Ditemukan 39574 data
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA FREJON SOPAHELUWAKAN
47 — 31
PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195
150 — 35
HENRY SAKTI Jo Berita Acara SitaEksekusi tanggal 21 Juli 2008 ;Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan/bantahan terhadap sitaanhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet) yang memiliki hak atasobjek tersita.
Karena itu alas hak yang dijadikandasar alasan bantahan Para Pembantah sama sekali tidak mengikat dan tidakada hubungannya dengan pemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah.5 Atas dasar itu Para Pembantah BUKAN pemegang hak atas tanah yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah yang menjadi objek SitaEksekusi, sehingga karena itu Para Pembantah bukanlah pihak ketiga yangdimaksud ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, dan karena Para Pembantah itu tidakmemiliki
Usaha AbadiMandiri mengenai jual beli tanah yang belum terselesaikan secara hukum,sehingga karena itu permasalahan dalam bantahan bermuatan perselisihan/sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa perdata biasa yang semestinyadiajukan melalui proses gugatan biasa, bukan melalui proses bantahan.Objek Sita Eksekusi adalah bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah tertulis a.n Henry Sakti sebagai pemegang hak berdasarkanperalihan hak yang sah.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (
Para Pembantah berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR ternyata tidak semuanyamemiliki kwalitas (Legal standing) untuk mengajukan bantahannya dalam perkaraaquo karena sebagian Para Pembantah secara yuridis tidak berhak untuk23mengajukan gugatan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriBekasi No. 43/Eks.HT/2008/PN.Bks. tanggal 3 Juli 2008 ;Bantahan terhadap sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadihanya dapat diajukan Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah
pemilikbarang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari PengadilanNegeri yang secara nyata menyita (pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat 6Rbg) ;2.
325 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaksanaan Keputusan Hakim, khususnyaketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR menetapkan sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan (verzet,) terhadap pelaksanaan keputusan juga dari pihak ketigaberdasarkan dalil tentang adanya Hak Miliknya atas bendabenda yang disitaitu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yangdiperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyaiwlayah hukum dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebutHal. 9 dari 39 hal. Put.
No. 1284 K/Pdt//2009dijalankan";Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Bukunya yangberjudul "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASIPENGADILAN", Buku Il halaman 145 menegaskan ketentuan Pasal 195 ayat (6)RID/HIR diatas sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sitaeksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemegang barang yangdisita dan
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R.Bg,).
);EKSEPSIKEDUA :Bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara aquotelah mengajukan suatu "Gugatan Perlawanan" atas Penetepan PengadilanNegeri Jakarta Barat yang ternyata Cacad Yuridis karena adalah suatukesalahan atau pelanggaran fundamental dalam beracara perdata untukmenggabungkan gugatan (yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)RID/HIR dan merupakan perkara antara dua pihak dengan sebutan Penggugatdan Tergugat) dengan perlawanan Pihak Ketiga (yang berdasarkan ketentuanPasal 195
DKI) selaku pihak yang mengajukan Perlawanan,sementara berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yangintinyamenegaskan Perlawanan Pelawan hanya dapat diajukan oleh pihakatau orang yang mewaliki barang yang disita (dalain hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta) (dalam hal ini tidak) ;2.2.
38 — 8
Sukajadi kota Pekanbaru bertindak baik bersamasamamaupun sendirisendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru padatanggal 5 April 2017 di bawah register Nomor 195/SK/PDT/2017/PN Pbr.sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut PIHAK (PERTAMA);DANSRI EKAWATI, S.Pd, beralamat di Jalan Parkit No.53, RT.002RW.013, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, kotaPekanbaru, didampingi kuasanya Muskaldi Indra, S.H., Ardansyah, S.H.
182 — 115
Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M2, Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Telabah. Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa. Sebelah Timur : Telabah. Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya. b.
Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 195, objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng demikian juga terhadap objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Mandul, Desa panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tersebut diatas yang menjadi hak waris Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan lasia, dan bila perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian (Alat Negara) ; 5.
AGUS MUHAROM
Terdakwa:
Hendra Zawaldi
115 — 43
dariOditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dansampai sekarang Terdakwa belum diketemukan sebagaimanaSurat Dandim 0318/Natuna Nomor B/426/VII/2018 tanggal 27Juli 2018.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan OditurMiliter 04 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakantidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyataHal. 2 dari hal .3 Putusan Nomor 34K/PM I03/AD/III/2018Terdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapat diajukanlagi ke persidangan.Mengingat : Pasal 195
47 — 12
Notaris di Surakarta;Bahwa berdasarkan Akta Perubahan dan Perpanjangan PerjanjianKredit No. 127, tanggal 25 Juni 2015 tersebut, maka berdasarkan SuratKuasa tanggal 25 Juni 2015 telah dipasang Hak Tanggunganberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 195/2015tanggal 25 Juni 2015, dan memperoleh sertifikat Hak TanggunganNomor :02534/2015 tanggal 2!
