Ditemukan 7035 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengangkutan pengangkata pengangkatn
Register : 04-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
IRWAN alias IWAN ONE alias IRWAN URAN
3827
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa IRWAN alias IWAN ONE alias IRWAN URAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan, yang tidak memiliki SIUP dan mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dalam dakwaan
    dan SIKPI adalah kapalyang mempunyai tonase lebih dari 10 (Sepuluh) GT sedangkan kapal yangdibawah 10 (Sepuluh) GT harus mempunyai BPKP (Bukti Pencatatan KapalPerikanan); Bahwa setiap kapal yang mengangkut ikan harus memiliki SIUP danSIKPI tidak boleh mempunyai salah satunya saja; Bahwa tidak ada tanda khusus yang membedakan kapal penangkapikan dengan kapal pengangkut ikan, secara kasat mata baru dapat dibedakanpada saat naik ke kapal, dimana kapal pengangkut tidak boleh ada alatalatpenangkap ikan
    ;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Olm Bahwa kapal penangkap ikan tidak boleh sebagai kapal pengangkutikan begitu juga sebaliknya, kapal pengangkut ikan hanya boleh mengangkutikan, tidak boleh mengangkut selain ikan; Bahwa dalam SIKPI telah ditentukan pelabuhan pangkal, pelabuhanmuat dan pelabuhan singgah dari kapal pengangkut; Bahwa kapal yang dibawa oleh terdakwa adalah kapal bantuanpemerintah yang memiliki ukuran 43 (empat puluh tiga) GT; Bahwa SIUP, SIPI dan SIKPI diterbitkan
    Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwapada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 melakukan pelayaran denganmenggunakan KMN Mina Maritim dari Larantuka menuju Kupang dansesampainya di Perairan Pulau Kera dilakukan pemeriksaan oleh saksi FransPalapessy dan saksi Akhmad Kholik, dari
    kapal lainnya, selain kewajibanmempunyai SIKPI untuk operasional kapal pengangkut ikat, Seseorang jugadiwajibkan untuk menyimpan SIKPI asli pada kapal, namun berdasarkan faktahukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan SIKPI dari KMN Mina Maritim yangmenjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Nahkoda, dengan demikian unsurHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Olmmengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan
    Menyatakan Terdakwa IRWAN alias IWAN ONE alias IRWAN URANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan, yang tidakmemiliki SIUP dan mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutanikan yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dalam dakwaan kesatu dankedua;2.
Putus : 24-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Juni 2010 — Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ranai
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 654 K/Pid.Sus/2010dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatanyang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat lzin Kapal Pengangkutan Ikan),perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa SU KANG selaku~ Nakhoda MV SorSombooncbaroenchai15 yang merupakan kapal pengangkut ikan, pada tanggal1 April 2008 berangkat dari pelabuhan Samuth Prakan Thailand untuk mengambilikan dari
    Menyatakan Terdakwa Su Kang terbukti bersalah melakukan tindak pidanamengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yangterkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 UndangundangNo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;2.
    Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 489/PID.B/2008/PN.TPIRNI, tanggal 19 Desember 2008 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1.Menyatakan, Terdakwa, SU KANG telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana :Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yangterkait yang tidak memiliki SIKPI
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43553/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10525
  • Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c. Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang eksporberupa Crude Palm Oil (in bulk) ditetapkan sebesar USD 883.00 /MT,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar,d.
    (Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan ataupraduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepadakedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhanserta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalamsarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB) yang dimuatke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelumtanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor
    Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai denganPasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut dan kesiapan barang ekspor juga dapatdiketahui
    sebagai titikdilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEByang akan ditetapkan kembali.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undangundang 17 Tahun2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut,berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraankeberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar
    , antara telah dimuat dengankeberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda,kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karenakemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalaukeberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.Sehingga Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturanperundangundangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43552/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11027
  • Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c. Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang eksporberupa Crude Palm Oil (in Bulk) ditetapkan sebesar USD 804.00/MT,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor: 1675/KM.4/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar,d.
    (Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan ataupraduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepadakedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhanserta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalamsarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB) yang dimuatke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelumtanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor
    Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai denganPasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut dan kesiapan barang ekspor juga dapatdiketahui
    sebagai titikdilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEByang akan ditetapkan kembali.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undangundang 17 Tahun2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut,berdasarkan Pasal I angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraankeberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar
    , antara telah dimuat dengankeberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda,kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karenakemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalaukeberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.Sehingga Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturanperundangundangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Register : 29-09-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 443/Pid.B/2016/PN-Tjb.
Tanggal 28 Desember 2016 — - MIJAYADI JOHAN BIN ROHIM ALIAS DOGOL
9423
  • pengangkut yangmengangkut barang dan/atau orang, maka nakhoda atau orang kuasanyaadalah pengangkut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;.
    Tanpa Nama dan Tanpa Dokumen berbendera Indonesia serta tidakdilengkapi dengan dokumen yang sah berupa manifest yaitu daftar barangniaga yang dimuat dalam sarana pengangkut dan masuknya melalui tempatyang tidak ditetapkan sesuai Peraturan Karantina;Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PNTjbCukai Belawan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;4.
    TanpaNama dan Tanpa Dokumen berbendera Indonesia serta tidak dilengkapidengan dokumen yang sah berupa manifest yaitu daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut dan masuknya melalui tempat yang tidakditetapkan sesuai Peraturan Karantina; Bahwa tugas saksi adalah menjalankan tugas polisi di perairan meliputikeamanan di laut, lintas kapal di laut, memeriksa kapalkapal yangdihentikan di laut; Bahwa saksi ada memiliki Surat Perintah Berlayar Dir.
    Tanopa Nama dan TanpaDokumen berbendera Indonesia serta tidak dilengkapi dengan dokumenyang sah berupa manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalamsarana pengangkut dan masuknya melalui tempat yang tidak ditetapkansesuai Peraturan Karantina;Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya;Bahwa apabila kegiatan
    mengangkut tersebut tidak dilindungi dengandokumen pengangkut/manifest, maka hal tersebut merupakan tindak pidanapenyeludupan impor dan Terdakwa dalam hal ini sebagai Tekong/NakhodaHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PNTjbadalah penanggung jawab pengoperasian kapal pada saat memasukiDaerah Pabean Indonesia, maka Nakhoda yang mempunyai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) .
Putus : 29-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3738 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — 1. PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA, 2. PT ASURANSI CENTRAL ASIA VS PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES
362260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada waktupenyerahan kepada pihak pengangkut barangbarang tersebut dalamkeadaan baik;:13. Dari 14 mobil yang diangkut dalam 14 peti kKemas ternyata 5 unitmengalami kerusakan ketika diserahkan ke penerima barang;14.
    Nomor 3738 K/Pdt/2016Yang tersebut nomor 4, sesudah dibayarnya kerugian;Kutip TutupMaka Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru karena menganggapbahwa kapal pengangkut tidak tiba di tempat di mana barangbarangnyadiserahkan;9.Bahwa Tergugat selaku pengangkut telah memindahkan barangbarangyang diangkutnya ke kapalkapal lain dan kapalkapal lain tersebutmenyerahkan barangbarang kepada penerima barang di tempat di manaseharusnya diserahkan;10.Bahwa pemindahan barangbarang ke kapalkapal lain itu)
    adalahmerupakan kewajiban Tergugat selaku pengangkut untuk menjaga akankeselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai dari saat diterimanyahingga saat diserahkannya barang tersebut, seperti yang diamanatkan olehAlinea pertama Pasal 468 KUHDagang yang berbunyi:Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akankeselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai dari saat diterimanyahingga saat diserahkannya barang tersebut;11.Bahwa pemindahan barangbarang tersebut selain merupakan
    (Pemindahan dan Penerusan) (1) Baik telah diatur sebelumnya atautidak, Pengangkut akan memiliki kKebebasan untuk, tanpa pemberitahuansebelumnya, untuk mengangkut muatan seluruhnya atau sebagian olehkapal yang dinamakan atau yang lainnya, pesawat air, atau jenistransportasi lainnya melalui air, darat, atau udara, baik dimiliki ataudioperasikan oleh Pengangkut atau lainnya. Pengangkut dapat di bawahsituasi apapun membongkar muatan atau bagian darinya di pelabuhanHalaman 25 dari 29 hal. Put.
    diusahakan sendiri oleh pengangkut sendiri, dan pemindahan kekapal lain oleh pengangkut dibenarkan dalam syarat perjanjianpengangkutan;14.Bahwa adapun fungsi dari alinea dari Pasal 741 KUHD yang disebut di atasadalah untuk pengangkutan yang kapal pengangkutnya tidak tiba di tempatbarangbarangnya diserahkan, dan pengangkutan lanjutannya tidakdiusahakan oleh si pengangkut;15.Maka oleh karena itu, walaupun seandainya Pasal 741 KUHD dibenarkanuntuk digunakan dalam perkara a quo, kedaluwarsa tersebut
Register : 06-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 78/Pid.B/2017/PN-Tjb.
Tanggal 10 Mei 2017 — - HALIM TANJUNG ALIAS ALIM BIN ANGGAH TANJUNG,DKK
7318
  • rencana kedatangan saranapengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifest,penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut,pelayanan penerimaan, penelitian penatausahaan, pendistribusian, danpenyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang sertapenghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahandokumen sarana pengangkut, melakukan pengadministrasian penerimaanbea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempatpenimbunan pabean,
    atau agen pelayaranyang ditunjuk wajib menyerahkan manifest, manifest tersebut setelahditerima di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selanjutnyadidaftar sebagai dokumen BC 1.1, terhadap kapal yang berangkat ke luarnegeri tanoa muatan tetap wajib mengajukan manifest dengan penjelasanmuatan nihil;Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan saranapengangkut yang disampaikan oleh pengangkut dan/atau agen pelayaranyang
    ditunjuk ke suatu kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai) dan yangdimaksud dengan manifest kedatangan Sarana Pengangkut yang disebutInward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut olehsarana pengangkut (kapal) pada saat memasuki kawasan pabean;Bahwa untuk kapal yang datang dari luar negeri yang akan sandar ataubongkar di luar kawasan pabean, maka hal itu hanya bisa dilakukan setelahmengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
    Wahyu GT. 8 No. 470 PPb atau agen yang ditunjuk; Bahwa pengangkut atau agen pelayaran untuk kapal KM Istiqomah GT. 6No. 2767/PHb/B1 tidak pernah memberitahukan RKSP dan Inward Manifestkepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean C Teluk Nibung; Bahwa yang wajib menyerahkan adalah pengangkut yaitu orang, kuasanyaatau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yangmengangkut barang dan/atau orang; Bahwa oleh karena nakhoda atau orang kuasanya adalah orang yangbertanggung
    Istiqomah GT. 6 No. 2767/PHb/B1 tanpadilengkapi dengan dokumen yang sah berupa manifest yaitu daftar barangniaga yang dimuat dalam sarana pengangkut dan masuknya melalui tempatyang tidak ditetapbkan sesuai Peraturan Karantina.
Register : 09-08-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 16-05-2012
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 165/PID.B/2010/PN.TBK
Tanggal 22 Nopember 2010 — RINTO HARDIN BIN MANILA
7923
  • untuk dikeluarkan dari daerahpabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barangekspor ;Bahwa dengan demikian secara nyata ekspor terjadi pada saatbarang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segipelayaran dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabatbea dan cukai disepanjang garis pengawasan barang kespor,maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saatbarang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akanberangkat keluar daerah pabean ;Bahwa pengertian daerah
    pabean berdasarkan pasal 1 angka 2UU No. 17 tahun 2006 adalah wilayah RI yang meliputi darat,perairan dan ruang udara diatasnya serta tempattedmpattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen ;Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkatmenuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut ;12e Bahwa pengangkut juga wajib mencantumkan barangsebagaimana dimaksud diatas dalam manifestnya apabila
    saranapengangkutnya menuju keluar daeran pabean ;e Bahwa yang dimaksud manifest adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain saksisaksi tersebut Jaksa PenuntutUmum juga telah memanggil saksi Kamal Bin H.
    Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai denganpemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1).Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006pada pokoknya telah mewajibkan kepada pengangkut yang saranapengangkutnya akan berangkat menuju ke luar ataupun kedalamdaerah pabean yang mengangkut barang impor maupun barang ekspor,untuk menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yangdiangkutnya, sebelum keberangkatran sarana pengangkut ;17Menimbang, bahwa dengan demikian
    pengangkut termasukpula terdakwa sebagai nakhoda KM.
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MIKUNI INDONESIA
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintasbatas, tidak termasuk perusahaan/importir sebagaimana yang dijalankanoleh Pemohon Banding.
    Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukanoleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakanpungutan impor;2. Jasa pelayanan impor Tempat Penimbunan Berikat; dan3. Jasa pelayanan manifes kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Halaman 8 dari 26 halaman.
