Ditemukan 17968 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Putus : 11-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3074 K/Pdt/2015 Tanggal 11 Februari 2016 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Qq PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA Qq MENTERI DALAM NEGERI Qq GUBERNUR
ACEH Qq BUPATI ACEH TENGAH, DKK
VS
MAHMUD, S.P.di, DKK
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi :1.Penggugat yaitu Mahmud, S.P di yang menyatakan adalah pemilik sahdan tanah kebun seluas 5.110 m berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor100 atas nama Usman Aman Kasum sebagaimana disebutkan di dalamposita poin 1.1 adalah tidak jelas dan patut diragukan sebagai pemiliktanah yang sah, patut diragukan mengenai bentuk kepemilikan yang sahterhadap tanah tersebut, apakah diperoleh berdasarkan warisan, jual beli,hibah maupun wakaf
Putusan Nomor 3074 K/Pdt/2015ketentuan di dalam hukum perdata, peralihan hak atas tanah hanya dapatdilakukan di dalam Akta jualbeli, pemberian hakhak tertentu baik hakpakai, dan hak gadai, warisan, wakaf dan hibah. Maka oleh karena itu,diminta bagi Penggugat IV memperjelas bukti kepemilikan terhadap tanahtersebut, jika tidak dapat dibuktikan artinya Penggugat IV tidak berkualitasdan bukan sebagai pihak yang seharusnya melakukan gugatan atas dasarobjek tanah tersebut.3.
Register : 16-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0140/Pdt.P/2019/PA.PML Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
8 — 2
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 06-11-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 493/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat
Tergugat
19 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 28-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 887 PK/PDT/2017 Tanggal 6 Februari 2018 — H. TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS AHLI WARIS Alm. DAIYAH atau NCIK DAIYAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam GrandSultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama EncikDaiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandi atas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin,panjangnya 182,30 meter; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah wakaf,panjangnya 205,50 meter; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T.
Register : 18-02-2011 — Putus : 21-03-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 15/Pdt.P/2011/PA-LBS Tanggal 21 Maret 2011 —
19 — 5
19 — 5
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Putus : 25-11-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2379 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — Ny. SUAISYAH VS SADJIAH binti KARTOWIRDJO, DKK
88 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
warisan peninggalan almarhum Kartowirdjo sesuaidengan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dan tanah warisan peninggalanalmarhum Kartowirdjo tersebut terletak di Jalan Meranti, gang Meranti V,Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, PropinsiKalimantan Barat,dengan ukuran lebar 20 Meter dan panjang 25 Meterseluas 500 M2 dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Timur berbatasan dengan Hamid Saidi;Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Meranti V;Sebelah Selatan berbatasan dengantan tanah wakaf
Nomor 2379 K/Pdt/2016Vi.VIL.Sebelah Timur berbatasan dengan Hamid Saidi;Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Meranti V;Sebelah Selatan berbatasan dengantan tanah wakaf;Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit;Telah dibagi dua bagian masingmasing ahli waris Sadjiah binti Kartowirdjodan Sugiartono bin Kartowirdjo mendapat bagian seluas 250 M? denganukuran 10 M x 25 M sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.MS Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 16
28 — 16
jori gadis pypog ablall rix9elsewVaJlq SVaJloqArtinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.weal TSU! 49 VI doleiwYLoolgid! Uusi Vo lei a! aor, aari> gl pLYI JligArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapat diterimadalam hal perkawinan dan kematian.BIaJlq SVallq Gisdlg gol B2VqQlgo Uw! 09 aedbidl ric aoleiwYL sola!
aaigCSII9 Jisllo ado/lyax IgigArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,Halaman 14, Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.MSperwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426);6S QLiull 9m LoS Elowl dolgdy Gul SLi!
Register : 18-11-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA Pasangkayu Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Pky Tanggal 8 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
191 — 129
191 — 129
1 SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danmilik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan padahal. 15 dari 22 hal Pen.
Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon danPemohon II selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakimsecara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untukditerimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilaikesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sahuntuk menguatkan dalildalil permohonan Pemohon dengan
Register : 22-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Kdl Tanggal 17 Maret 2016 — FAISOL bin KOSIM melawan 1.1. Hj. Faridah binti Kosim
2.2. Habil Huda bin Kosim,
3.3. Abinida bin Kosim
4.4. Akromah binti H.Mahmud
5.5. Solekatun binti H.Mahmud
6.6. Barokah bin H.Mahmud
7.7. MuhammadSu'ud bin H.Mahmud
8.8. Najimudin bin H.Mahmud
9.9. Lurah Wonorejo ( TURUT TERGUGAT I )
10.Camat Kaliwungu ( TURUT TERGUGAT II )
11.11. Sri Widyati Hasil,SH ( TURUT TERGUGAT III )
12.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Kendal (Turut Tergugat IV)
67 — 5
67 — 5
2004 Tentang perubahan atas UndangundangNomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutusperkara dalam hukum pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umumdan niaga), (2) Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa danmemutus perkara antara orangorang yang beragama Islam dalam hal (a)perkawinan, (b) waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukumIslam, (c) wakaf
perkara in casu adalah orangorang yang beragama Islam (vide:Surat Kuasa Nomor 99/12/2015), Majelis Hakim berpendapat adalahmasuk dalam kewenangan Peradilan Agama dengan mengacu kepadaketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyiPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d)hibah, (e) wakaf
Register : 06-03-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 134/Pdt.G/2017/PN Mdn Tanggal 11 Oktober 2017 — - MARLAN (PENGGUGAT)
- Koperasi BMT Qania (TERGUGAT I)
- PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara (TERGUGAT II)
118 — 19
118 — 19
Pdt.G/2017/PN Mdntentang Perbankan Syariah, Pengadilan Agama menjadi satusatunyapengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah denganUndangundang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Pasal 49 beserta penjelasanya yang berbunyi, "Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 TentangTata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 1 angka 4dan angka 6, yang pada intinya menyebutkan bahwa PerkaraEkonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputibank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, suratberharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah,bisnis syariah, termasuk wakaf
Register : 19-10-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre Tanggal 15 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 6
102 — 6
* atas nama CitraDewi Binti Zalnadi; Sertifikat dengan Nomor 1083 dengan luas 3199 m* atas namaEmonisasi Binti Zalnadi;Bahwa tanah hak yang masingmasing telah memiliki sertifikat tersebutsaling berdampingan dan satu hamparan;Bahwa tanah yang merupakan satu hamparan tersebut memiliki batasbatas sepadan antara lain: Sebelah Utara : Berbatasan dengan SD Negeri 09 Lubai; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Lintas Prabumulih Baturaja; Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Tanah Wakaf 2 meter;
hasil Pemeriksaan Setempat yangtelah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketaadalah tanah yang terletak di Dusun Desa Aur Kecamatan Lubai KabupatenHalaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN MreMuara Enim Sumatera Selatan dengan luas 6693 m* yang memiliki batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara : Berbatasan dengan SD Negeri 09 Lubai; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Lintas PrabumulihBaturaja; Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Tanah Wakaf
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA.PML Tanggal 29 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
43 — 4
43 — 4
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidakmempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukanperbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, PeradilanAgama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 24-01-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 04/Pdt.P/2011/PA-LBS Tanggal 24 Februari 2011 —
21 — 9
21 — 9
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Lbp Tanggal 26 Januari 2017 — Nama : MAJU ANJU ARITONANG RAJAGUKGUK
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / Tgl.Lahir : Sidikalang / 30 Agustus 1968
Bangsa / Agama : Indonesia/Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Deli Tua Biru-Biru Lk. V, RT/RW : 007/003
Kel. Deli Tua Timur, kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang
Selanjutnya disebut seba gai â¦â¦â¦â¦â¦â¦...Pemohon ;
28 — 9
28 — 9
Protestan ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan, Hakim akanmenetapkan apakah Pengadilan Negeri berwenang menetapkan permohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d.hibah, e. wakaf
Register : 14-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 14
12 — 14
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.>a > 29 A29 f>:3. Bahwa kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 115 KompilasiHukum Islam (KHI) yang menyatakan:Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agamasetelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PEMOHON bermaksudmengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON kepadaPengadilan Agama Cikarang;5.
Register : 18-03-2013 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA KENDAL Nomor 77/Pdt.P/2013/PA.Kdl. Tanggal 9 April 2013 — Pemohon
53 — 16
53 — 16
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 26-11-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 1052/Pid.B/2012/PN.Jr Tanggal 19 Desember 2012 — JOKO PRAYITNO
23 — 2
23 — 2
Unsur mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira jam10.00 WIB di tanah wakaf RKK Dusun Gempal RT 02 RW 09 Desa Pakusari,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember terdakwa telah melakukan penebangan 2(dua) pohon kayu mahoni tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi DODY dan menjualkepada saksi HENDRO dengan harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan
Register : 08-02-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rap Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 12
97 — 12
sedangkan yang9.925 M2 adalah tanah lainnya dan tanah wakaf Alokasi kuburan muslimyang dirusak ditanami Penggugat dengan tanaman padi;= Bahwa batasbatas tanah Tergugat ukurannya: Sebelah Utara berbatas dengan Pdt.
Tambunan 300 M; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul 300 M;= Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf kuburan muslimyang dirusak Banua Manik;= Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syahlan 200 M;Gugatan Penggugat mendalilkan pada halaman 2 point 2 Bahwa tanah terperkara tersebut sebelumnya telah dikuasaipenggugat dengan cara digarap dan dikelola oleh Penggugat untuktanah Pertanian. dan sejak penggugat menguasai tanah aquo sejaktahun 1980 tidak ada satupun pihak yang mengklaim ataupun keberatanterhadap
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum;2: Luar dari pokok perkara Tergugat informasikan bahwa masyarakatmuslim menyampaikan pengaduannya kepada Instansi Pemerintahanbahwa kuburan muslim yang berbatas dari sebelah Timur tanah yangPenggugat kuasai/ usahai (Banua Manik) adalah tanah wakaf/ kuburanmasyarakat, mereka keberatan bahwa kuburan keluarga mereka dirusaksdr
Register : 08-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.SBY Tanggal 22 Februari 2018 — Pemohon:
KYAI IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA Alias KH. IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA
Termohon:
KEPALA DESA BANYUWANGI, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
65 — 67
KYAI IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA Alias KH. IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA
Termohon:
KEPALA DESA BANYUWANGI, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
65 — 67
IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA;bahwa perolehan pemohon berdasarkan Ikrar Wakaf/SHODAQOHtertanggal 28 Agustus 2016 dari Fauziyah, Aida Nuzhatul Muhibbah,Ahli waris H. Anwar (Ahsanatul Faidah, Siti Nuhya, Aida NuzhatulMuhibbah dan Fauziyah) Berdasarkan Pernyataan IkrarWakaf/Shodaqoh kepada KH. Imam Bukhori Al Habsyi.
Anwar; Surat Pernyataan IKRAR WAKAF/SHODAQOH ;PBB atas nama Fauziah dengan No SPPT 0000301:;PBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000303; PBB atas nama H.Anwar dengan No SPPT 0000300;Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkara No. : 05/P/FP/2018/PTUN.SBYPBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000296; Surat Keterangan Beda Nama H.Anwar dengan Fadelan 1 orang yangsama, Kutipan C desa atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan Nomor 700;Kutipan C desa atas nama Fauziyah dengan
Surat Pernyataan Ikrar Wakaf (vide Bukti P10).;9. Surat PBB an. Fauziah Tahun 1994 (vide Bukti P11).;10. Surat PBB an. Aidah Nazhatul Muhibbah Tahun 1994 (vide Bukti P12, P13).;11. Surat PBB an. H. Anwar Tahun 1994 (vide Bukti P14).;12. Surat Keterangan Kepala Desa Banyuwangi bahwa nama H.Anwar ditulisjuga Fadelan (vide Bukti P15).;13. Kutipan Buku C No. 700 an. Aida Nuzhatul Muhibbah (vide Bukti P16).;14. Kutipan Buku C No. 699 an. Fauziyah (vide Bukti P17).;15. Kutipan Buku C No. 698 an. H.
Register : 13-03-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 35/B/2013/PT.TUN-MDN Tanggal 28 Mei 2013 — Dra. TIROMA NAINGGOLAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
47 — 35
47 — 35
dibuktikan dengan :1 Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yamng berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;2 Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak gunabangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan olehPejabat yang berwenang ;Tanah Wakaf
dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf ;Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan Akta Pemisahan;Pemberian Hak Tanggungan di buktikan dengan Akta Pembiran HakTanggungan ;Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebutberupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau permnyataan yangbersangkutan
Kelurahan letak tanah yang bersangkutandalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggapperlu ;Halaman 23 dari halaman 39 Putusan No. 35/B/2013/PT.TUNMDN243Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalamhal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukanmelalui media masaa ;Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf