Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — BUPATI BONE VS A. ABUBAKAR, S.IP.,M.Si
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002;.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015pemerintah terkait dengan penempatan pegawai negeri sipildalam jabatan harus mengutamakan keahlian, kompetensi, ataudisiplin ilmu.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2009
Tanggal 24 Mei 2010 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. Ing. Ir. MOHAJIT, MSc,
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2009
    No. 286 K/TUN/2009e Recommendation from at least 3 internationally recognizedscientists.12.
    No. 286 K/TUN/20095.
    No. 286 K/TUN/20091. Pertimbangan Majelis Hakim PT.
    No. 286 K/TUN/2009dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri".
    No. 286 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2010
Tanggal 30 September 2010 —
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 85 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — EDDIE GUNADIRDJA, DKK vs. LURAH RANGKAPAN JAYA, DK
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2009 — SUNARDY TEDJA, ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2007
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor : 430 K / TUN 2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SUNARDY TEDJA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Alsama Dipta Lestari, bertempat tinggal diJalan KH.
    No. 430 K /TUN/ 2007Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAKBEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Penggugat menerima Surat Pencegahan bepergian ke luar negeripada tanggal 20 Mei 2006, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 3Mei 2006, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 28 Juli 2006.
    No. 430 K /TUN/ 2007Sari Dua tidak hatihati, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukanpencegahan terhadap Penggugat ;Dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak lebih daribukti kesewenangwenangan. Tergugat serta sama sekali tidak berdasarhukum.
    No. 430 K /TUN/ 2007memvonis seolaholah Pemohon Kasasi mempunyai utang pajak sebesarRp.3.777.483.382 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;4.
    No. 430 K /TUN/ 2007Biayabiaya :1.Meteral.......... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi Rp.489.000.Jumlah : Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — HERMANTO TEDJA diwakili oleh DEWIE TEDJA, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. RUDI HENDRAWIDJAJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
68 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015(ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak MilikNo. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian namadarl Drs. Achmad Latief menjadi dr.
    menyangkut situasi batin dari Penggugat, apakah Penggugattelahmerasa ataubelummerasadirugikan dengan terbitnya suatu keputusan TUN.
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. PRIMA NUSA SENTOSA VS BUPATI BOMBANA
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 535 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 535 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. PRIMA NUSA SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Limin,kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT. Prima Nusa Sentosa, berkantordi Rukan Permata Senayan Blok F 37 Jalan Tentara Pelajar Jakarta Selatan10220, dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Yusuf, SH. MH., 2.Supriadi, SH.
    Abdul Malik Karim, SH., MH., Advokat, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX Nomor 6 Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2806/2013, tanggal 20November 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat
    Prima NusaSentosa ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20143 Mewajibkan untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiBombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Prima NusaSentosa (Vide bukti P5);Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20142. Bahwa kekeliruan penerapan hukum Judex Facti tingkat banding yaitu tidakmengikuti ketentuan UndangUndang tentang syarat pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi, berdasarkan Pasal 119 huruf a, b, c UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2009
    PUTUS A NNomor. 322 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :SUGENG MULYONO, Warga Negara Indonesia,beralamat di Kabupaten Jombang, Jalan Timur PasarNo. 83. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. EMIL MARUF W, SH2.
    No. 322 K/TUN/200912.
    No. 322 K/TUN/2009 Menerima eksepsi Tergugat;ll.
    No. 322 K/TUN/2009dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah :1.
    No. 322 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — PT. KOTIM NIAGA INDAH; vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Desember 2010 — BUDI SANTOSO, ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI,
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — ABDUL GANI, SH., MH VS KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU
61 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2014
    Baru Curup9 24 Minarsyah Lakilaki Wiraswasta Pagar Dewa Kota Bengkulu Halaman 5 dari 23 halaman.Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 10 28 Akhmad Yuniardis.S.Sos Lakilaki Dosen Jl. Provi Kota Bengkulu11 31 Eko Sugianto Lakilaki Anggota KPU Kab Argamakmur BU12 32 M.Alim, MS, S.Sos Lakilaki PNS Pagar Dewa Bengkulu13 34 M. Azhari, SE.M.Si Lakilaki PNS Muara Aman Lebong14 36 Hafid Saifullah, SH.,MH Lakilaki Ketua KPU Kab.RL Jl. Pramuka Nomor 7815 38 Drs.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 9 40 Iwan Saputra Lakilaki Anggota KPU Kab Kepahiang10 65 Juli Hartono Lakilaki Anggota KPU Kab Manna11 112 Ledyawati Perempuan Dosen JL. Jati 8 Kota Bengkulu12 148 M.Teguh A.Roni Lakilaki PNS Perumahan CempakaPermai Kota Bengkulu13 66 Dra.Hj. Nurul Perempuan Dosen Kebun Tebeng BengkuluFadilah, M.Pd14 12 Okti Fitriani Perempuan Anggota KPU Prov Jl.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 1 2 3 4 5 65 2 Emilda Perempuan Guru Jl. Timur Indah 48 Rt. 01Sulasmi.M.Pd.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014e Bahwa Pengugat sangat keliru menafsirkan pengumuman hasil seleksitertulis, tes kesehatan dan tes psikologi Nomor 24/TimselKPUBKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 sebagai surat keputusan dan dijadikansebagai objek gugatan Penggugat. Pengumuman tersebut bukanlahtermasuk sebagai suatu ketetapan tertulis sebagaimana yang dimaksuddalam keputusan TUN, karena pengumuman hanya bersifatpemberitahuan;e Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suratkeputusan.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI WAKATOBI vs. HUSMA, S.Pd, DKK
95 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014penilai terdiri dari Pengawas Sekolah/Madrasah dibentuk oleh Diknas(Vide Keterangan Saksi 1(satu) Tergugat) ;3.
    Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas, maka terbukti MajelisHakim Agung yang memutus perkara dalam tingkat Kasasi No. 225K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi kekhilafan atau suatuHalaman 14 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung untuk ituberalasan hukum menyatakan mengabulkan Permohonan PemohonPeninjauan kembali dan membatalkan putusan Kasasi No. 225 K/TUN/2013,tanggal 10 Juni 2013 (Vide Yuris Prudensi MA No. 28 PK/TUN/2005) ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MAULI HUTAGAOL, dkk vs BUPATI ROKAN HILIR,
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 418 K/TUN/2010
    No. 418 K/TUN/2010Kepala DesaKesumbo Ampai Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalisdengan Reg.
    No. 418 K/TUN/201013.
    No. 418 K/TUN/20102009 tentang perubahan kedua Undang Undang PengadilanTata Usaha Negara yang kemudian pertimbangan hukum inidiambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
    No. 418 K/TUN/20102.
    No. 418K/TUN/2010Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.H. Imam Soebechi, S.H., M.H.ttd. Dr.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M ie t e r BO fo xsmesoetseummee Rp. 6.000, ttd.2R@ ad a K Soil O eitisssess wisn ms Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministraSi ...........4. Rp. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 418K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — SENTINA Br. SIPAYUNG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, DK
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015SUMUT berkedudukan di Medan, jelas Tergugat telah melanggarpasal 12, pasal 19 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;6.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Eksespsi Tergugat II Intervensi:TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENS!
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20151.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: SENTINA Br.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Biayabiaya: Panitera Pengganti, 1. Meterail ................... Rp 6.000,00 ttd.2. Redaksi ................. Rp 5.000,00 Maftuh Effendi S.H., M.H.3. Administrasi............ Rp 489.000,00Jumlah ..........02.. eee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2007
Tanggal 1 September 2009 — HJ. SYARIFAH FADLUN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI,
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2007
    No. 97 PK/TUN/2007.14. Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milk Nomor. 472, dengan Surat Ukur Nomor.993/1985 tanggal 21 Jum 2002 atas nama Albert Nainggolan, seluas 2295 M2 danSertipikat Hak Milk Nomor. 449 atas nama Hermanto dengan luas 9790 M2 yangmenjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah maka beralasan hukumTergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milk yang menjadi objeksengketa ;15.
    No. 97 PK/TUN/2007.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutanggal 2 September 2004 Nomor. 03/G.TUN/2004/PTUNPBR tersebut adalah sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    I tanggal 22 Maret2006 Nomor. 162 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap ic.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 162 K/TUN/2005Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 97 PK/TUN/2007.suatu keputusan atau tentang suatu kecermatan formal dengan dasar asasasas umumpemerintah yang baik ;. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sangatkeliru dan bertentangan dengan ketentuan dan makna yang diatur dalam Pasal 53Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 ;.
    No. 97 PK/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Januari 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, dk
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 PK/TUN/2011
    No. 150 PK/TUN/2011M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;2.
    No. 150 PK/TUN/20111.4.
    No. 150 PK/TUN/20114.
    No. 150 PK/TUN/2011Sedang faktanya keputusan Forum Tertinggi ( Munas) Partai PPRN justrusecara Aklamasi menerima Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — ZULHAN TONI, B.E, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, DK
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 452 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014memiliki kKepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari KotoTangah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;5.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Patut Dinyatakan BatalAtau Tidak Sah:21.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara aquo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telahdipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dansekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yangkalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hakkeperdataan dari Kartina.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI. S.H., M.Si vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DKK
69 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 143 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 143 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016dengan tanah miliknya, sedangkan Termohon Kasasi Ill menyatakansebaliknya, bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa adalah miliknya;Bahwa sebelum menguji objek sengketa perlu terlebin dahulu kejelasantentang kepemilikan lahan objek sengketa.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016