    6:(1) Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dapat diselesaikan olehPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.
    Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang PribadiPenumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yangterdaftar di dalam manifes;b.
    CD yang digunakan pada saat kedatangan Penumpang atau AwakSarana Pengangkut bersangkutan, untuk Barang PribadiPenumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yangterdaftar sebagal barang "Lost and Founda";(2) Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang, Awak SaranaPengangkut, atau Pelintas Batas, diselesaikan oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, pemilik Barang Dagangan(importir), atau kuasanya, dengan menggunakan Pemberitahuan ImporBarang Khusus (PIBK);Pasal 14:(1) Apabila dari
Register : 07-06-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43038/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12436
  • 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yangdisampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17)tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (reeject).bahwa menurut Majelis tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan saranapengangkut (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masihmerupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut
    di dermaga pelabuhan serta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapabanyak partai barang (PEBPEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapatberupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepatpada tanggal perkiraan ekspor.
    Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai dengan Pasal 7A ayat (1)Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan saranapengangkut dan kesiapan barang ekspor juga
    Oleh karenanya jika Terbanding belum menerima rencanakedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan kesiapan barang ekspor atau permohonanpemberitahuan ekspor barang curah, seharusnya Terbanding dapat tidak melayani PEB yangdisengketakan;bahwa Majelis berpendapat bahwa PEB ekspor barang curah CPO yang dilaksanakan olehPemohon Banding dan dilayani oleh Terbanding telah memenuhi prosedur ekspor yang benarsesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Terbanding.Perubahan dan Pembatalan PEBbahwa peraturan
    Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut danmenyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikancatatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.5.2.
Register : 21-02-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 55/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
SUMANTRI ALIAS ICUN BIN ALM KEMAN
8224
  • , pelaksanaan penerimaan,pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifest kedatangan dankeberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuanpengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadapketerlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;Bahwa saksi menerangkan prosedur kepabeanan yang harus ditempuhatas kapal niaga yang membawa barang niaga dari luar negeri, sebagaiberikut: Pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau agen pelayaran yang
    ditunjuk wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan palinglambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal; Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelumkedatangan sarana pengangkut; Pada saat kedatangan kapal, pengangkut atau agen yang ditunjukwajid menyerahkan pemberitahuan berupa inward manifest kepadapejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan
    (RKSP) adalah pemberitahuan tentangrencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan olehpengangkut kesuatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukal).
    Yangdimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niagayang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasukiKawasan Pabean;Bahwa saksi menjelaskan jika memperhatikan lokasi penindakannyayaitu berada di 35 Mil Timur Laut Ujung Tamiang, Kab.
    Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0.);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabeanuntuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeanlainnya (BC 1.2);d.
Register : 23-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN TBK
Tanggal 11 Mei 2016 —
2650
  • Pasal 9A ayat (1) huruf a, pengangkut yang sarana pengangkutnyaakan berangkat menuju ke luar daerah pabean, wajib menyerahkanHalaman 22 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN TBKpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut ;g.
    Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuanBatu Pahat Malaysia, pada saat ditegah tidak ditemukan dokumenkepabeanan berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) danOutward Manifest (BC 1.1) ;Penyidik berkesimpulan bahwa sarana pengangkut KM.
    penyelundupan, maka sarana pengangkut KM.
    pabeanyang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerahpabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luardaerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.
Register : 01-08-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 174/Pid.B/2019/PN Bir
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
T. HENDRA GUNAWAN, SH
Terdakwa:
TEUKU SOFYAN Bin IBRAHIM SALEEM
5310
  • Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai diSPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar SaksiFAKHRURRAZI Bin SULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil AvanzaVeloz, Warna Putih, No. Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan keTruck pengangkut Mobil. Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. KotaJuang, Kab.
    Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul 17.00WIB, Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai diSPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar SaksiFAKHRURRAZI Bin SULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil AvanzaVeloz, Warna Putih, No. Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan keTruck pengangkut Mobil. Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. KotaJuang, Kab.
    Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul 17.00 WIB,Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai di SPBUDesa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar Saksi FAKHRURRAZI BinSULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz, Warna Putih, No.Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan ke Truck pengangkut Mobil.Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab.
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — H A S A N
3312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per
    No. 1030 K/Pid.Sus/2014e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.
    Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atauayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barangimpor melalui:a Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut1)2)3)4)5)membawa barang impor:Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masukyang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yangdiberikan pembebasan bea masuk dan cukai;Berupa hewan, ikan
    Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.
    , Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:Hal.9 dari 22 hal.
Register : 09-11-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48433/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10424
  • yang diberitahukan pada PEB Nomor: 000456 tanggal 30 April 2012 yangmenyebabkan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan Bea Keluardan dikenakan Denda Administrasi yang jumlahnya sebesar Rp.3.334.000,00;Menurut Terbanding : bahwa perbedaan pendapat atas jumlah barang ekspor antara PEB dan LHP, jumlahyang diberitahukan dalam PEB didasarkan pada dokumen invoice, packing list, danbill of lading, sedangkan jumlah yang dituangkan dalam LHP berdasarkan hasilpengukuran jumlah muatan di kapal/sarana pengangkut
    Peraturan Perundangundangan yang terkait dengan sengketa butir 7 :*7. bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P40/BC/2008, tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor menyatakan Untukmengetahui jumlah barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut metaluipipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan basil pengukuran alatukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukaipada D.
    Analisa butir 5 sampai dengan 9bahwa di atas sarana pengangkut BG. Royal Palma XX / TB.
    Royal Palma IXtersebut terdapat barang ekspor (CPO) yang diberitahukan dalam 2 (dua) PEBdengan total muatan 4.000 MT dan untuk PEB 000456 diberitahukan CPO sejumlah500 MT;bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan jumlah barang ekspor pada saatselesai dimuat di sarana pengangkut tersebut dengan hasil total muatan 4.007,490MT untuk 2 (dua) PEB tersebut;bahwa sebagaimana barang ekspor bersifat curah dan pemuatan dilakukansekaligus, maka selisih lebih jumlah total barang ekspor untuk masingmasing
    Keterangan lain : dikarenakan tidak terdapat alat ukur pada pipa (flow meter),maka pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan surveyor padasaat mengukur jumlah barang di sarana pengangkut (ships tank(s) sounding);bahwa alasan tidak ada alat ukur pada pipa (flow meter) tidak berarti membenarkanpemeriksaan dilakukan diatas kapal setelah selesai muat;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Perhitungan Bea Keluar olehTerbanding sesuai : KEP134/ WBC.03/2012 tanggal 17 September
Register : 19-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 540/Pid.B/2016/PN.Sim.
Tanggal 23 Februari 2017 — SURADI
319
  • Nama ANDRE, Lk, umur sekitar 30 tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit Kebun Balimbingan, tempattinggal saksi tidak mengetahuib. Nama BAKTI, Ik, umur sekitar 35 Tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit milik Pihak PTPN IV KebunBalimbingan, tempat tinggal tidak diketahuic.
    Nama JAIS, lk, umur sekitar 36 Tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit milik Pihak PTPN IV KebunBalimbingan, tempat tinggal tidak diketahuiDan selain ke tiga lakilaki yang disebutkan saksi namanamanya diatasmasih ada lagi supirsupir pengangkut buah kelapa sawit milik PihakPTPN IV Kebun Balimbingan yang bekerja sama dengan saksimelakukan penggelapan buah kelapa sawit milik Kebun Balimbingan itunamun saksi tidak ingat namanamanya Bahwa selain supirsupir Kebun Balimbingan saksi
    juga mengajak danmengarahkan supirsupir pengangkut buah kelapa sawit dari PTPN IVKebun lain antara lain supirsupir pengangkut buah kelapa sawit KebunPTPN IV Marihat, Kebun PTPN IV Kebun Bah Birong Ulu Bahwa adapun namanama supir yang diajak saksi dan disuruh saksibekerja sama melakukan penggelapan buah kelapa sawit dari KebunMarihat adalah: Nama DIKA, Lk, umur sekitar 33 Tahun, Agama Islam,Tempat tinggal kampung Lihas Nagori Bahalat Bayu Kecamatan JawaMaraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun sedangkan
    Bahwa adapun supir pengangkut buah kelapa sawit yang dapat diajakoleh FRANKI SUHERI EDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI untukbekerjasama melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PihakPTPN IV Kebun Balimbingan, Kebun Marihat dan Kebun Bah Birong Uluantara lain:SUDAR, ANDRE, BAKTI, JAIS, DIKADan selain kelima lakilaki yang disebutkan saksi namanamanya diatas,masih ada lagi supirsupir pengangkut buah kelapa sawit milik PihakPTPN IV Kebun Balimbingan yang bekerja sama dengan saksimelakukan penggelapan
    FRENKI danKerani Timbangan PKS Bah Jambi serta supir pengangkut buah kelapa sawitKebun Marjandi melakukan penggelapan terhadap buah kelapa sawit yangberasal dari Kebun Marjandi sejak bulan Agustus 2016 sehinggatertangkapnya 1 (satu) unit mobil truk colt diesel pengangkut buah kelapasawit Afd. ll Kebun Balimbingan . Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan perbuatan penggelapantersebut kepada atasan saksi ataupun pimpinan tertinggi di Kebun Marjandiyaitu Manager Kebun Marjandi .
Register : 07-06-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 125 /Pid.Sus/2016/PN Tbk
Tanggal 6 September 2017 — SUDIRMAN alias AMAD Bin DARWIS
3915
  • RASYID JAYA) bertolak dari Sungai daerah Bukit Batu,Bengkalis, Provinsi Riau (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpamembawa muatan (Nil Cargo) dan terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwisdengan menggunakan sarana pengangkut KM.
    HERI SUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan denganpengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifestdengan menggunakan sarana pengangkut KM.
    Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP08/BC/1997 tentangPenghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut danBarang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan PenegahanBarang. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP58/BC/1997 tentangPatroli Bea dan Cukai.
    Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP08/BC/1997 tentangPenghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut danBarang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan PenegahanBarang. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP58/BC/1997 tentang PatroliBea dan Cukai.
    Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP08/BC/1997 tentangPenghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut danBarang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan PenegahanBarang.
Putus : 03-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 11- K / PM II – 11 / AD/III/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — BAHARUDIN PELDA NRP.609507 (Purnawirawan)
8618
  • TriWahyudi alias Nono lalu Saksi5 menyuruh Terdakwa untukmengawasi dan menunggu kedatangan truk pengangkut gula diportal pintu masuk pasar hewan.f. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib truk pengangkut gula yangdikemudikan Saksi3 datang dan langsung masuk ke dalam pasarhewan lalu. Saksi8 menemui Saksi5 selanjutnya Saksi5memerintahkan Sdr. Tri Wahyudi alias Nono dan Sdr.
    Tri Wahyudi alias Nono membantu Saksi5untuk menurunkan gula rafinasi dari atas truk, setelah itu Saksimenunggu di dalam pasar sampai truk pengangkut gula datang.4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib truk Hino warna hijau Nopol L9603 UC pengangkut gula yang dikemudikan Sdr. Purnomo (Saksi3) datang kemudian Saksi3 menemui Saksi5, lalu Saksi dan Sdr.Tri Wahyudi alias Nono disuruh Saksi5 untuk menurunkan dua sakgula selanjutnya Saksi bersama Sdr.
    Tri Wahyudi alias Nono lalu Saksi5 menyuruh Terdakwa untukmengawasi dan menunggu kedatangan truk pengangkut gula diportal pintu masuk pasar hewan.6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib truk pengangkut gulayang dikemudikan Saksi3 datang dan langsung masuk ke dalampasar hewan lalu Saksi menemui Saksi5 selanjutnya Saksi5memerintahkan Sdr. Tri Wahyudi alias Nono dan Sdr.
    Tri Wahyudi alias Nono lalu Saksi5 menyuruh Terdakwa untukmengawasi dan menunggu kedatangan truk pengangkut gula diportal pintu masuk pasar hewan.5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib truk pengangkut gulayang dikemudikan Saksi3 datang dan langsung masuk ke dalampasar hewan lalu Saksi menemui Saksi5 selanjutnya Saksi5memerintahkan Sdr. Tri Wahyudi alias Nono dan Sdr.
    Tri Wahyudi alias Nono lalu Saksi5 menyuruh Terdakwa untukmengawasi dan menunggu kedatangan truk pengangkut gula diportal pintu masuk pasar hewan.4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib truk pengangkut gulayang dikemudikan Saksi3 datang dan langsung masuk ke dalampasar hewan lalu Saksi menemui Saksi5 selanjutnya Saksi5memerintahkan Sdr. Tri Wahyudi alias Nono dan Sdr.
Register : 22-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN TOLITOLI Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tli
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
JUSRIN HUSEN, SH
Terdakwa:
MAX RUDY TAKASOWA alias RUDI
10213
  • bertanggung jawab terhadap semen tersebut di KompleksPelabuhan Dede Tolitoli adalah Terdakwa Max Rudy Takasowa alias Rudiyang bertugas mengawasi dan menjual semen tersebut;Bahwa Saksi bekerja ketika mendapat perintah dari Terdakwa untukmengangkut semen dalam jumlah tertentu dari kontainer ke mobilpengangkut, kemudian Saksi memerintahkan buruh angkut untukmengangkut semen dimaksud dan Saksi mencatat jumlah semen yangdiangkut;Bahwa Saksi tidak mengetahui semen tersebut dibawa kemana olehkendaraan pengangkut
    karena Saksi hanya bertugas mengangkut sementersebut dari kontainer ke kendaraan pengangkut;Bahwa kendaraan pengangkut semen tersebut dikendarai oleh karyawanTerdakwa sendiri ataupun kendaraan pengangkut dari saksi Ashar Angalias Hoa;Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN TliBahwa yang menentukan kontainer mana yang akan dibongkar muatannyadan berapa semen yang akan dibongkar dari kontainer tersebut adalahTerdakwa;Bahwa Saksi beserta Tim diberi upah sebesar Rp525.000,00 (lima ratusdua
    Saksi bekerja sebagai buruh angkut yang mengangkut semen darikontainer yang tiba di Kompleks Pelabuhan Dede Tolitoli ke kendaraanpengangkut semen;Bahwa kontainer berisi semen HOLCIM milik saksi Ashar Ang alias Hoaberasal dari Jakarta dan Surabaya;Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semen tersebut di KompleksPelabuhan Dede Tolitoli adalah Terdakwa Max Rudy Takasowa alias Rudiyang bertugas mengawasi dan menjual semen tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui semen tersebut dibawa kemana olehkendaraan pengangkut
    karena Saksi hanya bertugas mengangkut sementersebut dari kontainer ke kendaraan pengangkut;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN TliBahwa kendaraan pengangkut semen tersebut dikendarai oleh karyawanTerdakwa sendiri ataupun kendaraan pengangkut dari saksi Ashar Angalias Hoa;Bahwa yang menentukan kontainer mana yang akan dibongkar muatannyadan berapa semen yang akan dibongkar dari kontainer tersebut adalahTerdakwa;Bahwa Saksi beserta Tim diberi upah sebesar Rp525.000,00 (lima ratusdua
    karena Saksi hanya bertugas mengangkut sementersebut dari kontainer ke kendaraan pengangkut;Bahwa kendaraan pengangkut semen tersebut dikendarai oleh karyawanTerdakwa sendiri ataupun kendaraan pengangkut dari saksi Ashar Angalias Hoa;Bahwa yang menentukan kontainer mana yang akan dibongkar muatannyadan berapa semen yang akan dibongkar dari kontainer tersebut adalahTerdakwa;Bahwa Saksi beserta Tim diberi upah sebesar Rp525.000,00 (lima ratusdua puluh lima ribu rupiah) per kontainer oleh Terdakwa;
Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 86/Pid.SUS/2017/PN-Ksp
Tanggal 12 Juli 2017 — JUNAIDI Bin AMIN
4723
  • dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0
    );e Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC1.1);e Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkutke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya (BC 1.2);e Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat keTempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3).Bahwa kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungan denganpengangkutan barang impor yang dimuat di sarana pengangkut KM.
    Dengan demikianpemenuhan kewajiban kepabeanannya dilakukan secara elektronik melalui sistemkomputer;Berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, kewajibankewajiban ini harusdilakukan oleh pihak pengangkut sebagai orang yang bertanggung jawab ataspengoperasian sarana pengangkut (dalam hal ini KM.
    JASA IBU GT.20No.10/QQd), dan pihak importir atau orang yang mengimpor barangbarang yangterdapat diatas kapal tersebut;Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dilakukan oleh pengangkut, yaitu :e Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harussudah terdaftar/teregistrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telahmendapat Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);e Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yangbertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM.
    sarana pengangkut (Inward Manifest) adalah : daftar barang niaga yangangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasukikawasan pabean,Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor161/PMK.04/2007, yang dimaksud dengan barang larangan dan/atau pembatasanadalah : barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannyake dalam dan dari daerah pabean,Bahwa Bawang Merah termasuk komoditi hortikultura yang dibatasi impornyasebagaimana yang diatur