Fotocopy dari asli Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan No.195/2015, tanggal 25 Juni 2015 yang dibuatdihadapan Sunarto, SH.Notaris/PPAT Surakarta ...........8diberi tanda Bukti T.Ill 910.Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Tanggungan No.02534/2015,beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan No.195/2015,tanggal 195/2015 yang dibuat oleh Sunarto, SH.Notarias/PPATSurakarta.......cceeeeeeeseee Giberi tanda Bukti T.lll 10.11.Fotocopy dari asli Surat Permohonan Lelang Eksekusi HakTanggungan PT.Bank Perkreditan
21 — 1
TlogosariKab.Bondowoso dengan Nomor: 195/08/X/1994 tanggal 09101994:Setelah akad nikah penggugat & tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah penggugattergugat di desa Pakisan, punya dua orang anak bernama Nauval Domas Tahta Ahmada umur10 tahun & Naufila Patrisa maghfiroh umur 4 tahun;Semula rumahtangga penggugat & tergugat berjalan dengan baik, namun sejak bulanDesember 2003, sering berselisih & bertengkar karena tergugat tidak terbuka dalam masalahkeuangan. keluarga, tergugat sering berhutang
9 — 0
mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0620/Pdt.G/2015/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasansebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Juni 2009, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 195
5 — 0
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juni 1993berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 195/126/VI/1993 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;2. =Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surabaya;3.
Mayor Chk F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
PRATU YASRIN KAIMUDIN
114 — 55
Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atas diriTerdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkaraperlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon guna dilengkapidengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195
26 — 2
No. 12/Drt/195 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MATNOR al. P. SAY denganpidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :e Sebuah pisau jenis garpu dengan sarung pengaman warna coklattua, Dirampas untuk dimusnahkan ;4.
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Gideon Simanungkalit
44 — 29
PM.I03/AD/I/2018MenimbangMenimbangMenginggatMenyatakanBahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dansejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untukmenghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarangTerdakwa belum diketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutanOditur Militer 103 Pekanbaru terhadap perkara Terdakwa harusdinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktuternyata Terdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapatdiajukan lagi ke persidangan.Pasal 195
147 — 54
SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42709/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap penerbitan SuratTergugat Nomor: S544/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentangPermohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP122/WPJ.04/2011tanggal 1 Februari 2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan Pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195
16 — 3
Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/195/409.046.070/201 2. (bukti P.1)2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3505061006090001. (bukti P.2) ;3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/77/I/08. (bukti P.3) ;4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TEKAT RIYANTO. ( bukti P.4) ;5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ROBANIYAH. ( bukti P.5) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)orang saksi yaitu : Saksi 1. WAHYUDI WIDODO dan Saksi 2.
ARDIMAN NUR, S.H
Terdakwa:
Irman
112 — 38
VIII/2018 tanggal9 Agustus 2018, serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untukmenghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarangTerdakwa belum diketemukan sebagaimana Surat Dandim0304/Agam Nomor B/786/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan OditurMiliter 04 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakantidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyataTerdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapat diajukanlagi ke persidangan.Pasal 195
12 — 7
SUKOTJO CUM SUIS, yang beralanet di JalanPendtave No. 16 Krajam Secang (5@195) Magelang,Jawa Tengen Indbnesia, Iberdasarkam Surat KuesaKhusus bemateral cukup tertanggal 30 Septennber 2015,disebut sebagai "Pengqugst",M el awanANBHI NUGRSHO BIN K: MARTE SISWOYO, untur 43 tahun, aganna Isianmpekeriaan Buruh (Usahe percetakan), tempat tinggal iBerum yegenegere ndat 1 Blok LL No. 12, R.T. 001,BW. 662.
23 — 13
Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Duplikat / KutipanAkta Nikah Nomor 195/pw.01/VIII/1993 08 Agustus 1993;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon sampaisekarang;3.
IR. H. ABDUL MADJID, HM.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Intervensi:
PT CITRA ABADI MANDIRI
319 — 507
Sertipikat Hak Milik No. 195/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 99/4455/1980 tanggal 31121980, seluas 1.750 M2;b. Sertipikat Hak Milik No. 196/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 101/4457/1980 tanggal 31121980, seluas 6.054 M2;Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTC. Sertipikat Hak Milik No. 197/Cakung Barat, Gambar SituasiNomor : 97/4453/1980 tanggal 31121980, seluas 4.546 M2;d.
Sertipikat Hak Milik No.195/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:99/4455/1980 tanggal 31121980, seluas 1.750 m;b. Sertipikat Hak Milik No.196/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:101/4457/1980 tanggal 31121980, seluas 6.054 m?:c. Sertipikat Hak Milik No.197/Cakung Barat, Gambar Situasi Nomor:97/4453/1980 tanggal 31121980, seluas 4.546 m?;Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTd.
ImamHandoko Camat/Kepala Kecamatan Cakung disaksikan oleh Lurah CakungBarat dan Staf Kantor Kecamatan Cakung jo Surat Pernyataan yang dibuatdiatas kertas bermaterai cukup tanggal 24111994 5 (lima) bidang tanahyaitu Hak Milik No.195, 196, 197, 198 dan 199/Cakung Barat, oleh AnugrahDanuwibowo telah dilepaskan haknya kepada Budi Setiadharma, SH, yangbertindak untuk dan atas nama PT.
Federal Motor;Bahwa pelunasan pembayaran atas 5 (lima) bidang tanah Sertipikat HakMilik No.195, 196, 197, 198 dan 199/Cakung Barat, dengan total luas: 13.957m? (Tanah) yang dibayar dengan Giro No.BAC 103899, Bank Universal,Sunter, tanggal 10 Pebruari 1996, pada tanggal 10 Pebruari 1996 sebesarRp 1.372.690.000.
(fotokopi sesuai dengan salinan);Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUNJKTBukti P6 aBukti P6 bBukti P6 cBukti P6 dBukti P6 eBukti P7Bukti P8Sertipikat Hak Milik Nomor 195/Cakung Barat, GambarSituasi Nomor 99/4455/1980 tanggal 31 Desember1980, Luas 1.750 m2. (fotokopi sesuai denganfotokopi);Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Cakung Barat, GambarSituasi Nomor 101/4457/1980 tanggal 31 Desember1980, Luas 6.054 m2.
80 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan
Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.
No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak