Ditemukan 51536 data
Terbanding/Terdakwa : BAHRIAN ALS. LALIL BIN MARAIS
29 — 20
Oleh karena itu, maka alasan yang mendasari pada memoribanding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusanPengadilan Negeri Tanjung Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 18Nopember 2015 haruslah dikuatkan, yang amar selengkapnya tersebut berikutinl;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat
36 — 2
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasanyang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (HIRpasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
9 — 2
Penetapan Nomor 0430/Pdt.P/2021//PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama NUR MAULIDIA lahir pada tanggal 10 Mei 2003 denganseorang lakilaki yang bernama YUDI AMININ akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan KabupatenPasuruan dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur.
14 — 6
berlaku terlebin dahulu harus mendapatkan dispensasi kawindari pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 orang saksi,terbukti bahwa anak Pemohon Asriani binti Rumalang, yang lahir 17 Februari2003, yang berarti bahwa saat ini 15 (lima belas) tahun, sehingga ketentuanPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 di atas yang mengaturusia minimal untuk melangsungkan pernikahan berlaku bagi anak Pemohonsebab anak Pemohon belum berusia 19 tahun.Menimbang, bahwa salah satu yang mendasari
26 — 3
dengan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah yang keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti buktitersebut menurut hakim telah memenuhi persyarat hukum formal yangberlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;Menimbang bahwa meskipun bukti tersebut dapat diterima sebagaibukti dalam permohonan ini, namun secara materiil hakim berwenang untukmenilai apakah bukti bukti tersebut mempunyai relevansinya denganpermohonan Pemohon tersebut;Menimbang bahwa mendasari
11 — 3
Halaman 4Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama ARIFATUL JANNAH slahir pada tanggal 03 Agustus2003 dengan seorang lakilaki yang bernama JAINUL ARIFIN akan tetapimaksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX Kabuapaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohonbelum cukup umur.
19 — 9
Lg Sl y Ua woe sLeslo ssArtinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan denganverstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006
21 — 20
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalildari AlQuran dalam surat AlBaqarah ayat 227, yang berbunyi :cle woella v 3l LWfl assArtinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan
16 — 15
Artinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapatdikabulkan dengan verstek sMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50
14 — 3
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, para Pemohon tidakkeberatan dan selanjutnya Para Pemohon tidak menyampaikan sesuatuapapun lagi dan mohon penetapan;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
84 — 24
permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan mempelajari seluruh berkas perkara dengan saksama yang meliputi suratdakwaan, berita acara persidangan, suratsurat, serta tuntutan Jaksa PenuntutUmum termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.115/Pid.B/2014/PN.Unh, tanggal 17 September 2014, karena terdakwa tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari
7 — 0
oleh pejabat yang berwenang.Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Paniteraserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 7
Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXtanggal2 September 1995 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon,tertulis dalam buku nikah PEMOHON I, Tegal, 05 Oktober 1970, padahalyang sebenarnya, PEMOHON , Tegal 10 Mei 1970, dan Pemohon II tertulisdalam buku nikah XXXXXTegal, 01 Januari 1970 padahal yang sebenarnyaXXXXX, Jakarta, 28 Juni 1970 yang mendasari surat pengantar/keterangandari Desa XXXXX Nomor: XXXXXdan surat keterangan dari KUA KecamatanXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Zulkifli Malik
144 — 84
.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai
dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.
Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.
PT Dayton Borneo Sukses
Tergugat:
PT Mulia Bhakti Kahuripan
340 — 287
hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor
PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari
Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan
senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari
Terbanding/Tergugat I : KETUA DPRD TINGKAT II Kabupaten Pemalang, Cq. Ketua Komisi B DPRD Tingkat II Kabupaten Pemalang Diwakili Oleh : DR. H. AJI SUDARMAJI, S.SH.,MH.
Terbanding/Tergugat II : DALIWAN Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat III : KISWOYO Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
111 — 49
Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi SecaraElektronik telah terbit Nomor Induk Izin Berusaha Nomor8120013082136 milik Penggugat. Surat izin tersebut TIDAKSERTA MERTA menjadi izin penyelenggaraan peternakan ayamdi lokasi tersebut.
Mendasari hasil penyampaian dari SKPD terkait yang hadir,bahwa Penggugat yang merupakan pemohon perizinan belummengajukan permohonan komitmenkomitmen yang diminta,sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara PerizinanPertanian sesuai Pasal 33 bahwa perusahaan peternakan wajibmenyampaikan pemenuhan atas komitmen dimaksud palinglambat 2 bulan sejak izin berusaha nomor 8120013082136 namausaha pembesaran ayam potong alamat usaha Dukuh PeronGang Garuda III nomor
Mendasari Peraturan Pemerintahn Noor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan TerintegrasiElektronik telah terbit izin usaha, telah terbit Nomor Induk IzinBerusaha nomor 8120013082136 nama usaha PembesaranAyam Potong, alamat usaha Dukuh Peron Gang Garuda IllNomor 7 RT.05 RW.13 Kelurahan Petarukan, nama KBLIBudidaya Ras Ayam Pedaging kode KBLI:01641, tertanggal 23Oktober 2018, surat izin tersebut TIDAK SERTA MERTAmenjadi izin penyelenggaraan peternakan ayam di lokasitersebut, dikarenakan
mendasari Peraturan Menteri PertanianNomor 29/Permentan/PP.210/7/2018, Tentang Tata CaraPerizinan Pertanian diperbarui Peraturan Menteri PertanianNomor 05 Tahun 2019 bahwa NIB tersebut sampai batas akhirdua bulan menurut Pasal 33 Ayat (1) tidak melengkapipersyaratan perizinan peternakan rakyat sehingga tidak bolehmenyelenggarakan usaha peternakan di lokasi tersebut.2.
VLERIA
Tergugat:
1.CHUA LIE CHIN
2.HENNY
3.BENNY
4.HANNY
80 — 68
TENTANG DUDUK PERKARA10.Bahwa terlebin dahulu PENGGUGAT sampaikan,menurut YahyaHarahap suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskandasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan (feiteljke grond).Dengan mempedomani pendapat tersebut,pada bagian posita ini PENGGUGAT akan menguraikan dengan lengkapkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan a quo (feitelijke grond);11.Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm.
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM19.Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sejalan dengan pendapatM YAHYA HARAHAP di atas, yang menyatakan suatu gugatan yangmemenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (recht grond)dan kejadian atau peristiva yang mendasari gugatan (feitelijke grond).Maka dengan telah disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan(feiteliike grond) a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makapada bagian
110 — 26
Penggugat butir 2 dan 3telah diputus pada putusan sela, dan pada putusan akhir Majlis Hakim tetapmempertahankan putusan sela tersebut yang intinya menyatakan permohonPenggugat untuk supaya harta Termohon di sita (petitum pada butir 2 dan 3 )tersebut ditolak;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 antara lainadalah supaya Pengadilan menyatakan Surat Kesepakatan BesamaI WALI LILA Totertanggal 13 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menuruthukum;Menimbang bahwa posita yang mendasari
sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 6, harus dibacasedemikian rupa, sehingga berbunyi : Penggugat mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa objek Sengketa, sebagaimana terurai pada Surat Gugat,perubahan gugatan dan terurai pada replik adalah:I WALLAij Merupakan Harta GonoGini yang dahulu didapat dalam pernikahanantara Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa), danij Dan mohon ditetapkan menjadi hak Penggugat seluruhnya.Menimbang, bahwa posita yang mendasari
seperdua dari Rp 430.000.000,00 ( empatratus tigapuluh jutarupiah) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat berikutnya adalahPenggugat mohon supaya harta berupa :1 (satu) unit Kendaraan roda dua / Sepeda Motor Yamaha NMAX, denganidentitas sebagai berikut :Merk /Type : Yamaha /2DPNomorBPKB : XXXXNomor Polisi > XXXXNomor Rangka : XXXXNomor Mesin =: XXXXTahun Pembuatan : 2015Warna > HITAMAtas Nama > TERGUGAT.Bahwa kendaraan tersebut atas nama P enggugat:Menimbang, bahwa posita yang mendasari
18 — 3
Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; * Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahunatau lebih; Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lainyang membahayakan; * Mendapat cacat badan atau penyakit denganakibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/stri; Perselisihan dan pertengkaran terusmenerus sehingga tidak ada harapanhidup rukun.Didalam Gugatan Penggugat hanya mendasari
Dan bilamana Penggugat mendasari terjadinyapercekcokan dikarenakan Tergugat terlalu pencemburu, hal itu dinilaisebagai pandangan/penilaian sepihak Penggugat saja, dan dalam batasbatas tertentu cemburu pertanda cinta dan sayang.
Terbanding/Tergugat : Ir. HASMANIAR BACHRUN
45 — 20
Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142ayat 1 RBg, maka Pengadilan yang seharusnya berwenang untukmemeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Maros (actor sequiturforum rel);Jikalaupun Penggugat mendasari pengajuan gugatannya pada kalusuladomisili pada Pasal 12 Akta Pengakuan Hutang Nomor 26, yang menunjukdomisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, maka itupunmasih keliru.
EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLIBahwa dalam posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidaksecara jelas dan terinci menerangkan tentang dasar peristiwa (feitelijkeground) dan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanPenggugat.Dimana dalam surat gugatan Penggugat jelasjelas memohon agarTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar janji / wanprestasi,sedangkan Penggugat juga nyatanyata menuntut atas adanya kerugianimmateriil yang diderita oleh Penggugat ;Sedangkan, pembedaan antara gugatan