/2004 / K/TUN/2004 tanggal 04Mei 2006, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapatdttaksanakan berdasarkan Surat Keterangan NomorPTUN.PTK.4T.02JO632/2007 tanggal 25 September 2007.Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor354 520.141.12009 tanggal 08 Desember 2009 tentang PemberianHak Milik Atas Nama J.

Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat tidak berhak atasSertifikat tanah Hak Milik Nomor 2119/ Kelurahan Batu Layangkarna Sertifikat tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004 tanggal 04 Mei2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaanpembatalan Sertifikat Hak Milik 2119/kelurahan Batu Layang telahdilaksanakan.4.

terakhir tercatatatas nama : Perempuan Dokter MHajjah Any Rochani telah dibatalkanberdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan registerperkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20 Agustus 2003 Jo. putusanperkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2004 Jo. putusanperkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap..

FRANS APIT OPOK dan terakhir tercatat atas nama : MAHENDRAJAYA Sarjana Ekonomi, Magister Managemen merupakan pelaksanaanputusan Pengadilan perkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20Agustus 2003 Jo. putusan perkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3Maret 2004 Jo. putusan perkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada perbuatan melaanhukum yang dilakukan oleh Tergugat III..

telahdibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358K/TUN/2004 tanggal 04 Mei 2006, yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Milik 2119 / Kelurahan Batu Layangpun sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 02Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.1.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa sertifikatpendidik hanya merupakan pengakuan terhadap profesi guru.Selain itu, perlu. dipahami oleh Penggugat bahwa bagaimanapun juga,keputusan Pejabat TUN masih tetap berlaku selama belum ada pembatalandari Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, keputusan Kepala DinasHal. 16 dari 31 Hal.

Jika ada ketidaksepahamanPengugat terhadap keputusan Pejabat TUN tersebut, sahsah saja Penggugatmengajukan gugatan terhadap keputusan dimaksud. Namun demikianPenggugat tetap harus melaksanakan keputusan Pejabat TUN tersebut.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalahmasalah Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugatdilakukan oleh tindakan Tergugat dan Tergugat II, yaitu tindakan tidakmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor67/G/2012/PTUN.Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT.TUN.Hal. 25 dari 31 Hal.

Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.67/G/2012/PTUN Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT TUNSby jo Keputusan MARI Nomor : 411 K/TUN/2013. yang telahberkekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa dalam amar putusanakhir perkara tersebut (banding dan kasasi) sama sekali tidakmengandung unsur perintah apapun terhadap Tergugat ataupunTergugat Il yang mewajibkan Tergugat ataupun Tergugat II harusmelakukan tindakan tertentu.

Jo nomor : 411 K/TUN/2013. yang memutuskan padapokoknya :Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.b.

411 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 411 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERMENAS LAMMA KOLLY, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Alor, beralamat di RT.02/02, Kelurahan KalabahiTimur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;Selanjutnya memberi kuasa kepada: FILMON MIKSON POLIN, SH.MH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan GangDamai

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakanamanat musyawarah cabang sehingga partai tidak berjalan sesuaidengan fungsinya. Pasal 23 ayat (2) butir 2.3 Anggaran RumahTangga menegaskan bahwa Kewenangan Pemberhentian Pimpinansebagaimana dimaksud butir 1.2. diatur sebagai berikut : untuk DewanPimpinan Cabang dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan HarianDewan Pimpinan Cabang.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM:171.2/264/II/2011 tanggal 23Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor MasaJabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kotty, SE.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.

TUN terletak didepan SDN 03 DesaPegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang ;Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi bersama temanteman yaitu terdakwa MASDUKI dan sdr.

TUN terletak didepanSDN 03 Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang; Bahwa para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar saling berhadapansambil pegang kartu remi untuk bermain judi dengan kartu remi dengan taruhanuang di belakang warung milik sdr. TUN terletak didepan SDN 03 Desa PegiringanKec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang saat sedangbermain judi bersama temantemannya yaitu sdr.

