Ditemukan 11605 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak
Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
ALI HARAHAP Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAP
21 — 21
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 09-04-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 7/Pid.B/2018/PN Lbj
Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.Robinson Pardomuan, SH.
2.Bayu Kusuma Nugraha,SH
3.Hero Ardi Saputro
Terdakwa:
1.PAULUS ELO Alias PAUL
2.WILTERIUS ABON Alias WIL
70 — 29
  • Hakim akanmempertimbangkan unsur unsur dari pasal yang didakwakan terhadap ParaTerdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN LbjMenimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban, yaitu. orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olen sebabitu penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — Yoserizal alias Yos
110 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemohon PK tidak diperhatikan dantidak adanya azas keadilan dalam kasus pemohon PK tersebut;Bahwa dalam pemeriksaan dipersidanganpun, Pemohon PKdidampingi oleh Penasehat Hukum dari pihak Kepolisian, sehinggaTIDAK ADANYA UPAYA yang MAKSIMAL dalam PembelaanPemohon PK dipersidangan , yang mana Ancaman serta PutusanPemohon PK adalah Pidana Maksimal;Bahwa tindakan pembelaan Penasehat Hukum Pemohon PK yangtidak maksimal untuk para Terdakwa, karena merupakanPengacara titipan Polisi karena sudah adanya penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 22-08-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Agustus 2017 — MEYRINA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c.
Pengadilan PA TUAL Perdata Agama Perceraian
Register : 26-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA TUAL Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Tual
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 24
  • Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA TulHukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknyadapat dikutip sebagai berikut :e Bahwa adik Termohon melakukan penekanan/meneror di tempatTermohon di BTN Un Indah, pada tahun 2019 dan saksi hanyamendengar adik Termohon meneror/mengintimidasi Pemohon ;e Bahwa saksi sudah tidak berkunjung kerumah Termohon di BTN UnIndah satu tahun terakhir, dan saksi tidak tahu RT/RW tempat tinggalTermohon ;e Bahwa saksi mengetahui dan mendengar Pemohon dan Termohonbertengkar
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 24-10-2011 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 202/Pid.B/2011/PN.BLK
Tanggal 24 Oktober 2011 — Terdakwa : Drs.H.Muh.Darwis Bin MG , JPU : Syahrul Juaksha Subuki, SH.MH
79 — 27
  • atau keberatanbahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwamelakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa yang di kemukakandipersidangan, dan selama persidangan persidangan berlangsung, tidak terdapatsatupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subjek atau yangdiduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sertaoleh karena penekanan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 13-06-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 13 Juni 2017 — SYAMSU RIZAL Bin PADLAN
31 — 6
  • mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :0 Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1532 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2017Pulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan sebagi objek pajak dalamPPN adalah penyerahan barang dalam hal beras(nonBKP) tersebut tidak dilakukan penyerahan tentuberas (nonBKP) tersebut bukan objek PPN.(3) Bahwa demikian juga
Pengadilan Dilmil LATIHAN Pidana Militer
Register : 04-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan Dilmil LATIHAN Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2019 Dilmil Palembang
Tanggal 17 Juni 2019 — PRAKA MISWANTO DILMIL PALEMBANG
282 — 115
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 12-11-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 160-K/PM I-02/AD/XI/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — SERDA DUDI HERMAWAN NRP 31950005871073, DKK 1 ORANG
65 — 29
  • Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan telah sesuai denganprosedur dan tidak ada penekanan/ pemaksaan terhadap para Terdakwa.7. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Saksi terhadapbarang bukti yang salah satunya berupa bong ada tandatanda bekasdipakai.8.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
58 — 33
  • Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
    Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada kerugian.Apabila snatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... .oleh karena RV merupakan salah satu Sumber hukum acara yangdapat diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan prosesdoelamtigheid, maka dalam menentukan patokan landasan kualitas
    Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :Cc.'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
    Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :".. .penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada "kerugian.Apabila suatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut"(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... produk pengadilan yang menjadi objek gugatan Perlawanan tidak sajaproduk yang bersifat "putusan akhir" atau "eind vonnis".
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-07-2015 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Gsk.
Tanggal 16 Juli 2014 — Haji SUPRAYITNO. Melawan. PIMPINAN CABANG BRI (persero) Tbk. CAB. GRESIK. Dkk.
148 — 39
  • Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020
Tanggal 15 September 2020 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
  • Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 01-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2017
Tanggal 31 Januari 2018 — SERDA AHMAD JUNAIDI
114 — 40
  • tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43563/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
118 — 56
  • depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus
Register : 19-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 148/Pid.Sus/2015/PN Mkd
Tanggal 6 Agustus 2015 — TULUS SUSETYO BIN SURIPTO
45 — 15
  • Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbg
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs PARAPAT SIMAMORA
94 — 50
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 28-08-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4745/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 19 Juni 2014 — Penggugat lawan Tergugat
83 — 24
  • Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH INDONESIA
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan