547/Pdt.P/2021/PA.Pra

SALINAN PENETAPANNomor 547/Pdt.P/2021/PA.PraDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPermohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Bukriadi bin Sanip, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,tempat tinggal di Dusun Serumbung, Desa Lendang Ara,Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaiPemohon ;Karniati binti Zaenudin, umur 40 tahun, agama Islam

di Dusun Serumbung, Desa LendangAra, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah,sebagai Pemohon Il;Secara bersamasama Pemohon dan Pemohon II disebutPara Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alatalat bukti disidang;DUDUK PERKARAMenimbang Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan paraPemohon tanggal 17 Februan 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Praya dengan register perkara Nomor 547

berhasil membuktikan alasan atau dalildalilpermohonannya dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan danberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaPraya Nomor 547

547/PID/2014/PT-MDN

PUTUSANNomor : 547/PID/2014/PTMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Para Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Sihombing,SH dariKantor Lembaga Advokasi Masyarakat Humbang dan Sekitarnya (LAMHAS)beralamat di Jalan SMP Negeri 3 Nagasaribu, Kecamatan Lintong NihutaKabupaten Humbang Hasudutan berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 07Februari 2014;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6Oktober 2014, nomor : 547/PID/2014/PT.MDN, serta berkas perkara PengadilanNegeri Tarutung nomor : 2393/Pid.B/2013/PN.Trt, dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;

Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,KAREL TUPPU, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkatbanding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6Oktober 2014, nomor : 547/PID/2014/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014, olehKetua Majelis dengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut serta P.SIAHAAN, SH.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamia isteri yang telah melangsungkanperkawinan secara sah pada hari Ahad tanggal 9 September 2007 di Kantor UrusanAgama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sebagimana tercatat dalam KutipanAkta Nikah Nomor 547/26/IX/2007 dalam status Penggugat Perawan dan Tergugat2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak yang berbunyisebagaimana tersebut dalam buku nikah serta belum pernah bercerai ;3.

Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama1.Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen Nomor : 547/26/X/2007 tanggal 10September 2007, bukti (P.2);II.

dan dialamisendiri, saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalildalil gugatanPenggugat, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 dan171Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan alatbukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksisaksi di persidangan, maka Majelis telahmenemukan fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Nopember1995 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 547

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDER:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TurutTergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;Eksepsi Tergugat: Eksepsi obscuur libel;Eksepsi Turut Tergugat II: Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telahmemberikan Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PN Smg

Membatalkan putusan putusan : Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 452/PDT/2019/PT SMG,tanggal 24 September 2019; Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pdt.G/2018/PN.SMGtanggal 03 Juli 2019;Ill Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada peradilantingkat pertama dan tingkat banding serta tingkat kasasi kepadaHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Pada i ttanggal 02 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang(Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/16/X/1999 tanggal 02 Oktober1999) ;2.

laludibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalildalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmelanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan KecamatanNgantang Kabupaten Malang Nomor: 547

Sani bin Abdul Majid (alm),e Pee PeMei 201e PeMei 201e Pee HaJuni 201e Petanggale Pee PeMei 201e PeMei 201e Pee HaJuni 201 PetanggalPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang keterangannya dibacakan olehPenuntut Umum dalam persidangan ;Setelah mendengar keterangan para terdakwa dalam persidangan ;Setelah memperhatikan dan mempelajari hasil Visum et Repertum Nomor :445/547/RSD/2013

Kemudian korban dipisahkan dari terdakwa I lalukorban langsung pergi.AkiAkibat dari pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut, korbanmengalami sakit di bagian bibir, hidung, jari telunjuk dan adanyabengkak di belakang telinga sebelah kanan korban.e Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/547/RSD/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. H.

Kemudian korban dipisahkan dari terdakwa I lalukorban langsung pergi.e Akibat dari pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut, korbanmengalami sakit di bagian bibir, hidung, jari telunjuk dan adanyabengkak di belakang telinga sebelah kanan korban.e Bahwa, ............., e Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/547/RSD/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. H. AndreSyahputra, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H.

Sani bin Abdul Majid (alm) langsung pulang ke rumahsedangkan korban Muhammad Saleh bin Suaif pergi mencari isterinya ;10 Bahwa bemar, akibat dari pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut,korban mengalami sakit di bagian bibir, hidung, jari telunjuk dan adanyabengkak di belakang telinga sebelah kanan korban ;11 Bahwa benar, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor :445/547/RSD/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. H.

Sani bin Abdul Majid (alm) langsung pulang ke rumahsedangkan korban Muhammad Saleh bin Suaif pergi mencari isterinya ;Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para terdakwatersebut, korban mengalami sakit di bagian bibir, hidung, jari telunjuk dan adanyabengkak di belakang telinga sebelah kanan korban ; Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et RepertumNomor : 445/547/RSD/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr.

Nomor : 547 K/Pdt.SusPHI/2018 tidakselayaknya dan tidak beralasan hukum jika yang disita atau dieksekusi hartamilik Pelawan ;.

Nomor :547/K/Pdt.SusPHI/2018;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.996K/Pdt/1989 mengemukakan bahwa derden verzet yang diajukan atas sitayang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapatdibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belummempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa hal senada diungkapkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata (hal 299300), menyatakan derden verzetatas sita dapat diajukan pemilik selama perkara

Nomor : 547/K/Pdt.SusPHI/2018 yangmenjadi perkara pokok telah memperoleh putusan hukum yangberkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan kaidah hukumsebagaimana tersebut diatas Perlawanan Pelawan adalah tidak berdasarhukum, karenanya haruslah dinyatakan dotolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Dalam Pokok PerkaraHal 7 dari 19 halaman putusan Nomor75/Padt.G/2020/PN Mdn1.Bahwa segala sesuatu dalildalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsiadalah merupakan satu kesatuan yang tidak

Nomor : 547/K/Pdt.SusPHI/2018; Bahwa adapun perkara Perselisihan WHubungan Industrial Nomor95/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn Jo.

Nomor : 547/K/Pdt.SusPHI/2018 yangmenjadi perkara pokok telah memperoleh putusan hukum yang berkekuatanhukum tetap sehingga berdasarkan kaidah hukum perlawanan Pelawanadalah tidak berdasar hukum, karenanya haruslah dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh dalil eksepsi Terlawantersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa segala apa yang diuraikan pihakTerlawan dalam dalil eksepsinya tersebut, adalah mengenai kepemilikan yangsesungguhnya

Penggugat dalammemori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :e Bahwa putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 396/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2014 adalahtidak cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) ;e Bahwa Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg) tidak mengatur dan tidakmenentukan tentang syaratsyarat yang bersifat tetap dan harus dipenuhiPenggugat yang akan mengajukan Surat Gugatannya sehingga menurutyurisprudensi Mahkamah Agung No.547

K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 :perumusan kejadian materiil secara singkat dalam suatu Gugatan, sudahmemadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut HIR ;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971tanggal 15 Maret 1972 dan Individualiserings Theori tersebut gugatan paraPenggugat menurut hukum sudah memadai dan telah memenuhi syaratsuatu gugatan perdata sehingga sudah seharusnya dinyatakan dapatGUILT ING, j =n nnn a nn cn ceBahwa dalam memeriksa dan mengadili

mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2007 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3213/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlgmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 26 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (KutipanAkta Nikah Nomor : 547

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten MalangNomor : 547/171/VII/2001 Tanggal 26/07/2001; (P.1)Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukupsedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I:, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapanpersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syah Pada hari Sabtu25 Juli 2015, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan (KutipanAkta Nikah Nomor :547/35/VIV2015 Tanggal 25 Juli 2015.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugattersebut diatas ;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/35/V1V/2015; tanggal 25 Juli 2015yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanBayongbong, Kabupatem Garut,bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelistelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nol1171/Pdt.G/2016/PA.GrtMenimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksisaksisebagai berikut:1.

lagi dalam rumahtangga;;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatanPenggugat tersebut terbukti atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;Menimbang, bahwa dari bukti P yang dikuatkan dengan keterangandua orang saksi maka ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, sesuai Kutipan AktaNikah Nomor : 547

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 12 Juli 2009, berdasarkan kutipan akta nikahHalaman 1 dari 10, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2018/PA.Cbnnomor 547/33/VII/2009 tertanggal 12 Juli 2009, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ;. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/33/VII/2009 bertanggal 12 Juli2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanParung Kabupaten Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;2.

Penggugat dengan Tergugatsudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danHalaman 5 dari 10, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2018/PA.Cbnpertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 547

Bahwa pada tanggal 07 September 2001, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak(Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/26/IX/2001 tanggal 07September 2001);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri danPutusan No.450/Pdt.G/2012/PA.Clg Halaman 1 dari 11dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (pr), tgl. lahir 9 Juni2002;.

Fotocopy Kutipan AktaNikah nomor 547/26/IX/2001 tanggal 07September 2001 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah KantorUrusan Agama KecamatanPulomerak, Kota Cilegon,bermeterai cukup sertatelah dicocokan denganaslinya ternyata sama,diberi tanda P.1;2. Surat izin untuk melakukanperceraian, Nomor :527/KP.04.08/X/2012 tanggal15 Oktober 2012, diberitanda P.2.

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah secara agama Islam pada tanggal 07 September 2001yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulomerak sebagaimana dalam Kutipan Akta NikahNomor : 547/26/X/2001 tanggal 07 September 2001, dan tidakternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugattelah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;2.

segala bentuk pembayaran dengansendirinya akan di transfer ke rekening Penggugat, padahal uang sejumlah tersebut di atas harus diserahkanlagi kepada PT Rekayasa Semesta Utama;Mbahwut Rtajebisgat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor: S02/WPJ.05/KP.0204/2013 tanggal25 Januari 2013 tentang Permohonan Pengaktifan Kembali Rekening Koran Perusahaan Atas Berita AcaraPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Nomor: 334/CBUJND/PLY/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nomor: 547

Paksa Nomor: SP00171/WPJ.05/KP/0204/2012 dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Nomor: S2039/WPJ.05/KP.0204/2012 tanggal 28September 2012 tentang Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpanpada Bank;bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: S2039/WPJ.05/KP.0204/2012 tanggal 28 September 2012,diterbitkan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bankdalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota denganNomor: 547

/BLK/PIN/X/2012 dan oleh Bank DKI Cabang Utama Juanda dengan Nomor: 333/CBUJND/X/2012, yang ditandatangani bersama antara pihak Bank dan Jurusita Pajak;bahwa Penggugat menyampaikan Surat Nomor: 02/MKPPer/XI/12 tanggal 14 November 2012 tentangPermohonan Pengaktifan Kembali Rekening Koran Perusahaan atas Berita Acara Pemblokiran HartaKekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Nomor: 334/CBUJND/PLY/X/2012 tanggal 29Oktober 2012 dan Nomor: 547/BLK/PIN/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan dijawab

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah dihadapan PegawaiPencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggu,Kabupaten Cilacap, pada tanggal 30 Agustus 2011 , berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor: 547/29/IX/2011 tertanggal 30 Agustus 2011 ;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Cilacap , kurang lebih selama 4(empat ) tahun, 5 (lima) bulan ;Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat sudah berhubungansuamiisteri

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggu, KabupatenCilacap, dengan nomor : 547/29/IX/2011, tanggal 01 September 2011,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P2.c.

Pasal 73 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 Pengadilan Agama Cilacap secara relative maupun absolutmempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanCimanggu, Kabupaten Cilacap Nomor 547

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 547/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Ketahun bersamasama dengan Erlan bin Saibul selakuBendahara Koperasi Sinar Bahari Kecamatan Ketahun berdasarkan Akta NotarisArnaidi, S.H. tanggal 8 Juni 2006 dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi No. 03,tanggal 8 Juni 2006 dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi No. 05/BH/DKUKM/VI/2006, tanggal 12 Juni 2006, di Arga Makmur oleh Bupati Bengkulu Utara Atas namaMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia danberdasarkan Surat Kepala Dinas kelautan dan Perikanan No. 523/547

Pendirian Koperasi No. 05/BH/DKUKMJVI/2006, tanggal 12Juni 2006 di Arga Makmur yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Utara Atasnama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesiadengan susunan kepengurusan Terdakwa Muhammad Dain selaku Ketua KoperasiSinar Bahari Kecamatan Ketahun serta Terdakwa Erlan bin Saibul selaku BendaharaKoperasi Sinar Bahari Kecamatan Ketahun;Kemudian berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bengkulu Utara No. 523/547

Ketahun bersamasama dengan Erlan Bin Saibul selakuBendahara Koperasi Sinar Bahari Kecamatan Ketahun berdasarkan Akta NotarisArnaidi, S.H. tanggal 8 Juni 2006 dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi No. 03,tanggal 8 Juni 2006 dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi No. 05/BH/DKUKMNI/2006, tanggal 12 Juni 2006, di Arga Makmur oleh Bupati Bengkulu Utara Atasnama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia danberdasarkan Surat Kepala Dinas kelautan dan Perikanan No. 523/547

Pendirian Koperasi No. 05/BH/DKUKMJVI/2006, tanggal 12Juni 2006 di Arga Makmur yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Utara Atasnama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesiadengan susunan kepengurusan Terdakwa Muhammad Dain selaku Ketua KoperasiSinar Bahari Kecamatan Ketahun Berta Terdakwa Erlan bin Saibul selakuBendahara Koperasi Sinar Bahari Kecamatan Ketahun;Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bengkulu Utara No. 523/547

PEMP/2006 tanggalOktober 2006, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) No. 25/Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utaratanggal 2 Oktober 2006;2 (dua) lembar Surat Pernyataan Ketua Koperasi Sinar Bahari sebagai PenerimaModal Usaha Kedai Pesisir Desa Pasar Ketahun tanggal 11 September 2006;3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB Kedai Pesisir);1 (satu) lembar kuitansi LS tanggal 7 Oktober 2006;2 (dua) lembar SK Kepala Dinas DKP Kabupaten Bengkulu Utara No.523/547

Hal. 1 dari 10 halCikarang di bawah register Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 9 Januari2018 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalildaliilgugatannya sebagai berikut:1.7.Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1Maret 1995 di hadapan Pejabat Kecamatan Karang Mojo, KabupatenGunung Kidul, Provinsi Yogyakarta sebagimana ternyata dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 547/2/IlI/1995 tertanggal 1 Maret 1995;Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan danTergugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 547/2/III/1995 tertanggal 1 Maret1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangMojo Kabupaten Gunung Kidul (Bukti P1);2.

mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjukkepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Mojo Kabupaten GunungKidul sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 547

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 13 Juni 2011, berdasarkan kutipan akta nikahHalaman 1 dari 10, Putusan Nomor 2841/Pat.G/2018/PA.Cbnnomor 547/44/V1/2011 tertanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kp.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/44/VI/2011 bertanggal 13 Juni2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;2.

Penggugat dengan Tergugatsudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 2841/Pat.G/2018/PA.CbnMenimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 547

PUTUSANNomor 547/Pdt.G/2016/PA.CbnZENS zKelisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :Nama Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXX , SebagaiPenggugat;melawanEndang Pirtana bin Apran Kilana, umur 41 tahun, agama Islam

, pendidikanSMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXKXXKXXKXXKX sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi serta alat bukti laindi persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 10Februari 2016 yang telah terdaftar di kKepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal

Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dantidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnyameskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaaspanggilan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 24 Februari 2016 dantanggal 14 Maret 2016 yang dibacakan dalam persidangan danketidakhadirannya tersebut

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soalyang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang samadan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yangsama dalam hubungan yang sama pula;Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 547 K/Sip/1973tanggal 13 April 1976 menyatakan pada pokoknya bahwa Menurut hukumacara perdata, asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaanpara pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa,sedangkan Yurisprudensi

menetapkan nama Pemohona yang semula Hui Ling menjadiLince Sesilia Setiawan, sehingga semua data yang berkaitan dengan namaPemohon harus merujuk kepada Penetapan Pengadilan Negeri AmbonNomor : 614/1980/Perd.G./ PN.AB Tanggal 16 Desember 1980;Menimbang, bahwa oleh karena tentang nama Pemohon yangmenjadi objek dalam permohonan ini telah ditetapkan oleh Pengadilan NegeriAmbon sesuai Penetapan Nomor : 614/1980/Perd.G./ PN.AB Tanggal 16Desember 1980, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 547

in idem, maka terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian permohonandan biaya (ongkos) yang timbul dalam permohonan a quo, maka berdasarHalaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Padt.P/2021/PN Ambhukum untuk membebankan seluruh biaya permohonan kepada Pemohondengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapanini;Memperhatikan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547