Ditemukan 11447 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Register : 30-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Snt Tanggal 22 Januari 2020 — Bustomi
vs
Abu Samah
157 — 72
157 — 72
Bukti P3);Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat bertanda P.3 dan P.4dimaksud Majelis berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretis hukumpembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebut tergolongsebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaikekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor PUT/174-K/PM II-08/AU/VII/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
94 — 91
94 — 91
yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 PK/Pdt/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 — AMBROSIUS LAMERA, S.H., dkk vs JAMES C. TULANGOW
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsung berhubungan dengan akta;Bahwa kenyataanya Surat Pernyataan Yongky Rooroh tertanggal 12Januari 2013 yang digunakan untuk kepentingan Penggugat/TermohonPK adalah pernyataan dibawah tangan, seharusnya tidak dijadikan bahanpertimbangan Judex Facti dalam mengabulkan Pemohonan KasasiPenggugat/Termohon PK karena pernyataan tersebut adalah sifatnyasepihak dan tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana akta autentikyang adalah:Dibuat dinadapan pejabat yang berwenang;Ditujukan sebagai alat bukti;Bersifat partai
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 141/G/2019/PTUNMDN37.38.39.40.d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.Bahwa selanjurnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
329 — 615
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
329 — 615
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Register : 13-07-2012 — Putus : 21-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR Tanggal 21 September 2012 — AHIA NOVIE, SE. MSA bin PURUK A. MENGGANG (Alm), dk
64 — 42
64 — 42
Dalam BAP pemeriksaan kami sebagai tersangka puntidak pernah dicantumkan tentang besarnya kerugian negara yang telah kamiperbuat.Bahwa tingkat keuntungan atau laba kami bukan akibat perbuatan melawan hukum.Keuntungan kami bukan hanya karena negosiasi kami melainkan juga karena carapembelian yang kami lakukan dengan cara sistem partai per ruangan dan bukandengan cara eceran (satuan) per barang seperti dalam perincian penawaran karenajika kami membeli secara eceran (satuan) maka harga beli akan lebih
Register : 05-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat:
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
124 — 63
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
124 — 63
berat.Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSMD .....Ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 29 September 2015 — RONI SUGIANTO vs KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG
84 — 34
84 — 34
kekuatanhukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidanakejahatan ; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta ; tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri :bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan olehPemerintah ; tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
Register : 20-07-2010 — Putus : 30-09-2010 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 30 September 2010 — RUDI HM SAMIN, S.E VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
134 — 46
134 — 46
kata lain dalam hal ini Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut yaituterhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum berkaitandengan hasil pemilihan umum baik di tingkat Pusat maupundi Daerah ;Menimbang, bahwa makna dari kata hasil PemilihanUmum dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tersebut mengandung pengertian adalah hasil yangdiperoleh setelah dilakukannya Pemilihan Umum yang dapatmenggambarkan atau menentukan partai
Register : 07-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — MUH. RIFAI, S.Sos.I VS BUPATI DEMAK;
305 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Zaenudin als Mamiq Zen Diwakili Oleh : SITI NURMAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
402 — 171
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
402 — 171
Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 denganjumlah total Rp. 677.881.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapanratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi AndrySetiady Karyadi;Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 22 Juni2012 sampai dengan 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 235.000.000, (dua ratustiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untukmembiayai keperluan tamu Partai Gerindra karena terdakwa sebagaiKetua Gardu Gerindra Propinsi
Register : 06-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2019/PTUN.PLK Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
184 — 130
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
184 — 130
berencana.Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenaHal. 51 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLKmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 14-12-2015 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Spt Tanggal 29 September 2016 — 1. H. MASKAYA.B; 2.CIPTO UNTORO Melawan 1. HADRIANUR Bin DAHLAN; 2. EGER Bin DAHLAN
150 — 29
150 — 29
Dengandemikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat olehpejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk); dan (2) aktaotentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai(acte parti);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaitu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakaibantuan seorang pejabat umum ;Halaman
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY Tanggal 11 Agustus 2014 — Drs. HOLIDIN, M.Hum ;
KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
57 — 12
57 — 12
FANI juga seorang dokter yang aktif di dunia politik sebagaicaleg PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang sering mengadakankegiatan bakti social, dimana saksi sering diminta untuk koordinatornya, dan karenakesibukan saksi sebagai dokter praktek saksi tidak ingin bolak balik mengambil uang /dana untuk kegiatan bakti sosial tersebut di bank, sehingga saksi memberikan bukurekeningnya kepada dr. FANI tersebut.Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank Jatim Jl.
Register : 16-07-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR Tanggal 21 September 2010 — H.LALU WIRATMAJA, SH; M. BAJURI NAJAMUDIN, SH;
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
159 — 66
159 — 66
Lombok Tengah telah menjadipeserta dalam pemilukada Lombok Tengah yang digelar padatanggal 7 Juni 2010 yang sebelumnya telah melaluibeberapa proses yang menunjukkan bahwa penggugat telahmenerima keseluruhan proses penyelenggaraan pemilukada Penggugat bersama semua pasangan calon pada tanggal 21April 2010 di dalam rapat pleno yang digelar tergugatyang dihadiri juga oleh partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan pasangan calon, pers danmasyarakat telah menandatangani rancangan daftar
Register : 11-12-2018 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk Tanggal 22 Juli 2019 —
210 — 171
210 — 171
secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat selanjutnya disebut sebagaiTergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai PenggugatRekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat pada angka 9 yangmenyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya cukup untukmemenuhi kebutuhan seharihari, nyatanya sejak menikah tahun 1995Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji dari pensiunan sebulan sebesarRp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari Partai
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada:
1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.;
2) HASAN OHORELLA, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada âÂÂLAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATESâÂÂ, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA;
Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada:
1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.;
2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
99 — 46
99 — 46
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 113
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 113
Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;25. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250mengatur bahwa) 22222222222 222 ene 22PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;;a.
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Skg Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 14
20 — 14
No. 67/Pdt.G/2019/PA.SkgMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, haridan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat,sehingga telah memenuhi syarat
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai