Ditemukan 11435 data
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suri AdidayaKapuas Cabang Ketapang tertanggal 7 Maret 2011 yang pointnya menyebutkanbahwa Bilamana harga pengangkutan dan ongkos dari partai ini tidak dibayar,maka dalam waktu 14 hari sesudah kapal tiba dipelabuhan, maka perusahaan berhakuntuk melelang barangbarang tersebut atau menjual dibawah tangan menurut carayang dianggap baik dengan tidak perlu memperingatkan lagi (andersingebrakstilling) dan tidak dengan perantaraan Hakim bilamana ada sisa dari pada hasilpenjualan tadi ia disediakan bagi yang
88 — 53
Surat Pernyataan dengan isi :Bersedia ditempatkan dimana saja, tidak terlibat dalam partai politik, tidakberkedudukan sebagai Calon Pegawai Neggeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, 5.Surat Keterangan Catatan Kepolisian,6. Surat Keterangan Sehat Jasmani danRohani,7. Surat Keterangan Bebas Narkoba,8.Surat Asli Kartu Pencari Kerjadari Dines Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, 9.
146 — 103
menentukan:Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
393 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjadi pengurus partai politikHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.
282 — 150
hukumdari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsehingga harus berobat keluar negeri dengan biaya hutang baru kepadapihak lain.Bahwa nama baik Penggugat sebagai wiraswasta maupun aktifis telahtercoreng dikalangan rekan rekan pedagang , Instansi Instansi Pemerintahbaik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesiamaupun di Kementerian, sehingga kesempatan untuk mengembangkankarier selaku Pengusaha Muda Indionesia , yang juga simpatisan menujuaktifis sebuah Partai
194 — 70
;Bapak Jimmy Sianto (mantan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT) Tanggal 27 Juni2020 dengan isi berupa denah tanah SHM No. 37 yang mana luas sesungguhnya 891m? akan tetapi luas seluruhnya itu tidak ditulis karena sebagai objek yang ditawarkantelah ditandai dengan tinta warna merah dengan menyebutkan luasnya 541 m/?,termasuk melampirkan foto ruko dan gudang dengan menuliskan katakata Harga rukosaja 3 M nego, harga tanah gudang belakang 1 M, total ruko dan gudang 4 M nego.
Terbanding/Penggugat : ROBINSOON MELDY TUMUNDO
72 — 59
Sampouw) yang merupakan Pengurus Partai GolkarKecamatan Mapanget dan juga bekerja sebagai Security GudangPerum Angkasa Pura Sport Bandara Samratulangi Manado (yangmempunyai Pekerjaan mengikat ditempat lain) menggantikanJabatan Penggugat ?7.
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
90 — 16
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
208 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan lain,dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehnegara Republik Indonesia;Pasa 73 yang berbunyi:Hak dan kebebasan yang diatur dalam undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamatauntuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umumdan kepentingan bangsa ;Pasa 74 yang berbunyi:Tidak satu ketentuanopun dalam undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
153 — 65
Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang
144 — 37
Lebih lanjut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Penerbit Sinar Grafika halaman 487, mengemukakan : bertitik tolakdari ketentuan Pasal 132 ayat (1) ke3 HIR, pada prinsipnya UndangUndangmelarang Terlawan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap gugatanperlawanan baik hal itu dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)atau perlawanan pihak partai (Party Verzet) karena dianggap bertentangandengan ketertiban beracara, sebab penyelesaian sengketa perlawanan terhadapeksekusi menuntut
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 67 PK/Pid.Sus/201796.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.Cakung Juli 2010 Rp14.375.000 ;1 (satu) bundel BK633/2010 Honor keamanan Rp4.847.000.pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. DKI Jakartaterhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan ModalDaerah pada PD.
Cecep sejumlah sebelas juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O6 April 2011 untukkeperluan pertemuan dengan LSM sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 20 April 2011 untukkeperluan biaya rapat dengan partai Demokrat sejumlah dua juta limaratus ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 April 2011 untukkeperluan Pak Dirut untuk golf dengan relasi sejumlah dua juta rupiah;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 April 2011 untukkeperluan
11 sejumlah sepuluh jutarupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan untuk Bapak Selamat Nurudin sejumlah lima juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O07 Mei 2011 untukkeperluan entertaint Dirut dengan relasi sejumlah dua juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Mei 2011 untukkeperluan biaya pengajian anak yatim sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan meeting Dirut dengan partai
112 — 55
tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertandaSuci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan AgungRI perihal Surat dari DPP Partai
tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan PimpinanPusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani olehProf.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marhamselaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI padatanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima KejaksaanAgung RI perihal Surat dari DPP Partai
96 — 43
/XV/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/KX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
Sumut TA. 2012.Pemandangan umum anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai DemokratDPRD Prov. Sumut terhadap Nota Keuangan dan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Prov.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember2011.1 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota DewanAtas Nama Fraksi Partai
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 609 kK/Pdt/201510.Bahwa dalil dan alasan Para Tergugat dR/Penggugat dK hanya didasarkanPerjanjian dan Pengikatan JualBeli dengan Tergugat tanggal 6 Juli 2009,yang merugikan Turut Tergugat dK/Penggugat dR seandainya benar (quadnon) berdasarkan prinsip partai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal1340 KUH Perdata perjanjian hanya berlaku dan mengikat antara pihakplhak yang membuatnya, dan tidak berakibat kepada Penggugat dR/TurutTergugat dk;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat
32 — 3
eeeecceesseceeenceeesteeeeneeeenee 60 M;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usuf Sembiring ........... eee eeeeeeseeeenteeeeeee 200 M;Sebelah Utara berbatas dengan Amal Karo Karo .0.......ecceeccceeeseceeeseceeeteceeneeeenee 200 M;7 Bahwa untuk ketiga bidang tanah ladang tersebut telah dikuasai dan diusahai olehorang orang tua Para Penggugat/Penggugat I, II, III sejak tahun 1961 sampai dengantahun 1968, untuk bercocok tanam, terutama tanamtanaman palawija dan kemudianpada tahun 1968 oleh karena zaman bergolak dengan isu PKI (Partai
Drs. TOGAR SIRAIT
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
106 — 59
250 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
92 — 110
gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis yakni bertanda P.1 berupa Surat Keterangan No.023/Komnaspa/1/2013 tertanggal 25 januari 2013, bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kelahirandari Rumah Sakit Lombok Dua Surabaya, serta bukti bertanda P.3 berupa LaporanPemeriksaan Psikologis atas nama William Jonathan Warianto Nomor 01/Pribadi/27/IV/2013 ;Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut majelis hakim berpendapatbahwa bukti tersebut adalah Akta dibawah tangan yang bersifat partai
79 — 50
Rejang Lebong Nomor:38/BA/RP/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 (foto copydari foto COpy); 72222p4 : Surat Pernyataan Junaidi tertanggal 9 Mei 2014 (foto copy sesuai denganaslinya); 22222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnP5 : Notulen Rapat Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari foto Copy); 222 nena nnn nnn ne eeP6 : Surat Pernyataan dari saksi PPP atas nama Akhmad Rozikin tertanggal 10 Mei 2014(foto copy sesuai dengan aslinya);P7 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai