No. 388 K/Pid.Sus/201414Bahwa karena BAP Penyidik Polres Selayar secara hukum tidak sah maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendasari BAP Penyidik dan putusanPengadilan Negeri Selayar yang mendasari dakwaan JPU/pemeriksaannya denganBAP Penyidik yang tidak sah maka secara hukum pula putusan Pengadilan NegeriSelayar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusanyang tidak berkekuatan hukum alias tidak sah ;Karena menurut Penasehat Hukum para Pemohon Kasasi, seharusnya

Yahya Harahap,terbitan Sinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalilgugatan disebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisajuga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Yahya Harahap, terbitanSinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatandisebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasar hukum dalilgugatan, adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatanseperti itu, tidak memenuhi syarat formil.

Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak JelasBahwa di dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian/fakta yang mendasari gugatan. Ketidakjelasan ini tampak sekalidengan tidak adanya faktafakta yang relevan dengan tuntutan/petitumyang seharusnya diuraikan di dalam posita, yakni sebagai berikut :1.1.

menyalahi aturan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, yang merupakan pedoman bagi Tergugat didalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat ,UndangUndang tersebut, tidak dapat diabaikan bahkan dikesampingkanhanya oleh karena adanya surat keputusan Tergugat No. 01/SKDir/Up/2012 tanggal 01 Februari 2012Bahwa dalam pertimbangan putusan di atas, judex facti tidak memuat dasaralasan yang jelas dan rinci selain itu judex facti juga tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

DALAM EKSEPSI: Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2019/PN NgwMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut:Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum(rechtgrond) yang tepat mengenai kejadian yang mendasari gugatanPenggugat; Bahwa terhadap posita (fundamentum petendi)

Tidak dilibatkannyasuami Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara aquo tidak ada yang salahdan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itueksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Gugatan Penggugat kabur (obscur libel Karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum(rechtgrond) yang tepat mengenai kejadian yang mendasari gugatanPenggugat dan terhadap

sakit, sehingga harus ada proses hokum adat yang menggantikanPenggugat/Terbanding sebagai Kepala Suku Merahabia;Menimbang, bahwa PEMBANDING VII dalam memori bandingnyatertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Panitera Muda Perdata PengadilanNegeri Klas IA Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 terhadapputusan Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN Jap. tanggal10 Februari 2016 telahmengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa gugatan kabur karena posita tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian yang mendasari

/PT JAP.mengenai perbuatan melawan hokum atau wanprestasi, tidak ditemukanpasal perundangundangan yang dilanggar pembanding/Tergugat VII, tidakada dasar hokum yang mendasari gugatan, saling bertentangan antaraposita dengan petitum; Bahwa terdapat = kekeliruan hakim tingkat pertama dalammempertimbangkan kapasitas Pembanding/Tergugat VII yang diberikanmandat untuk mengurus urusan penyelesaian ganti rugi tanah;Menimbang, bahwa TERBANDING tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa Pengadilan

Putusan Judex Facti Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukum ArtinyaPutusan Mendasari Pada Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut UmumYang Saling Berbeda;Putusan Judex Facti telah menyimpang artinya tidak singkron antaradakwaan, tuntutan dan putusan. (lihat putusan halaman 2).

Dari penjelasan tersebut artinya Majelis HakimJudex Facti tidak teliti terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum karena tidak diuraikan secara jelas dan lengkap unsur perampasandalam surat dakwaan (obscuur libellum), sehingga sesuai amanah Undangundang Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut batal demi hukum dan putusan pengadilan yang mendasari padadakwaaan tersebut juga harus batal demi hukum. hal ini sesuai denganHal. 11 dari 18 hal. Put.

Hal ini diperkuat dengan surat dariDanrem 132/Tadulako Nomor B/289/XI/2019 tanggal 13November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa KopdaRahman NRP31010692211179, Babinsa Ramil 130605/Marawola, Kesatuan Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidakdapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlIl17Manado karena Terdakwa mulai tanggal 18 Juni 2018 s.dsekarang belum kembali ke kesatuan(Desersi), sehinggadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun1997 dan pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009

tersebuttelah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo ayat 2 KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerka Sulaeman Supit dan Saksi atas nama SertuKamaruddin telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 UndangUndang Nomor 31 tahun 1997,namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Kaotmil IlO7 Jakarta Nomor B/727/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan TerdakwaLanud Halim Perdanakusuma telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban dariKomandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor R/157/V1/2020/HLM tanggal24 Juni 2020 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa RezaCaesar Esnawan, Serda NRP 544165 tidak dapat dihadirkan dipersidangan PengadilanMiliter IlO8 Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2)KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor KalSukadi dan Saksi atas nama Sertu Azziz Rohmat Wikardi telah dipanggil secara sah danpatut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksitersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014atau kurang sempurna menyimpulkan dalildalil pokok kedua belah pihaksebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Facti Pertama, denganmenyempurnakan bahwa, Apakah Para Penggugat ahli waris TongkonanTo Induk, apakah benar Ne Amping, Ne Poggo, Ne Rimpung dan NeReppe telah meninggal dunia dan siapasiapa dari Penggugat yangmerupakan keturunan Ne Amping, Ne Poggo, Ne Rimpung dan Ne Reppeyang berhak atas obyek sengketa serta apa pula yang mendasari ParaTergugat/Pemohon Kasasi menguasai

, memiliki dan tinggal di atas tanahobyek sengketa, apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum dan tidak beritikat baik ataukah tidak dan halhal apa sajayang mendasari gugatan dan jawaban atau dalildalil para pihak yang harusdibuktikan berdasarkan Pasal 283 RBg tersebut dalam pelaksanaan hukurnHakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 Pengadilan Tinggi Makassartersebut sama sekali tidak dipertimbangkan (onvaldoende gemotiverd),sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 yang berbunyi Menyatakantindakan

Bahwa semua pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor .09/Pdt.G/2010/PNKbjtanggal 26 Oktober 2010 melulu hanya mempertimbangkan kepentinganhukum dari para /Termohon Kasasi dan dengan sengajamengenyampingkan kepentingan hukum semua para pihak yang terkaitterutama kepentingan hukum Pemohon Kasasi karena judex facti tidakcukup mempertimbangkan semua buktibukti serat keterangan saksi yangdimajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara warisan aquo, sehinggaputusan

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Kabanjahe Nomor .09/Pdtg?

UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.1 Bahwa berdasarkan peraturan perundanganundangan tersebut di atas,seharusnya Judex Facti mendasari pertimbangan hukumnya pada peraturanperundangundangan tersebut dan bukan secara sempit mendasari putusan hanyapada Peraturan Disipin Pegawai dan Perjanjian Kerja Bersama saja.2 Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundanganundangan yang berlaku,seharusnya Judex Facti tahu dan mengerti bahwa undangundanglah yang lebihtinggi kedudukannya jika dibandingkan

Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan NotaDinas No.R.567SDM/OPS/ 06/2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengenai hakdari Penggugat tidak sesuai dengan SK NOKEP : S.192DIR/SDM/11/ 2008 tentangProgram Khusus Pengunduran Diri Sukarela yang menjadi dasar kebijakan bagiPenggugat mengajukan Pengunduran Diri kepada Tergugat;Bahwa sebagaimana diketahui yang mendasari Penggugat mengajukanpengunduran diri adalah SK NOKEP: S.192DIR/SDM/11/ 2008 sehingga besar UangPesangon yang diterima Penggugat tidak sesuai

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (Rechtelijke Ground)yang tidak jelas.Bahwa pada awal gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadialasan yang mendasari diajukannya gugatan a quo adalah sebagai berikut:"BAHWA DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK TELAH MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN NOKEP: S.192DIR/SDM/11/2008 TENTANG PROGRAM KHUSUS PENGUNDURANDIRI YANG MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS BAGI KARYAWANYANG MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA TIDAK DALAMKUALIFIKASI MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAIMANA

pemilikanatau penguasaan Sertifikat tersebut melalui jual beli dari Tergugat II ( besitter te goedetrouw) ;e Bahwa tidak ada alasan pula bagi Penggugat untuk meminta uang paksa(dwangsom) tersebut kepada pihak Tergugat I karena tidak sahnya dan tidakberharga serta tidak beralasan sita jaminan tersebut ;e Bahwa persoalan Hak Milik atas tanah tidak an sich mendasarkan pada hukumperkawinan semata (dalam hal ini Undangundang No.1 Tahun 1974) namun tetapmemperhatikan ketentuan atau aturan lainnya yang mendasari

Bahwa persoalan Hak Milik atas tanah tidak an sich berdasarkan pada hukumperkawinan semata (dalam hal ini UU No.1 tahun 1974) namun tetap memperhatikanketentuan atau aturan lainnya yang mendasari hal tersebut yaitu Teori dan AzasazasHukum Perdata, Yurisprudensi, KUHPerdata, UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPokok Agraria dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2480 K/Pdt/2008f.

