Ditemukan 9451 data
68 — 35
waktulama bergantung kepada keberhasilan Penggugat dalam memasarkanbarang;Bahwa pada awalnya Penggugat sangat yakin dan optimis bahwa kerjasama bisnis yang terjalin dengan Tergugat tersebut akan dapat memberimanfaat keuntungan bagi Penggugat maupun Tergugat, meski demikianPenggugat juga menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjual danmemasarkan barang berupa minyak goreng kemasan merek Palmyrayang baik harga maupun kualitasnya belum dikenal masyarakat konsumentersebut bukan suatu hal yang mudah dan sarat
I MADE ECA MARIARTHA, S.H.
Terdakwa:
M NASIR ABDUL WAHAB
126 — 48
Ol September Rp 2.100 Rp .350) Rp, 3 250 NMOSSE 25G33/200 2005 = 100 liter (Wot Liter550, Tanigal 0 l Ry Sept 2005, kepada 4 250.10), I HENKY 12, Sarat No. O September Rp. 2 100 Rp 450, Rp 1.250%LOS4VETSG3 5/200) DOOS = 1.000 fiter 1.000 Liter =&SO. Tanegal 01 Rp Sept 2005, kepada 3.250 OU). HENDRA a 13.) Surat No Mi September Rp 2 100~ Rp S284.
Terbanding/Tergugat : PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
210 — 169
8.7 KontrakAwal.Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman danpemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, FAKTANYAadalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (site /ist)yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (readyforinstallation).Bahwa TERGUGAT MENSOMIIRPENGGUGAT agar dapat memberikanbukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layananoleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata,sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat
1253 — 924 — Berkekuatan Hukum Tetap
(sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
67 — 19
., 5.4, dan 5.5. di atas tersebut sampaiGugatan ini diajukan masih tetap dikuasai dan diusahai olehTergugat tanpa itikad baik dari Tergugat untuk memberikan danatau menyerahkannya kepada penggugat secara baik dansempurna yang merupakan bahagian Penggugat dan atasperbuatan Tergugat yang menguasai seluruh Harta Bersamatersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad)adalah dalil yang sarat dengan kebohongan dan/atau kepalsuan; Bahwa hal ini Tergugat katakan sesuai dengan fakta empirissebagaimana
115 — 18
Sarat. haan hanavaitu Akta SURAT KUASA Nomor 09 fanggal 16 Januari 2008dihadapan Gongega Marpaung, SH, Notaris di Medan antaraPenggugat , 11,10, IV, V dengan Turut Tergugat ;haPada tanggal 21 Januari 2008, telah ditandatangani Surat Perjanjianbaru yaitu SURAT PERJANIJTAN No. 04/1/2008 tertanggal 21Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, SH, Notaris diMedan dengan LEGALISAS!
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Sondi Irwanto Silalahi
Terbanding/Tergugat VII : Hemat Nahampun
Turut Terbanding/Penggugat II : Rospita Siburian
Turut Terbanding/Penggugat III : LISBET JENNI Br. Nababan
Turut Terbanding/Penggugat IV : R. LUMBAN GAOL
126 — 107
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Sarat, bertindak selakuPenasehat Forum Komunikasi KP Jati Terbit, Balwa kesemua nama tersebutdiatas (1,2,3 &4) diatas, bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi KPJati Terbit , untuk selanjutriya disebut sebagai Pengjjugat. 2) Sebagai suatu organisasi masyarakat maka Forum KomunikasiKP Jati Terbit harus:a) mendapatkan legitimasi dari pemerintah dibuktikan denganterdaftarnya Forum Komunikasi KP Jati Terbit dalam SuratKeterangan Terdaftar yang diterbitkan
30 — 3
masihmenguasai dan tidak bersedia menyerahkan sebagian obyek terlelang kepada Tergugat IIKonvensi / Penggugat Rekonvensi, maka patut bila kepada Penggugat KonvensiTergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi hasil penjualan yang seharusnyaditerima Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi per hari sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) terhitung setelah pengumuman pemenang hasil Lelang terhadapobyek terlelang sampai putusan ini dijalankan;Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan sarat
162 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
./201617.18.dipenuhi, harus ditetapbkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hakatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian HakGuna Bangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan
339 — 824 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukumuntuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia,bukan hukum; untuk hukum itu sendiri.Bahwa Pemohon menganggap tidak adil dan sarat dengan nuansakoruptif dan kolutif yang dilakukan oleh lembaga Komisi PemberantasanHal. 45 dari 88 hal. Put.
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
708 — 454
TBL/2287/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimumtanggal 25 April 2018 (Bukti T7) dengan dugaan adanya tindakpidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam aktaotentik dan/atau pemalsuan sesuai dengan Pasal 266 KUHPdan/atau Pasal 263 KUHP.Pemohonan PKPUini sarat dengan rekayasa / permainan /penyelundupan pajak / pelanggaran UU Pajak dan pelanggaranTax Treaty, sehingga terdapat dugaan tidak memenuhi ketentuandalam hukum pidana.Hal. 27 dari 91 halaman, Pts.Perk.No. 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.2.5SEJALAN
159 — 53
hukum karena petitum bertentangandengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterimaBerdasarkan yurispudensi di atas, terbukti bahwa Mahkamah AgungRepublik Indonesia juga telah memiliki sikap yang tegas untuk gugatanperdata yang tidak memiliki kesesuaian antara posita dan petitumgugatan sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat dalamperkara ini.Para Tergugat dan Para Turut Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim yangTerhormat adalah hakimhakim yang memiliki pengetahuan hukum yang luasdan sarat
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Spesifikasi Teknis Kapal Latin SMKN 2 Bontang : Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter; Lebar Max (B) : 4,60 meter; Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter; Sarat Air (T) : 1,20 meter; Mesin Utama (M/E) : 150 HP; Mesin Bantu (A/E) : 20 Kva; Kecepatan : 89 Knots;Dengan daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan serta spesifikasisebagai berikut :DAFTAR KUANTITAS DAN HARGAPENGADAAN KAPAL LATIH SMK NEGERI 2TAHUN ANGGARAN 2010 No Nama Barang Vol Satuan Merk/Type Harga Satuan Jumlah1 2 3 4 5 6 7A Kas/Body 1
No.934 K/PID.SUS/2015+~ 929 5 Harga PekerjaanSpesifikasi Teknis Kapal Latin SMKN 2 Bontang :Nama Paket PekerjaanTanggal Mulai KerjaWaktu PenyelesaianMetode Kontrak: Pengadaan Kapal Latin SMKN 2 Bontang;: 14 September 2010;: 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010);: Kontrak Lump Sump;: Rp1.6969.745.600,00;Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max (B)Tinggi Geladak (D)Sarat Air (T)Mesin Utama (M/E)Mesin Bantu (A/E)Kecepatan: 4,60 meter;: 1,80 meter;: 1,20 meter;: 150 HP;: 20 Kva;: 89 Knots;Dengan
Pembanding/Penggugat II : Muttawib
Pembanding/Penggugat III : Saprin alias Bapak Zakaria
Pembanding/Penggugat IV : Iron Hidayatullah
Pembanding/Penggugat V : Adnan
Pembanding/Penggugat VI : Inaq Yunus
Pembanding/Penggugat VII : Bpk Supar
Pembanding/Penggugat VIII : Muazzim alias H. Munawir
Pembanding/Penggugat IX : Saumin
Pembanding/Penggugat X : Amrillah
Pembanding/Penggugat XI : Misbah
Pembanding/Penggugat XII : H. Musleh
Pembanding/Penggugat XIII : H. Nasir
Pembanding/Penggugat XIV : Fauzan alias M. Fauzan Muslim
Pembanding/Penggugat XV : H. Muslim
Pembanding/Penggugat XVI : H. Zainudin
Pembanding/Penggugat XVII : Saleh alias Amaq Hayat
Pembanding/Penggugat XVIII : H Jamaludin alias Ra uf
Pembanding/Penggugat XIX : Janah
Pembanding/Penggugat XX : Rahman
Pembanding/Penggugat XXI : Murniadi
Pembanding/Penggugat XXII : H. Mahsun Yusuf
Terbanding/Tergugat I : PT ANGKASA PURA I
Terbanding/Tergugat II : PRES
78 — 95
