Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohonakan menjawab secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3e Bahwa, pada poin 4 a, benar, akan tetapi Termohon hutangbarang dagangan pada tahun 2012, karena tidak laku dan tidakmau barangnya dikembalikan

SYAIFUL IMAN, SH., akantetapi ternyata juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengannilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumah tangganya bersama Termohon telah tidak harmonis / goyah karena sering11terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

Kedua Pemohon;8. bahwa calon ister kKedua Pemohon tidak adaikatanperkawinan dengan lakilaki lain (janda/cerai hidup), tidak adahubungan mahram maupun hubungan sesusuan, baik denganPemohon maupun dengan Termohon serta Pemohon dan calonisteri Pemohon beragama Islam;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Polewali memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah dengan calon isteri kKeduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidakdapat kewajiban sebagai isteri (tidak mampu lagi melayani kebutuhansexnya Pemohon) disebakan karena sudah manupause, sementaraPemohon masih sangat membutuhkan hubungan sex. Dan ternyata daliltersebut secara tegas diakui oleh Termohon.

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isteri keduaPemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Baturaja memberikan izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri kedua tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunanMenimbang, in casu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon mengalami sakitgangguan kejiwaan sejak tahun 1995 sehingga Termohon tidak bisamenjalankan kewajiban sebagai seorang isteri.

XXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal 03September 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 03September 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/48

Gugatan kabur, tidak jelas; Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Gugatan Penggugat Error in Persona;Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari kejadianantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II, maka dengan demikiantelah terjadi kekeliruan di dalam menarik Tergugat dan Tergugat sebagaipihak dalam berperkara;Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dan TergugatIl tidak ada hubungan Hukum, maka tidak beralasan hukum jika Penggugatmenggugat Tergugat dan Tergugat Il; karenanya Gugatan Penggugat Errorin Persona dan untuk itu gugatan Penggugat

berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

Disamping itu berdasarkan Surat dari Komandan Batalyon Infateri10 Marinir/SBY tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militerdi persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda MarKRISTIANTO EKO SAPUTRO NRP 95038 tidak dapat dihadirkandi persidangan Pengadilan Militer O3 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali keKesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakimberpendapat perkara ini telah memenuhi

menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkanke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukandan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwaberada.Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 10 Mar/SBYtersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidanganmenerangkan bahwa Terdakwa Kopda Mar Kristianto EkoSaputro NRP. 95038 tidak dapat dihadirkan di persidanganPengadilan Militer 103 Padang karena TerdakwaberstatusDesersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan,maka dengan mendasari

Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudahdiberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadirdi persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, selanjutnya

Sbgamengkhawatirkan baik dari perobuatan atau perkataan yang mengarah kepadanusyuz dan dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan alasan Tergugattentang kedurhakaan Penggugat merupakan hal yang mendasari alasanTergugat dalam permohonan konvensinya;Menimbang, bahwa kondisi kesehatan Penggugat yang telah di ketahuilangsung oleh Tergugat tidak secara mutlak mendasari terjadinya nusyuzdimana Penggugat tidak bisa melayani hubungan biologis suami istri antaraPenggugat dan Tergugat namun telah ditemukan

fakta lain tentang alasanalasan yang mendasari Penggugat menolak ajakan hubungan suami istritersebut terlebin dikarenakan kondisi kebersihan Tergugat yang sangat dikhawatirkan Penggugat akan memperparah penyakit yang dideritanya dimanauntuk menghindari perselisihan dan pertengkaran karena hal tersebutPenggugat meminta bantuan kepada bibi Tergugat untuk menasehati Tergugatsehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan nusyuz dalam diriPenggugat dan berhak atas hakhak nafkah bagi Istri yang diceraikan

15.017.419.340Pajak Penghasilan Terutang 1.501.741.934 0 1.501.741.9934Kredit Pajak 593.789.115 0 593.789.115Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya 0 0 0Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar 907.952.819 0 907.952.819Sanksi Administrasi 290.544.902 0 290.544.902Jumlah Pajak Penghasilan ymh(lebih) dibayar 1.198.497.721 0 1.198.497.721 maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajakuntuk permohonan keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut di atas;Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan danbursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan,sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabunganmasyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaanpajaknya;Pertimbanganpertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuantersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutanHalaman 7 dari 20 halaman.

Pertimbangantersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadappengenaan pajak atas penghasilan dari pengalinan harta berupa tanah danatau bangunan, serta jenisjenis penghasilan tertentu lainnya.

1591/B/PK/PJK/2017Dokumendokumen pendukung arus barangadalah Purchase Order untuk pembelianbarang, kontrak perjanjian kerja untuk jasasebagai bukti dasar dilakukannya transaksi,Surat Jalan (Delivery Order) untuk pembeianbarang, Berita Acara Serah Terima untuk jasasebagai bukti realisasi pembelian ataupenyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase order yang berkaitan dengan 5transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari

transaksi,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan transaksi yang tidak jelasTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 27 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan

Dokumendokumenpendukung arus barang adalah Purchase Orderuntuk pembelian barang, kontrak perjanjiankerja untuk jasa sebagai bukti dasardilakukannya transaksi, Surat Jalan (DeliveryOrder) untuk pembelian barang, Berita AcaraSerah Terima untuk jasa sebagai bukti realisasipembelian atau penyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase Order yang berkaitan dengan 2transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari transaksi

,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan yang tidak jelas (24 FP)Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 28 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan bukti SuratJalan

O1.8845404003.000) O10.00009.00000568 dtme/2009 1424947413 KARYABADUI UTAMAPT. 07.884.540.4003.000) O10.00009.00000563 20/05/2009 751.759Jumlah 60301.270 Bahwa alasan yang mendasari pendapatPemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa komisaris tidak berhakmenandatangani Faktur Pajaksehingga FakturPajak tersebut tidak dapat dikreditkan, adalahsebagaimana diuraikan dalam penjelasanberikut: Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyatakan:Dalam menjalankan hak dan kewajibansesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Adapun alasan yang mendasari gugatan perceraian iniadalaha. Tergugat tidak mau bekerja dan seenaknya sendiri.b. Jika di ingatkan selalu mengajak bertengkar sehingga rumahtangga tidak harmonis karena selalu dilanda pertengkaran.7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga perkara ini diajukan kepersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak ada komunikasi.

Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.

tegas mengajukangugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa Penggugatdan Tergugat masih satu alamat, padahal dalam faxta kejadian antarayang disampaikan dalam penjelasan dengan yang tertulis dalam gugtansaling bertentangan oleh sebab itu maka gugatan tersebut menjadi kaburdan tidak jelas, maka oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima(abscur libel), dengan alasan posita tidak menjelaskan dasar hukummaksudnya dalam suatu gugatan tidak dicantumkan dasar hukumnya dankejadian yang mendasari

P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuanyang dapat melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat pernyataanahli waris pemohon

AgamaTOPSEDUTE f ~~ em en mn in i men enTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 30 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor xxx/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 30 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak LakilakiPemohon; 2 re cre er cr rr reneeMenimbang bahwa alasan yang mendasari

Jawa Baratselanjutnya disebut sebagai" Termohon Ill";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya, adapun alasanalasan yang mendasari

kKeduanya saling bertengkar via handphonedan keduanya sudah saling melalaikan kewajiban masingmasing baiklahir maupun batin yang hingga saat ini sudah berlangsung selama124 tahun;Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah seringkali mendamaikan danmerukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidakberhasil;Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini yang tidakharmonis lagi maka Pemohon ingin bercerai dengan Termohon denganmengajukan permohonan cerai talak ;Bahwa alasan Pemohon yang mendasari

JakartaNomor : 25K/BDG/PMTIVAU/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan mempelajarinya,Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer ll Jakartadalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itumohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangandengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yangmencerminkan hukum dan rasa keadilan.Sebelum mengutarakan halhal dasar keberatan Pemohon Kasasiterhadap putusan tersebut, perlu disampaikan yang mendasari

sah dan meyakinkan, makamenurut hemat Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang "salahdan keliru" karena Majelis Tingkat Banding telah "salah menafsirkan normakesatuan" yang berlaku di lingkungan TNI, juga "salah menerapkan peraturan".Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalahmerupakan putusan yang tidak tepat karena mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/151/AD/K/I02