tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriPenetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019. 8Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf adan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevansebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan

PDM106/Cimah/03/2014, Terdakwa telah didakwasebagai berikut :Bahwa terdakwa DIMAS DIDU DIRGAHAYU Alias MAS Bin ACA SUBRATA,pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Tempat Parkir Rumah Sakit AllhsanBaleendah Jalan Kiastramanggala No.49 Kelurahan Baleendah KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerahhukum =PengadilanNegeriBaleBandung,mengambil barang sesuatu,yangseluruhnya atau sebagian

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.10, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 02 Mei 2017yang pada pokoknya bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugatmenyatakan tetap pada jawaban Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalilgugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor tertanggal 02 April 1992 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 70/PMK.03

/2014 (bukti P);Halaman 5 dari 17 Hal.

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, No.48/0.5.45/Epp.2/03/2014 dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 40hari sejak tanggal 29 Maret 2014s.d. tanggal 7 Mei 2014 ;3. Penuntut Umum tanggal 22 April 2014, No.Prin 63/0.5.45/Epp.2/04/2014dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 20 hari sejak tanggal22 April 2014 s.d. 11 Mei 2014.4.

Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B 1755 / N.4.14.3 / Euh.1 /03 /2014 tertanggal 19 Maret 2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengantanggal 28 April3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT 1058 / N.4.14.3 / Euh.2 / 04 / 2014tertanggal 28 April 2014 sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal17 Mei4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 262 / Pen.Pid / 2014 /PN.BKS tertanggal 14 Mei 2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan12 Juni 2014;5.

Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 Nomor : Print 35 /P. 2. 10/Euh.2/03/2014, terhitung mulai tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2014 terhitung sejaktanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 20145.

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

Tergugat telahmemberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 01 Maret 2016yang pada pokoknya tetap bertahan sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :6289/108TL/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Perwakilan Kotamadya Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraiankemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03

/2014(nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI NIK: 637202510774 0003 tanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesual Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P;B. Saksi:1.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Hal. 8 dari 17 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragamaIslam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 alat bukti tersebutmerupakan alat bukti autentik, harus dinyatakan terbukti Pemohon danTermohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saatini masih terikat dalam

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampaidengan P.6, alat bukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meteralsesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah jugadiperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenaitu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratHal. 10 dari 18 Hal.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: wo eceneeneenn nae tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuail Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Dan PeraturanBersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:01/PB/MA/JIII/2014NOMOR:03 Tahun 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor : PER005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 TAHUN 2014Nomor : PERBER/O1/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dankorban Penyalahgunaan

Hakim berpendapat tetap mempedomani Rv (Reglement of deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentikyang berdaya bukti Ssempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwaPenggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yangmerupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Hal 11 dari 19 hal.

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan terdakwa padapokoknya terdakwa mengakui perbuatanya, terdakwa menyesali tindakanyadan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya, terdakwa juga memohonkeringanan hukuman;Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umumterhadap pembelaan terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutanya, danterdakwa tetap pada pembelaan dan permohonanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.PDM23/BOYOL/Epp.1/03

/2014 sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa DIMAS SETIAWAN alias BONENG BinSUYONO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama denganMulyono dan satu teman lainnya (masing masing belum tertangkap) padahari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar awal bulanDesember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaktidak pada suatuwaktu pada bulan Desember tahun 2013 bertempat di SLB ABC YKAB diDk.

Tebo. sejak tanggal04 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpadidampingi Penasehat Hukum meskipun hak haknya untuk dapatdidampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalampersidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingiPenasehat Hukum ;Pen ilan N ri Ter t;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dariKejaksaan Negeri Tebo, tertanggal O05 Maret 2014, Nomor : APB 334 /N.5.17/ Epp. 2/03 / 2014

:SP.Han/07/MI/2014/Reskrin tanggal 12 Maret 2014, sejaktanggal : 12 Maret 2014 s/d tanggal : 31 Maret 2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : 40/0.3.19/Epp. 1/03/2014, 25 Maret2014, sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;Hal.1 dari 20 hal. Put.