Ditemukan 51522 data
ADANG
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
23 — 11
hakimdapat menilai dari pembuktian dan bantahan/sangkalan kedua belahpihak bahwasanya alat bukti Surat yang diberi tanda P4 dan T1merupakan fakta di dalam objek sengketa hanya terdapat 1 (satu)bangunan rumah tinggal dengan pemilik CECE SONJAYA BinNAWARI dimana dalam area objek sengketa di maksud denganmendasari diri pada keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan olehpenggugat memberikan keterangan disana berdiri juga bangunanrumah tinggal lainnya atas izin Cece Sonjaya kepada Penggugat; Bahwa dengan mendasari
120 — 35
XYZ dan PT.ABC tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009:Pasal 9 ayat (8) huruf b:Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha.dikarenakan kegiatan yang mendasari pembayaran
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
256 — 461
Mendasari faktayuridis dan peristiwa hukum dalamperkaraincasuTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernahmenerbitkan Puchase Order kepada PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi ;FAKTA :Hal. 11 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.Bahwa Purchase Order berkop/ berkepala Surat perusahaan TERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi, namun seharusnyaPurchase Order tersebut dicek kebenaran dan kesahihannya langsung kepadaTERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;
Error In Objecto ;Jelas didalilkan secara terang dan tegas bahwa PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum ini berdasarkan Purchase Order No.PO:004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 19 Maret 2015.Telah Kami utarakan sebelumnya bahwasanya Mendasari faktayuridis danperistiwahukumdalamperkaraincasu TERGUGATdalamKonpensilPENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkan Puchase Orderkepada PENGGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;DASAR DAN FAKTA
Mendasari ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan GasBumi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43,dan Pasal 49 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi bahwa :Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memilikiIzin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melaluimekanisme persaingan usaha yang wayjar, sehat, dan transparanTerlinat dengan jelas
Posita atau DalilGUGATANRekopensiRekonvensi rechtsgrond dan fijtelikegrond ;PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSImengajukan GUGATAN REKOPENSI ini mendasari adanya Perbuatan MelawanHukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIyang nyatanyata menimbulkan situasi spekulatif yang mengakibatkan penurunanpelanggan/ volume kepercayaan pembeli Bahan Bakar Minyak yang didasari atastindakantindakan, pernyataan yang tidak benar dan dalihdalih yang secara jelasdinyatakan dalam Gugatan
satu triliyun lima ratus milyarrupiah) termasuk melakukan tindakan Pemberitahuan Permintaan Maaf dariTERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIlkepadaPENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAMKONPENSlditayangkan salah satu harian surat kabar/ media cetak nasionalRepublik Indonesia selama 2 (dua) hari berturutturut.Dengan memperhatikan materi unsur eksepsionalnya, agar Putusan terhadapGUGATAN REKOPENSI memiliki kepastian hukum dan menjamin GUGATANREKOPENSI ini tidak hampa (i//usoir) maka mendasari
18 — 1
Dengandemikian gugatan tersebut identitas yang dipergunakan penggugat tidak benaradanya ;Dari uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil yang mendasari adanya sebuahperceraian, oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim tidakmengabulkan semua dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut.apabila Majelis hakim mengenai perkara ini berkehendak lain mohon putusanyang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terrsebut Penggugat menyampaikanRepliknya sebagaimana berikut ;
Siti Rohmah alias Siti Rohchrnatsejak kapan Penggugat pakai nama alias ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini berkenan tidak mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai mana dalam bunyigugatan perceraian nomor. 0312/Pdt G/2013/PA.BL ;Dari Uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil mendasari adanya sebuah perceraian, olehkarenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan semua dalil gugatancerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut.
88 — 41
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu
9 — 1
No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak jujur, sering memimjamkan barangbarang kepadasaudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang memberikannafkah batin dan jika dinasehati melawan kepada Pemohon akibatnya terjadipisah
No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :
Terbanding/Tergugat II : ANTONIUS BANGUN
Terbanding/Tergugat III : Dra. LENY WIJAYA HUTAPEA, SH,
Terbanding/Tergugat I : ROBINSON SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional
Turut Terbanding/Penggugat II : NOVA KRISTINA
58 — 38
Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga dengandemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat , Tergugat dan Tergugat IImelakukan jual
Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..
Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga denganhalaman 21 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDGdemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar
Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.C.
16 — 6
ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dankemudian berpisah tempat tinggal selama 5 tahun akan tetapi didalam tambahanpermohonannya secara lisan dinyatakan bahwa sebelum berpisah Pemohon denganTermohon tidak pernah terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan permohonanPemohon menjadi kabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari
16 — 14
maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace tttettetetteeeteeteeeeeeeeeeeees ; masingmasingDEMMNAMA 5 vecccceccceecsceceeueeeeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 14
Ciawi, Kabupaten Bogor ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 07 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3553/Pdt.G/2017/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum intinya menyangkut berat ringannyapidana yang merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk padapemeriksaan kasasi, lagipula Judex Facti Pengadilan Tinggi telahmempertimbangkan dengan benar yang mendasari putusannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana
29 — 11
,;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan perkara ceraitalak ke Pengadilan Agama Denpasar adalah sematamata karena bahwa parapihak sudah sepakat untuk bercerai saja sehingga sejak sekitar bulan Maret 2019para pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalil ini telah diperkuat pula dengan sepucukSurat Pernyataan Cerai yang telah ditandatangani para pihak, terhadap dalil iniMajelis berpendapat bahwa perkara cerai talak yang menjadi dasar apakahPengadilan Agama
19 — 10
Akan tetapi Pemohonmengatakan bahwa anaknya sudah siap untuk kawin baik secara pisikmaupun mental Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkananaknya dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukandispensasi kawin adalah dikarenakan kehendak perkawinan anakPemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kabupaten disebabkan anak Pemohon (calon isteri) masih belum cukup umur sesuaiUndangundang yaitu 19 (Sembilan belas tahun), sedangkan calon suamisudah meminang calon isteri dan
18 — 17
banding oleh para Terdakwa yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16Desember 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum paraTerdakwa tertanggal 19 Januari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
1.Nurhadi Warisun
2.Siti Komariyah
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk,
2.Menteri Keuangan RI, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, Cq. Kepala KPKNL Kupang
3.Marlin Yosepha Ulumbu
120 — 48
Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan :Menimbang, bahwa positaposita dalamsurat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegasapa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) atas kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) :Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yangdemikian, sesuai
Posita (fundamentum petendl) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidakPutusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.37 dari 43 hal.menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikiantentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaaldeconclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;2.
Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatanPenggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan mengenaluraian tentang Peristiwa Hukum yang mendasari gugatan terhadap Lelang yangdilakukan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat terhadap barang milik ParaPenggugat sebagaimana diuraikan melalui poin 10 surat gugatan dengan menyatakanBahwa menurut hemat Para PENGGUGAT, suratsurat yang
poin ke 13;Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.38 dari 43 hal.Bahwa Para PENGGUGAT juga sangat berkeberatan jika tanah beserta bangunanmilik Para PENGGUGAT yang dijadikan sebagai obyek jaminan kredit tersebutdilelang oleh TERGUGATII dengan harga jual obyek lelang yang sangatrendah/dibawah harga pasaran serta tanpa ada penghitungan yang akurat dan katasepakat dengan pemilik obyek lelang;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin ke 14 uraian posita surat gugatanmenguraikan mengenai alasan apa yang mendasari
dalam petitumnya tersebut Kuasa ParaPenggugat tidak mencantumkan letak lokasinya, batasbatas tanah, serta luasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atasdengan dihubungkan dengan uraian pertimbangan mengenai materi hukum yang telahdiuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Gugatan dari Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur / Obscuur Libel, karenaPosita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari
130 — 53
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu
Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu
Ni Made Krisnawati
Tergugat:
1.Ir. Johadi Akman
2.I Putu Hamirta, SH
609 — 3270
pembayaran Tergugat kepada Penggugat,padahal ini merupakan bagian yang sangat penting yang harusdicantumkan, diuraikan dan jelaskan dalam gugatan Penggugat, sebagaifakta hukum untuk mendasari permohonan gugatan yang diajukan olehPenggugat;Bahwa dalam Posita gugatan (fundamentum petendi) dan Petitumataupun gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak terdapatpenjelasan yang secara tegas ataupun menjabarkan secara rinci, apakahgugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau gugatanperbuatan melawan
Bahwa hal yang mendasari kesediaan Tergugat untuk mengirimkan uangkepada Penggugat adalah sebagai pembayaran, karena Penggugat telahsetuju untuk menjual Obyek JualBeli kepada Tergugat , yang diperkuatdengan Akta PPJB Lunas dan Akta Pelengkap yang ditandatangani olehHal 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dps1.4.21.4.31.4.41.4.5.1.4.6.1.4.7.Penggugat di kantor Notaris dan PPAT, Putu Hamirtha, SH (Tergugat II)dengan disertai pembubuhan cap jempol dihadapan para saksi;.Bahwa sekalipun
tanpaberdasarkan pada suatu perhitungan dan analisa kelayakan keuangankarena berkaitan erat dengan besarnya resiko kegagalan pengembalianyang harus ditanggung oleh Pemberi Pinjaman dan faktanya adalah tidakpernah ada perhitungan dan analisa kelayakan keuangan dalampenyerahan uang oleh Tergugat kepada Penggugat, karena dasarnyaadalah sebagai pembayaran atas Transaksi jual beli yang telah disahkanmelalui Perjanjian Jual Beli;;Bahwa perhitungan dan analisa kelayakan keuangan tersebut yangseharusnya mendasari
Penandatanganan Akta PPJB Lunas dan AktaPelengkapnya yang dilakukan secara Notariil, sah dan prosedural sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa Penggugat telah mengakui adanya penandatanganan Perjanjianyang mendasari pemberian uang dari Tergugat I, yaitu Akta PPJB Lunasbeserta Akta Pelengkapnya yang dbuat secara sah, notariil Sesuaiketentuan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak pernahmembicarakan, mengatur, menyepakati apalagi menandatanganiPerjanjian PinjamMeminjam Uang antara Tergugat
Oleh karena itu untuk mendasari tuntutandalam gugatan Penggugat, maka Penggugat seharusnya sudahmenguraikan dalildalil yang menjelaskan dan atau memberikan buktibukti yang membuktikan halhal sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dokumenPerjanjian PinjamMeminjam Uang yang menyepakati UnsurUnsurPerjanjian Pinjam Meminjam Uang dan mendasari PenandatangananAkta PPJB Lunas tersebut; Seandainya yang ditandatangani oleh Penggugat adalah PerjanjianPinjamMeminjam Uang, maka seharusnya
52 — 29
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada TuntutanPenuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanyaapabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimdapat mengajukan upaya hukum berupa banding ataukasasi.Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkanpemindanaan kepada Terdakwa yang dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selaluberpijak dalam landasan kemandirian Hakim dandengan mendasari
Mendasari kepada si fakta hukum = dankeseimpulan tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa selama 6 (enam) obulan penjara olehPengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belummencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidanayang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer
500 — 129
Mayor Inf Dono Pramesti NRP.11010032810677tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sejak tanggal28 Nopember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.MenimbangMenimbang5Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsentia).Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut
Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan damai.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa Mayor Inf DonoPramesti NRP. 11010032810677 tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;BidsBahwa dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang mendasari dalil gugatanPenggugat pada Posita butir 15 (lima belas) adalah Pasal 155 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sedangkan peristiwa (Feitelijke Grond) yang mendasari gugatan Penggugatsebagaimana posita gugatannya adalah tentang PKWT yang dilakukansecara langsung dan terus menerus hingga lebih dari dua kali;Bahwa dalam positanya butir (17), Penggugat menyatakan bersediamenerima