211 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Sepakat 6 Nomor 1Rt.004/Rw.020 Kelurahan. Sei Jawi, Kecamatan.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014101983 Juncto PP. Nomor 45 Tahun 1990) dan atau Penggugat juga tidak melakukanberistri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 Juncto PP.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014tidak ada lembaga mereka apakah Dewan Adat dll yang mau membela yangbersangkutan, barangkali karena Sdri Marini alias ayang seorang pecandu Narkoba,sehingga dirasa tidak patut untuk diberikan pembelaan dan mungkinkah seorangyang pecandu narkoba masih perawan ?, untuk diketahui bahwa hubungan antaraPemohon Kasasi dengan Sdri Marini alias ayang tidak benar jika dilakukan berkalikali.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidakmengandung cacat yuridis (ex.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014

/2016;Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Perkara TUN No.85PK/TUN/2016 jo.

No.213 K/TUN/2015 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No. 85PK/TUN/2016 jo. No. 213 K/TUN/2015 jo. No. 04/G/2014/PTUN.JKT.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., dan dalam perkaraPeninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo.No.213 K/TUN/2015 jo.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 17 Juli 2013 dan dalam perkara Peninjauan KembaliPerkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo. No.213 K/TUN/2015Jo.

Buah Batu Nomor 283 Bandung) yang sertifikatnya (SertifikatHak Milik) atas nama Penggugat berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara(TUN) Nomor 20 PK/TUN/2004 sudah diserah terimakan oleh Penggugatkepada Tergugat dan sebagian tanah tersebut sudah dibangun gudang olehTergugat;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah wanprestasi (ingkar janji) sudahjelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat, maka sangatlah wajarHalaman 2 dari 31 hal.

/1997 (Bukti T.dK/P.dR 3.B dan Bukti T.dK/P.dR 3.C),selanjutnya dari bukti ( T.dK/P.dR 3.B) Berupa Penetapan Eksekusi PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor 01/Pen.Eks/1999/TUN.

Turangga, Bahwa SertifikatHak Milik Nomor 1187/Kel, Turangga, yang Sertifikat Hak Milik Nomor 1187/Kel.Turangga, semula atas nama Engkoy Yusuf Wijaya di rubah menjadi atas namaOong Tatang Ditroena;Dengan dasar atau alasan bukti fakta hukum sebagai berikut:Bahwa, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung RItanggai 9 Juni 2004 Nomor 20 PK/TUN/1999 terhadap Putusan Kasasi MAtanggal 25 September 1998 Nomor 180 K/TUN/1997 Juncto PutusanPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

Put.Nomor 1311 K/Pdt/2016 Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September1998 Nomor 180 K/TUN/1997;Mengadili Kembali:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa, oleh karena terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No mor 01/Pen.Eks/1999/TUN. BDG dan bukti T.dK/P.dR4Sertifikat Hak Miiik Nomor 1187/Kel. Turangga, Bahwa sertifikat hak milik Nomor1187/Kel.

Turangga,semula atas nama Engkoy Yusuf Wijaya di rubah menjadi atas nama OongTatang Ditroena juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 10/G/PTUNBDG/1996 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Nomor 102/B/1996/PT.TUN Jakarta dan Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 180K/TUN/1997 (Bukti T.dK/P.dR 3.B dan BuktiT.dK/P.dR 3.C) telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali ( PK )Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 2004 Nomor 20 PK/TUN/1999, makapertimbangan hukum putusan

Tanggal 4 April2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan MemoriBanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 10 Mei 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Surat Pengantar NomorW4.TUN.1/724/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar padatanggal 2 Juni 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat Il Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Surat PengantarNomor W4.TUN.1/836/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat Il Intervensimaka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 26 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan

SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017kepada Tergugat Il Intervensi maupun Tergugat dengan surat pengantar NomorW.4.TUN.1/787/AT.01 .06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2017yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 12 Juni2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuandan Pernyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat Il Intervensi

maupunTergugat tanggal 13 Juni 2017 dengan Surat Pengantar NomorW.4.TUN.1/884/AT.01 .06/V 1/2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 2 Mei 2017 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage) dengan Surat Pengantar NomorW.4TUN

., CN.Jabatan : Kasi Perkara TUN Wilayah I.4. Nama i IGNATIUSARDI SUSANTO, S.H.Jabatan : Kasi Perkara PerdataWilayah I..5. Nama : RESKAHHARTATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.6. Nama : SRI DEWIMARLINA PUTRI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.7. Nama : ANDRESETIABUDI ISKANDAR, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.8.

