29 PK/TUN/2011

W2 TUN 5509 HK 06/IV/2010 tanggal 07April 2010; Sedangkan fotocopy salinan resmi putusan No. 31 K/TUN/2010,diberikan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepadaKuasa Hukum Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali pada Rabu, 16 Juni2010;Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikanpernyataan permohonan Peninjauan Kembali pada Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada Jumat 01 Oktober 2010.

Bahwa sesungguhnya putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.153/B/2009/PT.TUN.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 489.K/TUN/2001, tanggal10 Juni 2004 tentang Perizinan, menyatakan Pemberian izinoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatuperusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belumdicabut) adalah melanggar asasasas umum pemerintahanyang baik, karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktifnegatif.1.2.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/TUN/2007 tanggal 6Nopember 2007 tentang Keputusan Pejabat TUNmenyatakan : Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan diwilayahnya dengan telah diketahuinya areal pertambangan PTArutmin Indonesia ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut (diwilayah Tergugat), maka seharusnya Tergugat berhatihatidan mempertimbangkan secara cermat pada tepat waktumempersiapkan

Dalam Perkara iniPejabat TUN terbukti melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan dan kehatihatian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ad. A. sampai dengan ad.

Laurens Alfons, Suami dan Orang tua dari, (IETJE ATMOKO,ELISABETH KAPOYOS, EMMA KAPOYOS, RONNY KAPOYOS, FIFIKAPOYOS dan ANSYE J SOENARIO), dalam Perkara TUN No.10/G.TUN/2006/PTUN Mdo, Jo. No 21/B.TUN/2007/PT. TUN Mks, Jo No.Halaman 11 dari 82, Putusan NOMOR 73/PDT/2018/PT MND.90 K/TUN/2008, yang dimenangkan oleh TERGUGAT Kepala KantorPertanahan Kota Manado, dan Para ahli waris dari Alm.

PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90 K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008 telahpula berkekuatan hukum tetap !!!

TUN/2007/PT.TUN.Mks, tertanggal 20 September 2007 jo. PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008;Bahwa fakta hukum, ternyata para Penggugat baru membeli tanah a quodari Turut Tergugat VII (Alanus Karundeng) pada tahun 2014, dimana tanahobjek a quo telah terjadi sengketa antara letje Atmoko dkk. Selaku abhlliwaris dari alm.

TUN/2006/P.

/2008 tanggal 8 Juli 2008 joPutusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 21/B.TUN/2007/PengadilanTinggi.

Lebih lanjut menurut PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelangmerupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yangbukan merupakan obyek

jasa pemerintah merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masingmasing Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa mengenai bukti

/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasapemerintah juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggalHalaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT30 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007tanggal 22 September 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember

Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

414 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 414 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalJalan S.Parman Gg.Purnama RT.25 No.144 A Kelurahan Pasar Lama,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,pekerjaan mengurus Rumah Tangga;Hj. SAPNAH BINTI H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: AL AKHMASY MUSYADAD, S.H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012tanggal 26 Oktober 2010 juga telah melanggar Pasal 30, Pasal 39 dan Pasal 40Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasintelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN. BJM, Tanggal 9November 2011 yang amarnya sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Il.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai penerbitanan AktaHibah. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengujikeabsahan Akta Hibah yang diterbitkan oleh pihak yang bukan Tergugat dalamperkara ini.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012

SAEAN ; 11 Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Majelis No.20.HK/PEN.TUN/1999/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 1999,tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tersebut(schorsing) tetap dipertahankan danDEPIAKU fo omen mn i i se ne me me ee ee2 MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayayang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negaraini secara tanggung renteng sebesar Rp.212.500, (Dua ratus Dua Belas Ribu Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No93/B.TUN/1999

/PT.TUN.Sby. tanggal 16 September 1999 joPutusan Mahkamah Agung No : 02/K/TUN/2000, tanggal 14Maret 2000 =; ( kode P2 dan P3);Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung diterima oleh paraTergugat, maka sejak saat itu pihak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Ill tidak pernah maumelaksanakan putusan tersebut secaraSUKGMEIA fe as ons ome come e ame e aes eae @ eosBahwa beberapa waktu terakhir ini malah pihak12penggugat dilaporkan ke polisi oleh seorang bernama : DWIBIJANTO.

TUN/ 1999 / PTUN. Sby tanggal 1 Juni1999 yang diperkuat di dalam amar putusun tingkat bandingNo. 93 / G.TUN / 1999 / PT.TUN. Sby tanggal 16 September151999, maka pejabat lelang tidak berhak untuk melelangyang menjadi obyek sengketa dalam perkara int. ;Bahwa dengan diterbitkannya tujuh SHM tersebut di atasoleh Tergugat, dan menjadi obyek sengketa dalam perkaraini menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannyasecara materiil.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo. 20/G TUN/1999/PTUN.SBY. ;b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 93 / B. TUN / 1999 / PT. TUN SBY.;31c. Putusan Mahkamah Agung No. O2K / TUN / 2000;d. Penetapan No. 20 HK / PEN. TUN / 1999 / PTUN.Yang mana bukti bukti tersebut dapat dilinat dalam putusanPengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 71 / Pdt.

No. 02/40K/TUN/2000, tanggal 14 Maret 2000, (fotocopy sesuaidengan aslinya ) j ~n

36 K/TUN/2011

red0;;P U TUS ANNomor 36 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :MOHAMMAD DAWOED, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KaumanNomor 50, Lawang Malang, Jawa Timur ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:1.

Nomor 36 K/TUN/2011merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;.

Nomor 36 K/TUN/2011a. ASaS umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksuddalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, antara lain :1.

Nomor 36 K/TUN/201116tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sebagai pendukung kebenaran gugatan Penggugat/Pemohon Kasasiadalah Bukti P1 dan Bukti P3 yang isinya adalah permohonan pembatalanpungutan dana sumbangan insidental/pengembangan sekolah yang dilakukanoleh Tergugat III/Termohon Kasasi III ;4.

Nomor 36 K/TUN/2011

,junctoNomor7 1/B/2004/PT.TUN.JKTJuncto Nomor 370 K/TUN/2004. JunctoNomor 05 PK/TUN/2007.Maka kesemua putusanputusan perkara tersebut adalah batal demihukum;12.

Di Tingkatan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R. dalamputusannya tanggal 15 Maret 2000 Nomor 27 PK/TUN/1998, yang amarputusannya antara lain: Mengadili Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Kepala KantorPertanahan Jakarta Selatan tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tanggal 24Juni 1996 Nomor58/B/1996/PT.TUN.JKT.Mengadili SendiriDalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara ; Menolak Gugatan Penggugat/H.

:Bukti PK 1.Bukti berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNomor 212/B/TUN/2001/PT.TUNJKT tanggal 27 Desember 2001(yang telah berkekuatan hukum tetap / inkracht) yang amarPutusannya di Halaman 5.Bukti baru ini diketahui dan diketemukan Para Pemohon PK padatanggal 21 Agustus 2015 sebagaimana diterangkan padahalaman terakhir salinan putusan tersebut yang menerangkanpemberian Salinan Putusan perkara banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 212/B/TUN/2001/PT.

Baringbing, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Ny.Suryati Dan KawanKawan berdasarkan Surat Permohonan tanggal10 Agustus 2015 Nomor : 270/REBPTUN/VIII2015.Bahwa keadaan bukti baru (Novum) berupa Putusan perkaraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor212/B/TUN/2001/PT.TUNJKT tanggal 27 Desember 2001 (yangtelah berkekuatan tetap / inkracht yang selengkapnya dikutip sebagaiberikut :Bukti PK 2 : Berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor:212/B/TUN/2001/PT.TUNJKT tanggal

:Bukti PK 2.Bukti berupa Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor165 K/TUN/2002 tanggal 17 September 2002 (yang telahHalaman 43 dari 58 hal. Put.

16 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 16 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONOJOMBANG, berkedudukan di Parimono Desa Plandi, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang, diwakili oleh :1 Haji MOHAMMAD NIZAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KH.Hasyim Asyari 140, Desa Balongbesuk Rt. 01 / Rw. 08, KompekBPP

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor :1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal03 Pebruari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011 ;Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat a quo (obyek sengketa)yakni pada saat menerima surat dari Polres Jombang Nomor : B/759/V/2011Satreskrim tanggal 25 Mei 2011 yang diserahkan oleh BRIPKA

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataankehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013IV Yang Mewakili Yayasan Harus Ketua dan Sekretaris.Bahwa dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan Baitul Hikmah yang didirikanoleh Penggugat berdasarkan akta No : 18 tanggal 25052010 dihadapan NotarisMasruchin,S.H., M.Hum., dalam Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dalamhal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, haltersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnyabersamasama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASANPENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARMONO JOMBANG tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 07 Maret 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalamPerkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) selaku Penggugat melawanRektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentangsengketa TUN berkaitan dengan pemilihnan Dekan FakultasMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas SamRatulangi Manado.

Putusantersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. ;> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakasarNomor: 44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. DalamPerkara: DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum. sebagai Penggugat Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 37 dari 244 Halamandan CHAIRUL ANWAR, ST.

., sebagai Penggugat II melawanREKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, sebagai Tergugat,tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilinan/pengangkatanDekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan FakultasTeknik UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, walaupun Penggugat dan Il mendapatkan suara terbanyak dalam pemilinan (peringkat ke1), namun yang diangkat Rektor menjadi Dekan justru calon lainperingkat kedua. ;2 2229222 nnn n nnn n ee 22 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasarmembatalkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 danNomor: 71K/ TUN/2004, tidak terkait secara yuridis dengan statutauniversitas jember, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor:767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/TUN/2004 tidak dapat dijadikansebagai dasar pertimbangan pengangkatan dekan oleh rektor diLingkungan Universitas Jember;C.

Nomor: ...K/TUN/...(Tahun). ;e. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004,setelah dicari melalui website resmi Mahkamah Agung RepublikIndonesia = (https:/Awww.mahkamahagung.go.id/) maupun melaluisearch engine google tidak pernah ditemukan/tidakf. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004 tersebut hanyaberlaku kasuistis untuk perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret(UNS).

/2016;Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Perkara TUN No.85PK/TUN/2016 jo.

No.213 K/TUN/2015 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No. 85PK/TUN/2016 jo. No. 213 K/TUN/2015 jo. No. 04/G/2014/PTUN.JKT.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., dan dalam perkaraPeninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo.No.213 K/TUN/2015 jo.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 17 Juli 2013 dan dalam perkara Peninjauan KembaliPerkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo. No.213 K/TUN/2015Jo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

., CN.Jabatan : Kasi Perkara TUN Wilayah I.4. Nama i IGNATIUSARDI SUSANTO, S.H.Jabatan : Kasi Perkara PerdataWilayah I..5. Nama : RESKAHHARTATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.6. Nama : SRI DEWIMARLINA PUTRI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.7. Nama : ANDRESETIABUDI ISKANDAR, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.8.

Philipus M.Hadjon, khusus bagi pihak ketiga yang berkepentingandengan adanya suatu keputusan TUN, maka tenggang waktudihitung secara kasusitis sejak saat dia mengetahuidan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatukeputusan TUN. Jadi titik awalnya adalah secarakasuistis dan faktual.

Yaitu) yang pertama dia tahuadanya keputusan TUN tersebut, dan yang kedua dia25merasa kepentingannya dirugikan atas adanya keputusanTUN tersebut (Putusan No. 22/G/2010/PTUN.BJM);Menimbang, bahwa dengan demikian saat mengetahuiadanya adanya suatu keputusan TUN bukanlah sebagaisatu satunya dasar (unsur) perhitungan tenggang waktubagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung olehsuatu. keputusan TUN, dhi SHGU PT.

Malindojaya Diraja, sehingga dengan demikianunsur merasa kepentingannya dirugikan atas adanyasuatu. keputusan TUN berupa SHGU No. 16 atas nama PT.Malindojaya Diraja dimaksud baru terpenuhi setelahmengetahui hasil Pengembalian Batas bidang Tanah ParaPenggugat, tanggal 16 juni 2010 dimaksud (Bukti P1,P2, P3, dan P4);Menimbang, bahwa = dengan demikian bagi ParaPenggugat selaku pihak bagi pihak ketiga yangberkepentingan dengan adanya suatu keputusan TUN, makatenggang waktu dihitung secara kasusitis sejak

saatdia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikanatas adanya suatu keputusan TUN berupa SHGU No. 16atas nama PT.

TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.

Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

Menyatakan secara hukum bahwa dengan telah dinyatakan batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/02Pencabutan/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82IUPOP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) EksplorasiMenjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT Mandiri SejahteraEnergindo Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor256/B/2014/PT TUN JKT. tanggal 4 November 2014 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUNSMD. tanggal 22 Juli 2014, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemegang hak yang sah atas atas Wilayah Izin UsahaPertambangan yang terletak di Kelurahan Mentawir, KecamatanSepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Penajam Paser Utaratanggal 6 Mei 2013 Nomor 545/82IUPOP/DIS

batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/04PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajem Paser Utara Nomor 545/250PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan PenyesuaianMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap Keputusan BupatiPenajem Paser Utara Nomor 545/03Esploitasi/Ekonomi/IV/2008Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT PasirPrima Coal Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 136 K/TUN

TGT tanggal 18 Januari2016;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Il pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan juga terdapat bukti baru (novum) yaitu sebagaiberikut: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 162PK/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016;Kemudian memohon putusan sebagai berikut:1

Nomor 1053 PK/Pdt/2019Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karenabukti tersebut baru ada setelan perkara ini berlangsung dan perkarasebelumnya yaitu perkara Nomor 02/G/2014/PTUNSMD tanggal 22 Juli2014, Nomor 256/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 4 November 2014 sertaNomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 yang diajukan peninjauankembali telah diajukan sebagai bukti

TUN. JKT9. Triana Nurhasanah ; Tenaga Advokasi Keperdataan, AnalisPendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ; 222022 2 no rnn non coon cee cne cen ncn oeKesemuanya Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, beralamat di Jalan H.R.

TUN. JKT4.

TUN. JKT Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor65/G/2016/PTUNJKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tangal 14Nopember 2016 oleh kami Dr.

17 / B / 2014 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 17/B/2014/ PT TUN.

antara : SYAIFUDIN,SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJHasanuddin, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, KecamCakranegara, Kota Mataram; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL WAHAB, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AdvePengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA, beralamat di JKH Ahmad Dahlan Gang Seroja No. 27 Pancor Selong, Kelurahan MKecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat KuKhusus tanggal 11Nopember 2013 No. 19 /LBHS/TUN

Tanggal 4 April2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan MemoriBanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 10 Mei 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Surat Pengantar NomorW4.TUN.1/724/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar padatanggal 2 Juni 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat Il Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Surat PengantarNomor W4.TUN.1/836/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat Il Intervensimaka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 26 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan

SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017kepada Tergugat Il Intervensi maupun Tergugat dengan surat pengantar NomorW.4.TUN.1/787/AT.01 .06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2017yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 12 Juni2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuandan Pernyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat Il Intervensi

maupunTergugat tanggal 13 Juni 2017 dengan Surat Pengantar NomorW.4.TUN.1/884/AT.01 .06/V 1/2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 2 Mei 2017 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage) dengan Surat Pengantar NomorW.4TUN