yaitu suratDanyonif 761/KA Nomor : B/245/X/2020 tanggal 14 Oktober2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Aqwilnado AisAyomi NRP 31190937000696 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIl19 Jayapura.Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 174K/PM.III19/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa iasudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudahtidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari

telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskandan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat(1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaPrada Yustus Rumere dan Saksi atas nama Prada MaichaelHarisman Bonsapia telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedangmelaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Nomor 991 K/Pid.Sus/2017Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telahterbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa telah tepatdan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapatmenyetujuinya dan mengambil alin pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara inidalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada para Terdakwa (vide halaman

Hakim tidak menggali lebin dalam bagaimanakeseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalampertimbangannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secarasah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danmengambil alin pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebutsebagai pertimbangan

Invoice yang berhubungan dengan Jasa Teknis/Konsultasi.bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbukti bahwa dalamproses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen Agreement,dokumen Hak Paten, perhitungan rasio, time test, ketentuanperundangundangan HAKI di negara induk perusahaan, dandokumen lain yang mendasari pembayaran biaya konsultasi maupunroyalti.bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding),agreement adalah dokumen otentik

Hal ini tidak dapatdiketahui lebih lanjut karena pada saat pemeriksaan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmenyerahkan agreement yang mendasari pembayaran royaltidan konsultasi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tidak dapat meyakini keteranganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Faktanya, pemilik IP adalah Toyota Auto Body Co Ltd danTokai Kogyo Co Ltd, hal ini dapat dibuktikan melalui SertifikatHak Paten dan berdasarkan Laporan Keuangan Toyota

ada harapan akan dapat hidup rukunkembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasanalasan sebagaimanadiatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok yang dikemukakanPenggugat baik dalam surat gugatan maupun penjelasannya dipersidanganternyata alasan yang mendasari

mempunyaihubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukumPenggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak(legitima persona standi in judicio) dan mempunyai kepentingan hukum yangmelekat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutanPenggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan danHalaman 12 dari22 Putusan No. 239/Pdt.G/2021/PA.Crp.berdasarkan hukum dan berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyataalasan yang mendasari

Bahwa karena adanya cacatcacat hukum yang melekat atas Sertifikat HakMilik No. 535/Mangga Besar seluas + 12.265 M2 berdasarkan tinjauan aspekkeperdataan dan aspek keagrariaan dan peraturanperaturan lainnya dantermasuk Peraturan Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, Keppres dll,maka konstruksi hukum yang mendasari Keputusan ...dst...harus dinyatakantidak berkekuatan hukum lagi; Dan oleh karenanya Penetapan No. 23/2010 EksJo.

Cetak tebal difungsikan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV sebagai penegasan 15 Bahwa Bantahan dari Pembantah selaku pihak ketiga seharusnyamenguraikan secara tegas perihal alas hak yang mendasari perlawananyaguna menunjukkan kualitas hukumnya (legal standing) yang dapatditerima dalam perkara a quo, namun faktanya Pembantah hanyamenguraikannya secara sepintas, tidak tegas dan bahkan menunjukkankeraguan atasnya ;Keraguan yang pada pokoknya hanya mengandalkan alas haknya berdasarkankepemilikan

Merry & Co yang diperoleh dari Terbantah V, dimana terlebihdahulu Terbantah V memperoleh hak kepemilikan dari Tuan Abdul Manaf (videbutir 2 paragraf kedua dan butir 3 Posita dari Bantahan) ;16 Lebih lanjut, perlu terlebih dahulu diutarakan ketentuanketantuanhukum yang dapat membantu Pembantah perihal alas hak kepemilikanyang mendasari Bantahan sebagaimana diamanatkan hukum acaraperdata melalui H.I.R. sebagai berikut :Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentanq Penunjukkan Badanbadan Hukum

Mengenai dalil Pembantah perihal hak milik Terbantah V yang mendasari jualbell kepada CV. Merry & Co.

Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI LILIK HAJJAH lahir pada tanggal 13 Maret 2005dengan seorang lakilaki yang bernama YASIN akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling KabupatenPasuruan

tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkanpihak lain lebih dari 2 tahun berturutturut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi,maka alasanalasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patutdikesampingkan;Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasanyang mendasari