Philipus M.Hadjon, khusus bagi pihak ketiga yang berkepentingandengan adanya suatu keputusan TUN, maka tenggang waktudihitung secara kasusitis sejak saat dia mengetahuidan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatukeputusan TUN. Jadi titik awalnya adalah secarakasuistis dan faktual.

Yaitu) yang pertama dia tahuadanya keputusan TUN tersebut, dan yang kedua dia25merasa kepentingannya dirugikan atas adanya keputusanTUN tersebut (Putusan No. 22/G/2010/PTUN.BJM);Menimbang, bahwa dengan demikian saat mengetahuiadanya adanya suatu keputusan TUN bukanlah sebagaisatu satunya dasar (unsur) perhitungan tenggang waktubagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung olehsuatu. keputusan TUN, dhi SHGU PT.

Malindojaya Diraja, sehingga dengan demikianunsur merasa kepentingannya dirugikan atas adanyasuatu. keputusan TUN berupa SHGU No. 16 atas nama PT.Malindojaya Diraja dimaksud baru terpenuhi setelahmengetahui hasil Pengembalian Batas bidang Tanah ParaPenggugat, tanggal 16 juni 2010 dimaksud (Bukti P1,P2, P3, dan P4);Menimbang, bahwa = dengan demikian bagi ParaPenggugat selaku pihak bagi pihak ketiga yangberkepentingan dengan adanya suatu keputusan TUN, makatenggang waktu dihitung secara kasusitis sejak

saatdia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikanatas adanya suatu keputusan TUN berupa SHGU No. 16atas nama PT.

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

PERKARA TUN TERHADAP SHM NO. 1130, NO. 1131 danNO.1146 ;Bahwa setelah sertipikatsertipikat Penggugat dan Penggugat Ilditerbikan pada tahun 1997 (setelah 10 tahun diterbitkan), Ir.Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor :08/G/2014/PTUNSRGKistranggono pada tgl. 09 November 2007 mengajukan Gugatan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dalam perkara No. 97/G/2007/PTUNBDG jo No.150/B/2008/PT.TUN JKT jo No. 363 K/TUN/2008 (Selanjutnya disebutperkara

Kistranggono, sehingga memintaagar SHM No. 1130/Babakan dan SHM No. 1131/Babakan, serta SHMNo. 1146 tersebut dibatalkan ;0PERKARA TUN NO. 363K TIDAK MEMBATALKAN PERALIHAN HAKSHM NO. 1130, 1131 DAN 1146 ;Bahwa putusan perkara No. 97/G/2007/PTUNBDG yang dikuatkanputusan Mahkamah Agung RI No. 363 K/TUN/2008, Majelis Hakimmengabulkan gugatan Ir Kistranggono, dengan amar yang intinya antaralain membatalkan sertipikatsertipikat antara lain SHM No. 1130, SHMNo.1131 dan SHM No. 1146, serta mencabut dan mencoret

dari bukutanah sertipikatsertipikat tersebut ;Dalam perkara TUN No. 363K tersebut, tidak ada amar putusan yangmenyatakan membatalkan tentang peralinan hak dan pendaftaranperalihan hak atas tanah No. 1130 dan 1131, serta No. 1146 tersebut danmenyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana diputuskan dalam bultirkesatu dan kedua obyek sengketa ; ne 2c ene none enoneBahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Penggugat II telah mengajukanupaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No.363 K/TUN

99 K/TUN/2013

No. 99 K/TUN/2013Genukwatu No. 70 tertulis atas nama Asiyah b. Girah dengan Persil No. 46 Kelas D IIseluas 640 m2, Persil No. 184 Kelas D II seluas 4.650 m2 dan Persil No. 184 KelasD II seluas 1.340 m*. Seluruh Persil Letter C No. 70 tersebut terletak di Dsn.Sumbersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

No. 99 K/TUN/2013ga Abd.hani Cs.

No. 99 K/TUN/20132011. Berdasarkan pasal 55 (lima puluh lima) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201322adilakukan Majelis Tingkat Pertama dalam menentukan adanya eksepsikewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201324Pemohon Kasasi Pembanding / Penggugat tidak perlu mengajukan pembuktiansecara tertulis maupun mengajukan saksi. Dimana pembuktian tersebutmenguras banyak energi, pikiran dan biaya.

TUNMDN jJunctoKasasi Nomor241K/TUN/2003 Juncto Peninjauan Kembali Nomor29PK/TUN/2005yang dimenangkan Hernie, telahditolak seluruhnyadalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 17 Januari 2006juncto Putusan Banding Nomor 08/Pdt/2006/PT TK., diputus tanggal31 Juli 2006 (inkracht van gewijsde) yang amarnya menolak gugatanPenggugat/Hernie dengannebis in idem, dengan pertimbanganhukumnya: Bahwa Tergugat II/BPN Kota Bandar Lampung yang menjadi saksiahli dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Sertifikat

Bahwa ditolaknya Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas namaHernie dan Putusan Tata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor 78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor241K/TUN/2003 juncto Peninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005dengan nebis in idem bukti nyata persengketaan tanah antaraSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas nama Herniemelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/T atas nama Penggugat dankawankawan/Hindun dan kawankawan telah selesai dan tuntasdimenangkan Penggugat dan kawankawan

Bangunan Nomor 275/TYanti/Tergugat IV ke Husni/Tergugat ,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, PutusanTata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN' ditolak seluruhnya dalam perkara Nomor38/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 April 2009 juncto Putusan bandingNomor 04/Pdt/2010/PT.TK

Bahwa Akta Hibah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T dari Hernieke Yanti/Tergugat IV, Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor275/TYanti/Tergugat IV Ke MHusni/Tergugat , Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat HakMilik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, Putusan Tata UsahaNegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL Juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 29/PK/TUN/2005 dan berdasarkan penetapan eksekusi dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor01/PEN.EKS/2009/PTUN;3.

Syarat Individual telah terpenuhi karenaKeputusa TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat DesaLatampu; Bersifat final, diartikan kKeputusan tersebut sudah definitif, kKeputusanyang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhikarena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapatpersetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo, namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat. Jika merujuk pada pasal 53ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, danpasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang padapokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhisyarat;a.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalamwaktu 14 hari.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas. Terhadap pelanggaran asasasas yang dilakukan oleh Tergugatdapat diuraikan sebagai berikut;a.

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

TUN. JKT2007 diluar jam dinas di Rumah Praktek Kebidanan Endang, yaitusebagai sopir, dan juga menanamkan modal;Seiring dengan berjalannya waktu usaha semakin maju. Banyaksaingan bisnis yang mengancam misalnya :V.PETITUMMengancam menutup tempat praktek Bidan Praktek MandiriEndang, tanpoa alasan jelas.

TUN. JKTMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormatberkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor:062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014)c.

TUN.

TUN. JKTpernikahan secara agama (siri) pada tanggal 28 Februari 2008 dengan sdr.Suparlan sebagai istri kedua. Padahal pada saat menikah denganPenggugat, sdr. Suparlan masih memiliki istri sah bernama Sunarmi danmemiliki 2 orang anak. Perbuatan tersebut diakui Penggugat pada poin 12dalam BAP tanggal 21 Maret 2013;Bahwa Penggugat menyebutkan: PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka6 PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah danmartabat PNS.

Keputusan TUN Tentang Surat Nomor : PEMB00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 PerihalPemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Dasar hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapanganadalah:a.

Keputusan TUN Tentang Surat Nomor : SPHP00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.Dasar hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaanadalah:a.

Obyekobyek gugatan tersebut berisi tindakan hukum TUN berupaPejabat TUN melakukan penetapan kewajiban bagi Penggugatberdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun2009. 3. Bahwa obyekobyek gugatan a quo berwujud, ditujukan kepadaPenggugat sendiri, dan final karena penetapan Keputusan tersebuttidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari pihak lain.4.

No.86/PLW/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 April 2019;Putusan MARI,Mahkamah Agung Nomor 52Fotokopi sesuai dengan DiruktoriPutusan KasasiK/TUN/2017, tanggal 14 Februari 2017;Putusan MARI,Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor161/PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017;Putusan MARI,Mahkamah Agung Nomor 560Fotokopi sesuai dengan DiruktoriFotokopi sesuai dengan DiruktoriPutusan KasasiK/TUN/2016, tanggal 13 Januari 2017;Fotokopi sesuai dengan PUU, UndangUndang No 30Tahun 2014 tentang Administrsi Pemerintahan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkanTergugat berupa :Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 46 dari 55 halamana. Surat Nomor : Pemb00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 01Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, danb. Surat Nomor : SPHP00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 07 Januari2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN berupa :a.

TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalamPerkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen FakultasMatematika dan limu Pengetahuan Alam (FMIPA) selakuPenggugat melawan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manadoselaku Tergugat, tentang sengketa TUN berkaitan denganpemilihan Dekan Fakultas Matematika dan lIlmu PengetahuanAlam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado.

Dengan demikianSK yang menjadi Objek sengketa harus dicabut dan digantidengan yang baru dan mengangkat Pontoh sebagai dekan.Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor:44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. Dalam Perkara:DR.

Putusanputusan tersebut secara konsisten dan berlandaskan hukumtelah sesuai dengan jurisprudentie yang berkekuatan tetap sebagaimanaPutusan Nomor: 71K/TUN/2004 jis Putusan Nomor:94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, jis Putusan Nomor:79/G/TUN/2002/PTUN.SMG antara Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTO sebagaiPenggugat , Prof.Dr.'

Hal ini dapat dibandingkan dengan norma Pengisian jabatan publik yangmengharuskan pengangkatan pejabat yang memalui proses pemilihan,sehingga pejabat TUN yang mengangkatnya mengeluarkan SKpengangkatan merupakan wewenang terikat hanya untuk menetapkan Halaman 111 dari Halaman 198 Putusan Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.SBYketerpilinannya dengan keputusan TUN adalah contohnya sebagaiOOa.

;Bahwa, Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut secara konsisten dan berlandaskan hukum telah sesuai Halaman 117 dari Halaman 198 Putusan Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.SBYdengan Jurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Nomor: 71K/TUN/2004 jis Putusan Nomor:94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, jis Putusan Nomor:79/G/TUN/2002/PTUN.SMG antara = Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTOsebagai Penggugat , Prof.Dr.'HSETIONO, SH,.MS,. sebagaiPenggugat Il dan Ir.

bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa dalam permohonan pengajuan kembali ini para pemohon mengajukannovum yaitu bukti PKI (Terlampir):Novum tersebut adalah Putusan Kasasi Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014memang ditujukan/diperuntukkan sebagai pemberitahuan selaku pihakTermohon Kasasi dalam perkara No.122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013,sedangkan pemohon Kasasi .

haruslahmenjadi salah satu acuan dalam pertimbangan Hukumnya untuk mengabulkanPermohonan Para Pemohon Peninjauan kembaili.KEBERATAN KEDUAAda 2 (Dua) Putusan Kasasi Yang Saling BertentanganBahwa dalam sengketa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (NURNIAWATI ISAKSI PELAPOR) Ada 2sengketa yaitu Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana dan darisengketa tersebut telah terbit 2 putusan yang kontroversi.Bahwa dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 455 ATAS NAMA NURNIAWATI TELAHDIBATALKAN OLEH SUATU PUTUSAN INKRACH PADA Putusan Kasasi TataUsaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013;SedangkanPada Pidananya, dalam Putusan Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013,NURNIAWATI masih dianggap pemilik tanah, padahal sudah ada putusan TataUsaha Negara yang Inckrach sebelumnya yang telah membatalkan kepemilikanNurniawati.Berarti Mahkamah Agung telah khilaf dalam putusan pidana tersebut dalamperkara

kasasi Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh karenasebelum putusan kasasi pidana tersebut Mahkamah Agung telah pulamemutuskan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013,tanggal 25 Juni 2013, sedangkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi Hakim Agung.Oleh karena kekhilafan Majelis Pidana tersebut dalam perkara kasasi pidanatersebut, maka adalah patut permohonan Peninjauan Kembali ini oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali

Tersebut didasari denganadanya 3 (tiga) putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainyaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/GITUN/19991P.TUN JO Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya no. 1431B/TUN/2000/PT.TUN.Sby Jo.

PutusanMahkamah Agung no. 150 K/TUN/2001 Jo No. 33 PK/TUN/2006 sertaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 16/G/TUN/2000/P.TUN JO Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 145/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/TUN/2001Jo No. 34 PK/TUN/2006 serta putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/Pdt/2006 dan pemohon merasakan bahwa : Terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain mengenaisoal yang sama atas dasardasar yang sama oleh pengadilan yang sama

Bahwa putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 143/B/TUN/2000/PT.TUN. Sby. Tanggal 11 Desember 2000 denganamar putusan: Menerima permohonan banding dari Tergugat IIPernbanding ,Tergugat II/Pembanding IT dan Tergugat IntervensilPembanding Ill; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/G.TUN/1999/P.TUN.

No. 209 PK/Pdt/2011Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohonperunjauan kembali : HERA WIJAYA atau WONG HERA WIJAYA,(dlh WONGHEE FOE), tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 150 K/TUN/2001tanggal 29 Mei 2002 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya NO.143/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2000 yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/GITUN/19991P.TUN.SMG. tanggal 7 Juni 2000;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 145/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby. tanggal 11 Desember 2000 denganamar Putusan: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding danTergugat Intervensi I/Pembanding II Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 16/G/TUN/2000/PTUN.Smg. tanggal 7 Juni 2000 yangdimohonkan bandingDENGAN MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding!

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

466 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 466 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUHAMMAD ISHAK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanPadat Karya Nomor 12, RT. 005/RW.003, Kelurahan Sungai Beliung,Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pekerjaan pensiunan PegawaiNegeri Sipil;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:1.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/TergugatTergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dengan Data Yuridis berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012demikian bilamana obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang manaPenggugat mengetahui pada saat Penggugat akan mengurus permohonanpeningkatan Hak Milik Tanah Penggugat pada Tanggal 6 Desember 2010, dimanaPihak Penggugat menyatakan dengan lisan bahwa tanah Penggugat bermasalah dantumpang tindih dengan pemegang obyek sengketa, maka beralasan secara hukumgugatan ini diajukan karena masih dalam tenggang waktu 90 hari;8.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012dimanakah batasbatas tanahnya?, dan berbatasan dengan tanahtanahsiapakah? Dan dimanakah letak tanahnya ?, bahwa oleh karena itu surat hibahdibawah tangan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat yang menjadi obyeksengketa a quo adalah cacat hukum dan tidak berguna dan berhargasesuai dengan hukum yang berlaku; Bahwa karena surat hibah dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum,maka Hj.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./H. Yulius, SH. MH. Dr.H.Supandi, SH. MHum.ttd./Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS.Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai Rp. 6.000, ttd./2.

105 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 105 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi, Nomor 89, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, KotaKendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 MUSTARING LIN ARIFIN, S.H.;Z IBRAHIM, S.H.;3 NUR RAMADHAN, S.H. M.H.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013keabsahannya, padahal pembuktian tentang kebenaran kepemilikan adalahmerupakan perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut di Pengadilan Negeri;3.

Putusan Nomor 105 K/TUN/201314Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat keliru dan tidakberdasar hukum sebab penerbitan sertipikat Nomor 01611 atas namaTergugat penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan olehundangundang mengenai pendaftaran dan pemberian hak atas tanah;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar yang menyatakan............

Putusan Nomor 105 K/TUN/201316MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERLINA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., MHum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013

11 Pen Nomor 0001 /Pdt.P/2016/PA.Bdw.Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah kakak seayah Pemohon Ilbernama Kusnadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Gurungaji Pemohon II yang bernama Buhari dan dengan disaksikan oleh kerabatdekat dan tetangga kanan kiri antara lain Ali bin Nahri, umur 29 tahun,Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Desa Gentong RT 07 RW 01,Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dan Mashori bin Tun

Para Pemohon.e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon II adalahsuami isteri, yang menikah pada 20 Agustus 2015 di RT.O2 RW. 01 DesaMrawan Kecamatan Tapen Kabupaten BondowosoHalaman 3 dari 11 Pen Nomor 0001 /Pdt.P/2016/PA.Bdw.e Bahwa yang menjadi wali nikahnya kakak seayah Pemohon Ilbernama Kusnadi dengan disaksikan dua orang saksi, yaitu Ali bin Nahri,umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat DesaGentong RT O07 RW 01, Kecamatan Taman Krocok, KabupatenBondowoso dan Mashori bin Tun

Mashori bin Tun, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan , alamatDesa Gentong RT 07 RW 03, Kecamatan Taman Krocok, KabupatenBondowoso, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman diDesa Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikanketerangan, yang pada pokoknnya sebagai berikut:e Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah tetangga dekat Para Pemohon.e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon II adalahsuami isteri, yang menikah pada 20 Agustus 2015 di RT.O2

RW. 01Desa Mrawan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso .e Bahwa yang menjadi wali nikahnya kakak seayah Pemohon Ilbernama Kusnadi dengan disaksikan dua orang saksi, yaitu Ali binNahri, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamatDesa Gentong RT 07 RW 01, Kecamatan Taman Krocok, KabupatenBondowoso dan Mashori bin Tun, umur 23 tahun, Agama Islam,pekerjaan , alamat Desa Gentong RT 07 RW 03, Kecamatan TamanKrocok, Kabupaten Bondowoso.

Bahwa yang menjadi wali nikah kakak seayah Pemohon II bernamaKusnadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai dan sebagai saksi Ali bin Nahri, umur 29 tahun,Agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Desa Gentong RT 07 RW 01,Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dan Mashori bin Tun,umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan , alamat Desa Gentong RT 07 RW03, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso ;Halaman 7 dari 11 Pen Nomor 0001 /Pdt.P/2016/PA.Bdw.3

518 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 518 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTIN SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan GelatikVII No. 140 Kenangan Baru Percut Sei Tuan Medan, Sumatera Utara, PekerjaanPNS Bidan pada UPT Puskesmas Situmeang Habinsar Sipoholon Tapanuli Utara,Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Jonri Simanjuntak,S.H., 2.

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Keempatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, No. 12 Cililitan, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 012/G.TUN/ SET.BAPEK/2014tertanggal 23 Mei 2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014diterima ditempat kerja Penggugat.

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Nomor: 376 Tahun 2012 adalah keliru atau salah sebab yang bersangkutanmenjalani perawatan kesehatan keberbagai rumah sakit;Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil makaakan membawa akibat pada kehidupan ekonomi keluarga dan masa depan anakanakPenggugat sehingga mohon kepada Ketua Majelis Hakim menunda pelaksanaan Obyeksengketa sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 26 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi S.H., MHum. Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,S.H., M.H. dan H. Yulius, $.H., M.H. HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.