Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
ERLINDA, S.Sos
Tergugat:
1.WALI KOTA SOLOK
2.WALIKOTA SOLOK / H. ZUL ELFIAN, S.H., M.Si
340 — 178
  • sebagai Ketua Dewan PertimbanganPartai Nasdem Kota Solok; Saksi mengetahul kenapa Penggugat menggugat Walikota Solokkarena karena Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaHalaman 41 Putusan Nomor:10/G/2020/PTUN.PDGDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu olehWalikota Solok; Saksi mengetahui kalau Penggugat menjabat menjabat sekitar 3tahun ; Saksi mengetahui sebab Penggugat diberhentikan darijabatannya karena Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi bertemu denganTergugat di kantor Partai
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 196/ Pdt.G/2015/PN.Skt
Tanggal 28 Januari 2016 — ANDI NUGROHO, SH, dk vs PT. BANK MEGA Tbk, alamat Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kav.-12-14 A Jakarta Cq Kantor Cabang Surakarta, dkk
32 — 22
  • Kerugian immaterial akibat Perbuatan Melawan HukumPARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT I yangmerupakan seorang ketua DPC Partai MHanuraKab.Wonogiri yang memiliki banyak pengurus ,pengikutlebih dari puluhan ribu massa yang tersebar di 25kecamatan,seorang Advokad Muda dari Peradi yangharus selalu taat pada hukum dan bagian dari penegakhukum,danPENGGUGAT II yang sebagai seorang karyawanRumah Sakit MARGA HUSADA Wonogiri merasasangat malu kehilangan hak, harkat dan martabatnyayang tidak dapat dinilai dengan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
Ida Rosida
Tergugat:
Kuwu Desa Sedong Kidul
309 — 201
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 9 Juli 2013 — PT. SIEMENS INDONESIA, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan CEO, Hans Peter Haessleins serta Direktur dan CFO, Wolfgang Hofmann vs STEPHEN MICHAEL YOUNG, Warga Negara Australia, Pekerjaan Karyawan Swasta
267 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 14-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 18-11-2018
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 19/Pdt.G/2018/PN sml
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
150 — 105
  • Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
Pengadilan PA WONOSARI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA WONOSARI Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Wno
Tanggal 19 Juli 2017 — PEMOHON & TERMOHON
16 — 4
  • Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
233 — 53
  • NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
    melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 02-03-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BANK MEGA TBK
Tergugat:
1.SYAHRIZAL INNAYATKHAN
2.JIYANTO
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
188 — 149
  • Hal ini didasarkankepada prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Halaman 55 dari 60, Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2017/PN BjbKUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya berlaku juga dalam proses penyelesaian perkarayaitu hanya boleh mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat sehinggatidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara bersangkutan dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaanpihak
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 145/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
TALISOKHI LAIA
Tergugat:
Kepala Desa Orahili Eho, Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara
114 — 77
  • a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalan gunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 113/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. H. Ridwan Yunus, S.H. S.E. M.M
Terbanding/Tergugat I : Gunator
Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat VI : Andri
44 — 30
  • Pembantah didalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa telahmelakukan perikatan jual belli dibawah tangan tanggal 17 Januari 2020 denganTerbantah 1,ll Tanggapan;Bahwa Terbantah VI tidak pernah mengikatkan diri dalam bentuk hubunganapapun dengan Pembantah, sehingga Pembantah tidak ada hubungan hukumdengan Terbantah VI dan tidak ada Peristiwa Hukum antara Pembantah danTerbantah VI;Bahwa dengan mengikut sertakan Terbantah VI sebagai pihak dalam perkaraini,tindakan Pembantah telah bertentangan dengan Partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
152 — 82
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 823/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 29 September 2021 — Bayu Kusumo Dewantoro, berkedudukan di Jalan Perum Poin Mas Blok G2 No.3 Rt/Rw 04/011, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kel. Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raehandra, S.H. dkk beralamat di kantor hukum RD & Associates, berkantor di Rukan Botanical Junction, Blok i-10 No.9, Jalan Raya Joglo Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 020/RDA-BKD/SK?IX/2020, tertanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan: 1. Dra. Ryza Jazid Adam, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau V Nomor 29, Rt.002/013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, telah diubah menjadi Jalan Sekolah Duta V No.6 Rt004/Rw.014, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Dwi Nugraha Aluwi, S.H., Ando Christian, S.H., dan Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Advocates/Solisitors, beralamat kantor di Gedung Priamanaya Energi, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 53, Jakarta - 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, sebagai Tergugat ; 2. Badan Pertanahan Nasional Indonesia cq. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bertempat tinggal di Jalan H. Alwi No. 99, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai Turut Tergugat ;
227 — 127
  • Dalam kasus tersebut,tindakan manarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.51.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. ANTARNIAGA NUSANTARA vs PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk
230 — 665 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, TERGUGAT mengirimkan SuratNomor: AN 097/Eks/V1/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dariChina ke Indonesia, atas pillhan yang ditawarkan tersebut PENGGUGATmemilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober2007) sebagaimana ternyata dari Surat No.0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22Juni 2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
80 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SELALU BENAR38.Bahwa contoh undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidakselalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank NegaraIndonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaanpajak ganda (doubletax) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalamoperasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak padatransaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produkkeuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 15-01-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
RICHARD ANDRY HARRISON
Tergugat:
1.NY. LENNY SORAYA LEANG
2.IWAN DARMAWAN TANDIAWAN
48 — 13
  • tergugat;Sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi bahwa yang tarik sebagai turut tergugatyaitu IWAN DARMAWAN TANDIAWAN yang tidak ada hubunganHalaman 23 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mkshukum dengan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi karena yangbersangkutan tidak terikat dengan perjanjian nomor 6 tanggal 12Januari 2016, sehingga tindakan penggugat konvensi/tergugatrekonvensi yang menarik dalam gugatannya sebagai turut tergugatadalah bertentangan dengan prinsip partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
222 — 120
  • Sipil Negara sebagaimana dikutip;PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 14 dari 57 Halamanb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-05-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 48/PDT.G/2015/PN.TBT
Tanggal 20 Mei 2016 — KARNEL SIBURIAN LAWAN ALMARHUM RICHARD TAMBUNAN dan ALMARHUMAH RUMINA Br HUTAHAYAN, DKK
50 — 5
  • No. 48/Pdt.G/2015/PN.TbtBangunan berdasarkan UndangUndang Agraria) berdasarkan Surat Ukurtanggal 22 November 1920 Nomor 126 seb;Menimbang, bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 19 (Bukti TXl3)tersebut telah berakhir sejak tanggal 23 september 1980 dan sejak saat itulahtanah objek perkara dikuasai oleh salah satu partai politik atau golongan yangberkuasa saat itu (Bukti TX+4 s/d TXk6);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Tergugatdiketahui bahwa sejak zaman penjajahan Belanda tanah yang
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ARNES ARISOCA
92 — 12
  • Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 139/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
87 — 44
  • diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 36/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
1.MASAUDIN
2.LA JAIDIN
Tergugat:
Kepala Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi
247 — 134
  • umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai