Ditemukan 17962 data
34 — 14
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangartinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fighus Sunnah
19 — 8
Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi:Sad s ab lly AY ally eV sll y Gially Cr galls BaY sll yg cunill 8 AyeGLall aie Arcola yy Salgtll cematiydail gig CSM sArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dba y cist) ple Aaliyh dale) JgS aptly Gey Ab Uns) riedAN ally Yall Gindly pall g 48 peony Lid llArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
18 — 15
jeri pgadle og ablall ri29ANgIlg Sally Gidla Hgollg 8 po09 adg/lg slicArtinya : Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian JIstifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;2.99 VI aoleiwYL doled! What Ys Wei al aor, desir gl PLY!
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
77 — 54
Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b waris;c wasiat;d hibah;e. wakaf;f.zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani.ekonomi syariah.Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal
Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenanganPengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelitiundangundang tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agamaadalah mengadili sengketa antara orangorang yang beragama islam dalambidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Bahkansejak berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi SukuHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stbsunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yangdisengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, PengadilanNegeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
74 — 10
Bahwa Substansi gugatannya yang didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah
didalilkan oleh penggugat adalahtentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagian harta pusaka,secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3 tahun 2006 tentangPeradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapat pengaturan sebagai berikut:Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.LbsPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a.b.Cd.e.f.g.h.perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.Lbse. wakaf
MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH
Terdakwa:
ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER.
21 — 6
dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak wakaf
134 — 17
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
- 1 unit rumah di atas Sebidang tanah yang terletak di Jalan Labu, Lingkungan V, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat dengan luas tanah 180 meter persegi dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 1825 dengan ukuran 7 M x 9 M, dan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SMP 15;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Wakaf
126 — 31
Umum/Wakaf timur : Rencana Jalan . barat : HasbullahSekarang :utara : Hasbullah selatan : Jl. Perdagangan timur : Iwapi barat : Kapling H.Mahlan4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);5.
36 — 14
ANAK KANDUNG, tertanggal 27 November2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.21)22.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.22)23.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (1.23)24.Fotokopi data Wakaf
pemeriksaanterhadap buku Peta Lokasi dan Buku Krawangan Tanah persil Persil Nomor105, dan telah dilakukan pemeriksaaan terhadap lokasi obyek sengketa telahdiperoleh bukti obyek sengketa tanah Persil No. 105 dengan luas 670 m2dengan panjang 52 M2 dan lebar 13M2, yang di atasnya terdapat 6 (enam)batang pohon kelapa dan 9 (sembilan) batang pohon mangga, dan berdirisebuah masjid seluas 420 M2, atas nama AHLI WARIS, yang saat ini dikuasaioleh Tergugat Il, dengan batasbatas sebagai berikut.Sebelah Utara : Tanah wakaf
SulkanSebelah Selatan : Tanah milik LAKILAKISebelah barat : Jalan desaMenimbang, bahwa oleh karena ternyata di atas obyek sengketa tersebutterdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah bangunan masjid,sehingga ukuran dan batasbatasnya tidak sesuai dengan dalildalil gugatanPenggugat, maka dalil gugatan tentang obyek sengketa tersebut tidak terbukti.49Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang hartawaris berupa barangbarang perkakas kayu jati yang terdiri dari 3 (tiga) buahalmari
Rahwati.Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa obyek sengketa III berupaTanah Pekarangan yang di atasnya berdiri 3 (dua) buah bangunan rumah,terdiri dari 1 (satu) buah rumah bangunan tembok, 1 buah masjid yangdibangun di atas tanah wakaf, dan 1 (satu) buah rumah kayu kuno, berikut yangtumbuh di atasnya berupa 5 (lima) batang pohon kelapa serta 7 (tujuh) batangpohon mangga, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo,Kecamatan MIANAK KANDUNG 4ngan, Desa Sumber Pinang, Dusun MeraanTimur
RT.002 RW.001, Persil No. 105, Klas Dll, Luas 0,067 Ha, sampaidengan sekarang masih tercatat atas nama AHLI WARIS, dengan batasbatas :Utara : tanah pekarangan milik orang lain;Timur : tanah pekarangan WANANAK KANDUNG 3;Selatan : tanah pekarangan LAKILAKI;57Barat : Jalan Desa ;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam obyek sengketa tersebutternyata terdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah masjid, makaluas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas,sehingga tidak
13 — 1
Gially Co gally 4d puere y id gllyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glaal) cla clea ple alti baled 5555 ag lils Gag AbLiad) andALY sll y Vist Find y pall g Ad acon y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
18 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
20 — 18
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
13 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
128 — 68
ketentuan dalam KUHPerdata maupun yang lainnya tidak diberlakukan dilingkungan Peradilan Agama;Menimbang, bahwa mengenai saksi dalam menetapkan sahnya perkawinanhanya berdasar keterangan seorang saksi yang mengetahui, sedangkan dua orang saksilainnya tidak mengetahui secara langsung pada peristiwanya, sehingga menurutPenggugat kesaksiannya tidak menjadi alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal1905 KUHPerdata), maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk perkara tertentuseperti itsbat nikah dan wakaf
14 — 8
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangartinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fighus Sunnah
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
batas sertifikat a quo yang di gugat;Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai rumah (posita point2, 4 dan petitum point 1) dan Bangunan (posita point 6 dan petitum point 4)yang mana Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungannya denganpenerbitan sertifikat a quo yang digugat, sedangkan pada peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 1 butir 20 sertifikat adalah surat tanda buktihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk HakAtas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf
DWAYN HARIANTO CHIN
82 — 20
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surattanda bukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengaturHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 83/Padt.P/2020/PN Stgbahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
17 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gibal) Alballs chs ple ial Salg cal Sg ag ldls cya g ALLiat) sindA lly Vol) Gilly Spall 4B pay cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.