BPRTripanca Setiadana sebesar Rp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Per tanggal 11 Desember 2007 besar bungatambahan Rp. 409 .500.000, (Empat ratussembilan juta lima ratus ribu rupiah) darisaldo tabungan yang ditempatkan Terdakwa diPT.

Surat Akta Jual Beli Nomor 409/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas namaRASYADI, SH, seluas 810 m2;4. Surat Akta Jual Beli Nomor 408/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas namaT.LUKMAN, seluas 477 m2;5. Surat Akta Jual Beli Nomor 410/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas namaBUDIMAN, seluas 400 m2;6. Surat Akta Jual Beli Nomor 411/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas namaHASAN.

.: 3090/N.3.10/Euh.2/10/2013 sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;4 Hakim tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 563/Pen.Pid/2013 PN.PDG. sejaktanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013 ;5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2013Nomor : 409/Pen.Pid/2013 PN.PDG. sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal04 Januari 2014 ;Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh PenasihatHukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca

DAHNIL, Umur 41 tahun, alamat di Jalan Multatuli No. 48Medan ;409. DELVIANI, Umur 23 tahun, alamat di Jalan Multatuli No. 48Medan ;410. ADE SYAHPUTRA, Umur 55 tahun, alamat di Jalan Multatuli No. 48Medan ;Dalam hal ini bertindak melalui Kuasa Hukumnya baik bersamasamamaupun sendirisendiri, masingmasing :AMAR HANAFI, SH, H.

YahyaHarahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika,halaman 409 yang berpendapat bahwa sehubungan dengan masalahpemberian kuasa, Direksi harus benarbenar memperhatikan ketentuanPasal 97 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksimelaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab.Maksudnya pemberian kuasa kepada karyawannya dan/ kuasanyauntuk beracara di pengadilan wajib dilakukan dengan hatihati (dutycare) dan seksama (duty to be diligent) sesuai denganprinsip

.: 08, sedangkan didalampemohonan sebelumnya dengan Termohon Eddy Mardeni bin ZakariaIsmail Anwar Nomor : 409/Pdt.G/2020/PA.Sry, pada posita 2 sangatlahjelas tertulis yang menjadi wali nikah dan yang menjadi munakih (yangmenikahkan) adalah xxxxxxxx yang disaksikan oleh bapak SAKSI danSAKSI dengan mahar/mas kawinnya berupa sebentuk cincin emas,berdasarkan hal itu. maka sangatlah patut dan berdasar hukumHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.SryPermohonan pengesahan pernikahan yang diajukan

pukul14.00 WIB.Bahwa saksi tahu kalau Rudi nyetornya juga berasal dari SUKAMTO,karenadirekapan togel tersebut bertuliskan Pak To,namun karena yang menyetor adalahRudi als Qinsi maka selanjutnya saya kasih tanda Q yang berarti dari Qinsi,Bahwa setahu saksi Rudi menyetor dari Sukamto hanya pada hari minggutanggal , 17 Pebruari 2011,sedangkan hari Senin,tanggal 28 Pebruari 2011 belumdisetorkan kepada saya.Bahwa seingat saksi yang sudah membeli nomor yaitu NONO ia membeli Nomor67.8400,400 ,00,09 dan 409

Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.44. 1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADI NON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg.45. 1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.46. 1 (satu

Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PTSang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum Il Kontrak(APBNP)Nomor ; I.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/X1I/2011danNomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011,dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875, (tujuh ratusempat puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratusdua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) denganrincian per komoditi yaitu :1.

Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PTSang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum Il Kontrak(APBNP)Nomor I11.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/X1I/2011danNomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011,dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875, (tujuh ratusempat puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratusdua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), denganrincian per komoditi yaitu :1.

Kaharuddin sesuai Adendum Il Kontrak APBNPNomor : IIIl.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011dan Nomor :409/SHS.02/SP/X1I/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilaikontrak sebesar Rp. 746.552.725.875.

Kaharuddin sesuaiAdendum IlKontrak APBNP Nomor : IIILBENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontraksebesar Rp. 746.552.725.875.Alokasi komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di34 propinsi di Indonesia sesuai kontrak APBN (awal) adalah.

PADI HIBRIDA PROVINSI / KABUPATEN ALOKAS KONTRAK ADENDUM Halaman1l61dari555 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PNKpg PENGHEMATANNONgada 14.25012 Mangggarai Barat 9.0003 Nagekeo 7.5004 Sumba Tengah 12.000Jumlah 42.750 Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuaiKontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/X1/2011dan Nomor : 409/SHS.02/SP/X1/2011 tanggal 15 Nopember 2011sebagai berikut :1.

Pengelolaan Data (RPD).e Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 168/RPPTA/BPN.12.06/2013 tanggal 23 Oktober 2013.e Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia PemeriksaanTanah A No. 168/BAP/BPN.12.06/2013.e Surat Tugas No. 324/HTPT/BPN.12.06/2013 tanggal 22 Oktober 2013. 29 Surat Tugas No. 323/HTPT/BPN.12.06/2013 tanggal 22 Oktober 2013.Surat Keterangan No. 590/266/VI/SJ/2013 tanggal 7 Juni 2013.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Juni2013.Surat Keterangan Waris Ag No. 409

Pengelolaan Data (RPD).Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 168/RPPTA/BPN.12.06/2013 tanggal 23 Oktober 2013.Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia PemeriksaanTanah A No. 168/BAP/BPN.12.06/2013.Surat Tugas No. 324/HTPT/BPN.12.06/2013 tanggal 22 Oktober 2013.Surat Tugas No. 323/HTPT/BPN.12.06/2013 tanggal 22 Oktober 2013.Surat Keterangan No. 590/266/V1I/SJ/2013 tanggal 7 Juni 2013.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Juni2013.Surat Keterangan Waris Ag No. 409

pejabatpemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakatyang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalahyang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untukmeminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitandengan hal yang diselidiki;Bahwa pemanggilan menghadiri penyelidikan hak angketseharusnya dilakukan oleh Panitia Angket Dewan PerwakilanRakyat Daerah, namun faktanya pemanggilan dilakukan olehKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantarberdasarkan Surat Nomor 005/409

Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPematangsiantar meminta Walikota hadir dalam rangkapenyelidikan berdasarkan surat Nomor 005/409/DPRD/II/2020,Halaman 24 dari 69 halaman.

Laporan Polisi yang dilakukan olehbeberapa dari antara Para Penggugat melalui kuasanya kala itu, yakniSadaruddin, dilakukan pada tanggal 26 November 2012 dengan Laporandengan Laporan Polisi Nomor: 409/X1I/2013/KALTIM/RES KUKAR.Halaman 9 dari 78 halaman.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudahmelampaui waktu 90 hari (da/uwarsa) karena Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat II No. 540/123/IUPOP/MBPBAT/VI/2011tanggal 27 Februari 2012 secara kasuistis Penggugat sudah mengetahuibahwa kepentingannya merasa dirugikan yaitu sejak Penggugat membuatlaporan diKepolisian Resor Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Polisi No.409/X1/2013/Kaltim/Res.Kukar, namun demikian laporan Penggugattersebut

Disamping itu Para Penggugat /n person serta kuasanya yangterdahulu juga sudah mengetahui di Kepolisian Resort Kutai Kartanegarasewaktu Para Penggugat /n person membuat Laporan Polisi Nomor :LP/409/X1/2013/Kaltim/Res Kukar Tanggal 26 November 2013.

tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;

020.000.11.00000014 tanggal 29Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisipembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan Supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ;KU.08.12/BAP/PPLP/409

020.000.11.00000014 tanggal 29 Nopember2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunandrainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yangditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ; KU.08.12/BAP/PPLP/409

020.000.11.00000014 tanggal 29Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisipembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan Supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :KU.08.12/BAP/PPLP/409

AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002Putusan nomor 0001, Halaman 22 dari 25tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409

Bukti tersebuttelah dinazzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf;4.Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, NomorKP.409/DJPL/2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari JabatanNegeri Atas Nama QM, sopada tanggal 07 Mei 2019.Hal. 18 dari 59 hal. Put. 155/Pdt.G/2019/PA.

Oleh MajelisHakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sertarelevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Laut, Nomor KP.409/DJPL/2019), telah bermeterai cukup,dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama

diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalilHalaman 72 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABNTergugat yang mempersoalkan mengenai penggabungan gugatan yangdilakukan oleh Para Penggugat adalah layak ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang(bevoegdheid), prosedur dan subtansi penerbitan objek sengketa 1 dan 2dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405, 406, 409

kotamenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepadagubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmianpemberhentian.(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usultersebut kepada gubernur.(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.Pasal 409

/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatananggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dihubungkandengan kedua objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa secarahukum, Tergugat selaku Gubernur Maluku berwenang untuk menerbitkan objeksengketa 1 dan 2 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengujian aspekprosedur penerbitan kedua objek sengketa, Majelis Hakim selain mempedomaniPasal 405, 406, 409

SKCK, KTPtiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387, nomor:145/409 dan nomor: 145/386 dan surat kuasa) dan penerbitan suratijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013, enam peristiwahukum dan perbuatan hukum semua di Klaten tanggal 02092013dalam ralat untuk surat kuasa dan surat ijin kuasa insidentil menjadi03092013.

tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasainsidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karenasurat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namunsaat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409

tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasa insidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karena surat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namun saat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Pengegugat, surat keterangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409

Bupati Lahat;Bahwa KPUD Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Berita Acara No.24/PY.04.1BA/1604/KPUkab/VIII/2017 telah sesuai dengan ketentuan padaPasal 409 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2017tentang Majelis Pemusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 25 danPasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisVerifikasi syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat dan Dewan

bahwapada pokoknya Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Biro pemerintahan dan otonomidaerah kepada Tergugat kontradiktif karena isi nota dinas menyatakan belum bisamelaksanakan Pengganti antarwaktu atas nama Agus Riansyah, S.Ag terhadap Ir.Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGHudson Arpan, M.Si dikarenakan Pengganti Antarwaktu berasal daerah pemilihanLahat 1 dan itu merupakan pelanggaran prosedur sesuai dengan UndangundangNo. 23 Tahun 2014 Pasal 192 ayat (2); Menimbang, bahwa Pasal 409

SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut : No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.

SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107Kerja Nomor 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut :dan Surat Perintah Mulai No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.

Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diKepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409

Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diHal 16 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl31.32.33.34.35.36.37.38.39.AO.Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409

Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluhribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletakdi Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten RokanHilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan NO. 409/K/2007 Tanggal 9 April 2007, sesuai aslbukti P1 ;2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6386/PL/I/2009 Tanggal 5 Oktober 2009, sesuaiash bukti P2;3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275030912070100 Tanggal 24 April 2012, copy daricopy bukti P3;4.