Bahwa pada pokoknya dalil dalam memori banding Para Pemohon Bandingterkait dengan proses pembebasan tanah bandara internasioanal dimanadalam dalil tersebut didalilkan sarat dengan ketidak adilan adalah merupakandalil yang keliru dan tidak berdasar karena yang sebenarnya adalah bahwaproses pembebasan lahan yang saat ini digunakan sebagai BandaraInternasional Lombok (Lombok International Airport) telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagaimanajuga tertuang dalam
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
123 — 70
Harapanseluruh masyarakat adalah tidak hanya Kebiadaban aparat yang terlibatNarkoba saja yang sudi diproses, tapi juga memproses seluruh Dumasterhadap Jenis Kebiadaban lainlain yang berkembang biak dan tumbuhsubur bak jamur sejak lama, yang kini sudah amat sarat membebanikehidupan masyarakat.
Drs. SYAFRIZAL M.M., DT. NAN BATUAH sebagai Penghulu Suku Kaum Panai Pulau Sawah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.Roni Satria
2.Welly Hendra
3.Hengki Gustian
4.Niko Rianto
5.Wulandari
6.MHD. Zakky Suryana
120 — 202
Parak Tebu tersebut (objek sengketa),dan berhubung SULIN tidak punya anak maka diambillahKASIBULIAH sebagai anak angkat untuk mengurus atau bantubantuMamak Penggugat mengilang Tebu dijadikan Gula;Bahwa tidak berapa lama KASIBULIAH (almarhumah) tinggalbersama mamak Penggugat SULIN (alamarhum) yang bersangkutandapat jodoh bernama SIDALA suku Caniago, untuk melangsungkanpernikahan di rumah mamak Penggugat dan berhubung KISABULIAHdari Suku Melayu tentu mebutuhkan mamak suku yang sama sebagaisalah satu sarat
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Maâ≢ruf Subur Rahayu
235 — 176
berpotensi menimbulkankonflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataantidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak,menantu, orang tua, Saudara kandung) dengan kepala desa/atau team seleksi Sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 tahun2020 pasal 9 huruf (i), akan tetapi dari panitia tetap saja tidakmau menerima persyaratan ini karena atas arahan dari kepaladesa harus menggunakan perda yang lama (Perda nomor 1tahun 2018), karena dengan alasan bahwa didalam Perda yanglama tidak mengatur sarat
432 — 179
H.A Basiq Djalil, SH.MA dalam Peradilan Agamadi Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasterhadap bukti bertanda T103 s/d T105 ( Nasab No. 127D/III Salinan Vonisdari Raad Igama Surakarta), oleh karenanya meskipun secara formil telahterpenuhi sarat sebagai bukti, akan tetapi isi dan konten pada bukti tersebuttidak mempunyai kebenaran materiil, sedangkan dalam perkara a quo adalahsangat erat berkaitan dengan nasab, sedangkan nasab adalah orangorangyang satu pertalian darah
128 — 73
jawwab konsultan pendamping/perencanaadalah membuat RAB dan gambar serta membuat kaporan pertanggungjawab pekerjaan pada masingmasing sekolah yang di tanda tangani olehkepala Sekolah ;Bahwa Selaku KPA terkait pekerjaan pisik yang dikerjakan Saraf LestaluhupadaSD Negeri dan SD Impres Kwamor tersebut, terdakwa tidakmempunyai kKewenangan untuk menegur Saraf karena terdakwa tidak adamempunyai hubungan sama sekali dengan Saraf Lestaluhu, karena tidakpernah menanda tangani perjanjian/kontrak kerja dengan Sarat
126 — 63
No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur