413 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 413 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANA SERU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;ELISA SAMPEALLO,~ kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan,

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013Khusus Nomor 09/600.14/73.18/X/2012, tanggal 2 Oktober2012;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas dataSertipikat Hak Milik Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 Kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan kemudian diterbitkanSKPT Nomor 36/300.7/73.18/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 yangmencatumkan data atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 sebagai berikut:Sebelah Utara : Berbatasan tanah/rumah milik NeBaka;Sebelah Timur : Berbatasan Jalan raya Nonongan;Sebelah Selatan : Berbatasan

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013menganalisa dan memberikan pendapat terhadap keberatankeberatanyang diajukan Pemohon dalam memori banding, karena kurang cukuppertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Majelis Hakim Pengadilan Tinggijelasjelas telah menyimpang dari ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang mengatur tentang tugas dan fungsinya sebagaipengadilan ulangan;Il.

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013

45 K/TUN/2013

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional JawaTimur No. 1502/HGB/35/1991 oleh Penggugat didaftarkan di Kantor PertananahanKota Surabaya dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan Nomor 249/KelurahanHal. 3 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201310.Kedungdoro atas nama PT. Surabaya Bowling Centre (PT.

Eks Bank Bumi DayaHal. 17 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201318di Kampung Mergoyoso Surabaya dengan mendasarkan pada UndangUndang No.

Bank Bumi Daya (Persero).Hal. 19 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132020Cc.8) Bahwa sesuai Akta Merger No. 100 tanggal 24 Juli 1999 , PT. Bank BumiDaya (Persero) telah bergabung atau merger ke dalam PT. Bank Mandiri(Persero), yang didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998Notaris Sutjipto, SH. yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RINo.

Putusan Judex Facti tersebutHal. 21 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132222telah bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokok Pokok Agraria berkaitan dengan stelsel pendaftaran tanah, karenanyaberalasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :a.

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132626

240 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 240 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :ROSPITA PANE, B.Sc., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Pintu Air IV No. 99 KelurahanKuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnyamemberi kuasa kepada: Budi Hartono Purba, $.H dan Amos J.

MEDAN SELAYANGKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Bunga Cempaka No. 54 A KecamatanMedan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HerryantoSimanjuntak, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat HERRYANTOSIMANJUNTAK, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Brigjend Zein Hamid,Komplek Ruko Citra Baru No. 13 Titikuning Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 05/SKH/HS/2011 tanggal 14 April 2011;Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 240 K/TUN

ataupelaksanaan putusan hakim dengan titel menyerahkan kepada pihak yang berhakoleh karena itu penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat I yangdiketahui dan ditandatangani oleh Tergugat II adalah dikuwalifikasikan sebagaiperbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negaraserta sangat merugikan Penggugat, karena hingga sampai dengan gugatan inididaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Penggugat masih menguasaiHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 240 K/TUN

Maka hakPenggugat terhadap objek tanahnya dimaksud tersebut secara hukum telahgugur, sehingga karenanya Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukumuntuk menaruh keberatan dengan mengajukan gugatan ini ;b Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;3 Tentang error in objecto (objek sengketa bukan KEPTUN).Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 240 K/TUN/2011a Bahwa dengan memperhatikan formulasi dan isi

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 240 K/TUN/2011

399 K/TUN/2011

Putusan Nomor 399 K/TUN/20115. AHMAD TAUFIK, S.H.

Putusan Nomor 399 K/TUN/2011penambahan luas lahan, perubahan jenis taman, penambahankapasitas pengolahan atau diferifikasi usaha sebagaimana dimaksuddalam pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan atau diberikanperingatan paling banyak 3 (tiga) kali masingmasing dalamtenggang waktu 4 (empat) bulan.

Putusan Nomor 399 K/TUN/20111616Trimadu Murni Asri), hingga terjadinya pencabutan Izin Usaha Perkebunan an.

Putusan Nomor 399 K/TUN/201118karena menurut Hakim Tingkat Banding belum dilaksanakan kegiatansecara fisik adalah diluar kemauan dariTermohon Kasasi disebabkan atas tanah aquo masih melekat Hak PengelolaanHutan (dhi. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/UPHHK an.

Putusan Nomor 399 K/TUN/201120Biayabiaya perkara : 1. Meterai ...... eee Rp. 6.000,2. Redaksi occ Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi....... Rp. 489.000,+Jumlah ........ Rp. 500.000,20Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADTL, SH.NIP. : 220 000 754

400 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 400 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. MARVELZON INDONESIA, yang berkedudukan di Jakarta, dalam halini diwakili oleh HASAN RIDWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur Utama PT. MARVELZON INDONESIA, beralamat di Jalan PakinNomor : Komplek Ruko Mitra Bahari H, Blok D/18 Jakarta Utara, selanjutnyamemberi kuasa kepada : 1.

Putusan Nomor 400 K/TUN/20132. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, berkedudukan di Jalan Dr.Sopandi No. 68 Ciamis, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Nama : AEP SUNENDAR,S.H.,M.H ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenCiamis ;2. Nama : YAYAT HIDAYAT,S.H ;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, DokumenHukum dan HAM Setda Kabupaten Ciamis ;3 Nama : DENI WAHYU HIDAYAT, S.H.

Putusan Nomor 400 K/TUN/201321Bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 057/85Um/2012 tertanggal 27Januari 2012 tentang Jawaban Surat Permohonan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan Eksploitasi Pasir Besi di Laut Lepas Pesisir Pantai SelatanKabupaten Ciamis yang pada intinya tidak bisa/menolak perpanjangan Izin UsahaPertambangan Pasir Besi milik Penggugat dan Surat Keputusan Tergugat II No.540/001/BPPT.03/2011, tertanggal 19 April 2011 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Pasir Besi

Putusan Nomor 400 K/TUN/20133 Bahwa bukti hak Penggugat sehingga karenanya tidak mempunyaikepentingan lagi untuk menggugat sangat jelas dan tegas dapat disimpulkandari Diktum ke empat Keputusan Tergugat I Nomor : 540/Kpts28Huk/2004Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Bahan galian PasirBesi kepada Sdr. Hasan Ridwan untuk dan atas nama PT.

Putusan Nomor 400 K/TUN/2013

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

791995) jo No. 47 K/TUN/1997, tanggal26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 3 082001) ; b.

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo93 K/TUN/1996, tanggal 2421998) ;Bahwa dalam point I halaman 3, 4 Gugatan dan point III halaman 5, 6Gugatan, Para Penggugat dengan jelas menyatakan dokumendokumen : (i)Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 306/Bambu Apus yang diterbitkan padatanggal 7 April 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 7/2003 tanggal 18 Maret2003 seluas 3.265 M2 (tiga ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi)(SHGB No. 306/Bambu Apus); dan (ii) Sertipikat Hak

2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo No.93 K/TUN/1996, tanggal 2421998 memutuskan bahwa atas sengketakepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Peradilan TUN, melainkanmenjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk itu mohon kepada MajelisHakim yang Terhormat agar terhadap gugatan Para Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard) ;Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa

Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 ? ;Menimbang, bahwa sesuai bukti T.II.Int.1, berupa Surat dari Syamsul bahriIlyas kepada RE. Barimbing, tanggal 06 Desember 2013, yang isinya bahwa PihakYayasan mengklaim memiliki tanah tersebut karena sudah terbit 2 Sertipikat Hak GunaBangunan Obyek Sengketa, T.I/.Int.3 berupa Surat dari Syamsul bahri Ilyas kepadaRE.

Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret2002, dan oleh karena maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan ParaPenggugat telah Kadaluwarsa haruslah diterima ; DALAM POKOK PERKARA. 2002022 on nner enn nnn nnneMenimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang GugatanPara Penggugat telah kadaluwarsa diterima oleh Pengadilan, maka terhadap PokokPerkara tidak akan dipertimbangkan lagi,

;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI, bahwa Risalah Lelang bukan merupakan keputusanbadan atau pejabat tata usaha negara, tetapi merupakanberita acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur"beslissing" maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/TUN/1997,Nomor : 137 K/TUN/1997, Nomor : 312 K/TUN/1996 ) ;Menimbang, bahwa Obyek sengketa a quo adalah RisalahLelang merupakan Berita Acara Lelang, tidak ada unsurpernyataan kehendak

21 K/TUN/2012

PUTUS ANNomor 21 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA, BADANUSAHA MILIK NEGARA (BUMN), beralamat di Gedung ManggalaWanabakti Blok VII Lantai 911, Jl. Gatot Subroto, Senayan, JakartaPusat ; dalam hal ini diwakili oleh Ir.

No. 21 K/TUN/2012Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 50/SKK/KUM/DIR/2010 tanggal 05 November 2010.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN' BLORA,beredudukan di J.

No. 21 K/TUN/2012 Asas larangan sewenangwenang, yaitu bahwa jika saja tindakan Tergugatmenerbitkan obyek sengketa di atas tanah kompensasi yang diterima PENGGUGATdari PT. Indocement Tunggal Prakarsa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakansewenangwenang.

No. 21 K/TUN/20124 Bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah selaku pihak ketiga, belumpunya kapasitas untuk menggugat kepada Tergugat, seharusnya gugatanPenggugat ditujukan kepada PT.

No. 21 K/TUN/2012Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa sengketa TataUsaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negaraoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal angka 3, Pasal 2, Pasal 3 danPasal 49 Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.

INYOMAN RETHA ARYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di d/a Dusun Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat,Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 08.1.VI/SK TUN/LBH DCK/VII/2016,tanggal, 14 Juli 2016 dengan ini memberikan kuasa kepada :. TAKDIR ALQUDRI, SH. jpnnnnennen nnn one nnn ann sense cere eee ee cece cnts2. AGUS KANARIWAN: SH, 3a anna nee cecce erence3.

TUN. SBY.Keempatnya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat diJalan Gajah Mada, Jempong Baru, Komplek Ruko Asri Regency Mataram, NTSB ; 22 = 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ITINTERVENSI/PEMBANDING;MELAWAN : GUSTIPUTU EKADANA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Anggrek No. 10 Karang tarunaMataram.

Tersebut didasari denganadanya 3 (tiga) putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainyaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/GITUN/19991P.TUN JO Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya no. 1431B/TUN/2000/PT.TUN.Sby Jo.

PutusanMahkamah Agung no. 150 K/TUN/2001 Jo No. 33 PK/TUN/2006 sertaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 16/G/TUN/2000/P.TUN JO Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 145/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/TUN/2001Jo No. 34 PK/TUN/2006 serta putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/Pdt/2006 dan pemohon merasakan bahwa : Terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain mengenaisoal yang sama atas dasardasar yang sama oleh pengadilan yang sama

Bahwa putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 143/B/TUN/2000/PT.TUN. Sby. Tanggal 11 Desember 2000 denganamar putusan: Menerima permohonan banding dari Tergugat IIPernbanding ,Tergugat II/Pembanding IT dan Tergugat IntervensilPembanding Ill; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/G.TUN/1999/P.TUN.

No. 209 PK/Pdt/2011Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohonperunjauan kembali : HERA WIJAYA atau WONG HERA WIJAYA,(dlh WONGHEE FOE), tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 150 K/TUN/2001tanggal 29 Mei 2002 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya NO.143/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2000 yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/GITUN/19991P.TUN.SMG. tanggal 7 Juni 2000;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 145/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby. tanggal 11 Desember 2000 denganamar Putusan: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding danTergugat Intervensi I/Pembanding II Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 16/G/TUN/2000/PTUN.Smg. tanggal 7 Juni 2000 yangdimohonkan bandingDENGAN MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding!

493 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 493 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MARLIN S. LAMATO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan stafHonorer Kantor Camat Dulupi, bertempat tinggal di Desa Dulupi,Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalema,Propinsi Gorontalo. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JM SIHITE, SH2.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :813.2/BKDDIKLAT/SK/73/V/2008 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Boalemo tanggal 5 Mei 2008 dengan jabatan PengelolaAdministrasi

Nomor Putusan 493K/TUN/2012melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi HukumanDisiplinPemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;8.Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :880/193/BKDDIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Penggugatmasih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan bertugasdi Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemobukan di Kantor Camat Dulupi;.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012Bahwa apakah berwenang menurut hukum kuasa hukum Bupati BoalemoManyatakan Banding dan mengajukan Memori Banding pada tanggal27 Pebruari 2012. hal ini sangatlah perlu untuk demi kepastian hukum.Bahwa Tergugat yaitu pejabat lama Bupati Boalemo telah memberikan suratkuasa tertanggal 13 Januari 2012 yang di berikan kepada masingmasing :Drs. Musafir Bempah, MMRidwan Hemeto, SH. MMDr. Tito Bastian, M.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012

JKTdan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal19 Agustus 2014, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Obyek gugatan sengketa TATA USAHA NEGARA (TUN) dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor : SIC//IV2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZINCERAI yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai Keputusan Tata UsahaNegara (TUN), selanjutnya disebut Obyek Gugatan; Adapun dasardasar hukum dan alasanalasan PENGGUGAT dalammengajukan gugatan

Tata Usaha Negara (TUN) adalah sebagai berikut : TENTANG OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA (TUN) DALAMGUGATAN A QUO1.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan sebagai obyek sengketa TataUsaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah Surat Keputusan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/V/II/2014 tertanggal20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAI yang dikeluarkan,diterbitkan oleh TERGUGAT;; 2.

Junctis PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103 K/TUN/2020tanggal 09 Maret 2020, yang mana sudah Berkekuatan Hukum Tetapberdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan TataHalaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BjbUsaha Negara Banjarmasin Nomor : W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020tanggal 16 Desember 2020;Bahwa Turut Tergugat sudah benar melakukan penerbitan sertipikat tersebutjuga sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kekeliruan

Abdul Gawi Sebagai Tergugat IlIntervensi, diberi tanda T.I14;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum TetapNomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinputusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

TUN/2020; Dalil jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan SertipikatHak Milik Nomor 10141 atas nama Abdul Gawi adalah benar alas hak bidangtanah yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yangditerbitkan oleh Turut Tergugat Sesuai prosedur yang berlaku dan tahapanyang sebagaimana mestinya namun saat ini sedang dalam prosespermohonan pembatalan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor103K/TUN/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;yang mana pada pokoknya merupakan hal yang sama maka

/2020 yang diajukan pula asli dari bukti Surat tersebutoleh Tergugat II berupa bukti T.II3; Bukti Surat T.I15 dan TT.5 berupa fotokopi Surat Keterangan BerkekuatanHukum Tetap Nomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16Desember 2020 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

(VideYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998),maka dengan adanya permasalahan tersebut di atas Hakim PN berwenangmengadili gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum 2.2 Penggugat yang menyatakan sah demi hukum Penggugat sebagaipemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141, atas nama Penggugatsebagai Pemegang Hak, dengan Surat Ukur

Berdasarkan judul dan halaman tanda tangan Objek Gugatan,jelas terlihat bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan ObjekGugatan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia, in casu Tergugat;b.

PutusanKasasi No. 518/K/TUN/2017.Dalam perkara yang telah inkracht tersebut PT. Indosat Tbk.,menyatakan dalam Petitumnya yaitu (Gugatan PT.

Putusan tingkat Peninjauan Kembali No. 172/PK/TUN/2018(Putusan PK 172/2018):a) Penggugat dahulu Pemohon PK pada perkara Nomor:172/PK/TUN/2018 dalam petitumnya tidak lagi meminta Tergugatdahulu sebagai Termohon PK untuk menetapkan kelebihanpembayaran sesuai BA 2293A dimaksud.

Pihak yang samaPihak pada perkara a quo sama dengan perkara yang telah inkrachtmelalui Putusan Kasasi No. 518/K/TUN/2017 dan Putusan PK No.172/PK/TUN/2018 yaitu PT. Indosat Tok. sebagai Penggugat melawanMenteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat.c.

Objek sengketa merupakan pelaksanaan dari Putusan MahkamahAgung RI dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 172PK/TUN/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah in kracht ;2.

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.

DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGBahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalahsengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu BupatiEnde/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut UndangUndang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; Bahwa menurut Pasal 48ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis.UU Nomor 9 tahun 2004 jis.

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara menentukan Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atauPejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkanperaturan PerundangUndangan untuk menyelesaikan secara adminstratifsengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikianmelalui upaya administratif yang tersedia ; Ayat (2),Pengadilan baru) berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jikaseluruh upaya administratif

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas,Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang tidakberwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun aquo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohonkiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarHalaman 31 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

tidak berwenangmemeriksa, memutuskan dan menyelesaiankan sengketa Tun a quo; ll.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke PersidanganPengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai PejabatTUN Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Adminstrasi TUNyang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September2014; yang artinya bahwa Keputusan itu. ada dan sah ;b.

528 K/TUN/2014

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Kulu Kota, KepalaDesa Loa Kulu Kotaserta Camat LoaKulu dan atau AkteHibah No. 04/CLK/PPAT/1986 dariEdson Hartonokepada Aji Indrawati;e Akta Jual Beli No.06/CLK/PPAT/1985yang dibuatdihadapan CamatKepala WilayahKecamatan Loa Kuluselaku PejabatPembuat Akta tanah,tanggal 20 April1985 Jo.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasarhukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atastanah objek sengketa dengan Aji Indrawati telah berdasar hukum atau tidak ;.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Pemilikan/Penguasaan tanah atas nama Aspian Samsu tertanggal 12 April2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari AspianSamsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011;3 Bahwa surat dimaksud ditandatangani oleh Camat Loa Kulu.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga dengan demikian seharusnya Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding tidak mengikut sertakan PT.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

11 Pen Nomor 0001 /Pdt.P/2016/PA.Bdw.Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah kakak seayah Pemohon Ilbernama Kusnadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Gurungaji Pemohon II yang bernama Buhari dan dengan disaksikan oleh kerabatdekat dan tetangga kanan kiri antara lain Ali bin Nahri, umur 29 tahun,Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Desa Gentong RT 07 RW 01,Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dan Mashori bin Tun

Para Pemohon.e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon II adalahsuami isteri, yang menikah pada 20 Agustus 2015 di RT.O2 RW. 01 DesaMrawan Kecamatan Tapen Kabupaten BondowosoHalaman 3 dari 11 Pen Nomor 0001 /Pdt.P/2016/PA.Bdw.e Bahwa yang menjadi wali nikahnya kakak seayah Pemohon Ilbernama Kusnadi dengan disaksikan dua orang saksi, yaitu Ali bin Nahri,umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat DesaGentong RT O07 RW 01, Kecamatan Taman Krocok, KabupatenBondowoso dan Mashori bin Tun

Mashori bin Tun, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan , alamatDesa Gentong RT 07 RW 03, Kecamatan Taman Krocok, KabupatenBondowoso, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman diDesa Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikanketerangan, yang pada pokoknnya sebagai berikut:e Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah tetangga dekat Para Pemohon.e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon II adalahsuami isteri, yang menikah pada 20 Agustus 2015 di RT.O2

RW. 01Desa Mrawan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso .e Bahwa yang menjadi wali nikahnya kakak seayah Pemohon Ilbernama Kusnadi dengan disaksikan dua orang saksi, yaitu Ali binNahri, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamatDesa Gentong RT 07 RW 01, Kecamatan Taman Krocok, KabupatenBondowoso dan Mashori bin Tun, umur 23 tahun, Agama Islam,pekerjaan , alamat Desa Gentong RT 07 RW 03, Kecamatan TamanKrocok, Kabupaten Bondowoso.

Bahwa yang menjadi wali nikah kakak seayah Pemohon II bernamaKusnadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai dan sebagai saksi Ali bin Nahri, umur 29 tahun,Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Desa Gentong RT 07 RW 01,Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dan Mashori bin Tun,umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan , alamat Desa Gentong RT 07 RW03, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso ;Halaman 7 dari 11 Pen Nomor 0001 /Pdt.P/2016/PA.Bdw.3

TUN. SBY. tanggal 11 April 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor117/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 117/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 4 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 117/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isidan lampirann yaj 22 2n= 2on een nnn nnn nnn nnn nnn noe non non noe nee nee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 117/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 29 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraHal. 2. Put. No. 117/B/2019/PT.TUN.SBY.Semarang Nomor : 117/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 23 Januari 2019, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 22+ 922ne nemo nnn. Dalam Eksepsi :Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il intervensi tidak diterimaLU FEN SS TN gm nm nn nentil.