 14-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
WONG IVONNE EMMY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT CQ. KASAT RESKRIM
112 — 23
  • , saksi Tuti alias Evi, saksi BakctiarPachlevi, Sakimin alaias Kimin, saksi Rudi Wijaya, saksi Wong Koei Tjin dansaksi Mulyadi Himawan ditambah dengan bukti T37, T38, T39, T42, T43 danT44, Pengadilan menilai sudah cukup untuk menindaklanjuti proses Penyidikantersebut sampai selesai atau Sampai ke tingkat Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara substansi buktibukti yangyang ada berupa keterangan saksi dan suratsurat sebagaimana diajukanTermohon dipersidangan telah cukup memenuhi sarat
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Mr
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 7
  • KetuaPengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu,biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatusurat atau tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterimasebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikianjuga jika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentanghak kepunyaan, yang dijabarkan dengan Surat Edaran MahakamahAgung RI Nomor 3 tahun 2000 bahwa sarat
Pengadilan PN STABAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-03-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 06/PDT.G/2012/PN.STB
Tanggal 28 Maret 2013 — RADAR KUSUMA , Dkk Melawan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN
67 — 30
  • Telah dinazegelen, bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT.82.Fotocopy Surat Keterangan Tanah No: 593.2/BJR/SK/13/111/2010, atasnama Payaman Manalu tertanggal 23 Pebruari 2010 beserta lampirannya ;Telah dinazegelen,bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT.83;Fotocopy Surat Keterangan Tanah No: 593.2/TTS/SK/19/021/2008, atas Vnama Alamsyah tertanggal 20 Pebruari 2010 beserta lampirannya..Telah dinazegelen,bermaterai dan dilegalisir, bukti diberi tanda denganT84.Fotocopy Sarat