TUN.

TUN. JKT Menerima permohonan dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor62/G/2019/PTUNBDG, tanggal 17 Oktober 2019 dengan;MENGADILI SENDIRI:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahuluOe2.

430 K/TUN/2013

Putusan Nomor 430 K/TUN/20132. Telah bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;3.

Putusan Nomor 430 K/TUN/2013lama dikuasai.

Putusan Nomor 430 K/TUN/2013Sk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 berakhir, tanah seluas 9.085 ha, yang terletakdi Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang telah digarap/diduduki rakyat didistribusikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961;Maka sesuai dengan Bab.

Putusan Nomor 430 K/TUN/2013Perlengkapan, Kakan Pertanahan Kota Binjai, Anggota DPRD KotaBinjai, Kabag Hukum dan semua camatcamat se Kota Binjai serta Kasubagyang menanganinya. Kewenangan itulah yang disikapi oleh Pemko Binjaiterhadap tanah STM Persiapan.

Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

35 K/TUN/2014

Putusan Nomor 35 K/TUN/20141235Perusahaan CV.

Putusan Nomor 35 K/TUN/201414148haMenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Disini,akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap orang/BadanHukum Perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan Tata Usaha Negaratersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannyadirugikan akibat keputusan tersebut.

Putusan Nomor 35 K/TUN/20141986 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Oleh karena itu telah cukup beralasan penafsiran dan pertimbangan hukumputusan Judex Facti tersebut dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan kasasi.

Putusan Nomor 35 K/TUN/20142222Kasasi dalam 5 (lima) hari kerja, bukan bermakna dalam 5 (lima) hari kerjaTergugat/Termohon Kasasi menjawab surat sanggah banding.

Putusan Nomor 35 K/TUN/2014282. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00 Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 28

Bahwa TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XxXIll (Para PENGGUGAT)mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) melaluiPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Register Perkara Nomor.132/G/2013/PTUNBDG tanggal 10 Oktober 2013.Dalam pemeriksaan Sengketa TUN, di mana para PENGGUGAT telah masuksebagai pihak Intervensi (TERGUGAT Il INTERVENSI 1 dan TERGUGAT IlINTERVENSI 2).Setelah Majelis Hakim Sengketa TUN pada PTUN Bandung memeriksa, mengadilidan memutuskan Gugatan TERGUGAT sampai dengan

CbiForm02/SOP/06.3/2018negara Register Perkara Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG juncto PutusanPerkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT juncto Putusan Perkara Nomor 126K/TUN/2015 juncto Putusan Perkara Nomor 04/PK/TUN/201619. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Permohonan kuasa hukum TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XxXIll, maka 3 (tiga) Sertipikatsertipikat yangtelah DIBATALKAN dan DICORET in litisa.

Bahwa setelah PENGGUGAT sampai dengan PENGGUGAT XxXIll DALAMREKONVENSI/TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XxXIIl DALAMKONVENSI memenangkan Sengketa TUN terhadap TERGUGAT !

/2015 juncto Putusan Perkara Nomor 04/PK/TUN/201641.

Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN JKTtanggal 2 Oktober 2014 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Perkara Nomor. 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Oktober 2015 junctoPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 04/PK/TUN/2016 tanggal 7 April2016;Yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah sah danberharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;7.

Dan ini dibuktikandengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.13 / G/TUN / 2007 / PTUN.SMG, isi putusan tersebut :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat II (intervinent)DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.350.000,00. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Putusan ini telah dikuatkan oleh PT.TUN SURABAYA No.140 / B / TUN /2007 / PT.TUN SBY. Jo.

Dan ini dibuktikandengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.13 /G/ TUN / 2007 / PTUN.SMG, isi putusan tersebut :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat II (intervinent)DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.350.000,00. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Putusan ini telah dikuatkan oleh PT.TUN SURABAYA No.140 /B /TUN / 2007 / PT.TUN SBY. Jo.

(Dua belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/G/TUN/2007/PTUN.SMG. Jo. ~No.140/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY Jo.No.102K/TUN/2008,PARA PIHAK :Penggugat : SUKIDI (Ahli Waris WAIMO PAWIROREJO) ;Tergugat : I. KEPALA KANTOR BPN KARANGANYAR ;Il. SUPARNO HADI SISWOYO.ISI GUGATAN :Menyatakan Sertifikat HM.1399 (Tanah Sengketa) seluas 1724 m2 adalahTIDAK SAH, dan BATAL ;Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat HM.1399 seluas 1.724m?

Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan TUN Semarang No.13/G/ TUN / 2007 / PTUN.Smg. Jo. No.140/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY Jo.No.102K /TUN/2008 ;4 Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo masih menganggap tidak sahtentang kepemilikan sertifikat No.1399 dan No.1400 a/n.

yang telah dipecah menjadi 2 buah sertifikat yaitu HM.1399 Luas 1724 m2,dan HM 1400 Luas 1700 m2, keduanya atas nama WAIMO PAWIROREJOberdasarkan Prona, dan penerbitan ke dua buah sertifikat tersebut tidakmelanggar UndangUndang dan dinyatakan Sah sebagaiamana bukti TXVII40nomer 8,9,10 yaitu Putusan TUN Semarang No.13/G/TUN/2007/PTUN.SMGtanggal 6 Agustus 2007 jo PT TUN Surabaya No.140/B/TUN/2007/PT.TUN SBYtanggal 4 Desember 2007 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.102K/TUN/2008 tanggal 11 September

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.

DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGBahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalahsengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu BupatiEnde/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut UndangUndang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; Bahwa menurut Pasal 48ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis.UU Nomor 9 tahun 2004 jis.

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara menentukan Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atauPejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkanperaturan PerundangUndangan untuk menyelesaikan secara adminstratifsengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikianmelalui upaya administratif yang tersedia ; Ayat (2),Pengadilan baru) berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jikaseluruh upaya administratif

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas,Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang tidakberwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun aquo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohonkiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarHalaman 31 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

tidak berwenangmemeriksa, memutuskan dan menyelesaiankan sengketa Tun a quo; ll.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke PersidanganPengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai PejabatTUN Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Adminstrasi TUNyang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September2014; yang artinya bahwa Keputusan itu. ada dan sah ;b.

528 K/TUN/2014

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Kulu Kota, KepalaDesa Loa Kulu Kotaserta Camat LoaKulu dan atau AkteHibah No. 04/CLK/PPAT/1986 dariEdson Hartonokepada Aji Indrawati;e Akta Jual Beli No.06/CLK/PPAT/1985yang dibuatdihadapan CamatKepala WilayahKecamatan Loa Kuluselaku PejabatPembuat Akta tanah,tanggal 20 April1985 Jo.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasarhukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atastanah objek sengketa dengan Aji Indrawati telah berdasar hukum atau tidak ;.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Pemilikan/Penguasaan tanah atas nama Aspian Samsu tertanggal 12 April2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari AspianSamsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011;3 Bahwa surat dimaksud ditandatangani oleh Camat Loa Kulu.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga dengan demikian seharusnya Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding tidak mengikut sertakan PT.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

120 K/TUN/2013

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013Tahun 2009 jo. SEMA RI No.2 Tahun 1991, oleh karenanya gugatanPenggugat/ Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya ;B.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013No.W11.U6/1264/HT.04.10.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013f) Sejak tanggal 28 Juni 2010, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongandan Penyerahan perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/ PN.BB jo.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

TUN. JKTSukamara, Kalimantan Tengah ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/T ERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor28/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Januari 2020, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor 19/G/2019/PTUN.PLK tanggal 4 November 201 9;3.

TUN. JKT4. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKDtanggal 26 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ANDIJAY ANDI; 22222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee nee nee5.

TUN.

TUN. JKTdilakukannya termasuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang menurut ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf b UUASN jo pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017,terhadap PNS yang bersangkutan (ic.

TUN. JKTPerincian BiayaPerkara :1. RedakSi ........00.. 000. =? Rp. 10.000.2. Materal ............. eee =? Rp. 6.000.3. Biaya Proses Banding ........... eee : Rp. 234.000.Jumlah : Rp. 250.000.Terbilang : Duaratus lima puluh ribu rupiah.Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT. TUN. JKT

103 K/TUN/2010

No. 103 K/TUN/2010Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, 3. IGN. HERRYHENDROHARJUNO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan GedonganIndah IV, Blok P12A, RT. 06, RW. IX, Gedogan, Colomadu,Karanganyar, 4.

No. 103 K/TUN/201012proses pembuatan dokumen AMDAL.

No. 103 K/TUN/201024540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi BahanGalian C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmy Yusron, AlamatKomplek Pondok Jati AM6 Sidoarjo, Jawa Timur Untuk dan Atas NamaPT.

No. 103 K/TUN/201050pada pokoknya berisi Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi BahanGalian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad HelmiYusron Alamat komplek Pondok Jati AM6 Sidoarjo Jawa Timurbertindak untuk dan atas nama PT.

No. 103 K/TUN/201058Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 58

Bahwa Badan Peradilan memutuskan perkara tersebut di atasberdasarkan Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehinggaKeputusan TUN in litis termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e UUNomor 9 Tahun 2004;5.

Sudarmono, S.H., telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur,dan substansi.a.

keputusan TUN;c.

in litis telahmempertimbangkan pula pengabdian yang diberikan Penggugatkepada institusi Kejaksaan RI;6) Berdasarkan uraian tersebut di atas diatas,Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN in litistelah sesuai dengan aspeksubstansi penerbitan suatu keputusan TUN;2.

Keputusan TUN in litis Tergugat tidak pernah menghalangi hakPenggugat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan prosespemeriksaan yang dijalaninya sampai dengan Penggugat menerimaKeputusan TUN in litis;f.

225 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 225 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :W IL D A, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempattinggal di Perumahan Candirejo Blok U Nomor 7 Desa Gejagan, RT.03/RW.03Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasakepada : Adi Wibowo, SH.

Putusan Nomor 225 K/TUN/20113.

Putusan Nomor 225 K/TUN/20111414yang antara lain menyatakan : Keputusan Kepala Kantor Regional II BadanKepegawaian Negara Nomor : 27.P.NIP51/IlI/2010 tanggal 1 Maret 2010,tentang Lembar Penetapan NIP atas nama Zaid Habibi No. urut 430 bahwaternyata yang dimaksud adalah bukan dalam bentuk Keputusan sebagaimanaditulis Penggugat tersebut.

Putusan Nomor 225 K/TUN/2011181832010 yang pada pokoknya Pihak Penggugat terkalahkan, dengan ini PemohonKasasi semula Penggugat/Pembanding sangat berkeberatan terhadap PutusanPengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tingkat banding tersebutdiatas, hal tersebut terbukti Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutusperkara Nomor : 12/B/2011/PT.TUN.SBY. Jo.

Putusan Nomor 225 K/TUN/2011

552 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 552 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BURHANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dagang, beralamat diDesa Simpang Nibung Kampung I No. 97 Kecamatan Simpang Nibung MusiRawas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:1. Napoleon, S.H.;2. M. Iskandar, S.H;3. M.

ASHROF FARHAN F, S.E, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di BSD Sektor 11 Blok H.4/3 RT. 005 RW.001 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong;Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 552 K/TUN/20136. Ir. M. AFFAN PRAPANCA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di JIn. Komering Blok P No. 3 RT. 021 RW.005 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;7.

;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 552 K/TUN/2013Individual : KTUN Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus yaitu kepadaSdr. Burhanuddin.

Hak Milik No. 13397/Talang Kelapa tanggal 22 November 2011, Surat Ukur No.1128/ Talang Kelapatanggal 09 November 2011 atas nama Burhanuddin, telah melanggar ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik, sehingga KTUN obyek sengketa a quo haruslahdinyatakan batal dan tidak sah, serta dicabut berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat(9) huruf a UU PTUN, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 552 K/TUN

telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BURHANUDDIN tersebuttidak dapat diterima;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 552 K/TUN

Karena SuratPenggugat aquo merupakan Keputusan TUN bersifat finalartinya sudah difinitif atau dapat menimbulkan akibat hukumyang merugikan Penggugat ;10. Bahwa Keputusan TUN Tergugat tersebut dalam angka 9 di atasbertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yangberlaku karenaA.

Sedangakan Keputusaan TUN Tergugat tersebut sangatbertentangan dengan pasal 3 yaknia.

Aria Multi Graphia sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol DinasPendapatan Propinsi Bali ;2):Keputusan TUN.

Keputusan TUN tersebut' bertentangan dengan salah satudari Asas asas Hukum Umum yang dikenal oleh BangsaBangsa (The General Principles of Law Recognized byCivilized Nations), karena keputusan TUN ini telahmenghukum Penggugat (dengan membatalkan kemenanganlelang yang diraih oleh Penggugat),padahal Penggugat sama sekali tidak bersalah dalamproses pelelangan bahkan Penggugat sudah memenuhisegala persyaratan yang diperlukan dalam si prosespelelangan dan proses kelanjutannya.

BahkanPenggugat sudah sebanyak 2 (dua) kali mensomasiTergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontraknamun tidak mendapat tanggapan ;Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Tata Usaha Negara yangdapat menerbikan Keputusan TUN dan dapat dituntut tanggungjawabnya menurut hukum tata usaha negara ;Bahwa akibat keputusan TUN.

Perkara No. : 193/G/2020/PTUN.SBYdisebutkan bahwa, Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalambidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badanatau Pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perUUan yang berlaku ;Maka untuk memahami perkara ini, mulamula kita harus memastikanbahwa, Obyek Gugatan yang menjadi dasar lahirnya perkara ini adalahmerupakan KTUN.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, TUN yangdijalankan oleh Pejabat TUN mengeluarkan Keputusan TUN yangberisi tindakan hukum. INDROHARTO menyatakan bahwa, TindakanHukum Pemerintah dibedakan menjadi,a. Tindakan Hukum yang bersegi satu atau sepihak (eenzijdige),dimana tindakan ini masuk dalam ranah hukum administrasi(TUN), danb.

Mempunyai Akibat Hukum BagI Tidak Seseorang/Badan Hukum Perdata Terpenuhi Sehingga secara keseluruhan Obyek Gugatan bukanlah merupakanKeputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN, karena ada unsurunsur yang tidak terpenuhi sebagai syarat untuk bisa disebut sebagaiKeputusan TUN.

Mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugattersebut ;2) Surat Gugatan Para Penggugat, Salah Sasaran Pihak YangDigugat/Tergugat (Eror In Persona) sekaligus Kurang Pihak YangDigugat/Tergugat (Plurium Litis Consortium)Dari Eksepsi No. 1 diatas, di Poin 2, mengenai Unsur Obyek GugatanDikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat TUN, disimpulkan bahwa hanyaTergugat sajalah yang merupakan Pejabat TUN, namun untuk TergugatIl dan Tergugat III bukanlah Pejabat TUN, tetapi Pejabat diatasnya yangmenunjuk merekalan

Perkara No. : 193/G/2020/PTUN.SBYPengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 16/2018 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;2) Error In Persona;bahwa hanya Tergugat sajalah yang merupakan Pejabat TUN, namununtuk Tergugat II dan Tergugat III bukanlah Pejabat TUN, tetapi Pejabatdiatasnya yang menunjuk merekalah sebenarnya yang merupakanPejabat TUN.