Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

., Jabatan sebagai AnalisPermasalahan Pertanahan pada Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Prov.Kalimantan Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat padaKantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur No.1 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :04/63.72.600/TUN/V1I/2015, tertanggal 11 Juni 2015 ;FERIZAL, S.H.

., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Banjarbaru Selaku Pengacara Negara, AlamatJalan Trikora No. 2 Banjarbaru; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/63.72.600/TUN/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Selanjutnya memberikan Kuasadengan Hak Subtitusi kepada :. SUMANTO, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan JaksaPengacara Negara, Alamat Kantor JI. D. Panjaitan No. 26B@njafiMaSIn, ~n nnn nnn nen nnn nn nn nnn nn nennnnnnensenannnans.

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

Soedarto,SH., selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan SatwaSurabaya menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnyaKeputusan TUN a quo serta menuntut kompensasi atas asetKebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluhmiliyar rupiah);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan olehPenggugat terhadap Keputusan TUN a quo telah melewati batastenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudahkadaluwarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat

P.31/MenhutI/2012tentang Lembaga Konservasi, sebagaimana telah Tergugaturaikan di atas;Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN a quo tidakbertentangan dengan asas kepastian hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Keputusan TUN a quotelah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastianhukum;Dalam Penundaan :Terhadap dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 halaman 11 dan 12 yangintinya mengajukan permohonan penundaan, dapat Tergugat

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakandalil yang mengadaada karena secara deklaratif Keputusan TUN a quoyang diterima oleh Tergugat Il Intervensi sudah diumumkan melalui mediaHalaman 49 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKTmassa local mapun Nasional, karena Keputusan TUN a quo pada saat itudiserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di KebunBinatang Surabaya, serta dihadiri antara lain oleh anggota DPRD danJajaran Pemerintah Kota Surabaya dan diliput

TSKBS 2013 264 6,43 %2014 253 5,53 %2015 164 4,17 % Dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa keputusanbahwa Keputusan TUN a quo telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf gPeraturan Menteri Kehutanan No. 31/MenhutI/2012 adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum;17.Bahwa terdapat dalil Penggugat pada angka 25 s/d 27 halaman 10 dan 11yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertibpenyelenggaraan negara dan

Selanjutnya Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwe suatukeputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itudihitung sejak hari pengumuman tersebut ;Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 tersebut terkait dengan pihakke tiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negarapenentuan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994

Layang , Kota PrajaPontianak , dengan ukuran panjang 30 depan, lebar 10 depa, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : dengan Jalan Raya Siantan Jungat sebelah Selatan : dengan Jalan Kapuas Sebelah Barat : dengan Tanah Aong Muin sebelah Timur : denganTanah Korem.5. bahwa klaim turut tergugat tersebut ditindak lanjuti dengan mengajukangugatan dipengadilan tata usaha negara pontianak, yang terdaftar dalamperkara: Nomor :38/G/PTUN.PTK/2003 Jo Nomor : 147/B/2004/PT.TUN.JKT.Jo Nomor :152K/TUN

521m2.dan kemudian oleh tergugat melalui suratnya nomor570.140241.12010 tanggal 5 Maret 2010 telah menyampaikan kepadapenggugat perihal: pemberitahuan pembatalan dan penarikan sertifikat hakmilik nomor 671/Batu layang.9. bahwa permohonan pembatalan sertifikat hak milik nomor:671/Batulayang.atas nama MASYITA dengan mendasarkan pada putusan perkara tatausaha Negara,sebagaimana putusan : nomor :38/PTUN.PTK/2003tanggal 1 Maret 2004 jo. nomor :147/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2004 jo. nomor:152K/TUN

Nomor 152 K/TUN/2006 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap ;4. Bahwa permohonan pembatalan yang di mohonkan oleh Tergugatberdasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak delam16putusan Nomor 38/G/PTUNPTK/2003 Jo Nomor 147/B/2004/PT.TUNJKT Jo.

Nomor 152 K/TUN/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap sebagaiman Penetapan Eksekusi Nomor 04/PENEKS/PT.TUNJKT/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;Bahwa Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka12 karena bukan Penggugat yang menyatakan secara hukum putusan tidakdapat dijalankan (Non Eksekutabel) karena perkara Nomor 38/G/PTUNPTK/2003 Jo Nomor 147/B/2004/PT.TUNJKT Jo.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 152K/TUN/2006, tertanggal 13 Januari 2009, bermeterai cukup dansesuai dengan turunannya diberi tanda Bukti : T 4;205. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak, No. 04/PENEKS/PTUNPTK/2003, tertanggal 14Desember 2009, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberitanda Bukti : T 5 ; 6. Foto copy Surat dari BPN Kota Pontianak tertanggal 05 Maret2010 No. 570.140241.12010, ditujukan kepada sdr.

yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 21 Januari 2011Nomor : 208/1/2011 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris dan StafSekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa LingkupPemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;2 Keputusan....ke halaman 4 dari 51 halaman2 Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 28 Desember2010 Nomor : 774/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan WalikotaPalopo Nomor : 761/XII/2010 tentang Pengangkatan AnggotaKelompok Kerja (POKJA) VIII Unit Layanan Pengadaan

(ULP)Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagai PelaksanaPelelangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaAlam Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;3 Keputusan TUN tentang Berita Acara Penetapan Pemenang danPengumuman Pemenang Pelelangan, yang dikeluarkan Tergugat I,khususnya yang berkaitan dengan :a Untuk Penggugat I (CV.

tertanggal 25 April 2011 (copyterlampir);c Dari kedua jenis Keputusan TUN diatas yang berkaitan langsungdengan Para Penggugat, dan salah satu objek dalam perkara ini,masing masing :1 Untuk ....ke halaman 9 dari 51 halaman1 Untuk Penggugat I (CV.

Haltersebut menurut Tergugat justru bertentangan dengan Pasal 15 ayat(1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)dan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan oleh LKPPsebagaimana terurai pada jawaban Tergugat poin (4) diatas.Sehingga Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalahSah dan berkekuatan hukum terhadap Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat II (Ketua POKJA VIII) berupa :Berita Acara Penetapan Pemenang yang dibuat oleh Tergugat II,masingmasing Nomor

MengingatPejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan TUN telah sesuaiprosedur ketentuan perundangundangan yang berlaku.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no.39 PK/TUN/2008 ;5. Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat terhadap para Tergugat I atas objectsengketa SHM 1825/Jimbaran nebis in idem karena sudah pernah diputus baik diPengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar sampai putusan tingkat peninjaun kembali, sesuai ketentuanpasal 1917 KUHPerdata. sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Iharus ditolak;DALAM POKOK PERKARA1.

Foto copy salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 39 PK/TUN/2008 diberi tanda bukti: T ;2. Foto copy salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3825 K/Pdt/2001 diberitanda bukti T23. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266 K/TUN/2006, diberi tanda bukti T34.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no. 39PK/TUN/2008 ;4.

No. 35/B.TUN/20067PT.TUN SBY Jo No.266K/TUN/2006 jo No. 39 PK/TUN/2008 para pihaknya adalah I Gusti Ngurah KetutWedantha BA, sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung danKepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Para Tergugat serta I Gusti Ngurah KetutSangku dan Anak Agung Ngurah Agung sebagai para Penggugat intervensi, gugatanmana didasarkan pada pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung dan pembatalan sertifikat hak milik No. 5028 atas tanah obyek sengketa.Sedangkan

Bahwa Tl sama dengan Pllyaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/PTUN/2005/PTUN.DPStanggal 25 Mei 2005, T2 sama dengan P12 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegari Surabaya No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN SBY tanggal 17 April 2006, T3 samadengan P 13 yaitu Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007.

. : 19781213 200604 2 003JABATAN : Staf Seksi Perkara TUN, Wilayah I, Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RI.2.

NAMA : Marcellinus Wiendarto,S.H.Halaman dari 14 Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUNBJMNIP : 19860426 201101 1 008JABATAN Staf Seksi Perkara TUN Wilayah I,Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RISelanjutnya disebut sebagai ..............csssccssssesssees TERLAWAN I;Il. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSIKALIMANTANSELATANJalan D.I Penjaitan No. 20 Kota Banjarmasin.

PutusanMahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo.

PutusanMahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketigayurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidakdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atautidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingandirugikan

Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90(sembilan puluh) hari sehingga Pelawan masih memiliki 31 (tiga puluh satu) hari untukmengajukan Gugatan setelah Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT berkekuatanhukum tetap ;Menimbang, bahwa Pelawan kemudian mengajukan gugatan kembali diPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibawah register perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM pada tanggal 17 Januari 2013 setelah adanya Putusan KasasiNomor 146 K/TUN

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

PADAHAL sertipikatsertipikataquo sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.05/PBT/BPN 73/2013 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan PeninjauanKembali No. 71/PK/ TUN/ 2010. Bahwa disisi lain Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki buktibukti kepemilikan lain atau bukti hak penguasaan lain diatas objek sengketa.

dari Putusan Peninjauan Kembalia quo.Bahwa sesungguhnya substansi dari Putusan Peninjauan Kembali No.71/PK/TUN/2010 adalah : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.66/G.TUN/2000/PTUN.

Put. 245/PDT/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScanneran Kembali 71/PK/TUN/2010< H .

Put, 245/PD1/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScannersar pada pertimbangannya diatas tidakf sebelumnya pada halaman 43 yangK / TUN / 2010 yang berbuny! :Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makaskonsisten dengan pertimbangan pada paragramengutip Putusan Peninjauan Kembali NO. 71 Pe Bahwa inti dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah :Bahwa terdapat bukti baru (novum) yang diberi tanda PK1, PK 1a,b,c,d.

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 71/PK/TUN/2010 telahmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001. Bahwa PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001, bunyi amar Putusan dalampokok perkara adalah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danMenyatakan batal SHM No. 02959/Desa Mangasa serta SHM No. 02931/DesaMangasa atas nama Hj. Saleha..

Sulawesi Tenggara Nomor 11/HM/1979. tanggal 16 Januari 1979 (buktiP5) tidaklah terdapat suatu sengketa hukum dan secara hukum hingga saatini SK tersebut adalah benar keberlakuannya;Secara hukum terkait Bukti T2 dan Bukti Tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011, tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut memiliki cacat procedural

/2011. tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yangmenyatakan secara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut

/2011. tanggal 28November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/TUN 2013,Tanggal 24 April 2013, maka dapat disimpulkan telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu

/2011 tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yang menyatakansecara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua sertifikat hak

No.131 K/Pat/201526 Januari 2011 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T1 berupa suratpemberitahuan dan penyerahan salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 diperoleh faktabahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonohu dan SertifikatHak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masingmasing atas nama Tindak Djioentersebut di atas dinyatakan batal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 disebutkan bahwa alasanpembatalan kedua sertifikat hak milik

216 K/TUN/2015

Nomor 216 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4Bekasi, Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 DARYOTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2 SRI HARIA MANIATI, S.H., M.H., jabatan

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atasterbitnya Sertipikat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juni 2010 yangditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa Sukatenang, tanah tersebut tidakdalam

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Bahwa, atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 323 atas namaAmin Basuki, oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat tidak tertibsebagai Penyelenggara Negara yang baik;e Keterbukaan;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparan kepada Penggugat walaupunsudah disurati secara resmi maupun mendatangi secara langsung KantorPertanahan Kabupaten Bekasi;e Profesionalitas;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa);Berdasarkan Pasal 835 KUHPerdata menyatakan Tiap tuntutan gugur karenakadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh Tahun;Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

tersebut, sangat jelas berlaku bagi masyarakat (subjekhukum), yang dalam hal ini menerima akibat hukum daripada ObjekGugatan tersebut termasuk juga termasuk PENGGUGAT in casu,Halaman 12 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdosebagai orang per orang, Warga Negara Indonesia yang mempunyaikepentingan hukum pada Keputusan TUN tersebut;ll.

: 34/G/2020/PTUN.Mdosemestinya Tergugat berkewajiban memberikan keputusan dan/ataupenetapan dan/atau sekurangkurangnya jawaban dan/atau tanggapanatas upaya administratifkeberatan terhadap Objek Keberatan yangadalah merupakan Keputusan TUN tersebut, paling lama atau selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, maka dengan diajukannya gugatanoleh Pengugat pada tanggal 16 September 2020 terhadap ObjekGugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, semestinya masihdalam waktu dan/atau memenuhi jangka waktu

Terhadap Alas Hak dan Kepentingan Pengqugat1) Bahwa kepentingan PENGGUGAT sangat jelas dirugikan atas penerbitanObjek Gugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, sehinga dasarPENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadapKEPUTUSAN TUN yang merupakan Objek Gugatan dalam Perkara aquo, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat 1 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangtertuang sebagai berikut: orang

(kurang lebih lima ribu enam ratus delapan belas meter persegi),yang diatasnya telah diterbitkan Objek Gugatan yang merupakanHalaman 44 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MdoKeputusan TUN oleh Tergugat, semestinya Tergugat dalammenerbitkan Objek Gugatan yang merupakan Keputusan TUNtersebut haruslah menjalankan prinsip keterbukaan sesuai denganasasasas umum Pemerintahan yang baik yaitu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10Nopember 1994, jo.

shabushabu tersebut, kemudian terdakwabersama saksi Hendrik bin Paulus melanjutkan perjalanan menuju ke arahKabupaten Gowa;Di tengah perjalanan saksi Hendrik bin Paulus menghentikan mobilnyakemudian turun membeli air mineral botol, pada saat itu juga terdakwamenggantikan saksi Hendrik bin Paulus untuk mengemudikan mobilnya,sepanjang perjalanan terdakwa melihat saksi Hendrik bin Paulus membuat alathisap shabushabu (bong) dengan menggunakan botol minuman air mineral,selanjutnya ketika sampai di Jalan Tun

Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidanganini sehubungan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwadan saksi Hendrik bin Paulus karena diduga melakukan tindak pidana secaratanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan jenis shabushabu; Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitarpukul 20.30 wita di pinggir Jalan Tun Abdul Razak

Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidanganini sehubungan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwadan saksi Hendrik bin Paulus karena diduga melakukan tindak pidana secaratanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan jenis shabushabu;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitarpukul 20.30 wita di pinggir Jalan Tun Abdul

Hendrik Bin Paulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan inikarena Saksi dan Terdakwa pernah ditangkap pihak kepolisian didugamelakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan jenis shabushabu; Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018sekitar pukul 20.30 wita di pinggir Jalan Tun Abdul Razak HertasningKelurahan Samata

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa; Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa datang dari Ablam dengan tujuan keporos Malino, namun tiba di pinggir jalan Tun Abdul Razak, mobil yang kamitumpangi berhenti di dekat masjid.

kasasi TUN tersebut maka kuasa hukum PT.Asuransi Jiwasraya mensomasi terdakwa; Bahwa, kemudian kuasa dari PT.

AZHARY JALIN (pihak Penggugat) dan pihak TergugatDinas perumahan DKI Jakarta (Tertugat) dan PT Asuransi Jiwa Sraya (Tergugat Il/ intervensi) sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapHalaman 9 dari 20 Halaman Put 221/Pid.B/2016/PN Jkt Pstyaitu berdasarkan putusan No 11 K/TUN/2010 yang telah di putus padatanggal 4 Agustus 2010 dengan amar putusan Menolak PermohonanKasasi Terdakwa Drs.

kasasi dari pemohon kasasi terdakwadengan adanya putusan kasasi TUN tersebut maka kuasa hukum PT.Asuransi Jiwasraya mensomasi terdakwa;Bahwa, kemudian kuasa Hukum dari PT.

AZHARY JALIN (pihak Penggugat) dan pihak TergugatDinas perumahan DKI Jakarta (Tertugat) dan PT Asuransi Jiwa Sraya (Tergugat Il/ intervensi) sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapyaitu berdasarkan putusan No 11 K/TUN/2010 yang telah di putus padatanggal 4 Agustus 2010 dengan amar putusan Menolak PermohonanKasasi Terdakwa Drs.

adanyaputusan kasasi TUN tersebut maka kuasa hukum PT.

132 K/TUN/2012

P UTUS ANNomor 132 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :PT. PERINTIS ADIWANA, berkedudukan di Banjarmasin, dalam hal inidiwakili oleh Direktur Utama yang bernama ABIKUSNO, BSc., WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Slipi RT. 09/RW. 007,Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Hj.

No. 132 K/TUN/2012IDishut tanggal 13 April 2010 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif AtasPelanggaran di bidang Pengusahaan Hutan kepada UPHHK HTI PT.

No. 132 K/TUN/201216.17.18.19.Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a quo No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13April 2010 yang dikeluarkan Tergugat jelas mengandung cacat hukum karena :a. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No P.39/MenhutII/2008tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda AdministrasiTerhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 14 (5), 15 ayat(1);b.

No. 132 K/TUN/2012Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut :Mengenaialasan ad. I s/d. Ill.

No. 132 K/TUN/2012

74 K/TUN/2012

PUTUSANNomor: 74 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi mengambil putusansebagai berikut dalam perkara + 1.1. H.

No. 74 K/TUN/201 210ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara jo.

No. 74 K/TUN/201214Nomor: 5 Tahun 1986 jo.

No. 74 K/TUN/201220SETIANINGSIH., 12. ACHMAD AFFANDI., 13. NY. IMAS MASYATUN., 14. NY. Hj. TETTYKURAESIN., 15. M. SAHRONI., 16. NY. HERLIN SURTIHATI W., 17. AFENDISATIANUGRAHA., 18. HIKMAT DHAR MAuIl., 19. RIYADI RACHMAT., 20. ENDANGDAYASIH DWI KESTI., 21. NY.

No. 74 K/TUN/2012

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.