Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.55/R.4.22/Ep.2/03/2014 tertanggal 19 Maret 2014 ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 62/.Pid.B/2014/PN. Blk.tertanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan hakim Majelis yang mengadili perkaraini;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 62/Pen.Pid.B/2014/PN. Blk.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, alat bukti tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan PeraturanMenteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telahHal. 8 dari 15 Hal.

Hak Terdakwa pada saat ditangkap untukmenjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasiperbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selakupengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalam peredarangelap narkotika, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua MahkamahAgung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, MenteriSosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER005/A/JA/03

/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 danKepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor PERBER/O1/III/2014/BNNTentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban PenyalahgunaanNarkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ;PENGADILAN TINGGI / Tipikor tersebut :Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh tanggal 04 Juni 2014, Nomor. 133 /Pid.Sus/2014/ PN.BNA dan surat suratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 01 April 2014, No REG.PERKARA: PDM58/Bna/03

/2014, yang berbunyi sebagai berikut;halaman 1 dari 11 halaman, No. 146/Pid/2014/PtBNADAKWAAN :Primair :Bahwa ia Terdakwa Junaidi Bin Abdurrahman bersamasama dengan MasykurBin Abdul Hamid dan Wandi Julianda Bin Tgk.

Perk : PDM27/ Probo/ 03/2014, sebagaimana berikut dibawah ini :DAKWAANBahwa ia terdakwa HASAN Bin MUKDIN pada hari Minggu tanggal05 Januari 2014 sekira Jam 13.30 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belasbertempat di Jalan umum daerah Desa Sumendi Kec.

Han//II/2014/Sek.Teriak, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12Maret 2014 ;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014, Nomor :TAP286/Q.1.18/Epp. 1/03/2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampaidengan tanggal 21 April 2014 ;3 Penuntut Umum, tanggal 16 April 2014, Nomor : PRINT226/Q.1.18/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggalOS Mei 2014 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 30 April 2014,Nomor : 49/Pen.Pid.B/2014/PN.

SP.Han.09/1/2014/Reskrim, sejak tanggal14012014 s/d tanggal02022014;2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27012014,No.B196/ 0.3.38/ Ep.1/01/2014, sejak tanggal 03022014 s/d tanggal 14032014;3 Penuntut Umum, tanggal 12032014 No.PRIN01/0.3.38/Ep.2/03/2014, sejaktanggal 12032014 s/d tanggal 31032014;4 Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 20032014 No.27/Pen.Pid/2014/PN.Wsb sejak tanggal 20032014 s/d tanggal 18042014PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang

PadiRimbum Rp. 1.260.000,1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Rapat di RuangSekda06/03/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atasnama toko Toko AD 2 Rp. 1.600.000, RM.

/03/2014 yangterdiri dari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita AcaraPenerimaan Barang dan kwitansi atas nama toko Pecel LeleOjo Lali Rp. 14.800.000, MFC Fruits Rp. 2.000.000 dan Toko AD2 Rp. 1.000.000,1 (satu) bundel SPJ Rapat Koordinasi Tim PemekaranKab.Bengkulu Barat 18/03/2014 yang terdiri dari Nota Dinas,Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang danHalaman 5 dari 343 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2019/PN.BgI2526.27.28.29.30.31.32.kwitansi atas nama toko Pecel Lele Ojo Lali Rp. 12.500.000

/03/2014 yangterdiri dari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita AcaraPenerimaan Barang dan kwitansi atas nama toko Pecel LeleOjo Lali Rp. 14.800.000, MFC Fruits Rp. 2.000.000 dan Toko AD2 Rp. 1.000.000,1 (satu) bundel SPJ Rapat Koordinasi Tim PemekaranKab.Bengkulu Barat 18/03/2014 yang terdiri dari Nota Dinas,Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dankwitansi atas nama toko Pecel Lele Ojo Lali Rp. 12.500.000,,Usaha Kue Putra Bungsu Rp. 6.000.000, MFC Fruits Rp.2.000.000, dan Toko AD

Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikahpernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh ParaPemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya jugadipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak mereka;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6,tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 TentangTata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuaiHalaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PA.Blcnketentuan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Materai,telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo,oleh karena alat buktialat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa terhadap

selama19 tahun belum dikaruniai keturunan, sementara Pemohon II berstatusgadis dalam usia 25 tahun;Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Pemohon II tidak/oelum pernah mendapat atau mengurus akta nikahtersebut;Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai anakbernama: ANAK 1, lakilaki, umur 4 tahun, (lahir pada tanggal 15/08/2010):ANAK II, perempuan, umur 2 tahun, (lahir pada tanggal 03/08/2012);ANAK III, lakilaki, umur 9 bulan, (lahir pada tanggal 19/03

/2014);Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebutuntuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak paraPemohon;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrammaupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarangHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pat.G/2015/PA Siktidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan PemohonIl beragama Islam);Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal

Peradilan Agama berlaku asas khusus (/ex spesialis) yakni adanya pembuktian, oleh karena itu Penggugat tetapdibebankan untuk membuktikan kebenaran daiildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dailildalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuaiketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telahjuga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara aHim. 5 dari 10 him.

Penetapan No.559/Padt.P/2020/PA.KtIUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alat bukti tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan PeraturanMenteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengannominal

Nomor 2111 K/Pdt/2017Bahwa semua alasanalasan yang termuat dalam bab konvensi, mohondianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini;Bahwa bidang usaha Penggugat Rekonvensi didasarkan Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tertanggal 18 November 2014Pasal 1 ayat (1) dan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Bab Pasal 1 ayat (2);Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah badan usaha yang menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

mendapatdispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alatbukti tertulis P.1 sampai degan P.7, dan terhadap alat bukti yang telahdisebutkan sebelumnya secara mutatis mutandis dianggap telah telahdipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang PerubahanBea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alatbukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang

tanggal 14Maret 2017 yang pada pokoknya bahwa, terhadap replik Penggugattersebut Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalilgugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor 212/Kua.17.023/PW.01/12/2016 tertanggal 13Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudianberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03

/2014 (buktiP);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Tergugatmenyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap alatbukti tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orangsaksi, yaitu:1.

SYAIFUL MANURUNG beserta seluruhlampirannya;Telah mempelajari barang bukti yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum di persidangan;Telah mendengar :e Pembacaan Surat Dakwaan;e Keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;e Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Maret2014 NO.REG.PERK : 14/RP.RAP/03/2014, yang pada pokoknyasupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014 Nomor:PDM169/Mks/Ep/03/2014 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA:Bahwa ia terdakwa RUSDY GAFFAR, pada tanggal yang sudah tidak dapatditentukan lagi dalam tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di JI.

PeraturanHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 381/Padt.G/2020/PA.MpwMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Akta Kematian atas nama Sodikin,alat bukti tersebut merupakan akta autentik, yang membuktikan bahwaXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas namaPemohon, alat bukti tersebut merupakan akta

permohonan tersebut telah diumumkansesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14(empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itupermohonan tersebut harus diperiksa Sesuai dengan prosedur yang berlaku;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti suratHal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2019/PA.Blcn.tersebut telah memenuhi syarat formil dan

sebagaimana diatur olehhukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telahmenghadirkan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.7) serta dua orangsaksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyatacocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat buktidalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alatbukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan